JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) akan memberikan kontribusi ke Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,7 persen.

Dalam paparannya disebutkan, program ini akan membutuhkan sekitar 185.000 pekerja serta berpotensi mengurangi kemiskinan sebanyak 0,19 persen.

Oleh karenanya, Bendahara Negara itu memastikan Kementeian Keuangan (Kemenkeu) akan terus mendukung program unggulan tersebut.

Sekretariat Wakil Presiden RI Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 11 dan Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) 4 Depok, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025).

Dia mengibaratkan pelaksanaan program MBG seperti melaksanakan hajatan, karena melibatkan banyak orang.

Hanya saja program makan bergizi gratis dilaksanakan dalam skala nasional dan setiap hari. Sedangkan, hajatan pernikahan hanya dilakukan sesekali dan persiapannya pun berbulan-bulan hingga setahun sebelum penyelenggaraan.

"Untuk yang satu ini, kami menyediakan makanan untuk 5.000 orang di setiap fasilitas setiap hari. Jadi seperti sedang menyelenggarakan pesta pernikahan setiap hari sepanjang tahun," ucapnya.

Pada pelaksanaan MBG di Januari 2025 misalnya, terdapat 220 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melaksanakan program ini. Setiap SPPG bertanggung jawab menyediakan makanan untuk 3.000 penerima manfaat.

Jika ditotal, terdapat 589.902 penerimaan manfaat yang berasal dari pelajar, ibu hamil, dan balita pada pelaksanaan Januari 2025 lalu.

Kemudian pada Desember 2025 mendatang, akan menambah SPPG hingga mencapai 5.000 SPPG dan jumlah penerima manfaat yang ditangani pun bertambah menjadi 4.000 penerima manfaat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan program makan bergizi gratis (MBG) akan memberikan kontribusi ke Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,7 persen.

Dalam paparannya disebutkan, program ini akan membutuhkan sekitar 185.000 pekerja serta berpotensi mengurangi kemiskinan sebanyak 0,19 persen.

Oleh karenanya, Bendahara Negara itu memastikan Kementeian Keuangan (Kemenkeu) akan terus mendukung program unggulan tersebut.

Sekretariat Wakil Presiden RI Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 11 dan Sekolah Menegah Atas Negeri (SMAN) 4 Depok, Jawa Barat, Selasa (4/2/2025).

Dia mengibaratkan pelaksanaan program MBG seperti melaksanakan hajatan, karena melibatkan banyak orang.

Hanya saja program makan bergizi gratis dilaksanakan dalam skala nasional dan setiap hari. Sedangkan, hajatan pernikahan hanya dilakukan sesekali dan persiapannya pun berbulan-bulan hingga setahun sebelum penyelenggaraan.

"Untuk yang satu ini, kami menyediakan makanan untuk 5.000 orang di setiap fasilitas setiap hari. Jadi seperti sedang menyelenggarakan pesta pernikahan setiap hari sepanjang tahun," ucapnya.

Pada pelaksanaan MBG di Januari 2025 misalnya, terdapat 220 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melaksanakan program ini. Setiap SPPG bertanggung jawab menyediakan makanan untuk 3.000 penerima manfaat.

Jika ditotal, terdapat 589.902 penerimaan manfaat yang berasal dari pelajar, ibu hamil, dan balita pada pelaksanaan Januari 2025 lalu.

Kemudian pada Desember 2025 mendatang, akan menambah SPPG hingga mencapai 5.000 SPPG dan jumlah penerima manfaat yang ditangani pun bertambah menjadi 4.000 penerima manfaat.

Dengan anggaran makan bergizi gratis 2025 yang sebesar Rp 71 triliun, ditargetkan program ini bisa memberikan makan kepada 15,5 juta pelajar dan 2,4 juta ibu hamil dan balita.

"Kami akan mampu memberikan dukungan. Dan itulah mengapa ini adalah area yang akan terus kami berikan prioritas lebih tinggi, tidak hanya dalam hal anggaran, tetapi yang terpenting, pada pengiriman," tuturnya.

SUMENEP, KOMPAS.com - Raka Danayaksa (6) memilih tidak makan saat uji coba Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolahnya, Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Kemala Bayangkari 81, Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Raka beralasan sudah makan sebelum berangkat sekolah.

"Iya, sudah makan di rumah, kuah daun kelor dan nasi," kata Raka saat ditanya Kompas.com, Selasa (11/2/2025).

Saat kawan-kawannya lahap menikmati menu MBG, Raka hanya meminum susu kotak yang menjadi salah satu menu di uji coba itu.

Hal serupa juga dilakukan oleh Muhammad Nazan Al Wafy (6).

Dia juga memilih untuk tidak menyentuh menu MBG karena dia telah makan sosis sebelum berangkat sekolah.

"Saya juga tidak makan, kenyang. Tadi di rumah makan sosis," ujar Nazan dengan polos.

Melihat tingkah polos keduanya, Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Jawa Timur, Ade Imam Sugianto hanya tersenyum.

Istri Kapolda Jawa Timur itu juga meminta agar para guru dan anggota Bhayangkari yang hadir tidak memaksa keduanya untuk memakan menu MBG yang tersaji.

Kepada Kompas.com, ketua YKB Jawa Timur itu mengatakan bahwa kehadirannya ke Kabupaten Sumenep untuk memantau langsung pelaksanaan uji coba MBG yang digelar oleh Bhayangkari Polres Sumenep.

"Prinsipnya kegiatan hari ini adalah Yayasan Kemala Bhayangkari Jawa Timur melaksanakan kegiatan pemerintah, pemberian Makan Bergizi Gratis kepada anak-anak sekolah," tuturnya.

Ade Imam Sugianto mengatakan, pelaksanaan MBG masih dilaksanakan di internal Yayasan Kemala Bhayangkari di seluruh Jawa Timur.

Ke depan, program MBG ini akan menyasar masyarakat pesisir, daerah nelayan.

"Ini sudah jalan sejak seminggu lalu. Berjalan terus. Karena yayasan (YKB) seluruh Jawa Timur memiliki 140-an sekolah. Muridnya kurang lebih 10 ribu siswa," kata dia.

Ade Imam Sugianto menegaskan, petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan MBG di internal Bhayangkari sama persis dengan ketentuan yang dibuat Badan Gizi Nasional.

"Patokan gizinya sama dengan BGN. Menunya disesuaikan dengan anak-anak. Standar gizinya sama. Kita sudah dapat tabel gizi dari pusat," katanya.

SEMARANG, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahap pertama saat ini mencakup 27 titik dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 20 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Pemerintah menargetkan perluasan program hingga 76 titik SPPG pada akhir 2025.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Yunita Dyah Suminar, menyebut bahwa setiap SPPG melayani 3.000 penerima manfaat, yang terdiri dari siswa, ibu hamil, dan balita.

Sehingga pada tahap pertama, program ini telah menjangkau 81.000 penerima manfaat, dengan mayoritas penerima adalah 72.000 siswa.

"Sudah 27 titik di 20 kabupaten/kota. Satu titik sama dengan dilayani satu SPPG untuk 3.000 penerima, yakni ibu hamil, balita, siswa SD, SMP, SMA. Tahun ini informasi dari BGN targetnya 76 titik sampai akhir 2025," ujar Yunita usai Musrenbang Jawa Tengah 2025 di Kantor Gubernur, Selasa (11/2/2025).

Perkembangan dan Evaluasi Program MBG

Saat ini, belum ada penambahan kuota penerima manfaat untuk Februari. Namun, perluasan program akan dilakukan secara bertahap dalam bulan-bulan berikutnya.

Sejauh ini, respons masyarakat terhadap MBG cukup positif. Namun, Dinkes Jateng mencatat masih ada sejumlah kendala yang perlu dievaluasi, termasuk insiden keracunan di Sukoharjo.

"Baguslah responnya. Yang penting evaluasi untuk proses-proses di SPPG itu, pertama menu, distribusinya baik, anak-anak happy. Kalau yang lain karena ini kaitannya dengan infrastruktur, kan harus ada dapur, dapurnya harus sesuai, jumlah peralatannya harus sesuai karena untuk masak banyak dalam waktu pendek," jelasnya.

Insiden keracunan makanan di Sukoharjo menjadi perhatian utama dalam evaluasi program ini.

Penyebabnya bisa berasal dari bahan makanan, cara memasak, atau peralatan yang digunakan.

"Jadi memang keracunan itu penyebabnya beberapa. Bahan makanannya, cara memasaknya atau alatnya bisa jadi. Nah kalau kemarin sudah ada penjelasan bahwa memang prosesnya kurang pengawasan, sehingga pada akhirnya terjadi hal tersebut," lanjut Yunita.

Dinkes Jateng meminta SPPG lebih teliti dan berhati-hati dalam mengolah makanan guna mencegah insiden serupa terjadi lagi.

"Ini menjadi evaluasi seluruh Indonesia, seluruh SPPG untuk proses-proses mengolah makanan harus benar-benar tahu kapan harus diracik, lalu diolah, dan disajikan, jadi ada waktu-waktu yang diawasi betul. Bismillah enggak ada apa-apa lagi," harapnya.

Pengawasan oleh Pemprov Jateng

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terlibat dalam pengawasan pelaksanaan program MBG, bekerja sama dengan dinas terkait.

"Iya, mengawasi dalam arti ada dinas pangan nanti logistik harus tersedia, dinkes kalau ada keracunan, kemudian memastikan dapur ada Sertifikat Laik Hygiene dan Sanitasi (SLHS). Kemarin di Sukoharjo sudah ada sebetulnya," pungkasnya.

Dengan adanya evaluasi dan pengawasan ketat, diharapkan program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa kendala di masa mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan dukungannya dalam program 3 juta rumah. Ini merupakan salah satu program penting yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dukungan dalam program pembangunan 3 juta hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dapat menciptakan multiplier effect dalam mendorong investasi untuk mencapai target pertumbuhan perekonomian nasional," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Mahendra menjelaskan, pihaknya memberikan lima bentuk dukungan terhadap program 3 juta rumah.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar ketika ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (20/1/2025).

Pertama, mempermudah dan memperluas akses Kepemilikan Rumah (KPR) bagi MBR berupa penilaian kualitas aset hanya berdasarkan 1 pilar serta pengenaan bobot risiko rendah dan granular untuk KPR.

"OJK juga telah menegaskan bahwa tidak terdapat larangan pemberian kredit bagi debitur non lancar," ujar Mahendra.

Kedua, OJK akan bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) beserta para pemangku kepentingan lainnya dalam menyiapkan kanal pengaduan khusus dan membentuk task force untuk mempercepat penanganan pengaduan proses KPR bagi MBR yang terkait dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Ketiga, memberikan keleluasaan bagi pengembang perumahan memperoleh pembiayaan untuk pengadaan atau pengolahan tanah.

Keempat, dukungan likuiditas pembiayaan perumahan akan dilakukan melalui fine tuning skema produk investasi terstruktur khususnya Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP).

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menyerahkan Buku Rekomendasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Buku tersebut diserahkan ke Kepala Badan Gizi Nasional, Dandan Hidayana dalam peluncuran Center of Excellence Program Makan Bergizi Gratis di IPB University, Bogor, Selasa (11/2/2025).

Adapun buku tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta didukung oleh UNICEF.

"Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah selaku penerima manfaat yang paling banyak dalam program Makan Bergizi Gratis ini, sudah menyiapkan pedoman bagaimana pelaksanaan program tersebut di sekolah-sekolah, yang tidak hanya fokus pada makanannya. Tetapi juga pada pembentukan karakter dan layanan kesehatan," kata Abdul Mu'ti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

Program MBG bisa tingkatkan kualitas SDM

Mu'ti juga menekankan komitmennya agar program MBG dapat berjalan sukses dan berdampak secara signifikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga pada perkembangan mental dan karakter siswa.

“Kami berusaha agar program Makan Bergizi Gratis ini tidak hanya berdampak pada fisik anak-anak, tetapi juga mental dan karakter mereka," ujarnya.

Dia berharap penyelenggaraan program ini di sekolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program penguatan karakter bangsa melalui nilai-nilai spiritual, kebersamaan, tanggung jawab, dan kemandirian.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy juga menekankan MBG adalah program untuk masa depan pembangunan nasional Indonesia.

Ia juga melihat dengan kehadiran MBG membuat prestasi dan partisipasi pendidikan di sekolah meningkat serta membantu kesejahteraan petani, peternak dan pelaku UMKM.

"Hasilnya sudah jelas, program Makan Bergizi Gratis juga bisa meningkatkan prestasi, partisipasi pendidikan, kehadiran anak di sekolah. Serta meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, dan menciptakan lapangan kerja baru," ucap Rachmat.

Adapun buku rekomendasi tersebut terdiri dari rekomendasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, rekomendasi tata kelola dan manajemen Program Makan Bergizi Gratis.

Kemudian rekomendasi sistem pemantauan dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis, rekomendasi sistem penjaminan keamanan pangan dan pengelolaan limbah Program Makan Bergizi Gratis.

Kumpulan rekomendasi prosedur operasional baku Program Makan Bergizi Gratis, pedoman Makan Bergizi Gratis di Satuan Pendidikan, dan standar gizi dan makanan Program Makan Bergizi Gratis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tetap optimis dengan pagu anggaran yang hanya sebesar Rp 1,61 triliun.

Ada pun pagu Kementerian PKP yang awalnya sebesar Rp 5,27 triliun dipangkas Rp 3,66 triliun karena efisiensi anggaran kementerian.

"Kita tidak menjadikan efisiensi anggaran kementerian menjadi alasan untuk tidak semangat," kata Ara dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Senin (10/02/2025).

Karenanya, Kementerian PKP akan menggandeng Badan Pengelola Investasi (BIP) Danantara sebagai solusi pembiayaan perumahan.

"Kami akan bertemu dengan Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir), Danantara, Dirut Perbankan utamanya Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) untuk mencari solusi pembiayaan seperti apa," ucap Ara.

Pada kesempatan yang sama, Erick Thohir mengungkapkan ada seluas 792 hektar aset BUMN yang siap digunakan untuk program 3 juta rumah.

Lahan tersebut bisa digunakan untuk membangun 123.000 unit rumah, baik untuk segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun komersil dengan bentuk rumah tapak maupun rumah susun (rusun).

"Ada 5 lokasi (pilot project) yang kita clean and clear, saya sudah tunjuk PMO (Project Management Officer)-nya dari Perumnas untuk satu-dua hari ke depan," ungkap Erick Thohir.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menjelaskan bahwa dari 792 hektar lahan tersebut, mayoritas lahan adalah milik Perumnas dan sebagian lainnya milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

"Milik KAI ini semuanya ada di stasiun. Ini nanti dikembangkan menjadi Transit Oriented Development (TOD)," tutur Budi Saddewa.

5 lokasi pilot project itu tersebar di Pulo Gebang Blok K, Stasiun Cicayur, Stasiun Jurangmangu, Revitalisasi Rusun Klender, dan Jonggol untuk rumah tapak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, pihaknya sudah menetapkan lima lokasi yang menjadi tempat dibangunnya program 3 juta rumah milik pemerintah.

Lima lokasi itu merupakan lahan milik BUMN Perumnas.

“Kami sudah melihat ada lima lokasi yang strategis yang dimiliki BUMN di Jakarta dan sekitarnya. Lokasinya bagus-bagus dan besar-besar dan idle,” ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Sementara itu, Direktur Perumnas Budi Saddewa menyebutkan lima lokasi yang akan digunakan adalah Blok K Pulo Gebang, Stasiun Cicayur, Stasiun Jurangmangu, Rusun Klender, dan salah satu lahan di daerah Jonggol.

Budi mengaku, lahan-lahan yang dimiliki perusahaan yang dipimpinnya menjadi lahan yang paling banyak digunakan untuk membangun 3 juta rumah. Kemudian disusul oleh lahan PT KAI.

“Milik KAI ini semuanya ada di stasiun, nanti dikembangkan menjadi konsep Transit Oriented Development (TOD),” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap progres program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyebut, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan sebanyak 36.057 unit rumah dengan nilai Rp 4,54 triliun.

Jumlah tersebut telah disalurkan sepanjang periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.

Rinciannya, 34.673 unit merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan 1.384 unit KPR Tapera.

"Untuk KPR Tapera, itu khusus untuk pegawai negeri. Dari sisi suplai kami juga mendapat tambahan stok sebanyak 43.857 unit," kata dia dalam kunjungannya di Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, pihaknya sudah menetapkan lima lokasi yang menjadi tempat dibangunnya program 3 juta rumah milik pemerintah.

Lima lokasi itu merupakan lahan milik BUMN Perumnas.

“Kami sudah melihat ada lima lokasi yang strategis yang dimiliki BUMN di Jakarta dan sekitarnya. Lokasinya bagus-bagus dan besar-besar dan idle,” ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Sementara itu, Direktur Perumnas Budi Saddewa menyebutkan lima lokasi yang akan digunakan adalah Blok K Pulo Gebang, Stasiun Cicayur, Stasiun Jurangmangu, Rusun Klender, dan salah satu lahan di daerah Jonggol.

Budi mengaku, lahan-lahan yang dimiliki perusahaan yang dipimpinnya menjadi lahan yang paling banyak digunakan untuk membangun 3 juta rumah. Kemudian disusul oleh lahan PT KAI.

“Milik KAI ini semuanya ada di stasiun, nanti dikembangkan menjadi konsep Transit Oriented Development (TOD),” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap progres program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyebut, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan sebanyak 36.057 unit rumah dengan nilai Rp 4,54 triliun.

Jumlah tersebut telah disalurkan sepanjang periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.

Rinciannya, 34.673 unit merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan 1.384 unit KPR Tapera.

"Untuk KPR Tapera, itu khusus untuk pegawai negeri. Dari sisi suplai kami juga mendapat tambahan stok sebanyak 43.857 unit," kata dia dalam kunjungannya di Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah dasar (SD) Negeri Kedung Jaya 1 dan 2, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (10/2/2025).

Ini merupakan agenda kunjungan dadakan atau sidak yang dilakukan Prabowo untuk melihat langsung pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah.

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya terlihat ikut mendampingi Prabowo.

Kedatangan Prabowo ke SD Negeri Kedung Jaya langsung disambut antusias para siswa dan guru di sekolah tersebut.

Bahkan, momen itu dimanfaatkan oleh para guru dan siswa dengan mengabadikannya lewat kamera ponsel masing-masing.

"Bapak, Bapak, sini Pak," teriak siswa sambil melambaikan tangannya ke Prabowo.

Usai menyapa siswa, Prabowo langsung menuju selasar sekolah untuk melihat langsung distribusi makanan bergizi yang disiapkan.

Tidak hanya meninjau MBG, Kepala Negara juga menyempatkan diri untuk melihat kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut dengan sesekali mengintip lewat balik jendela.

Alvira, salah satu siswa kelas VI SDN Kedung Jaya 2 Kota Bogor, mengaku kaget setelah sekolahnya dikunjungi oleh orang nomor satu di Indonesia.

"Kaget, kayak nervous dikit, tapi seneng banget. Iya tadi dapet makan gratis, enak kok enak," ucap Alvira, saat ditemui.

Bahkan, kata Alvira, Prabowo juga memberikan pesan motivasi kepada dirinya dan siswa-siswi lain untuk terus meningkatkan belajarnya.

"Tadi pesannya, kayak misalnya tingkat belajarnya harus ditingkatin lagi, yang tulisannya kurang bagus dibagusin lagi," sebutnya.

Usai meninjau pelaksanaan MBG di sana, Prabowo langsung berangkat menuju dapur masak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gini Nasional, di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor.

SURABAYA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang ke Surabaya, dan mengecek pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di SMA Negeri 10, Senin (10/2/2025).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, para guru menata makanan gratis tersebut di meja yang diletakkan di halaman sekolah. Lalu, perwakilan murid mulai mengambilnya sekitar pukul 11.00 WIB.

Tak lama, Gibran bersama rombongannya terlihat tiba di SMAN 10, sekitar pukul 11.30 WIB.

Selanjutnya, dia langsung mengecek ke dalam beberapa kelas di sekolah tersebut.

"Iya, Mas Gibran salah satu jadwalnya memang ke SMAN 10 dulu. Dapat informasi mendarat di bandara jam 11.00 WIB," kata salah satu Paspampres saat ditemui di lokasi, Senin (10/2/2025).

Selanjutnya, Gibran direncanakan menghadiri pembukaan Kongres Pengurus Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), yang digelar di Gedung Jatim Expo, di Jalan Ahmad Yani, Surabaya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 10 Surabaya, Teguh Santos menyebut, Gibran hanya memasuki enam kelas di lantai satu.

"Ada enam kelas SMAN 10 (yang dimasuki oleh Gibran), kelas 11 ada satu kelas, terus kelas 12 ada lima kelas. Karena memang tempatnya yang kita alokasikan di satu tempat saja," kata Teguh.

Kemudian, Gibran masih menyempatkan diri berfoto bersama seluruh murid dan guru SMAN 10 di halaman sekolah. Lalu, dia langsung meninggalkan lokasi bersama rombongan.

SURABAYA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang ke Surabaya, dan mengecek pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di SMK Negeri (SMKN) 10, Senin (10/2/2025).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, para guru menata makanan gratis tersebut di meja yang diletakkan di halaman sekolah. Lalu, perwakilan murid mulai mengambilnya sekitar pukul 11.00 WIB.

Tak lama, Gibran bersama rombongannya terlihat tiba di SMKN 10, sekitar pukul 11.30 WIB.

Selanjutnya, dia langsung mengecek ke dalam beberapa kelas di sekolah tersebut.

"Iya, Mas Gibran salah satu jadwalnya memang ke SMAN 10 dulu. Dapat informasi mendarat di bandara jam 11.00 WIB," kata salah satu Paspampres saat ditemui di lokasi, Senin (10/2/2025).

Selanjutnya, Gibran direncanakan menghadiri pembukaan Kongres Pengurus Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), yang digelar di Gedung Jatim Expo, di Jalan Ahmad Yani, Surabaya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 10 Surabaya, Teguh Santos menyebut, Gibran hanya memasuki enam kelas di lantai satu.

"Ada enam kelas SMAN 10 (yang dimasuki oleh Gibran), kelas 11 ada satu kelas, terus kelas 12 ada lima kelas. Karena memang tempatnya yang kita alokasikan di satu tempat saja," kata Teguh.

Kemudian, Gibran masih menyempatkan diri berfoto bersama seluruh murid dan guru SMAN 10 di halaman sekolah. Lalu, dia langsung meninggalkan lokasi bersama rombongan.