KOMPAS.com -Kabupaten Tapin di Kalimantan Selatan saat ini tengah menjadi sorotan para calon pembeli rumah.

Di kawasan ini, tersedia berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Harga rumah subsidi di Kabupaten Tapin ini berkisar di bawah Rp 200 juta, menjadikannya pilihan menarik bagi banyak orang yang ingin memiliki rumah.

Berikut ini adalah beberapa pilihan rumah subsidi yang dapat ditemukan di Kabupaten Tapin:

1. Pondok Indah Permata Dewi: Tipe 36

Terletak di Lokpaikat, proyek ini dikembangkan oleh PT Widiko Citra Griya Mandiri.

Pondok Indah Permata Dewi menawarkan 76 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 160 meter persegi.

Harga per unit adalah Rp 142 juta, dengan 69 unit sudah terjual dan 7 unit masih tersedia.

2. Griya Sinar Binuang Permai: Tipe 36

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Sumber Cahaya Rezki Utama dan terletak di Binuang, Kabupaten Tapin.

Griya Sinar Binuang Permai menawarkan 109 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi.

Harga per unitnya adalah Rp 144 juta. Saat ini, 97 rumah telah terjual dan masih tersedia 12 unit.

3. Cahaya Binderang Asri: Tipe 36

Juga berlokasi di Lokpaikat, proyek ini dikembangkan oleh PT Sumber Cahaya Rezki Utama.

Cahaya Binderang Asri menawarkan 80 rumah tapak, dengan harga per unit sebesar Rp 144 juta.

Hingga kini, 66 rumah telah terjual dan tersisa 14 unit untuk dipasarkan.

4. Griya Berkah Guru: Tipe 36

Perumahan ini berada di Lokpaikat, Kabupaten Tapin, dan dikembangkan oleh PT Graha Chakra Nusantara.

Griya Berkah Guru menawarkan 58 rumah, dengan banderol Rp 145 juta per unit.

Setiap rumah dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi.

5. Surya Persada Binuang: Tipe 36

Terletak di Binuang, Kabupaten Tapin, Surya Persada Binuang menawarkan rumah dengan harga Rp 149 juta.

Masing-masing unit merupakan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi.

Mengapa Memilih Rumah Subsidi di Tapin?

Dengan beragam pilihan rumah subsidi yang ditawarkan, Kabupaten Tapin menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk calon pembeli yang mencari rumah dengan harga terjangkau.

Keberadaan proyek-proyek tersebut menawarkan solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu tinggi.

Jika Anda mencari rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta, Kabupaten Tapin bisa menjadi pilihan yang tepat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan berhadapan dengan TNI-Polri jika membuat ancaman membakar sekolah.

Hal ini dikatakan Hasan saat ditanyakan soal OPM yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengancam akan membakar sekolah.

"Kalau ada ancaman-ancaman seperti itu, mereka akan berhadapan dengan TNI/Polri," kata Hasan saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (5/2/2025).

Hasan menegaskan Makan Bergizi Gratis akan tetap berjalan di Papua.

Sebab, ini adalah program yang akan dijalankan di seluruh wilayah Indonesia.

"MBG adalah program universal yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua," ujar Hasan.

Sebelumnya, muncul ancaman dari TNPBP OPM Kodap VIII Intan Jaya yang mengancam akan membakar seluruh sekolah yang ikut menjalankan program Makan Bergizi Gratis.

Mereka menilai program MBG adalah langkah pemerintah untuk meracuni generasi muda di Papua.

Merespons ini, Markas Besar (Mabes) TNI meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah usai adanya ancaman OPM.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah (Pemda) setempat.

"Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI," kata Kapuspen kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025) malam.

"Kami bekerja sama dengan Polri dan pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya tenaga pendidik dan muridnya," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Markas Besar (Mabes) TNI berjanji tetap mengedepankan pendekatan humanis ketika meningkatkan pengamanan sekolah atau fasilitas pendidikan setelah adanya ancaman dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Adapun OPM mengancam akan membakar sekolah maupun fasilitas pendidikan yang masih menerapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Dalam menghadapi ancaman semacam ini, TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat sipil," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025) malam.

Ia kemudian menjelaskan bagaimana pengamanan dilakukan TNI di daerah rawan OPM.

Semisal, patroli rutin bakal ditingkatkan di wilayah-wilayah berpotensi rawan.

Kemudian, lanjut Kapuspen, langkah-langkah preventif dilakukan untuk mengantisipasi aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan proses pendidikan.

"TNI juga terus bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pemerintah daerah, untuk menciptakan situasi yang kondusif, sehingga masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman," ungkap Kapuspen.

Terakhir, Kapuspen mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi dalam situasi saat ini.

TNI berjanji bakal terus memperbarui perkembangan informasi lebih lanjut terkait kondisi di lapangan.

Diberitakan sebelumnya, muncul ancaman dari TNPBP OPM Kodap VIII Intan Jaya yang mengancam akan membakar seluruh sekolah yang ikut menjalankan program Makan Bergizi Gratis.

Mereka menilai, program MBG adalah langkah pemerintah untuk meracuni generasi muda di Papua.

BEKASI, KOMPAS.com - Penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, disebut bisa saja tak tergusur pada Kamis (30/1/2025) lalu.

Menurut penggugat, Mimi Jamiliah, penggusuran tak terjadi kalau sang pemilik, Abdul Bari, sejak awal mau berdamai dengannya.

Kuasa hukum Mimi Jamiliah, Amir menyatakan, penggugat pernah menawarkan opsi perdamaian kepada Bari pada 2020.

Saat itu, Bari diberi opsi harus membayar lahan seluas 3.100 meter persegi senilai Rp 3 miliar.

"Kalau si Bari (mau) damai dengan kami tahun 2020, tidak ada kejadian (penggusuran), sama sekali (tidak) eksekusi," kata Amir di Bekasi, Selasa (4/2/2025).

Sebelum tawaran tersebut, Bari dan Mimi telah bertemu pada 12 Juni 2020.

Dalam pertemuan itu, Bari mengetahui bahwa pembeliannya dari seorang bernama Toenggoel Paraon Siagian sedang bersengketa.

Saat itu, Baru memohon agar pihak Mimi tidak mengeksekusi lahan yang sudah dibangun cluster.

"Dia minta tolong ke saya, 'Pak, jangan dieksekusi cluster saya Pak. Saya sudah beli ke Toenggoel'," ungkap Amir.

Karena Bari enggan mengosongkan lahan, pihak Mimi kemudian menawarkan opsi pembayaran lahan senilai Rp 3 miliar, yang akhirnya diterima oleh Bari.

Untuk memperkuat transaksi ini, pihak Mimi membuat surat administrasi yang mencakup permintaan kerja sama pengelolaan klaster.

Namun, setelah itu, komunikasi antara kedua belah pihak terputus. Pembicaraan mengenai nasib lahan seluas 3.100 meter persegi beserta klasternya pun berhenti di tengah jalan.

"Tidak pernah ada kontak lagi. Tidak pernah terjadi ada realisasi pembayaran Rp 3 miliar kepada kami," jelas Amir.

Setelah beberapa tahun tanpa komunikasi, pihak Mimi mengetahui keberadaan Bari menjelang eksekusi pengosongan lahan.

Amir menegaskan, eksekusi lahan di cluster tersebut tidak akan terjadi jika Bari mau berdamai pada tahun 2020.

"Kalau si Bari damai dengan kami pada 2020, tidak ada kejadian (eksekusi), sama sekali (tidak) eksekusi," tegasnya.

Sebelumnya, sebanyak 14 penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 menghadapi ancaman penggusuran setelah putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997.

Obyek pengosongan mencakup 27 bidang tanah seluas 3.100 meter persegi, yang terdiri dari rumah dan ruko di lingkungan cluster tersebut.

Permasalahan ini bermula dari keputusan Toenggoel yang menjual lahan seluas 3.100 meter persegi meskipun kalah dalam gugatan di pengadilan.

Toenggoel, pemilik lahan dengan SHM 704 dan 705, kalah gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi pada 1997 oleh Mimi Jamiliah.

Ironisnya, pada 13 Mei 2019, Toenggoel tetap menjual lahan dengan nomor SHM 705 kepada Abdul Bari melalui kantor notaris, meskipun pengadilan telah memenangkan pihak Mimi dalam sengketa tersebut.

SHM 705 inilah yang menjadi lokasi berdirinya Cluster Setia Mekar Residence 2.

BEKASI, KOMPAS.com - Penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, disebut bisa saja tak tergusur pada Kamis (30/1/2025) lalu.

Menurut penggugat, Mimi Jamiliah, penggusuran tak terjadi kalau sang pemilik, Abdul Bari, sejak awal mau berdamai dengannya.

Kuasa hukum Mimi Jamiliah, Amir menyatakan, penggugat pernah menawarkan opsi perdamaian kepada Bari pada 2020.

Saat itu, Bari diberi opsi harus membayar lahan seluas 3.100 meter persegi senilai Rp 3 miliar.

"Kalau si Bari (mau) damai dengan kami tahun 2020, tidak ada kejadian (penggusuran), sama sekali (tidak) eksekusi," kata Amir di Bekasi, Selasa (4/2/2025).

Sebelum tawaran tersebut, Bari dan Mimi telah bertemu pada 12 Juni 2020.

Dalam pertemuan itu, Bari mengetahui bahwa pembeliannya dari seorang bernama Toenggoel Paraon Siagian sedang bersengketa.

Saat itu, Baru memohon agar pihak Mimi tidak mengeksekusi lahan yang sudah dibangun cluster.

"Dia minta tolong ke saya, 'Pak, jangan dieksekusi cluster saya Pak. Saya sudah beli ke Toenggoel'," ungkap Amir.

Karena Bari enggan mengosongkan lahan, pihak Mimi kemudian menawarkan opsi pembayaran lahan senilai Rp 3 miliar, yang akhirnya diterima oleh Bari.

Untuk memperkuat transaksi ini, pihak Mimi membuat surat administrasi yang mencakup permintaan kerja sama pengelolaan klaster.

Namun, setelah itu, komunikasi antara kedua belah pihak terputus. Pembicaraan mengenai nasib lahan seluas 3.100 meter persegi beserta klasternya pun berhenti di tengah jalan.

"Tidak pernah ada kontak lagi. Tidak pernah terjadi ada realisasi pembayaran Rp 3 miliar kepada kami," jelas Amir.

Setelah beberapa tahun tanpa komunikasi, pihak Mimi mengetahui keberadaan Bari menjelang eksekusi pengosongan lahan.

Amir menegaskan, eksekusi lahan di cluster tersebut tidak akan terjadi jika Bari mau berdamai pada tahun 2020.

"Kalau si Bari damai dengan kami pada 2020, tidak ada kejadian (eksekusi), sama sekali (tidak) eksekusi," tegasnya.

Sebelumnya, sebanyak 14 penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 menghadapi ancaman penggusuran setelah putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997.

Obyek pengosongan mencakup 27 bidang tanah seluas 3.100 meter persegi, yang terdiri dari rumah dan ruko di lingkungan cluster tersebut.

Permasalahan ini bermula dari keputusan Toenggoel yang menjual lahan seluas 3.100 meter persegi meskipun kalah dalam gugatan di pengadilan.

Toenggoel, pemilik lahan dengan SHM 704 dan 705, kalah gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi pada 1997 oleh Mimi Jamiliah.

Ironisnya, pada 13 Mei 2019, Toenggoel tetap menjual lahan dengan nomor SHM 705 kepada Abdul Bari melalui kantor notaris, meskipun pengadilan telah memenangkan pihak Mimi dalam sengketa tersebut.

SHM 705 inilah yang menjadi lokasi berdirinya Cluster Setia Mekar Residence 2.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 17 Kementerian/Lembaga lolos efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah Badan Gizi Nasional atau BGN.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, dengan tidak dipotongnya anggaran BGN, diharapkan ada percepatan dalam penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pak Presiden meminta percepatan program MBG agar lebih banyak penerima manfaat dapat segera dilayani,” kata Dadan kepada Kompas.com, Rabu malam (5/2/2025).

Dadan menyampaikan bahwa Prabowo juga menginginkan agar target penerima Makan Bergizi Gratis tahun ini bisa mencapai 82,9 juta penerima manfaat.

“Bahkan (Presiden) ingin akhir tahun 2025, sebanyak 82,9 juta (penerima manfaat) sudah terlayani,” lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta Kementerian dan Lembaga untuk mengefisiensikan anggaran sampai dengan Rp 256,1 triliun pada tahun 2025.

Adapun instruksi itu diterbitkan lewat surat dengan nomor S-37/MK.02/2025 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Namun, efisiensi anggaran tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).

BGN menjadi salah satu lembaga yang tidak mengalami efisiensi anggaran senilai Rp 71 triliun.

“Target percepatan ini ditentukan diiringi dengan anggarannya, tentu,” tegas Dadan.

Diketahui, program MBG butuh dana tambahan sebesar Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

BGN mengungkapkan, dana tersebut idealnya cair pada September 2025 untuk memenuhi target 82,9 juta penerima program.

Namun, Dadan mengatakan, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dadan juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo gelisah karena banyak anak belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis.

Oleh karenanya, tengah dipikirkan upaya untuk mengakselerasi program ini.

"Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan beberapa waktu lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua menghadapi sejumlah penolakan, bahkan ancaman dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Berdasarkan narasi yang viral di media sosial, ratusan pelajar di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, melakukan aksi penolakan terhadap program MBG.

Mereka menuntut pemerintah untuk mengganti program MBG dengan memberikan pendidikan gratis yang dinilai lebih dibutuhkan oleh warga di sana.

Sementara itu, dalam pemberitaan yang berbeda, OPM menolak berjalannya program MBG dan mengancam akan menembak hingga membakar gedung sekolah tempat MBG berlangsung. Bahkan beredar isu bahwa makanan MBG beracun.

TNI perketat keamanan sekolah

Menanggapi ancaman yang beredar ini, Markas Besar (Mabes) TNI akan meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah di Papua.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah (Pemda) setempat.

"Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI," kata Kapuspen kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025) malam.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudhayana, memastikan bahwa pihaknya tidak terpengaruh dan akan terus menjalankan program tersebut demi kesejahteraan anak-anak di Papua.

Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan gentar menghadapi ancaman apa pun yang datang.

“Kami, dari TNI Angkatan Darat, secara umum tidak pernah terpengaruh dan gentar dengan ancaman apa pun,” kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/2/2025).

Sementara itu, Aspotwil Kaskogabwilhan III, Brigjen TNI Yudhi Prasetiyo, mengungkapkan bahwa OPM telah melakukan gangguan sejak awal pelaksanaan program.

Salah satunya adalah dengan menyebarkan ancaman dan informasi bohong melalui selebaran serta media sosial.

“Sejak awal, mereka menyebarkan hoaks bahwa makanan dalam program ini telah diracun, seolah-olah program ini merusak masa depan anak-anak Papua,” ujar Yudhi.

BGN percaya perlindungan TNI

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tidak mau berkomentar banyak mengenai sikap Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengancam akan membakar sekolah.

Dadan mengatakan, ancaman keamanan tersebut merupakan tugas TNI dan Polri, bukan BGN.

“Ini sudah berkaitan dengan tugas fungsi TNI dan Polri,” kata Dadan, Selasa.

Dadan enggan berkomentar banyak terkait dengan ancaman yang dilayangkan OPM ini.

Ia beralasan ingin fokus pada tugasnya melaksanakan program MBG.

Gencarkan sosialisasi masyarakat

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi berpendapat, aparat keamanan harus segera mengambil langkah-langkah pencegahan agar ancaman ini tidak menjadi aksi nyata.

Selain meningkatkan pengamanan di sekitar sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam program MBG, aparat disebutkan perlu melakukan patroli intensif dan penguatan intelijen.

Namun, langkah pengamanan saja tidak cukup, aparat juga perlu melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat agar muncul rasa memiliki terhadap program MBG.

“Jika masyarakat merasa memiliki program ini, maka kemungkinan sekolah menjadi target serangan bisa diminimalisir,” ujar Khairul, Selasa malam.

Pendekatan keamanan perlu diimbangi dengan pendekatan sosial dan komunikasi yang baik.

Pasalnya, ancaman terhadap program MBG bukan hanya gangguan fisik, tetapi juga upaya membentuk persepsi negatif untuk mengintervensi kebijakan pemerintah pusat.

“Jika masalah ini hanya dihadapi dengan pendekatan represif, maka potensi konflik justru bisa meningkat,” kata Khairul lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua menghadapi sejumlah penolakan, bahkan ancaman dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Berdasarkan narasi yang viral di media sosial, ratusan pelajar di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, melakukan aksi penolakan terhadap program MBG.

Mereka menuntut pemerintah untuk mengganti program MBG dengan memberikan pendidikan gratis yang dinilai lebih dibutuhkan oleh warga di sana.

Sementara itu, dalam pemberitaan yang berbeda, OPM menolak berjalannya program MBG dan mengancam akan menembak hingga membakar gedung sekolah tempat MBG berlangsung. Bahkan beredar isu bahwa makanan MBG beracun.

TNI perketat keamanan sekolah

Menanggapi ancaman yang beredar ini, Markas Besar (Mabes) TNI akan meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah di Papua.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah (Pemda) setempat.

"Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI," kata Kapuspen kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025) malam.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudhayana, memastikan bahwa pihaknya tidak terpengaruh dan akan terus menjalankan program tersebut demi kesejahteraan anak-anak di Papua.

Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan gentar menghadapi ancaman apa pun yang datang.

“Kami, dari TNI Angkatan Darat, secara umum tidak pernah terpengaruh dan gentar dengan ancaman apa pun,” kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/2/2025).

Sementara itu, Aspotwil Kaskogabwilhan III, Brigjen TNI Yudhi Prasetiyo, mengungkapkan bahwa OPM telah melakukan gangguan sejak awal pelaksanaan program.

Salah satunya adalah dengan menyebarkan ancaman dan informasi bohong melalui selebaran serta media sosial.

“Sejak awal, mereka menyebarkan hoaks bahwa makanan dalam program ini telah diracun, seolah-olah program ini merusak masa depan anak-anak Papua,” ujar Yudhi.

BGN percaya perlindungan TNI

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tidak mau berkomentar banyak mengenai sikap Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengancam akan membakar sekolah.

Dadan mengatakan, ancaman keamanan tersebut merupakan tugas TNI dan Polri, bukan BGN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Markas Besar (Mabes) TNI meningkatkan pengamanan di sekolah-sekolah usai Organisasi Papua Merdeka (OPM) mengancam bakal membakar sekolah yang menerapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, mengatakan pengamanan tersebut melibatkan Polri dan pemerintah daerah (Pemda) setempat.

"Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI," kata Kapuspen kepada Kompas.com, Selasa (4/2/2025) malam.

"Kami bekerja sama dengan Polri dan pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya tenaga pendidik dan muridnya," tambahnya.

TNI, jelas Kapuspen, sudah mengetahui informasi yang beredar terkait ancaman tersebut.

Kini, TNI terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan aparat keamanan lainnya guna memastikan situasi tetap terkendali.

Kapuspen memastikan TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis dalam menghadapi ancaman semacam ini.

"TNI mengedepankan pendekatan keamanan yang terukur dan humanis, dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat sipil," imbuh Kapuspen.

"Patroli rutin ditingkatkan di wilayah-wilayah yang berpotensi rawan, serta dilakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi aksi-aksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan proses pendidikan," tambahnya.

Lebih lanjut, TNI juga disebut terus bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan pemerintah daerah, untuk menciptakan situasi yang kondusif.

Dengan demikian, masyarakat diharapkan tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman.

"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Jika terdapat perkembangan situasi yang signifikan, TNI akan memberikan update lebih lanjut sesuai dengan kondisi di lapangan," pungkas Kapuspen.

Diberitakan sebelumnya, muncul ancaman dari TNPBP OPM Kodap VIII Intan Jaya yang mengancam akan membakar seluruh sekolah yang ikut menjalankan program Makan Bergizi Gratis.

Mereka menilai program MBG adalah langkah pemerintah untuk meracuni generasi muda di Papua.

JAKARTA, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk anak-anak di Papua mendapat ancaman dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM).

Meski demikian, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudhayana memastikan bahwa tidak terpengaruh dan akan terus menjalankan program tersebut demi kesejahteraan anak-anak di Papua.

Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan gentar menghadapi ancaman apa pun yang datang.

“Kami, dari TNI Angkatan Darat, secara umum tidak pernah terpengaruh dan gentar dengan ancaman apa pun,” kata Wahyu saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/2/2025).

“Tujuan kami adalah untuk kesejahteraan anak-anak di semua wilayah Indonesia, agar mereka memiliki kesehatan yang lebih baik dan gizi yang cukup. Dengan demikian, mereka akan lebih sejahtera dan pintar,” ujarnya lagi.

Wahyu juga menambahkan bahwa pihaknya akan memperketat pengamanan agar program makan bergizi gratis dapat berjalan dengan lancar.

“Kita akan melanjutkan program ini dengan pengamanan yang lebih ketat, memastikan semuanya berjalan baik,” ujarnya.

“Operasi di Papua bukan di bawah kendali kami, tetapi di bawah Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kogabwilhan III). Namun, yang jelas, kita akan terus menjalankan program ini demi anak-anak kita,” kata Wahyu lagi.

Sementara itu, Aspotwil Kaskogabwilhan III, Brigjen TNI Yudhi Prasetiyo mengungkapkan bahwa OPM telah melakukan gangguan sejak awal pelaksanaan program.

Salah satunya adalah dengan menyebarkan ancaman dan informasi bohong melalui selebaran serta media sosial.

“Sejak awal, mereka menyebarkan hoaks bahwa makanan dalam program ini telah diracun, seolah-olah program ini merusak masa depan anak-anak Papua,” ujar Yudhi.

Akibat ancaman tersebut, muncul keresahan di kalangan masyarakat, terutama para guru yang bertugas di daerah tersebut.

Namun, TNI dan aparat keamanan telah berusaha melakukan pendekatan kepada masyarakat dan tenaga pengajar agar tidak takut dan tetap menjalankan tugas mereka.

“Kami telah melakukan sosialisasi kepada para guru melalui Koramil, Polsek, hingga Babinsa. Kami meyakinkan bahwa keamanan tetap dijaga dan stabilitas wilayah tetap terjaga, khususnya di daerah seperti Intan Jaya,” katanya.

Brigjen Yudhi menegaskan bahwa ketakutan para guru dapat berdampak pada anak-anak yang seharusnya tetap bersekolah. Oleh karena itu, dia mengimbau para guru agar tetap menjalankan tugas mereka tanpa rasa takut.

“Kalau guru saja takut, lalu anak-anak murid ikut takut, siapa yang akan mendidik mereka? Ini adalah perjuangan bersama, kita harus berani melawan rasa takut. Tetap bersekolah, tetap menerima ilmu,” ujarnya.

Menanggapi pertanyaan terkait peningkatan keamanan pasca-ancaman, Yudhi menegaskan bahwa aparat keamanan tetap siaga seperti biasa.

“Pengamanan tetap seperti biasa, melalui jajaran aparat di Polsek, Koramil, dan TNI. Yang terpenting adalah kerja sama dari semua pihak agar program makan bergizi gratis ini bisa berjalan optimal, terutama di daerah rawan seperti Papua,” katanya.

Sebelumnya, TPNPB OPM Kodap VIII Intan Jaya mengancam akan membakar seluruh sekolah yang ikut menjalankan program makan bergizi gratis.

Hal tersebut diutarakan oleh Panglima Kodap VIII Brigjen Undius Kogoya. Menurut dia, program makan bergizi adalah langkah pemerintah untuk meracuni generasi muda yang ada di Papua.

"Makan itu mengandung bahan berbahaya yang bisa meracuni generasi Papua jangka panjang," ujar Undius.

"Kami tidak segan membakar sekolah dan membunuh para pengkhianat di Intan Jaya," katanya lagi.

LAMPUNG, KOMPAS.com - Angin puting beliung yang terjadi di Bandar Lampung pada Selasa (4/2/2025) sore membuat puluhan rumah di permukiman mewah rusak.

Pantauan Kompas.com di lokasi permukiman mewah yang berada di Jalan Purnawirawan, Kelurahan Langkapura, menunjukkan bahwa lebih dari 30 rumah mengalami kerusakan.

Dari pantauan terlihat sebagian besar kerusakan terjadi pada bagian atap rumah dengan kondisi genteng berhamburan di jalan.

Beberapa rumah juga terpantau mengalami kerusakan pada garasi yang berupa atap baja ringan.

Bahkan, salah satu rumah atap garasinya terbang hingga ke rumah tetangga.

Lurah Langkapura Abizar Al Ghifari mengatakan, data sementara baru tercatat sebanyak 30 rumah yang terdampak.

"Kerusakan banyak di atap, tingkat kerusakan sedang dan 1 panglong kayu roboh," katanya saat ditemui di lokasi, Selasa malam.

Dia menambahkan, sejauh ini belum ada informasi mengenai adanya korban jiwa atas bencana angin puting beliung itu.

"Hanya rumah-rumah warga yang rusak serta pohon tumbang," katanya.

KOMPAS.COM/TRI PURNA JAYA Puluhan rumah di permukiman mewah di Bandar Lampung rusak dilanda puting beliung, Selasa (4/2/2025).

Sementara itu, Kapolresta Bandar Lampung Komisaris Besar (Kombes) Alfret Jacob Tilukay mengatakan, pihaknya mengerahkan personel di lokasi untuk membantu pengamanan.

Menurut dia, kondisi saat ini di lokasi padam listrik dan berpotensi terjadi tindak pidana pencurian.

"Kami siapkan anggota berjaga di lokasi untuk membantu warga agar tidak terjadi pencurian," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, puluhan pohon di Kota Bandar Lampung tumbang setelah angin puting beliung melanda pada Selasa (4/2/2025) sore.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung Wakhidi mengonfirmasi pihaknya telah menerima laporan adanya pohon tumbang tersebut.

"Benar, kami sudah terima laporan ada pohon tumbang di beberapa lokasi setelah angin kencang tadi," kata Wakhidi saat dihubungi, Selasa sore.

BEKASI, KOMPAS.com - Developer dan penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, mempertanyakan tidak dilibatkannya pejabat dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bekasi dalam proses penggusuran lahan.

Penggusuran ini dilakukan berdasarkan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II, yang mengosongkan 27 bidang tanah berupa rumah dan ruko di klaster tersebut pada Kamis (30/1/2025).

Abdul Bari, perwakilan developer sekaligus penghuni klaster, menekankan pentingnya peran BPN dalam proses eksekusi untuk mengetahui batas tanah yang terlibat.

"Ketiadaan BPN dalam pelaksanaan eksekusi menjadi tanda tanya besar kepada pihak yang terkena dampak. Mana batas-batasnya yang menjadi titik obyek tanah yang akan dieksekusi," ujar Bari saat ditemui Kompas.com, Minggu (2/2/2025).

Bari juga menyoroti prosedur pelaksanaan eksekusi yang dianggap tidak sesuai.

Pasalnya dalam eksekusi tersebut, pengadilan tidak membacakan berita acara pengosongan lahan.

"Eksekusi wajib dibacakan di atas tanah. Kalau kami bicara 704, maka berita acara eksekusi wajib dibacakan di atas tanah 704. Bicaranya 705, maka berita acara eksekusi wajib dibacakan di atas tanah 705. Kemarin enggak. Tidak (tidak dibacakan)," tegasnya.

Selain itu, Bari mempertanyakan tidak dilibatkannya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Distarkim) Kabupaten Bekasi dalam eksekusi tersebut.

Ia menegaskan bahwa pengadilan seharusnya melibatkan Distarkim sebagai pihak yang mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk klaster tersebut.

"Artinya, bangunan dan tanah yang berdiri di atas sertifikat 705 adalah bangunan dan tanah legal," imbuhnya.

Sebelumnya, sebanyak 14 penghuni Cluster Setia Mekar Residence 2 menghadapi ketidakpastian setelah Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II mengosongkan lahan pada Kamis (30/1/2025).

Eksekusi ini merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997, yang mencakup 27 bidang tanah seluas 3.100 meter persegi.

Langkah pengosongan ini menimbulkan kebingungan di kalangan penghuni, yang merasa dipaksa meninggalkan rumah meskipun memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM).

Persoalan ini diduga memiliki kaitan erat dengan praktik ilegal oleh makelar tanah sejak tahun 1990.

Menanggapi eksekusi ini, developer, warga, dan bank pemberi fasilitas KPR di klaster tersebut berencana untuk menggugat eksekusi yang telah dilakukan.