KOMPAS.com - Dalam beberapa hari pertama memimpin Indonesia, Presiden Prabowo Subianto langsung mengeksekusi dua program unggulannya, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Meski menyedot anggaran APBN sangat besar, Prabowo justru yakin kedua program itu bisa membantu masyarakat dari sisi pengeluaran, sekaligus mendorong masyarakat bisa hidup sehat dan produktif.

"(MBG dan CKG) untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif, serta menghemat banyak pengeluaran," ucap Prabowo dalam orasinya di World Government Forum 2025 yang juga disiarkan secara daring melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (14/2/2025).

Diungkapkan mantan Menteri Pertahanan itu, dua program unggulannya itu jadi upaya pemerintah agar biaya hidup rakyat menjadi stabil, terlebih saat ekonomi global semakin tidak menentu.

"Menjaga agar biaya hidup tetap terkendali tetap menjadi prioritas utama, karena hanya dengan memastikan bahwa setiap warga negara menikmati kualitas hidup yang layak, kita dapat mendapatkan dukungan rakyat yang lebih luas untuk visi besar kita," beber Prabowo.

"Seperti banyak negara lainnya, kita bergulat dengan inflasi dan kenaikan biaya hidup, terutama setelah pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina dan Gaza," kata dia lagi.

Khusus untuk program Makan Bergizi Gratis, sambung Prabowo, merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi emas pada 2045.

Dengan sasaran jumlah penerima manfaat mencapai puluhan juta pelajar, dana APBN yang digelontokan sangat besar. Ia yakin, dana tersebut tidak akan sia-sia.

"Kami menyediakan makanan bergizi setiap hari mungkin tampak sederhana, namun ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, tepatnya 330.000, dari desa terpencil hingga pusat kota yang dinamis, hal ini menjadi investasi yang signifikan di masa depan kita," tutur Prabowo.

MADIUN, KOMPAS.com - Kabupaten Madiun hingga saat ini belum melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, meskipun program itu sudah berjalan lebih dari satu bulan.

Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Purwadi mengatakan, penyebab belum terlaksananya program itu karena belum ada pengalokasian anggaran.

DPRD hingga saat ini masih melakukan pembahasan bersama badan anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Madiun.

"Kami masih membahas lebih lanjut bersama tim Banggar dan TAPD Pemerintah Kabupaten Madiun untuk pelaksanaan program MBG," ujar Purwadi, Kamis (13/2/2025).

Demi mempercepat terlaksananya program itu, DPRD mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun untuk melakukan efisiensi anggaran dan mengalokasikannya untuk program MBG.

Setelah anggaran tersedia, Pemkab Madiun didorong untuk segera melakukan uji coba program MBG di tiga zona wilayahnya.

"Kami menyarankan agar Disdikbud menggelar simulasi MBG di tiga sasaran lokasi Kabupaten Madiun, yaitu di daerah pedesaan, pegunungan, dan semi perkotaan," kata Purwadi.

Menurut dia, tiga zona wilayah itu memiliki tantangan yang berbeda sesuai kondisi geografis Kabupaten Madiun.

Dari situ, Disdikbud diharapkan bisa menilai harga kebutuhan pokok, transportasi, akses, hingga medan, dengan anggaran Rp10.000 per porsi untuk satu kali makan.

Merujuk data, jumlah lembaga pendidikan di bawah naungan Disdikbud Kabupaten Madiun sebanyak 686 PAUD yang terbagi TK, KB, TPA dan PSP.

Kemudian ada 401 SD negeri dan 4 swasta, serta 37 SMP negeri, dan 14 SMP swasta.

Ada pun, jumlah peserta didik mulai jenjang PAUD-SMP sebanyak 70.632 anak. Terinci siswa PAUD sebanyak 17.988 anak, SD 34.972 anak, dan SMP 17.672 anak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung mengatakan, Pengadilan Negeri (PN) Cikarang dan PN Bekasi sudah dua kali menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi terkait eksekusi pengosongan tanah di Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi.

Namun, surat tersebut tidak ditanggapi BPN.

MA mengatakan, PN Bekasi sebagai pengadilan yang memberi delegasi dan PN Cikarang sebagai pengadilan yang menerima delegasi sengketa yang terjadi sejak 1996.

"Terhadap permohonan eksekusi, PN Bekasi telah melakukan aanmaning atau teguran kepada para termohon eksekusi, telah melakukan sita eksekusi terhadap obyek eksekusi, dan telah mendaftarkan sita eksekusi ke BPN Kabupaten Bekasi pada tanggal 3 Maret 2020 yang telah diterima oleh petugas BPN bernama Said, namun tidak ada data yang menunjukkan bahwa permohonan tersebut telah ditindaklanjuti oleh BPN dengan mencatat permohonan sita eksekusi tersebut," kata Juru Bicara KPK Yanto, di Media Center MA, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Yanto mengatakan, PN Cikarang sudah melakukan beberapa hal setelah ditunjuk sebagai penerima delegasi perkara.

PN Cikarang, kata dia, sudah melakukan konstatering atau pencocokan terhadap obyek eksekusi, guna mengetahui letak pasti dan data-data yang diperlukan mengenai obyek eksekusi.

Dalam konstatering tersebut, PN Cikarang telah mohon bantuan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Komplek Lippo Cikarang Jalan Daha Blok B.4 Cibatu Cikarang Selatan, sebagaimana surat W11.U23/3124/HK.02/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang diterima oleh petugas BPN bernama Reza pada tanggal 2 September 2022.

Namun, ia mengatakan, berdasarkan Berita Acara Konstatering tanggal 14 September 2022, konstatering telah dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh termohon eksekusi dan BPN.

Karenanya, ia mengatakan pendapat yang menyatakan BPN tidak dilibatkan dalam proses eksekusi adalah pendapat yang salah.

"Pendapat yang menyatakan BPN tidak dilibatkan dalam proses eksekusi adalah pendapat yang salah. SOP konstatering/pencocokan telah dilaksanakan oleh PN Cikarang dengan mengundang BPN, namun BPN tidak hadir tanpa keterangan," tutur dia.

Yanto juga mengatakan, PN Cikarang telah melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor: 128/PDT.G/1996/PN.BKS Jo. Nomor: 572/PDT/1997/PT.BDG Jo. Nomor : 4930 K/PDT/1998 pada Kamis, 30 Januari 2025.

Selain itu, PN Cikarang telah mengirimkan hasil pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan kepada PN Bekasi sebagaimana dalam surat Nomor 455/PAN.W11.U23/HK.02/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.

Berdasarkan hal tersebut, MA menyatakan, PN Cikarang selaku delegasi perkara tersebut sudah melaksanakan permohonan eksekusi sesuai dengan pedoman teknis administrasi dan peradilan.

"Serta telah sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, polemik penggusuran lahan dan sebagian rumah warga di Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, terus bergulir.

Pada 30 Januari 2025, Pengadilan Negeri (PN) Cikarang mengeksekusi pengosongan lahan, memaksa pemilik rumah dan ruko pergi, meskipun mereka memegang Sertifikat Hak Milik (SHM).

Eksekusi ini didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi tahun 1997, yang memenangkan gugatan Mimi Jamilah, ahli waris Abdul Hamid, atas lahan yang diklaim bermasalah dalam transaksi jual beli sejak 1976.

Namun, eksekusi ini menuai kontroversi lantaran ada dugaan penggusuran yang tidak sesuai dengan batas tanah sengketa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung mengatakan, Pengadilan Negeri (PN) Cikarang dan PN Bekasi sudah dua kali menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bekasi terkait eksekusi pengosongan tanah di Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi.

Namun, surat tersebut tidak ditanggapi BPN.

MA mengatakan, PN Bekasi sebagai pengadilan yang memberi delegasi dan PN Cikarang sebagai pengadilan yang menerima delegasi sengketa yang terjadi sejak 1996.

"Terhadap permohonan eksekusi, PN Bekasi telah melakukan aanmaning atau teguran kepada para termohon eksekusi, telah melakukan sita eksekusi terhadap obyek eksekusi, dan telah mendaftarkan sita eksekusi ke BPN Kabupaten Bekasi pada tanggal 3 Maret 2020 yang telah diterima oleh petugas BPN bernama Said, namun tidak ada data yang menunjukkan bahwa permohonan tersebut telah ditindaklanjuti oleh BPN dengan mencatat permohonan sita eksekusi tersebut," kata Juru Bicara KPK Yanto, di Media Center MA, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Yanto mengatakan, PN Cikarang sudah melakukan beberapa hal setelah ditunjuk sebagai penerima delegasi perkara.

PN Cikarang, kata dia, sudah melakukan konstatering atau pencocokan terhadap obyek eksekusi, guna mengetahui letak pasti dan data-data yang diperlukan mengenai obyek eksekusi.

Dalam konstatering tersebut, PN Cikarang telah mohon bantuan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Komplek Lippo Cikarang Jalan Daha Blok B.4 Cibatu Cikarang Selatan, sebagaimana surat W11.U23/3124/HK.02/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang diterima oleh petugas BPN bernama Reza pada tanggal 2 September 2022.

Namun, ia mengatakan, berdasarkan Berita Acara Konstatering tanggal 14 September 2022, konstatering telah dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh termohon eksekusi dan BPN.

Karenanya, ia mengatakan pendapat yang menyatakan BPN tidak dilibatkan dalam proses eksekusi adalah pendapat yang salah.

"Pendapat yang menyatakan BPN tidak dilibatkan dalam proses eksekusi adalah pendapat yang salah. SOP konstatering/pencocokan telah dilaksanakan oleh PN Cikarang dengan mengundang BPN, namun BPN tidak hadir tanpa keterangan," tutur dia.

Yanto juga mengatakan, PN Cikarang telah melaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan sebagaimana Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor: 128/PDT.G/1996/PN.BKS Jo. Nomor: 572/PDT/1997/PT.BDG Jo. Nomor : 4930 K/PDT/1998 pada Kamis, 30 Januari 2025.

Selain itu, PN Cikarang telah mengirimkan hasil pelaksanaan eksekusi pengosongan dan penyerahan kepada PN Bekasi sebagaimana dalam surat Nomor 455/PAN.W11.U23/HK.02/I/2025 tanggal 31 Januari 2025.

Berdasarkan hal tersebut, MA menyatakan, PN Cikarang selaku delegasi perkara tersebut sudah melaksanakan permohonan eksekusi sesuai dengan pedoman teknis administrasi dan peradilan.

"Serta telah sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, polemik penggusuran lahan dan sebagian rumah warga di Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat, terus bergulir.

Pada 30 Januari 2025, Pengadilan Negeri (PN) Cikarang mengeksekusi pengosongan lahan, memaksa pemilik rumah dan ruko pergi, meskipun mereka memegang Sertifikat Hak Milik (SHM).

Eksekusi ini didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi tahun 1997, yang memenangkan gugatan Mimi Jamilah, ahli waris Abdul Hamid, atas lahan yang diklaim bermasalah dalam transaksi jual beli sejak 1976.

Namun, eksekusi ini menuai kontroversi lantaran ada dugaan penggusuran yang tidak sesuai dengan batas tanah sengketa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto bicara soal program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menjadi pembicara dalam acara World Government Summit 2025.

Menurut Prabowo, program ini tampak sederhana, tetapi dia meyakini akan menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan bangsa.

“Ketika diterapkan di ratusan ribu sekolah, tepatnya 330.000 sekolah, dari desa-desa terpencil hingga pusat kota yang dinamis, hal ini menjadi investasi yang signifikan bagi masa depan kita. Tujuan kami dalam program ini adalah untuk mencakup lebih dari 85 juta anak dan wanita hamil di Indonesia," kata Prabowo dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).

Dalam pidatonya, Presiden juga menegaskan kembali komitmennya untuk membangun Indonesia menjadi negara modern dan maju dengan mengedepankan potensi besar yang dimiliki bangsa.

"Potensi Indonesia tercermin dari keberagaman dan geografi yang luas. Kepulauan kita, yang terdiri dari 17.000 pulau dan luasnya hampir 2 juta kilometer persegi, merupakan rumah bagi lebih dari 282 juta orang, sebuah mosaik budaya dan tradisi yang dinamis," ujar Prabowo.

Meski demikian, Kepala Negara menyadari bahwa keberagaman budaya dan luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan sekaligus kekuatan dalam membangun negeri.

Oleh karena itu, dia mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.

“Salah satu pencapaian utama kami dalam 100 hari pertama pemerintahan saya adalah terbentuknya pemerintahan yang berfungsi penuh berdasarkan talenta dan meritokrasi. Banyak orang Indonesia terampil yang telah membangun karier mereka di luar negeri kembali untuk mengabdi pada negara kita,” kata Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian besar pada sektor infrastruktur guna menghubungkan masyarakat di seluruh penjuru negeri.

Dengan membuka sektor infrastruktur kepada investasi swasta, Prabowo berharap, pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, hingga jaringan digital dapat dilakukan lebih luas lagi.

“Kami sedang membangun jalur kehidupan penting, jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, jalur energi, jaringan digital yang menghubungkan masyarakat kami dan merangsang perekonomian lokal,” ujar Presiden.

Di era digitalisasi, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya konektivitas digital bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dia mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan kembali spektrum Wi-Fi 6 GHz untuk penggunaan publik dan secara efektif menggandakan kapasitas internet di Indonesia.

"Hal ini memastikan bahwa setiap orang Indonesia, mulai dari pulau terpencil hingga jantung kota Jakarta, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, untuk belajar, berinovasi, dan mencapai kesejahteraan," kata Prabowo.

BOGOR, KOMPAS.com - Peneliti IPB Universtiy di bidang entomologi, Prof. Purnama Hidayat menyampaikan pemikirannya soal pemanfaatan serangga sebagai salah satu menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Purnama menyebut bahwa serangga memang bisa menjadi alternatif sumber protein, terutama bagi masyarakat yang mengalami kekurangan gizi.

Namun, ia melanjutkan, konsumsi serangga lebih sesuai bagi kelompok masyarakat yang sudah terbiasa mengonsumsinya.

“Bisa saja serangga masuk dalam program MBG, tetapi bagi masyarakat yang memang terbiasa mengonsumsinya. Misalnya di beberapa daerah Indonesia bagian timur, ulat sagu menjadi makanan yang umum dikonsumsi karena mudah didapatkan,” jelas Prof Purnama seperti dilansir dari laman IPB University.

Ia mencontohkan, di beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, dan China, serangga sudah menjadi bagian dari konsumsi sehari-hari.

Sementara di Indonesia, beberapa daerah juga mengenal serangga sebagai makanan, seperti belalang goreng di Gunung Kidul, kepompong jati di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pepes larva lebah (botok tawon) di Jawa Timur, dan lainnya.

Namun, menurutnya, tidak semua masyarakat mau dan cocok mengonsumsi serangga. Misalnya, masyarakat pesisir yang lebih mudah mendapatkan sumber protein (ikan dan lainnya) dari laut, sehingga serangga bukan pilihan utama mereka.

“Jadi, serangga memang bisa menjadi alternatif protein, tetapi cocok untuk masyarakat yang mau memakannya dan di daerah tertentu yang mendukung ketersediaannya,” ujar Purnama.

Dok. IPB University Peneliti IPB Universtiy di bidang entomologi, Prof. Purnama Hidayat menyampaikan pemikirannya soal pemanfaatan serangga sebagai salah satu menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dari segi kandungan gizi, Purnama menjelaskan bahwa menurut banyak hasil penelitian, serangga memiliki protein yang tinggi.

Ia juga mengungkapkan bahwa rasa belalang dan jangkrik mirip rasa udang karena sama-sama hewan beruas dan masih berkerabat dekat secara evolusi.

“Food and Agriculture Organization (FAO) menyatakan bahwa serangga yang dapat dimakan mengandung protein berkualitas tinggi, vitamin, dan asam amino yang bermanfaat bagi manusia,” kata Purnama.

Di sisi lain, serangga juga dianggap hewan sumber protein yang lebih efisien dalam memproduksinya.

“Serangga memiliki tingkat konversi pakan yang tinggi, misalnya jangkrik membutuhkan pakan enam kali lebih sedikit dibandingkan sapi, empat kali lebih sedikit dibandingkan domba, dan dua kali lebih sedikit dibandingkan babi serta ayam broiler untuk menghasilkan jumlah protein yang sama. Selain itu, serangga menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca dan amonia dibandingkan ternak konvensional,” ungkap Purnama.

Meski demikian, ia menyadari masih banyak orang yang enggan mengonsumsi serangga karena belum terbiasa.

“Dulu, orang menganggap aneh saat air minum dijual dalam botol, tetapi sekarang sudah menjadi kebiasaan. Hal yang sama bisa terjadi dengan serangga. Mungkin suatu saat, ketika sumber protein semakin sulit didapat, serangga akan menjadi pilihan utama,” tambah Purnama.

AP/Gerald Herbert via VOA Indonesia Zach Lemann menyiapkan tonggeret untuk disantap di insektarium di New Orleans.

Berdasarkan laman edibleinsects.com, serangga mengandung protein hewani lengkap yang mencakup sembilan asam amino esensial.

Jangkrik, belalang, dan ulat sutra bahkan memiliki antioksidan tiga kali lebih banyak daripada jus jeruk. Selain itu, kandungan vitamin B12 pada jangkrik tiga kali lipat dibandingkan dengan ikan salmon.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, serangga seperti belalang dan ulat sagu bisa menjadi bagian dari menu protein program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

"Mungkin saja ada satu daerah yang suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," ujar Dadan.

Meski diusulkan menjadi menu MBG, Dadan menambahkan, hal ini bisa diterapkan di daerah yang anak-anaknya biasa makan serangga.

Menu protein untuk program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah tetap akan menyesuaikan potensi sumber daya dan kesukaan lokal anak-anak dari suatu daerah.

AP/Gerald Herbert via VOA Indonesia Siswa SD Woodmere, Harvey, La, mengantre untuk mencicipi tonggeret di Audubon Insectarium di New Orleans.

Usul Dadan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan dari banyak elemen masyarakat termasuk para ahli.

Ahli gizi, Tan Shot Yen tidak menyambut baik rencana memasukkan serangga ke dalam menu Makan Bergizi Gratis di daerah tertentu.

"Menyajikan serangga dalam lauk MBG, rasanya bukan hanya tidak etis jika bukan tradisi setempat tapi malah merusak nafsu makan, menjadikan anak jadi proyek uji coba," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/1/2025).

Dia menjelaskan, proses makan bukan hanya mengenai kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsi. Namun, proses makan juga menyangkut banyak hal, seperti kebiasaan, tradisi, kenikmatan, serta faktor keamanan pangan.

Menurutnya, Indonesia sejatinya negara yang kaya akan sumber pangan protein hewani. Dengan begitu, rencana memberikan serangga untuk makanan anak, kurang sesuai kultur di semua wilayah Indonesia.

KOMPAS.com - Banyak publik mungkin masih awam terkait siapa pengelola program makan bergizi Gratis atau disingkat dengan MBG?

Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia telah meluncurkan program MBG sebagai upaya untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama di kalangan anak-anak sekolah dan ibu hamil.

Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting yang masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia.

Program MBG dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama mereka yang kurang mampu, mendapatkan akses terhadap makanan bergizi.

Sasaran utama program ini meliputi anak-anak sekolah dari tingkat SD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui.

Pada tahap awal, program ini menargetkan 19,5 juta penerima manfaat pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun, dan diperkirakan akan meningkat lagi menjadi Rp 171 triliun. Lalu siapa pengelola program makan bergizi gratis?

Makan bergizi gratis dikelola oleh siapa?

Mengutip laman resmi pemerintah Indonesia, indonesia.go.id, program makan bergizi gratis yang digulirkan yang digulirkan di 26 Provinsi di Indonesia. Pada tahap awal ini, program ini menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat.

Pemerintah sendiri menargetkanakan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025.

Untuk pelaksanaan di lapangan, program Makan Bergizi Gratis dikoordinir oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Mengutip laman resminya, Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional.

Badan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Sejak 19 Agustus 2024, Kepala Badan Gizi Nasional dijabat oleh Dadan Hindayana.

Badan Gizi Nasional Adalah Lembaga Negara non-kementerian yang Berdedikasi untuk Pemenuhan Gizi Nasional.

BGN adalah inisiatif strategis pemerintah Indonesia yang bertugas melaksanakan pemenuhan gizi masyarakat Indonesia.

"Kami fokus pada peningkatan kualitas hidup melalui intervensi yang terstruktur dan berbasis data," tulis BGN di laman resminya.

Jadi sudah tahu kan makan bergizi gratis dikelola oleh siapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagu indikatif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalami rekonstruksi.

Awalnya, pagu Kementerian PKP untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 adalah sebesar Rp 5,27 triliun.

Kemudian pagu tersebut mengalami efisiensi sebesar Rp 3,66 triliun menyusul Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dengan adanya efisiensi tersebut, maka total pagu indikatif Kementerian PKP awalnya menjadi Rp 1,61 triliun.

Selanjutnya, ada rekonstruksi efisiensi anggaran yang membuat pemangkasan pagu indikatif Kementerian PKP menjadi lebih kecil, sebesar Rp 1,81 triliun. Sehingga, pagu indikatif akhir Kementerian PKP menjadi Rp 3,46 triliun.

"Sehingga, pagu indikatif final Kementerian PKP adalah Rp 3,46 triliun," ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja (Raker) dengan mitra kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/02/2025).

Ada pun Kementerian PKP memiliki program 3 juta rumah yang mencakup pembangunan rumah baru dan renovasi rumah tidak layak huni.

Sebanyak 2 juta rumah akan dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah lainnya akan dibangun di perkotaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan tidak ada kendala dalam pembayaran kepada para mitra program makan bergizi gratis (MBG).

“Alhamdulillah lancar,” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (12/2/2025).

Dadan membantah kabar yang menyebut terdapat mitra MBG mundur karena masalah pembayaran.

“Di data kami tidak ada (mitra MBG yang mundur),” ujar dia.

Sebelumnya, Dadan menegaskan bahwa mitra yang ikut menjalankan program makan bergizi gratis akan diberikan uang secara langsung untuk pengadaannya mulai Februari 2025.

Dadan mengatakan, selama ini, para mitra harus mengeluarkan uang mereka terlebih dahulu, baru kemudian pengeluarannya di-reimburse oleh negara.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra," ujar Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Diketahui, viral di media sosial kabar mengenai mitra MBG di Tasikmalaya yang mundur karena belum menerima pembayaran.

Isu ini menjadi perbincangan publik setelah muncul unggahan yang menyebutkan beberapa dapur di Tasikmalaya menghentikan kerja sama akibat kendala pembayaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Perumnas mengeksekusi lahan di Blok K Jalan Dr. Sumarno, Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Rabu (12/02/2025).

Lahan seluas 38.000 meter persegi itu merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 2/Pulogebang tanggal 5 Februari 1997 atas nama Perum Perumnas.

Semula, lahan itu ditempati oleh sejumlah warga yang mengklaim lahan tersebut sehingga Perumnas mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan.

Pelaksanaan pengosongan lahan dilakukan setelah Perum Perumnas memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: No. 35/2022 Eks/PN.Jkt.Tim Jo No.369/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim Jo No.237/PDT/2021/PT.DKI Jo No.1784 K/PDT/2022 tertanggal 20 Januari 2025.

Pengambilalihan kembali lahan tersebut sebagai upaya untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Perumnas senantiasa berpegang pada prinsip tata kelola yang baik serta mengedepankan komunikasi yang konstruktif dengan para pihak terkait guna memastikan proses berjalan dengan tertib dan sesuai regulasi," ujar Direktur Manajemen Risiko dan Legal Perum Perumnas Nixon Sitorus, Kamis (13/02/2025).

Perumnas terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memastikan setiap tahapan dilakukan secara transparan sebagaimana arahan Kementerian BUMN, Kementerian PKP, dan Kementerian ATR/BPN.

Perumnas berkomitmen untuk terus mendukung penyediaan hunian yang berkualitas bagi masyarakat serta mewujudkan kawasan hunian yang layak dan terjangkau.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah melakukan revisi efisiensi anggaran pada tahun 2025.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menyampaikan, sebelumnya Kementerian PKP mendapat pemangkasan senilai Rp 3,661 triliun dari pagu anggaran Rp 5,274 triliun, sehingga menyisakan pagu anggaran setelah efisiensi sebesar Rp 1,613 triliun.

Namun, selanjutnya ada rekonstruksi anggaran kementerian/lembaga. Sehingga terdapat perubahan anggaran yang dipangkas.

"Berdasarkan hasil rekonstruksi anggaran, telah ditetapkan target efisiensi untuk Kementerian ??? dari Rp 3,661 triliun, turun menjadi Rp 1,812 triliun. Sehingga pagu anggaran Kementerian PKP tahun 2025 menjadi Rp 3,462 triliun," ujar Fahri dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (13/2/2025).

Pagu anggaran Kementerian PKP setelah rekonstruksi efisiensi yang baru sebesar Rp 3,462 triliun itu nantinya akan difokuskan ke dua hal, yaitu Program Dukungan Manajemen senilai Rp 671,05 miliar, dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp 2,791 triliun.

Adapun Program Dukungan Manajemen terbagi lagi dalam dua prioritas, yaitu gaji dan tunjangan, serta layanan operasional.

Sementara untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman terbagi dalam dua program, yaitu program fisik sebesar Rp 2,707 triliun dan non-fisik (regulasi, monitoring, evaluasi dan supervisi) Rp 84,17 miliar.

Adapun program fisik mencakup Padat Karya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Multi-years Contract (MYC) Rusun IKN, MYC Rusun DOB, MYC Rusun Reguler, Revitalisasi Rusun, Tunggakan Hunian Tetap Pasca-bencana, Sanitasi, Penanganan Kawasan Kumuh, PSU, serta Rusun dan Rusus Reguler 2025.

Lanjut Fahri, terkait hasil rekonstruksi efisiensi anggaran ini, Kementerian PKP meminta persetujuan Komisi V DPR RI untuk kemudian melaporkan kembali kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Untuk selanjutnya kami meminta untuk memperoleh persetujuan dari Komisi V, dan melakukan revisi efisiensi anggaran kepada Ditjen Anggaran paling lambat 21 Februari 2025," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) terkena efisiensi sebesar Rp 200,2 miliar dari pagu sebesar Rp 71 triliun sepanjang tahun 2025, jumlah ini setara dengan 0,2845 persen dari total pagu yang semula tersedia.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

"Ujungnya kita mendapatkan efisiensi sebesar 0,2845 (persen) atau Rp 200.200.000.000," kata Dadan usai rapat, Rabu.

Dadan menuturkan, efisiensi itu terjadi usai menjalin pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hari dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dadan bilang, pos yang dipangkas terkait dengan pengadaan lahan.

Pemangkasan ini pun mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto saat Kepala Negara melakukan sidak ke salah satu daerah.

"Ada hal yang memang perlu diefisiensikan, seperti misalnya setelah Pak Presiden sidak, kemudian kami menyampaikan bahwa ada lahan yang harus kami adakan," kata Dadan.

"Pak Presiden sampaikan, enggak usah. Pinjam saja dari Pemda, dari kementerian lain, dari instansi lain, sehingga uangnya bisa diefisiensikan," ujar dia.

Di sisi lain, Dadan tidak mengetahui untuk apa saja dana yang diefisienkan tersebut.

"Pokoknya kita diberi efisiensi Rp 200,2 miliar dan kami ambil dari pengadaan lahan. Yang jelas kami melakukan efisiensi atau penghematan di pengadaan lahan," tandas Dadan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait pemangkasan anggaran.

Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, yang mengamanatkan penghematan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,10 triliun.

Semula, BGN menjadi salah satu badan yang tidak terkena pemangkasan anggaran.

Kendati begitu, kini badan yang mengurusi MBG tidak terlepas dari jerat pemotongan.