KOMPAS.com - Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan ditambah Rp 50 triliun.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan mekanisme untuk menambahkan anggaran program MBG Rp 50 triliun sedang disusun dalam Peraturan Presiden (Perpres).

“Kita lagi membuat mekanismenya dulu ya, makanya ada percepatan-percepatan, kalau ada percepatan kan butuh anggaran,” kata Dadan.

Dadan menyampaikan hal itu usai membahas rancangan Perpres tentang tata kelola MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta seperti yang dikutip dari Antara pada Jumat (9/5/2025).

Ia menegaskan anggaran program MBG sudah dijamin oleh pemerintah, tapi untuk penambahannya tergantung kapan percepatan program MBG akan dilakukan.

"Hanya nanti berapa yang akan kita jaminkan, sangat tergantung dari percepatan itu kapan dilakukan," ucap Dadan.

Dadan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto merasa perlu meningkatkan penerima MBG setiap berkunjung ke beberapa daerah, sehingga percepatan yang diatur melalui Perpres perlu segera dilakukan.

"Pak presiden itu setiap kali ke daerah, dia merasa miris karena sebenarnya lebih banyak yang bisa menerima, maka kita membutuhkan percepatan seperti ini," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah masih menggodok Perpres atau instruksi presiden (Inpres) untuk mempercepat capaian target program MBG sebanyak 82,9 juta orang.

Zulkifli menerangkan Perpres atau Inpres itu nantinya akan berisi strategi, jumlah sekolah, tata kelola, satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), hingga tugas dari tiap-tiap kementerian terkait.

"Ini harus dirumuskan peran itu karena ini program utama, harus ada urgensi bahwa ini sangat mendesak dan penting. Nah, nanti akan dirumuskan dalam perpres atau inpres," ujarnya.

Menurutnya, untuk mengurus 82,9 juta orang penerima manfaat MBG dibutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga stakeholders.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa gaji pejabat struktural BGN masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) terkait makan bergizi gratis (MBG).

Diketahui, pemerintah sedang menggodok Perpres atau Instruksi Presiden (Inpres) soal tata kelola penyelenggaraan makan bergizi gratis (MBG).

“Perpresnya dulu. Perpres selesai, baru tukinnya (tunjangan kinerja),” ujar Dadan usai rapat soal MBG di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

SHUTTERSTOCK/MAHA CREATIVE HUB Ilustrasi gaji PNS. Ilustrasi gaji CPNS. Pemerintah akan menyalurkan gaji ke-13 bagi pensiunan pada Juni 2025. Pencairan ini dilakukan bersamaan dengan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk prajurit TNI, anggota Polri, serta hakim.

Dadan mengatakan, pemerintah berkomitmen membayar gaji pejabat struktural BGN yang belum dibayar pada 2025.

“Sudah selesai tadi, sudah langsung diselesaikan oleh Pak Mensesneg (Prasetyo Hadi). Bukan gaji, tapi itu Perpres hak keuangan,” kata Dadan.

Dadan sebelumnya mengungkap bahwa pejabat struktural BGN belum menerima gaji pada tahun ini.

Hal ini dikatakan Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dalam paparannya, Dadan menunjukkan data penyerapan anggaran Badan Gizi Nasional pada 2025.

“Nah ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kami baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen,” kata Dadan.

Khusus pagu pegawai dianggarkan sekitar Rp 3,525 triliun dan baru digunakan Rp 386,87 miliar.

“Terkait dengan pegawai baru 0,01 persen. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gazi,” ujar Dadan.

Hal inilah yang membuat penyerapan pagu anggaran di bidang pegawai masih rendah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bisnis griya atau pembiayaan perumahan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) naik 8,63 persen secara tahunan menjadi Rp 58,03 triliun pada kuartal I-2025.

BSI terus menyasar pasar potensial di kalangan gen Z dan milenial di kota-kota besar di Tanah Air guna menjaga pertumbuhan berkelanjutan di sektor tersebut.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, pertumbuhan bisnis griya yang masuk segmen konsumer, didominasi pembiayaan rumah baru, indent maupun renovasi rumah.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi membeli rumah.

Menurut Anton, BSI akan memperkuat penetrasi pasar potensial gen Z dan milenial dengan kisaran pembiayaan Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar.

Adapun produk unggulan untuk menyasar segmen tersebut, saat ini BSI memiliki layanan Griya Simuda.

Layanan pembiayaan ini memiliki fitur khusus bagi kaum muda yang memberikan kemudahan angsuran, disesuaikan proyeksi pendapatan nasabah. Selain itu diberikan pula kemudahan dalam hal dokumen, proses serta angsuran tetap, hingga lunas.

Dengan demikian nasabah lebih memudahkan nasabah dalam mengatur keuangan. BSI Griya dirancang dengan berbagai pilihan jangka waktu pembiayaan mulai dari 1 tahun hingga 30 tahun.

FREEPIK.COM/JCOMP Ilustrasi menjual rumah, ilustrasi membeli rumah.

Hal ini tentunya memberikan alternatif pilihan bagi nasabah untuk menyesuaikan pembiayaan yang diinginkan sesuai dengan kemampuan finansial.

Selain itu, Anton menjabarkan, ada pula layanan terbaru dari produk BSI Griya. Melalui produk ini, perseroan mengajak nasabah untuk memberikan kontribusi bagi umat melalui program qurban dan wakaf produktif kerja sama BSI dan BSI Maslahat.

Melalui berbagai keunggulan layanan tersebut, Anton optimistis pertumbuhan BSI Griya tak hanya terkatrol pasar potensial gen Z dan milenial, namun seluruh segmen.

“Kami optimistis tahun ini pembiayaan griya BSI akan tetap tumbuh seiring dengan kebutuhan rumah bagi masyarakat di semua segmen. Baik pembiayaan griya komersial maupun pembiayaan KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal ini sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah untuk pemenuhan rumah bagi masyarakat MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah),” ujarnya.

Selain mengincar pertumbuhan, perseroan pun ketat dalam menjaga pembiayaan yang solid. Di mana BSI juga tetap menjaga kualitas pembiayaan yang sehat.

Hal ini tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) BSI griya di bawah 2,2 persen.

Untuk memudahkan masyarakat dalam membeli rumah, saat ini BSI juga telah bekerja sama dengan lebih dari 2.900 proyek developer yang menyediakan KPR FLPP. Adapun informasi terkait hal tersebut dapat diakses masyarakat melalui aplikasi SIKASEP.

Di sisi lain, pertumbuhan bisnis griya BSI pada kuartal I-2025 turut berkontribusi pula pada penaikan pembiayaan perseroan secara keseluruhan. Pada posisi Maret 2025, total pembiayaan BSI sebesar Rp 287,20 triliun atau tumbuh 16,21 persen secara tahunan.

“Upaya BSI memberikan kemudahan masyarakat mengakses layanan ini tak terlepas pula dari komitmen perseroan untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pertumbuhan pembiayaan yang sehat dan sustain,” pungkas dia.

KOMPAS.com - Yayasan Bill & Melinda Gates (Gates Foundation) secara resmi menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Direktur Gates Foundation untuk Asia Selatan dan Tenggara, Hari Menon, dalam kunjungannya ke Jakarta, Rabu (1/5/2025).

Menurut Hari Menon, Gates Foundation hingga saat ini belum memiliki peran dalam perancangan maupun pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan pemerintah Indonesia.

Ia menjelaskan, pendekatan lembaga tersebut adalah dengan menyesuaikan prioritasnya terhadap kebijakan pemerintah di negara mitra.

"Jadi, kami belum terlibat dalam program (MBG) di sekolah, baik pada desainnya maupun implementasinya, sehingga tidak (dapat) memberikan saran (terkait program itu) saat ini," ujar Hari Menon, seperti dikutip dari Antara.

Hari menambahkan bahwa kunjungan Bill Gates ke sekolah di Indonesia beberapa waktu lalu hanyalah bagian dari observasi spontan, bukan bagian dari keterlibatan resmi lembaga.

Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat langsung implementasi MBG yang tengah berlangsung.

Apa Fokus Gates Foundation di Indonesia Saat Ini?

Meski tidak terlibat dalam MBG, Gates Foundation tetap berfokus pada isu gizi dan kesehatan anak, khususnya dalam upaya menurunkan angka stunting pada balita.

Menurut Hari, lembaga ini telah bekerja selama lebih dari dua dekade dalam meningkatkan kesehatan anak dan ibu di berbagai negara berkembang.

"Kami memfokuskan sumber daya untuk memahami persoalan kesehatan anak dan ibu, termasuk faktor-faktor pemicu malnutrisi, risiko kesehatan pada anak, hingga kondisi ibu yang menyebabkan bayi lahir prematur atau berat badan rendah," jelasnya.

Gates Foundation juga aktif dalam proyek "Exemplars in Global Health," yang mendokumentasikan kisah sukses penanganan kesehatan, nutrisi, dan pembangunan ekonomi dari berbagai negara.

Indonesia termasuk salah satu negara yang masuk dalam catatan keberhasilan proyek ini, karena capaian penurunan angka stunting yang signifikan.

"Kami juga, saya kira, mendokumentasikan Indonesia, karena penurunan stunting di Indonesia begitu mengagumkan. Itu sudah turun, saya kira, dari 35 persen ke 21 persen, sebuah perubahan yang mengagumkan, karena stunting begitu sulit diubah," ujar Hari Menon.

Apakah Gates Foundation Akan Terlibat MBG di Masa Depan?

Hari tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama di masa depan, namun menegaskan bahwa keterlibatan Gates Foundation akan dilakukan hanya jika dibutuhkan dan relevan.

"Hanya ketika (pengalaman dan keahlian kami) dibutuhkan kami mau berkontribusi," ujarnya. Ia juga menekankan bahwa dukungan Gates Foundation tidak selalu berbentuk pendanaan, tetapi bisa berupa kontribusi teknis dan keilmuan.

Salah satu bentuk kerja sama konkret saat ini adalah dukungan Gates Foundation dalam program eliminasi tuberkulosis (TB) di Indonesia.

Upaya ini mencakup pengembangan vaksin baru serta penggunaan alat diagnosis berbasis saliva yang lebih praktis dan efektif.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Belum Terlibat, Ini Alasan Gates Foundation Tak Dukung Program Makan Bergizi Gratis".

JAKARTA, KOMPAS.com - Kompleks perumahan yang menyematkan nama regency dan residence banyak ditemui di Indonesia.

Masyarakat awam mungkin menilai keduanya sama. Padahal, perumahan dengan nama regency dan residence sebetulnya memiliki perbedaan.

Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (Waketum DPP REI) Bambang Ekajaya, perbedaan keduanya lebih mengarah ke fasilitasnya.

Bambang mengatakan, perumahan yang menyematkan regency memiliki desain dan unit lebih eksklusif ketimbang residence.

Artikel tersebut menjaid berita terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com edisi Kamis (8/5/2025).

Selengkapnya baca di siniMasih Banyak yang Keliru, Ini Bedanya Perumahan Regency dan Residence

Dalam sistem hukum agraria Indonesia, Sertifikat Hak Milik (SHM) semestinya merupakan puncak tertinggi dari bukti kepemilikan yang sah atas tanah.

Sertifikat ini tak hanya diakui oleh hukum, tapi juga dihormati dalam transaksi keuangan, dijadikan jaminan di lembaga keuangan, serta menjadi simbol kepastian hukum atas hak atas tanah seseorang.

Dalam beberapa tahun terakhir, nilai dan kehormatan itu terkikis perlahan.

Dalam sejumlah kasus, sertifikat tidak lagi menjadi surat berharga ketika negara memilih diam, atau bahkan terkesan abai, dalam menghadapi keberingasan mafia tanah.

Selanjutnya baca di sini Mafia Tanah dan SHM yang Tak Lagi Berharga

Kereta Cepat Whoosh memiliki fasilitas yang ramah penumpang lanjut usia (lansia). Berdasarkan data PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), sebanyak 15 persen dari total jumlah penumpang Whoosh berusia di atas 60 tahun.

Artinya, 1,3 juta orang dari 9,1 juta jumlah total penumpang Whoosh sejak awal beroperasi merupakan lansia.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunia mengatakan, banyak penumpang lansia memilih Whoosh karena durasi perjalanan yang singkat.

Lantas, fasilitas seperti apa yang disediakan KCIC untuk menunjang penumpang lansia Whoosh?

Informasinya ada di sini1,3 Juta Penumpang Whoosh Berusia Lansia, Lebih dari 60 Tahun

KOMPAS.com – Yayasan Bill & Melinda Gates (Gates Foundation) menyatakan tidak terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

Fokus utama lembaga tersebut saat ini adalah pada peningkatan nutrisi dan penurunan stunting bagi anak di bawah lima tahun (balita).

Direktur untuk Asia Selatan dan Tenggara Gates Foundation, Hari Menon, menyampaikan hal itu dalam kunjungannya ke Jakarta pada Rabu (1/5/2025).

Menurutnya, kunjungan Bill Gates ke sekolah saat berada di Indonesia hanya bersifat spontan untuk melihat pelaksanaan program MBG.

"Jadi, kami belum terlibat dalam program (MBG) di sekolah, baik pada desainnya maupun implementasinya, sehingga tidak (dapat) memberikan saran (terkait program itu) saat ini," kata Hari, seperti dikutip dari Antara, Rabu (7/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa pendekatan Gates Foundation dalam bekerja adalah melihat prioritas pemerintah setempat dan mempertimbangkan bagaimana lembaganya dapat berkontribusi melalui pengalaman, keahlian, serta solusi yang dimiliki.

Ia menyebutkan bahwa jika ada kecocokan maka pihaknya akan melibatkan diri. Ia juga menegaskan bahwa kerja sama dengan Gates Foundation tidak semata soal pendanaan.

Selama lebih dari dua dekade, kata Hari, pihaknya telah memfokuskan sumber daya untuk memahami persoalan kesehatan anak dan ibu, termasuk faktor-faktor yang memicu malnutrisi, risiko kesehatan pada anak, hingga kondisi kesehatan ibu yang dapat menyebabkan bayi lahir prematur, memiliki berat badan rendah, atau mengalami gangguan pertumbuhan.

Salah satu inisiatif yang dimiliki Gates Foundation adalah Exemplars in Global Health, yakni proyek yang mendokumentasikan kisah sukses di bidang kesehatan, nutrisi, dan ekonomi dari berbagai negara.

Indonesia, menurut Hari, termasuk negara yang dicatat dalam inisiatif ini karena capaian penurunan angka stunting yang signifikan.

"Kami juga, saya kira, mendokumentasikan Indonesia, karena penurunan stunting di Indonesia begitu mengagumkan. Itu sudah turun, saya kira, dari 35 persen ke 21 persen, sebuah perubahan yang mengagumkan, karena stunting begitu sulit diubah," ujarnya.

Hari menambahkan, Gates Foundation akan bersedia terlibat apabila diminta oleh pemerintah dan jika keahliannya relevan dengan kebutuhan yang ada.

Namun, lembaga tersebut bisa memilih untuk tidak terlibat apabila sebuah program sudah berjalan dengan baik.

"Hanya ketika (pengalaman dan keahlian kami) dibutuhkan kami mau berkontribusi," katanya.

Salah satu bentuk dukungan yang saat ini sedang berjalan adalah pada bidang eliminasi tuberkulosis (TB) di Indonesia, melalui pengembangan vaksin baru dan penggunaan alat diagnosis berbasis saliva.

KOMPAS.com – Yayasan Bill & Melinda Gates (Gates Foundation) menyatakan tidak terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.

Fokus utama lembaga tersebut saat ini adalah pada peningkatan nutrisi dan penurunan stunting bagi anak di bawah lima tahun (balita).

Direktur untuk Asia Selatan dan Tenggara Gates Foundation, Hari Menon, menyampaikan hal itu dalam kunjungannya ke Jakarta pada Rabu (1/5/2025).

Menurutnya, kunjungan Bill Gates ke sekolah saat berada di Indonesia hanya bersifat spontan untuk melihat pelaksanaan program MBG.

"Jadi, kami belum terlibat dalam program (MBG) di sekolah, baik pada desainnya maupun implementasinya, sehingga tidak (dapat) memberikan saran (terkait program itu) saat ini," kata Hari, seperti dikutip dari Antara, Rabu (7/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa pendekatan Gates Foundation dalam bekerja adalah melihat prioritas pemerintah setempat dan mempertimbangkan bagaimana lembaganya dapat berkontribusi melalui pengalaman, keahlian, serta solusi yang dimiliki.

Ia menyebutkan bahwa jika ada kecocokan maka pihaknya akan melibatkan diri. Ia juga menegaskan bahwa kerja sama dengan Gates Foundation tidak semata soal pendanaan.

Selama lebih dari dua dekade, kata Hari, pihaknya telah memfokuskan sumber daya untuk memahami persoalan kesehatan anak dan ibu, termasuk faktor-faktor yang memicu malnutrisi, risiko kesehatan pada anak, hingga kondisi kesehatan ibu yang dapat menyebabkan bayi lahir prematur, memiliki berat badan rendah, atau mengalami gangguan pertumbuhan.

Salah satu inisiatif yang dimiliki Gates Foundation adalah Exemplars in Global Health, yakni proyek yang mendokumentasikan kisah sukses di bidang kesehatan, nutrisi, dan ekonomi dari berbagai negara.

Indonesia, menurut Hari, termasuk negara yang dicatat dalam inisiatif ini karena capaian penurunan angka stunting yang signifikan.

"Kami juga, saya kira, mendokumentasikan Indonesia, karena penurunan stunting di Indonesia begitu mengagumkan. Itu sudah turun, saya kira, dari 35 persen ke 21 persen, sebuah perubahan yang mengagumkan, karena stunting begitu sulit diubah," ujarnya.

Hari menambahkan, Gates Foundation akan bersedia terlibat apabila diminta oleh pemerintah dan jika keahliannya relevan dengan kebutuhan yang ada.

Namun, lembaga tersebut bisa memilih untuk tidak terlibat apabila sebuah program sudah berjalan dengan baik.

"Hanya ketika (pengalaman dan keahlian kami) dibutuhkan kami mau berkontribusi," katanya.

Salah satu bentuk dukungan yang saat ini sedang berjalan adalah pada bidang eliminasi tuberkulosis (TB) di Indonesia, melalui pengembangan vaksin baru dan penggunaan alat diagnosis berbasis saliva.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hujan deras yang melanda Jakarta pada Rabu (7/5/2025) sore mengakibatkan jebolnya tanggul di sekitar Kali Sodetan, Kelurahan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Peristiwa ini menyebabkan air meluap dan merendam permukiman warga dengan ketinggian mencapai 60 cm.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan membenarkan adanya kejadian tersebut saat dikonfirmasi oleh Kompas.com.

"Benar, terjadi jebolnya tanggul akibat hujan dengan intensitas lebat sehingga mengakibatkan genangan di wilayah Kalibata," ujar Yohan, Rabu.

Banjir dilaporkan mulai terjadi sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Kalibata Timur Raya, RT 007 RW 008, Kelurahan Kalibata.

Meskipun ketinggian air tercatat mencapai 60 cm, hingga pukul 20.00 WIB, kondisi air sudah mulai surut.

BPBD Jakarta menyebutkan bahwa wilayah yang terdampak langsung berada di RT 008 RW 008.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan mengenai warga yang mengungsi akibat kejadian tersebut.

Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD DKI Jakarta telah diterjunkan ke lokasi sejak sore hari untuk memantau kondisi dan berkoordinasi dengan pihak kelurahan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta unsur RW dan RT setempat.

Selain BPBD, personel dari Satpol PP dan PPSU Kelurahan Kalibata juga dikerahkan untuk menangani situasi.

“Kami terus melakukan pemantauan dan koordinasi agar kondisi bisa segera terkendali,” kata Yohan.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi genangan susulan dan diminta segera menghubungi layanan darurat Jakarta Siaga 112 jika membutuhkan bantuan.

Hingga berita ini diterbitkan, air sudah mulai surut dan tanggul yang jebol masih dalam tahap penanganan oleh BPBD.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebuah tembok beton di kawasan Kalibata Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, roboh saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Rabu (7/5/2025) sore.

Peristiwa ini menjadi viral di media sosial setelah rekaman video dibagikan akun Instagram @jakarta.terkini.

Dalam video yang diunggah, terlihat aliran air deras menyapu kawasan di sekitar tembok yang roboh.

Selain itu, air menenggelamkan sejumlah sepeda motor yang terparkir dan merendam perabotan seperti lemari.

Selain menyebabkan banjir di permukiman warga, tembok yang roboh itu juga disebut menimpa sejumlah pedagang di lokasi sekitar.

Camat Pasar Minggu, Arif Wibowo, membenarkan insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa tembok beton yang roboh merupakan dinding pembatas antara kali kecil atau saluran penghubung (PHB) dan kawasan apartemen.

“Kebetulan di situ memang ada saluran kali, ada kali kecil juga. Saluran PHB Niffaro (Park),” ujar Arif saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.

Arif mengatakan, penanganan darurat telah dilakukan dengan mengerahkan petugas dari Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

Kini, puing-puing dinding beton yang roboh telah dipinggirkan untuk mencegah gangguan bagi warga sekitar.

“Sudah, jadi sementara penanganan darurat itu dirapikan, dipinggirkan. Tadi juga ada rapat mendadak dengan pihak Niffaro,” kata Arif.

Panjang tembok yang roboh diperkirakan mencapai 10 meter. Meski penyebab pasti belum disebutkan secara rinci, cuaca ekstrem diduga menjadi faktor utama.

"Terkait informasi pedagang di situ memang ada UMKM. Tapi laporan (tertimpa tembok roboh) tidak ada," kata Arif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kompleks perumahan yang menyematkan nama regencydan residence banyak ditemui di Indonesia.

Masyarakat awam mungkin menilai keduanya sama. Padahal, perumahan dengan nama regency dan residence sebetulnya memiliki perbedaan.

Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (Waketum DPP REI) Bambang Ekajaya, perbedaan keduanya lebih mengarah ke fasilitasnya.

Bambang mengatakan, perumahan yang menyematkan regency memiliki desain dan unit lebih eksklusif ketimbang residence.

"Jadi, lebih untuk membagi kelas hunian landed, mirip kondominium dan apartemen utk hunian vertikal," ucap Bambang kepada Kompas.com, Selasa (6/5/2025).

Sebaliknya untuk residence, sesuai artinya lebih ke hunian yang fungsional, atau secara desain lebih simple (sederhana).

"Lokasi dan aksesnya lebih di pinggir kota, dan harganya tentu lebih terjangkau," terang Bambang.

Selain itu, perbedaan regency dan residence juga terlihat dari segi ukuran setiap unit hunian.

"Regency umumnya di dekat pusat kota tentu lebih kecil lahannya dibanding residence. Tapi sekarang ini sering menggunakan residence tapi luasannya juga kecil, semacam cluster-cluster di pinggiran kota," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sejumlah cara usai muncul kejadian keracunan menu makan bergizi gratis (MBG) di pelbagai wilayah yang dirasakan puluhan siswa.

Adapun cara-cara tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, setidaknya terdapat 6 kasus keracunan yang telah terkonfirmasi sejak program ini berjalan.

Kejadian keracunan di Bandung, Tasikmalaya, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terjadi karena masak yang terlalu cepat. Sedangkan kasus di Cianjur, Jawa Barat, disebut negatif racun berdasarkan hasil laboratorium.

"Yang kami sampaikan adalah yang terkonfirmasi, karena ada beberapa kejadian, dilaporkan keracunan atau makanan busuk, ternyata setelah dikonfirmasi tidak demikian adanya. Dan terutama biasanya yang terkonfirmasi, yang ada laporan di polisi," kata Dadan usai rapat di Kompleks DPR/MPR RI, Selasa.

BGN kemudian memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) untuk menghindari keracunan, mengingat misinya adalah zero accident atau nol kasus keracunan.

Uji organoleptik

Salah satu yang diperbaiki adalah pengujian. BGN kini mewajibkan uji organoleptik di sekolah sebelum makanan tersebut dibagikan.

Uji organoleptik merupakan satu dari delapan poin SOP yang diperbaiki. Organoleptik adalah pemeriksaan menggunakan panca indera manusia.

"Jadi nanti kami akan tugaskan orang tertentu untuk melakukan uji organoleptik," sebut Dadan.

Melatih kembali

Selain itu, BGN akan melatih kembali petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau petugas dapur umum menyusul sejumlah kasus keracunan.

Dadan menyebut, pogram penyegaran dan pelatihan penjamah makanan ini bakal dilakukan secara rutin pada Sabtu dan Minggu. Pihaknya berencana membuat pelatihan minimal dua bulan sekali secara rutin, untuk mencegah kelengahan petugas.

"Seperti yang di Cianjur, di Tasikmalaya, kami sudah kumpulkan untuk dilatih kembali. Nanti di PALI (Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan) kami akan kumpulkan untuk dilatih kembali," beber dia.

Awalnya kata Dadan, dirinya memiliki prognosa bahwa kasus keracunan terjadi lantaran SPPG baru beroperasi, sehingga tidak memiliki pengalaman memasak untuk banyak orang setiap hari.

Namun, prognosa itu terbantahkan ketika kasus keracunan justru terjadi di SPPG lama yang sudah beroperasi 2-3 bulan. Oleh karenanya, pelatihan bakal digalakkan.

"Di Cianjur, Bandung, termasuk di PALI, itu adalah SPPG-SPPG yang sudah 2-3 bulan beroperasi. Jadi baru pertama kali terjadi, mereka mungkin menganggap segala sesuatunya berjalan normal sehinga terjadi kelengahan-kelengahan," beber dia.

Bahan baku dipilih lebih segar

Perbaikan SOP lainnya menyangkut pemilihan bahan baku. Hal ini berkaca pada kasus di PALI, saat ikan yang disediakan untuk menu makan bergizi sudah diolah jauh-jauh hari.

Meski ikan tersebut masih dalam keadaan baik, menurut Dadan, keracunan bisa diminimalisir jika bahan bakunya disajikan dalam kondisi segar.

"Di PALI, ikan diterima hari jumat kemudian dimasukkan ke dalam freezer, kemudian pada saat dimasak, dikeluarkan lalu diolah setengah matang. Setelah diolah setengah matang, masuk lagi ke dalam freezer, kemudian diolah. Setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan," jelas dia.

Persingkat waktu penyiapan dan pengiriman

Kemudian, BGN memerintahkan SPPG untuk mempersingkat waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman untuk mencegah basi.

Lalu, menerapkan toleransi waktu sekitar 15 menit makanan sampai sebelum dikonsumsi, dan menerapkan waktu konsumsi makanan sekitar 15-30 menit setelah dibagikan.

"Kami juga meningkatkan protokol keamanan saat proses pengantaran dari SPPG ke sekolah. Kami ingin menerapkan mekanisme distribusi sekolah termasuk penyimpanan penyerahan kepada siswa yg lebih singkat," beber Dadan.

Batasi yayasan hanya kelola 10 SPPG

Untuk mencegah penyimpangan lebih lanjut, BGN akan membatasi yayasan untuk mengelola SPPG.

Yayasan hanya bisa mengelola 10 SPPG di satu provinsi yang sama, kecuali terafiliasi dengan institusi besar.

Dadan menuturkan, jumlahnya akan lebih kecil jika SPPG berada di lintas provinsi.

"Kalau lintas provinsi hanya 5 SPPG, kecuali untuk yayasan yang terafiliasi dengan institusi. Contoh lain Muhammadiyah, Muhammadiyah (hanya ada) satu di seluruh dunia, maka mereka sudah memiliki pojok khusus sehingga memungkinkan untuk mengolah SPPG di seluruh Indonesia," sebut Dadan.

Di sisi lain, ia pun memprioritaskan yayasan yang memiliki fasilitas dapur umum atau SPPG sebagai mitra, menyusul kasus tepatnya pembayaran dari yayasan sehingga operasional SPPG di Kalibata, Jakarta Selatan, sempat terhenti.

Nantinya saat pemilihan mitra, pihaknya akan bertanya terlebih dahulu mengenai fasilitas yang dimiliki.

Jika SPPG belum memiliki mitra yayasan, BGN akan merekomendasikan yayasan-yayasan yang bisa digunakan sementara, sebelum pemilik fasilitas memiliki yayasan tersendiri.

"Kami akan tanya apakah mitra memiliki yayasan sendiri atau tidak. Jika kemudian menggunakan yayasan yang bukan milik sendiri, maka kami akan tanya ada perjanjian apa antara yayasan dengan pemilik fasilitas. Tetapi yang kami utamakan sekarang adalah seluruh pemilik fasilitas (jadi mitra)," ungkap Dadan.

Akreditasi SPPG

Untuk penentuan insentif petugas lapangan, BGN berencana mengakreditasi SPPG. Sertifikasi akreditasi ini bakal bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Nantinya, ada sejumlah kategori yang ditetapkan berdasarkan kriteria tersebut, yakni SPPG dengan kategori unggul, baik sekali, dan baik.

Menurut Dadan, akreditasi akan meningkatkan semangat SPPG memberikan pelayanan terbaik dan mengevaluasinya.

Adapun saat ini, pihaknya masih menyamakan besaran insentif yang diterima petugas di tiap SPPG lantaran akreditasi belum dijalankan.

"Sekarang ini kami pukul rata sama, karena sekaligus memberikan dorongan agar mereka meningkatkan kualitasnya agar terus meningkatkan fasilitasnya. Nanti begitu sudah kami lakukan akreditasi, maka saat itulah besaran insentif akan kami tetapkan," tuturnya.

Tak ada sistem reimburse

BGN juga menghapus sistem reimburse dan menggantinya dengan sistem pembayaran melalui virtual account untuk operasional SPPG.

Dengan kata lain, SPPG tidak boleh beroperasi sebelum memiliki virtual account tersebut. Pengubahan sistem ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan terkait lambatnya pencairan dana.

"Jadi yang dibuat oleh Badan Gizi, ketika mitra sudah terverifikasi sebagai mitra Badan Gizi, kemudian kita buatkan virtual account. Jadi sekarang tidak ada lagi sistem reimburse," kata Dadan.

Dadan bilang, pemerintah akan mengirimkan kebutuhan anggaran untuk 10 hari ke depan melalui virtual account yang hanya bisa dicairkan oleh dua pihak, yaitu oleh perwakilan yayasan dan oleh kepala SPPG.

Adapun penerapannya akan dimulai pekan ini. Sementara pembayaran sistem reimburse yang diberlakukan sebelumnya, bakal diselesaikan maksimal minggu ini.

"Jadi kalau tanggal 6 Januari sampai minggu kemarin kami masih mengizinkan mitra menanggulangi dengan sistem reimburse, mulai sekarang tidak ada SPPG yang boleh jalan sebelum ada virtual account dan uang muka yang masuk," ucap dia.

Karena perubahan sistem, Kepala SPPG harus membuat perencanaan anggaran yang dikirim kepada MBG untuk diverifikasi terlebih dahulu sebelum pencairan.

Proposal harus berisi tiga komponen utama, yaitu pengeluaran untuk bahan baku, operasional, dan insentif. Harga bahan baku pada proposal bersifat estimasi yang akan direvisi pada laporan realisasi anggaran.

Jika terdapat uang sisa dari pembelian bahan baku di minggu sebelumnya, BGN akan meng-carry over dana tersebut untuk keperluan membeli bahan baku di pekan depan.

Sementara itu, proposal disusun untuk periode 10 hari, diikuti dengan laporan keuangan atas realisasi anggaran pada pekan sebelumnya.

"(Misalnya) pada tanggal 15 ketika uang muka sudah masuk, maka mitra dan kepala SPPG sudah membuat proposal untuk tanggal 25 sambil membuat laporan penggunaan uang yang tanggal 5-10," tandasnya.

Dikritik keras

Di sisi lain, kasus keracunan MBG dikritik keras, utamanya ketika Presiden Prabowo Subianto mengatakan program ini berhasil 99,99 persen.

Angka ini diestimasi setelah melihat kasus keracunan yang dirasakan oleh 200 orang dari total 3,5 juga penerima.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Iskandar, menyatakan hitung-hitungan tersebut tidak berdasar.

“Keracunan itu bukan hanya soal makanan basi. Ini menyangkut nyawa manusia. Satu nyawa saja tidak bisa dinilai dengan angka statistik. Tidak bisa dibilang hanya sebagian kecil dari keseluruhan,” kata Media Wahyudi Iskandar kepada Kompas.com, Selasa (5/5/2025).

Dia menegaskan bahwa indikator keberhasilan MBG tidak bisa hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau besaran anggaran yang disalurkan.

Yang lebih penting, menurut dia, adalah sejauh mana program ini tepat sasaran, apakah pelaksanaannya berjalan baik, serta dampaknya terhadap anak-anak penerima.

"Dampaknya harus dilihat dari sisi gizi, motivasi belajar, dan aspek lainnya. Kalau itu belum bisa dibuktikan, belum bisa diklaim program ini berhasil,” ujarnya.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Sejumlah siswa TK dan SD di Kecamatan Rancaekek tengah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu lalu

Belum punya pengawasan sempurna

MBG juga dinilai belum punya pengawasan yang matang.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai MBG yang diklaim sukses 99,9 persen itu adalah program yang terburu-buru.

"Ini program yang terburu-buru dan cenderung dipaksakan, tapi memang animo masyarakat tinggi terhadap MBG,” ujar Trubus.

Meskipun Trubus mengakui secara umum program MBG dapat dikategorikan sukses karena antusiasme publik, ia menyoroti lemahnya pengawasan dan distribusi yang menyebabkan sejumlah kasus keracunan makanan di berbagai daerah.

Hal ini, menurutnya, mencerminkan pengelolaan yang belum optimal.

“Masih banyak celah, pengawasan dan tata kelola belum berubah signifikan. BGN harus menyesuaikan strategi dengan kondisi daerah masing-masing,” tandasnya.

BANDUNG, KOMPAS.com - Sebuah video yang memperlihatkan banjir bandang beredar di media sosial.

Dalam video itu terlihat luapan air sungai beserta material lumpur meluap dari halaman sebuah rumah berwarna hijau.

Dalam video itu juga terdengar warga sekitar khawatir akan peristiwa itu sambil menginformasikan lokasi kejadian.

Diketahui, banjir bandang itu terjadi di Kampung Leuwi Bingbin, Desa Malasari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (6/5/2025) sore.

Kapolsek Cimaung, Ipda Budi Ma’mun, membenarkan adanya kejadian banjir bandang tersebut.

Dia menjelaskan, banjir bandang itu terjadi usai wilayah Kecamatan Cimaung diguyur hujan dengan intensitas tinggi.

"Iya, memang tadi ada luapan air yang melebihi dari kapasitas sungainya. Tapi itu hanya berlangsung 30 menit-an," ujarnya dikonfirmasi via telepon, Rabu (6/5/2025).

Luapan air tersebut datang dari sungai sambungan di daerah Sukamaju dan Malasari, yang bersumber dari wilayah Pangalengan.

Kendati begitu, tak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang kemarin.

Selain melanda pemukiman warga, beberapa perkebunan sayuran milik warga rusak akibat derasnya luapan air sungai.

"Nah, itu kalau hujan besar yang dari arah Pangalengan suka sering terjadi seperti itu (air deras). Namun di sana tidak ada pemukiman, cuman hanya ada kebun saja," ucapnya.

Usai hujan reda dan banjir mulai surut, pihaknya beserta jajaran pemerintah setempat langsung membersihkan sisa-sisa lumpur dan material lain seperti sampah yang terbawa hingga ke pemukiman warga.

"Kami melaksanakan pembersihan, namun tidak terlalu banyak yang material-material (yang terbawa) dan lumpurnya tidak terlalu banyak. Alhamdulillah, jalan tidak ada yang tertutup, bahkan sudah bisa dilalui normal kembali," ujarnya.