DEMAK, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, baru mulai dilaksanakan pada Senin, 24 Februari 2025.

Program ini bertujuan untuk memberikan asupan bergizi bagi siswa dan akan dimulai di Desa Mlekang, Kecamatan Gajah.

Komandan Kodim Demak, Letkol Kav Maryoto, mengungkapkan bahwa MBG perdana akan diluncurkan sebagai bagian dari program nasional yang diinisiasi oleh Presiden RI.

"Ini kemarin ada laporan kepada saya yang sifatnya mitra mandiri yang akan launching itu nanti tanggal 24 di Kecamatan Gajah, Desa Mlekang akan dilakukan launching perdana makan bergizi gratis program Bapak Presiden RI," ujar Maryoto, Rabu (19/2/2025).

Pada tahap awal, program ini akan menyasar 3.000 siswa di Kecamatan Gajah. Setelah peluncuran, program MBG akan berlangsung setiap hari.

"Itu nanti akan mencakup kurang lebih 3.000 siswa, anak didik di seputar Kecamatan Gajah itu akan langsung kegiatan makan bersama bergizi gratis dan informasinya itu akan dilaksanakan setiap hari oleh mitra mandiri," ungkapnya.

Dikelola oleh Mitra Mandiri dan Telah Diverifikasi

Maryoto menjelaskan bahwa program ini akan dijalankan oleh mitra mandiri, yaitu yayasan atau perorangan yang telah terverifikasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan memperoleh izin resmi.

"Dia memanfaatkan bukan dapur yang dibangun, tetapi memanfaatkan fasilitas yang ada dan sudah diverifikasi oleh PGN kemudian mendapatkan izin," jelasnya.

Terkait dengan pembangunan dapur umum MBG di Demak, Maryoto menyebutkan bahwa progresnya saat ini sudah mencapai 70 persen.

"Saat ini baru mencapai 70 persen dapurnya," tambahnya.

Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak di Kabupaten Demak dapat memperoleh akses makanan bergizi secara gratis setiap harinya, guna meningkatkan kesehatan dan kualitas pendidikan mereka.

KOMPAS.com - Banten, salah satu provinsi di Indonesia, menjadi magnet bagi calon pemilik hunian subsidi.

Hal ini karena salah satu kotanya, Tangerang Selatan menawarkan beragam pilihan hunian subsidi dengan harga terjangkau, yakni di bawah Rp 291 juta.

Informasi mengenai rumah-rumah ini dapat diakses melalui website Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan hunian subsidi yang dapat ditemukan di Kota Tangerang Selatan:

1. Urbantown Serpong: Tipe Studio Flpp - Tower Milenia

Perumahan ini terletak di Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

Dibangun dalam bentuk rumah susun dengan luas bangunan 22 meter persegi, dan setiap unit ditawarkan dengan harga Rp 192 juta.

Proyek ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Urban dan memiliki total 302 unit.

Hingga saat ini, sebanyak 151 unit telah terjual, sementara 151 unit lainnya masih tersedia.

2. Perumnas Mahata Serpong: Tipe 1 Br

Perumahan ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional dan berlokasi di Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Proyek ini mencakup 660 unit rumah susun yang dijual seharga Rp 291 juta per unit.

Saat ini, 330 unit telah terjual, dan masih ada 330 unit yang tersedia untuk pembeli.

Bagaimana Prospek Banten?

Dengan berbagai pilihan yang ditawarkan di Kota Tangerang Selatan, calon pemilik rumah memiliki kesempatan untuk memilih rumah subsidi yang sesuai dengan kebutuhan dan bujet mereka.

Ini menjadikan Banten sebagai salah satu daerah yang menarik untuk investasi properti, terutama bagi mereka yang mencari hunian terjangkau.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus menggodok pembiayaan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Untuk itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo kembali menggelar rapat tertutup pada malam ini, Rabu (19/2/2025), di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.

Menteri PKP mengatakan, pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti rencana BI yang akan mendukung pembiayaan program 3 juta rumah melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM).

Dok. APERSI Banten Ilustrasi perumahan.

Namun dukungan dari BI ini tidak hanya untuk pembangunan 3 juta rumah tetapi juga untuk merenovasi 3 juta rumah.

"Hari ini kami membicarakan support daripada BI melalui relaksasi GWM uang perbankan yang ada di BI yang tujuannya bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah," ujar pria yang akrab disapa Ara itu.

Sementara Menteri BUMN akan memberikan dukungan dengan menyiapkan bank-bank BUMN, syariah, maupun swasta untuk menjadi penyalur pembiayaan program 3 juta rumah ini.

"Jadi semuanya bisa bergerak cepat. Saya pikir ini terobosan dan contoh baik contoh baik dari kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter antara pemerintah dan BI," ucapnya.

Namun rapat ini bukanlah yang terakhir, mereka akan kembali menggelar pertemuan pada besok sore untuk membahas lebih lanjut terkait rincian dukungan masing-masing instansi.

"Mudah-mudahan besok sudah jelas bagaimana bentuknya, programnya apa saja, prosedurnya seperti apa kami bisa sampaikan besok sore sesudah tim teknis bekerja malam ini," tuturnya.S

ri Mulyani menambahkan, pertemuan malam ini bertujuan untuk mensinkronisasi seluruh kebijakandan instrumen keuangan untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

"Kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan, sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick dari BUMN dan Pak Gubernur dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter," tambahnya.

Sebelumnya, Ara telah melaksanakan rapat bersama Menteri BUMN, Gubernur BI, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, dan Pandu Sjahrir untuk membahas program 3 juta rumah.

Pada pertemuan tersebut, Perry mengatakan, pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

“Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini, nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujarnya usai rapat di Kantornya, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendukung kreativitas dan inovasi di bidang perumahan ramah lingkungan. Ini dilakukan melalui ajang kompetisi BTN Housingpreneur.

BTN Housingpreneur diharapkan menjadi batu loncatan bagi para inovator Indonesia untuk terus berkontribusi bagi sektor perumahan nasional melalui ide-ide brilian mereka.

BTN Housingpreneur merupakan kompetisi yang ditujukan bagi para wirausahawan di sektor perumahan dan sektor pendukungnya, serta mahasiswa dan masyarakat umum untuk menciptakan inovasi yang akan membantu perkembangan kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berfokus pada prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi yang dapat dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BTN memulai Kick Off dan Roadshow perdana BTN Housingpreneur pada 26 November 2024 lalu di Universitas Gadjah Mada (UGM), kemudian di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan beberapa kampus lainnya.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, ajang BTN Housingpreneur merupakan wujud nyata komitmen BTN tidak hanya untuk mendukung akses pembiayaan untuk kepemilikan hunian yang layak dan terjangkau, namun juga menciptakan manfaat dari inovasi yang diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola (Environment, Social, Governance/ESG).

“BTN telah sukses menginisiasi program yang mendukung tumbuh kembang kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan dan menghimpun ide-ide kreatif terkait desain rumah yang bertemakan konten lokal sesuai dengan arahan Pemerintahan Prabowo-Gibran pada Program 3 Juta Rumah," kata Nixon dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

Nixon menyatakan, atas kesuksesan ajang ini, BTN berharap dapat tercipta sebuah sistem bisnis yang berkesinambungan untuk ekosistem perumahan, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Sebanyak hampir 1.000 peserta mengikuti kompetisi BTN Housingpreneur dengan 4 kategori yang dikompetisikan yakni Housing Related Innovation, Landed Residential, Eco House Design dan Rumah Nusantara.

Adapun total hadiah yang dibagikan dalam ajang kompetisi BTN Housingpreneur sebesar Rp 1 miliar.

Dari proses penjurian yang ketat, telah didapatkan sejumlah pemenang dari berbagai kategori dan sub-kategori inovasi dan desain rumah, yang tercipta dari ide-ide terbaik oleh para wirausahawan di bidang perumahan, serta kalangan mahasiswa dan profesional.

Para juara tersebut telah menerima penghargaan BTN Housingpreneur Awards dalam ajang BTN Awards yang dilaksanakan di Jakarta baru-baru ini.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendukung kreativitas dan inovasi di bidang perumahan ramah lingkungan. Ini dilakukan melalui ajang kompetisi BTN Housingpreneur.

BTN Housingpreneur diharapkan menjadi batu loncatan bagi para inovator Indonesia untuk terus berkontribusi bagi sektor perumahan nasional melalui ide-ide brilian mereka.

BTN Housingpreneur merupakan kompetisi yang ditujukan bagi para wirausahawan di sektor perumahan dan sektor pendukungnya, serta mahasiswa dan masyarakat umum untuk menciptakan inovasi yang akan membantu perkembangan kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berfokus pada prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi yang dapat dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BTN memulai Kick Off dan Roadshow perdana BTN Housingpreneur pada 26 November 2024 lalu di Universitas Gadjah Mada (UGM), kemudian di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan beberapa kampus lainnya.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, ajang BTN Housingpreneur merupakan wujud nyata komitmen BTN tidak hanya untuk mendukung akses pembiayaan untuk kepemilikan hunian yang layak dan terjangkau, namun juga menciptakan manfaat dari inovasi yang diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola (Environment, Social, Governance/ESG).

“BTN telah sukses menginisiasi program yang mendukung tumbuh kembang kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan dan menghimpun ide-ide kreatif terkait desain rumah yang bertemakan konten lokal sesuai dengan arahan Pemerintahan Prabowo-Gibran pada Program 3 Juta Rumah," kata Nixon dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

Nixon menyatakan, atas kesuksesan ajang ini, BTN berharap dapat tercipta sebuah sistem bisnis yang berkesinambungan untuk ekosistem perumahan, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, penyaluran rumah subsidi ke depan akan tepat sasaran dan berkualitas.

Hal itu sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar rumah subsidi diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai dengan kriteria yang akan ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Saya minta sama BPS untuk memberikan kriteria MBR, supaya tepat sasaran by name by address. Dengan begitu bisa langsung dieksekusi dengan tepat dan tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran,” ujarnya di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Menteri Ara mengatakan, kriteria MBR di setiap provinsi berbeda-beda lantaran tingkat kemampuannya juga berbeda. Belum lagi, setiap daerah memiliki angka UMR yang juga berbeda.

“Misalnya di Jawa Barat, di Papua, dan di Sumatera Utara kan berbeda. Makanya ini harus diatur,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Menteri Ara menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga meminta agar rumah subsidi yang disalurkan berkualitas. Sebab, berdasarkan laporan yang dia terima, masih banyak ditemukan rumah subsidi yang kualitasnya tidak layak.

“Ada rumah yang kalau hujan banjir, perumahan ada yang retak-retak dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh terjadi lagi,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya sudah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit.

“Kami sudah minta audit BPK, kan seperti sawit yang diaudit BPKP. Kalau perumahan yang diaudit BPK. Dari situ, ukurannya adalah ukuran yang profesional. Jadi akan terukur, supaya rumah rakyat itu, rumah subsidi tetap berkualitas,” katanya.

“Jangan rumah subsidi tidak berkualitas. Ukurannya jangan subjektif, yaitu audit. Kalau bagus benar, enggak usah takut diaudit,” sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah mengkritisi gaya kepemimpinan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara soal program 3 Juta Rumah.

Junaidi mengatakan dalam konferensi pers bersama empat asosiasi pengembang lainnya di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Empat asosiasi pengembang yang dimaksud adalah Real Estat Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Junaidi mengatakan, pengembang merasa yang awalnya optimistis menjadi pesimis karena sikap Ara.

“Program 3 juta rumah ini optimis bisa berubah menjadi pesimis. Kenapa akan pesimis? Yang mana presiden untuk program 3 juta ternyata masih belum dijalankan dengan baik oleh pemerintahan,” jelas Junaidi.

Untuk diketahui, 3 Juta Rumah akan dilaksanakan masinh-masing 1 juta rumah di perkotaan, pesisir, maupun perdesaan.

“Kalau kondisi pemerintahan BKP Ini cara pemimpin dan kaya kepemimpinannya Itu saya anggap mematikan kegiatan di publik. Padahal apa yang disampaikan dia banyak program-program yang belum bisa dijalankan Tapi wacananya sangat tinggi, tapi belum bisa dijalankan,” tegas dia.

Sedangkan Ketua Umum DPP REI Joko Suranto, keluhan pertama terkait dengan tidak adanya rasa perlindungan pendampingan dari pemerintah terhadap pengembang.

“Kami mendapatkan stigma, kami mendapatkan kondisi bahwa pengembang harus salah dan sebagainya,” ungkap Joko dalam kesempatan yang sama.

Kedua, keluhan yang dirasakan pengembang adalah rasa takut terhadap usaha yang mereka jalani.

Menurut Joko, tak sedikit pengembanh yang hanya mengembangkan perumahan dengan luasan kurang dari 1 hektar.

“Masa depannya sudah dipertaruhkan semuanya. Masa depan keluarganya juga akan menjadi sesuatu yang menimbulkan tanda tanya,” lanjut Joko.

Ketiga, pengembang merasa tidak mendapatkan kenyamanan terkait kepastian dalam usaha mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, 30 juta unit rumah bisa dibangun selama 10 tahun dari realisasi program 3 juta rumah per tahun.

Menurut Hashim, program tersebut bisa mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2-2,5 persen per tahunnya .

"Jadi dalam keadaan stabil, 3 juta unit per tahun, kita berharap bisa melakukannya dalam 10 tahun ke depan, 3 juta per tahun, itu berarti 30 juta unit," ujar Hashim pada acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Rabu (18/2/2025).

"Hal ini akan mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 hingga 2,5 persen," tuturnya.

Hashim menjelaskan, program 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto rencananya memang bisa berjalan paling tidak selama 10 tahun mendatang.

Yang mana setiap tahunnya ada 3 juta rumah yang dibangun. Dari jumlah tersebut terdiri dari 1 juta unit apartemen di perkotaan dan 2 juta rumah di kawasan desa termasuk rumah untuk nelayan di pesisir.

Dari program ini, ada perputaran ekonomi dari pembelian bahan bangunan seperti semen, alumunium, furniture dan sebagainya.

"Kita dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2 hingga 2,5 persen per tahun," ungkapnya.

Lebih lanjut Hashim mengungkapkan, ia optimistis program 3 juta rumah bisa berjalan lancar hingga 1 dekade mendatang.

Pasalnya saat ini sudah ada beberapa sumber investasi untuk mendukung program itu.

Antara lain dari pemerintah Qatar, pengusaha swasta asal Qatar, pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) hingga China.

"Pemerintah Qatar telah berkomitmen untuk mendanai dan mengembangkan 3 hingga 5 juta unit. Seorang pengusaha sektor swasta Qatar dan kelompoknya akan memproduksi 1 juta unit. Itu hanyalah negara bagian Qatar saja," ungkap Hashim.

"UEA telah berkomitmen untuk melakukan 1 juta dan mempertimbangkan lebih banyak lagi. Ini hanyalah dua negara, hanya dua negara. Saya telah berkunjung China," lanjutnya.

Hashim bilang, saat ini sektor konstruksi China sedang tertekan sehingga mereka mencari pasar lain.

Selain itu, pengembang perumahan asal India, Masen, juga sudah memberikan contoh pembangunan rumah dengan biaya 3.000-4.000 dollar AS (sekitar Rp 48-65 juta) di luar biaya tanah.

KUPANG, KOMPAS.com - Sebanyak 29 siswa Sekolah Dasar (SD) Katolik Andaluri, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), diduga mengalami keracunan makanan yang disediakan dalam program makan bergizi gratis (MBG).

"Polres Sumba Timur telah bergerak cepat mendatangi lokasi pada Selasa, 18 Februari 2025, pukul 12.00 Wita," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT Komisaris Besar Polisi Hendry Novika Chandra, kepada Kompas.com, Rabu (19/2/2025).

Sejumlah personel Polres Sumba Timur, lanjut Hendry, langsung berkoordinasi dengan petugas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Waingapu untuk memberikan pertolongan pertama kepada murid yang terdampak.

"Beberapa murid mengalami gejala dugaan keracunan dan telah menjalani pemeriksaan lebih lanjut, sambil menunggu hasil laboratorium," kata Hendry.

Berdasarkan keterangan dari pihak sekolah, para siswa mual, muntah, pusing, dan sakit perut setelah menyantap hidangan tersebut pada Selasa (18/2/2024) siang.

Beberapa siswa menyebutkan bahwa makanan yang mereka konsumsi terasa basi dan tidak enak.

Awalnya, hanya beberapa siswa saja yang mengeluh. Setelah itu, banyak siswa yang muntah dan mual.

Petugas puskesmas lalu merawat para siswa di sekolah hingga kondisi fisik mereka normal kembali dan akhirnya diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing.

Polres Sumba Timur bersama BPOM Sumba Timur telah mengambil sampel makanan dan juga telah melakukan pemeriksaan pihak terkait.

"Saat ini, sampel tersebut telah dibawa ke BPOM Provinsi NTT di Kupang untuk uji laboratorium. Penyelidikan masih berlangsung, dan kami akan memberikan informasi lebih lanjut sesuai hasil pemeriksaan," ujar Hendry.

JAKARTA, KOMPAS.com - Developer cluster Setia Mekar Residence 2 berinisial AB dilaporkan ke Polres Metro Bekasi dengan nomor registrasi LP/B/664/II/2025/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA, Senin (17/2/2025).

AB dilaporkan oleh empat penghuni cluster berinisial V, I, L, dan N atas dugaan penipuan dan penggelapan jual-beli tanah dan bangunan di cluster tersebut pada 2020.

Menurut kuasa hukum keempat pelapor, Kurdi, AB tak memberi tahu calon penghuni bahwa lahannya perumahan itu bermasalah saat bertransaksi.

Pengembang juga meyakinkan para pelapor bahwa lokasi cluster strategis dan cocok untuk membuka usaha.

Kecurigaan pelapor terhadap developer muncul ketika tidak dilibatkan selama proses peralihan surat tanah. Bahkan, mereka tidak dilibatkan ketika eksekusi dilakukan.

"Klien kami tidak diikutsertakan untuk proses (peralihan surat), pihak developer yang melakukan proses untuk perubahan itu," ungkap Kurdi, saat dikonfirmasi, Rabu (19/2/2025).

Diketahui, sejumlah rumah dan ruko di lingkungan cluster tersebut dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II dengan dasar hasil gugatan yang diajukan seorang bernama Mimi Jamilah.

Meski demikian, para terlapor tetap mengantongi dokumen dan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi.

Rinciannya, tiga dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) dan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk dua ruko dan empat rumah.

Kurdi mengungkapkan, keempat kliennya telah melunasi angsuran. Namun, mereka mengalami kerugian atas transaksi ini. Kerugian ditaksir mencapai Rp 700 juta hingga Rp 1 miliar.

"Sudah lunas semua. Sertifikat yang dimiliki oleh klien kami itu bukan palsu," jelas Kurdi.

Kompas.com telah mengirim pesan singkat dan menghubungi terlapor. Namun, hingga kini belum ada respons dari terlapor atas upaya konfirmasi pelaporan ini.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 14 penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dihadapi ketidakpastian setelah Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengeksekusi lahan pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997.

Obyek pengosongan berupa 27 bidang tanah seluas 3.100 meter persegi yang terdiri dari rumah dan ruko di lingkungan Cluster Setia Mekar Residence 2.

Di sisi lain, langkah pengosongan tersebut menyisakan tanda tanya besar dari penghuninya. Pasalnya, warga dipaksa angkat kaki dari rumahnya sendiri meskipun memiliki surat hak milik (SHM).

JAKARTA, KOMPAS.com - Developer cluster Setia Mekar Residence 2 berinisial AB dilaporkan ke Polres Metro Bekasi dengan nomor registrasi LP/B/664/II/2025/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA, Senin (17/2/2025).

AB dilaporkan oleh empat penghuni cluster berinisial V, I, L, dan N atas dugaan penipuan dan penggelapan jual-beli tanah dan bangunan di cluster tersebut pada 2020.

Menurut kuasa hukum keempat pelapor, Kurdi, AB tak memberi tahu calon penghuni bahwa lahannya perumahan itu bermasalah saat bertransaksi.

Pengembang juga meyakinkan para pelapor bahwa lokasi cluster strategis dan cocok untuk membuka usaha.

Kecurigaan pelapor terhadap developer muncul ketika tidak dilibatkan selama proses peralihan surat tanah. Bahkan, mereka tidak dilibatkan ketika eksekusi dilakukan.

"Klien kami tidak diikutsertakan untuk proses (peralihan surat), pihak developer yang melakukan proses untuk perubahan itu," ungkap Kurdi, saat dikonfirmasi, Rabu (19/2/2025).

Diketahui, sejumlah rumah dan ruko di lingkungan cluster tersebut dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II dengan dasar hasil gugatan yang diajukan seorang bernama Mimi Jamilah.

Meski demikian, para terlapor tetap mengantongi dokumen dan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi.

Rinciannya, tiga dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) dan dua Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk dua ruko dan empat rumah.

Kurdi mengungkapkan, keempat kliennya telah melunasi angsuran. Namun, mereka mengalami kerugian atas transaksi ini. Kerugian ditaksir mencapai Rp 700 juta hingga Rp 1 miliar.

"Sudah lunas semua. Sertifikat yang dimiliki oleh klien kami itu bukan palsu," jelas Kurdi.

Kompas.com telah mengirim pesan singkat dan menghubungi terlapor. Namun, hingga kini belum ada respons dari terlapor atas upaya konfirmasi pelaporan ini.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 14 penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, dihadapi ketidakpastian setelah Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengeksekusi lahan pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi lahan merujuk putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997.

Obyek pengosongan berupa 27 bidang tanah seluas 3.100 meter persegi yang terdiri dari rumah dan ruko di lingkungan Cluster Setia Mekar Residence 2.

Di sisi lain, langkah pengosongan tersebut menyisakan tanda tanya besar dari penghuninya. Pasalnya, warga dipaksa angkat kaki dari rumahnya sendiri meskipun memiliki surat hak milik (SHM).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta para murid sekolah penerima makan bergizi gratis tidak menyia-nyiakan makanan yang sudah disajikan.

Hal ini disampaikan Gibran saat meninjau program makan bergizi gratis di SMP Negeri 174 dan SMA Negeri 58 Jakarta yang terletak di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Rabu (19/02/2025).

“Apabila tidak habis dimakan, makanan dapat dibungkus dan dibawa pulang,” kata Gibran, Rabu, dilansir dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden.

Kepada para murid, Wapres menekankan pentingnya kesadaran untuk tidak membuang-buang makanan karena masih banyak orang yang membutuhkan makanan tersebut.

Gibran juga meminta pihak sekolah dan penyedia makanan untuk melakukan pengawasan rutin terhadap rantai distribusi dan proses penyajian makanan setiap hari.

Hal ini diperlukan untuk menjamin kualitas setiap menu yang diberikan kepada siswa.

Selain memastikan kandungan gizi, Gibran juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dalam seluruh tahapan penyiapan MBG, mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyajian makanan kepada siswa.

Ia pun meminta agar setiap proses dilakukan sesuai standar kebersihan dan keamanan pangan, sehingga makanan yang dikonsumsi tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan higienis.

Selain itu, Wapres juga berpesan agar limbah makanan dari program MBG dapat dimanfaatkan secara bijak, seperti didaur ulang menjadi kompos atau diberikan kepada hewan ternak.

Adapun kunjungan Gibran ke SMPN 174 dan SMAN 58 Jakarta disambut dengan antusias oleh para siswa.

Pasalnya, para siswa SMP dan SMA itu berkesempatan berdialog langsung dengan Wapres Gibran saat tengah menikmati sajian makan siang dari program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo ini.

Kehangatan interaksi pun terlihat ketika orang nomor dua di Indonesia itu meluangkan waktu berfoto bersama para siswa untuk mengabadikan momen kunjungan tersebut.

Didampingi Kepala Sekolah SMPN 174 Jakarta, Mujiningsih, Wapres meninjau menu makan siang yang terdiri dari nasi, ayam goreng, tahu semur, sayur sawi, dan buah salak, yang dilengkapi dengan sekotak susu.

Sementara itu, di SMAN 58 Jakarta, menu yang disajikan adalah nasi, ayam katsu, tahu, sayur buncis, dan buah pisang.

“Pengecekan MBG di beberapa sekolah ini bertujuan memastikan bahwa setiap makanan yang diberikan kepada siswa memiliki gizi seimbang dan layak dikonsumsi,” kata Gibran.