YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Yogyakarta dijadwalkan akan dilaksanakan pada 17 Februari 2025.

Rencana pelaksanaan program ini sempat mengalami penundaan dua kali dari jadwal awal yang ditentukan.

Salah satu sekolah yang terpilih sebagai pilot project adalah SMKN 4 Yogyakarta.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Widiatmoko Herbimo mengatakan pihaknya dijadikan salah satu sekolah sebagai pilot project MBG di tingkat SMK.

Dari pemilihan pilot project ini pihaknya diminta mengikuti rapat pelaksanaan MBG di Kota Yogyakarta, hasilnya MBG di Kota Yogyakarta bakal dilaksanakan pada 17 Februari 2025.

“Iya sudah fix katanya semoga enggak mundur. Hari senin pokoknya (pelaksanaan MBG),” ujarnya saat dihubungi, Jumat (31/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, menu makan bergizi gratis (MBG) pada bulan Ramadhan akan terdiri dari makanan yang tahan lama, seperti kurma dan makanan kering.

Dadan menyebutkan, paket makan bergizi gratis pun akan dibawa pulang oleh murid-murid sekolah untuk disantap pada saat buka puasa.

"(Makan bergizi gratis) Dibagikan saat mau pulang dengan menu yang tahan (lama)," kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

"Misal kurma, buah, susu, dan penangan kering fortifikasi," ujar dia melanjutkan.

Dadan menyebutkan, sistem tersebut juga bakal berlaku bagi para murid yang tidak berpuasa maupun beragama selain Islam.

"Tetap dibawa pulang, perlakuan sama (kepada yang tidak berpuasa)," lanjut dia.

Sebelumnya, BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis akan tetap terlaksana selama bulan Ramadhan 2025.

Namun, jadwal pembagian makan bergizi gratis diubah menjadi pada jam pulang sekolah.

"Jadi bulan Ramadhan pun kami Badan Gizi akan tetap menyelenggarakan itu karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, menu makan bergizi gratis (MBG) pada bulan Ramadhan akan terdiri dari makanan yang tahan lama, seperti kurma dan makanan kering.

Dadan menyebutkan, paket makan bergizi gratis pun akan dibawa pulang oleh murid-murid sekolah untuk disantap pada saat buka puasa.

"(Makan bergizi gratis) Dibagikan saat mau pulang dengan menu yang tahan (lama)," kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

"Misal kurma, buah, susu, dan penangan kering fortifikasi," ujar dia melanjutkan.

Dadan menyebutkan, sistem tersebut juga bakal berlaku bagi para murid yang tidak berpuasa maupun beragama selain Islam.

"Tetap dibawa pulang, perlakuan sama (kepada yang tidak berpuasa)," lanjut dia.

Sebelumnya, BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis akan tetap terlaksana selama bulan Ramadhan 2025.

Namun, jadwal pembagian makan bergizi gratis diubah menjadi pada jam pulang sekolah.

"Jadi bulan Ramadhan pun kami Badan Gizi akan tetap menyelenggarakan itu karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

KOMPAS.com - Pemerintah menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp 171 triliun. Angka tersebut naik sebesar Rp 100 triliun dari anggaran saat ini sebesar Rp 71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Anggaran program Makan Bergizi Gratis ini akan melibatkan banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penambahan anggaran MBG berdampak positif terhadap peningkatan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan memberikan manfaat yang berlipat ganda terhadap UMKM.

Ketua Umum DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) Singgih Januratmoko mengapresiasi kebijakan pemerintah melibatkan UMKM dalam program Makan Bergizi Gratis.

“Pelibatan usaha kecil memungkinkan masyarakat langsung menikmati roda ekonomi yang berputar. Anggaran Rp 171 triliun langsung membuka lapangan pekerjaan dan dinikmati langsung oleh masyarakat,” papar Singgih dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

Menurut Singgih, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan program MBG dapat melibatkan UMKM dalam rantai produksi untuk memasok keperluan MBG.

“Pelibatan ini tentu kami sambut baik, karena juga menghidupkan usaha milik peternak ayam dan petelur UMKM,” tuturnya.

KOMPAS.com/ Nugraha Perdana Ilustrasi telur. Makan bergizi gratis (MGB). Program Makan Bergizi Gratis (MBG). PINSAR dukung program MGB untuk keselamatan peternak UMKM.

“Peternak kecil dengan modal terbatas selama ini tak mampu bersaing dengan perusahaan konglomerasi perunggasan. Dengan MBG, pemerintah bisa menyelamatkan 13 juta tenaga kerja yang terlibat dalam peternak UMKM,” kata dia.

Pelibatan peternak UMKM, lanjutnya, juga berimbas positif terhadap kestabilan harga daging ayam dan telur, yang sejak pandemi belum juga bisa stabil.

“Padahal kami berharap agar harga daging ayam atau live bird selalu stabil di atas harga acuan dari pemerintah. Realitanya, harga live bird stabil di bawah harga acuan yang mengakibatkan peternak UMKM merugi terus dan akhirnya gulung tikar,” tuturnya.

Kesulitan yang dialami oleh para peternak tersebut mengakibatkan habisnya modal kerja.

Singgih berharap, dengan program MBG, pemerintah juga membantu kemudahan kredit untuk peternak rakyat agar bisa memulai beternak kembali.

“Dengan permodalan itu, peternak UMKM bisa membantu menyukseskan program MBG,” harapnya.

Ia menegaskan, para peternak yang terhimpun dalam PINSAR di berbagai wilayah di Indonesia mampu memenuhi kebutuhan daging ayam dan telur dalam program MBG.

“Kami mendukung penuh program MBG, karena mampu menyelamatkan peternak UMKM. Dan kami sanggup memenuhi kebutuhan daging ayam dan telur, untuk menyukseskan program MBG,” pungkas Singgih.

KUPANG, KOMPAS.com - Thobias Otemusu, warga Desa Naitae, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), tewas terseret banjir.

Dia terseret banjir akibat luapan Kali Siumate, Desa Naitae, pada Jumat (31/1/2025) petang.

"Warga ini tewas terseret banjir yang mengepung rumahnya," kata Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Fatuleu, Inpektur Polisi Dua (Ipda) David L. Fangidae, kepada Kompas.com, Jumat malam.

Saat ini, kata dia, jenazah Thobias sudah dievakuasi oleh pihak BPBD Kabupaten Kupang dan Basarnas Kupang ke Kantor Desa Naitae.

Awalnya, kata David, hujan deras yang mengguyur wilayah Kupang dan sekitarnya sejak pagi hingga siang, menyebabkan Kali Siumate meluap melewati permukaan jembatan penghubung beberapa desa.

Luapan air juga masuk ke permukiman warga dan memaksa warga meninggalkan permukiman untuk mengungsi.

Namun, Thobias menolak untuk mengungsi bersama warga, sehingga dia akhirnya terseret dan ditemukan tewas. Istri dan anaknya beruntung diselamatkan warga setempat.

Saat ini, pemerintah Kabupaten Kupang masih mendata jumlah rumah warga yang terdampak banjir.

Sementara itu, jenazah Thobias disemayamkan sementara di kantor Desa karena rumahnya diterjang banjir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Efisiensi dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ara mengungkapkan hal ini saat memberikan sambutan pada pelantikan pejabat eselon II hingga IV Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

"Pada kesempatan ini juga saya akan umumkan, saya akan membentuk beberapa satgas yang pertama saya akan bentuk satgas efisiensi," tegas Ara.

Satgas efisiensi ini dibentuk karena melihat pengalaman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menunjuk Elon Musk.

Elon Musk diketahui sebagai orang terkaya di dunia yang memimpin Satgas Investasi di negeri Paman Sam tersebut.

"Saya juga akan membentuk Satgas PSN, tapi buat rumah rakyat kecil, buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," lanjut Ara.

Saat ini, sudah ada Satgas Perumahan yang telah dibentuk Presiden Prabowo Subianto usai dirinya dinyatakan menang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Satgas Perumahan bertugas dalam menyiapkan hingga membuka kembali Kementerian Perumahan.

Selain itu, fungsinya juga memberikan rekomendasi yang harus dilaksanakan Menteri PKP nantinya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan, Uni Emirat Arab (UEA) masih melihat kesiapan lahan terkait investasi Program 3 Juta Rumah.

"Kami sampaikan tadi UEA, mereka lihat lahan-lahan kita," ucap Ara usai melantik pejabat eselon II hingga IV Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Ada beberapa lahan yang disediakan untuk investor tersebut:

1. Lahan milik Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di Kemayoran
2. Lahan perumahan anggota DPR di Kalibata
3. Lahan perumahan anggota DPR di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan
4. Lahan aset Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
5. Lahan aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.
6. Lahan aset Perum Perumnas
7. Lahan aset Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
8. Lahan aset eks-Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)
9. Lahan aset sitaan.

“Ya itu mereka tentu perlu waktu melihat. Melihat mana yang mereka minat. Itu memang perlu waktu. Mereka lihat dulu dong, baru bicara kan,” ucapnya.

Ara mengaku telah diajak Presiden Prabowo Subianto untuk bertemu makan siang dengan para investor tersebut selama dua jam.

“Tadi saya dua jam bersama Presiden Prabowo, diajak makan siang, bertemu dengan investor kedua yang datang, dari UEA, dua minggu lalu dari Qatar,” tuntas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi sinyal kuat terkait penambahan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sebelumnya Rp 71 triliun menjadi Rp 171 triliun.

Tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program sekaligus meningkatkan jumlah sentra penyediaan makanan bergizi di seluruh Indonesia.

“Apabila Program Makan Bergizi Gratis ini ditingkatkan dari Rp 71 triliun ditambah Rp 100 triliun, maka jumlah sentra akan meningkat. Saya harap ini bisa menimbulkan efek berganda yang luar biasa bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia,” ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025), dikutip dari Antara.

Efisiensi Anggaran demi Prioritas Nasional dan MBG

Pemerintah telah menetapkan efisiensi anggaran dalam APBN 2025 yang mencapai Rp 3.621,3 triliun. Langkah ini bertujuan memastikan belanja negara berdampak langsung pada masyarakat.

Pos anggaran yang tidak memiliki efek signifikan akan dipangkas, sedangkan program prioritas, termasuk MBG, akan mendapatkan perhatian lebih.

Sri Mulyani menegaskan bahwa program ini merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan cerdas.

“Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia yang bersekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga mereka mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan percepatan pelaksanaan program MBG agar target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang bisa tercapai lebih cepat. Awalnya, target ini dijadwalkan terpenuhi pada akhir 2025, tetapi kini dipercepat menjadi September 2025.

Untuk mendukung kelancaran program, Sri Mulyani telah mengarahkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang mencakup Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), agar mendorong lembaga keuangan memberikan akses kredit kepada perusahaan yang terlibat dalam program MBG.

Dengan akses pembiayaan yang lebih mudah, perusahaan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan modal kerja dan produksi secara optimal.

Pemerintah juga akan terus bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian terkait untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. Penguatan tata kelola dan pemerataan distribusi makanan bergizi menjadi fokus utama agar manfaat program dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Respons Kepala Badan Gizi Nasional

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun merupakan konsekuensi dari percepatan program yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta orang? Kami sampaikan tambahan Rp 100 triliun,” ungkap Dadan saat menghadiri acara Rapimnas PIRA di Jakarta, beberapa waktu lalu, dikutip dari Antara.

Dengan tambahan anggaran ini, ia berharap program Makan Bergizi Gratis dapat segera terealisasi dan membawa manfaat nyata bagi jutaan anak Indonesia serta sektor usaha yang terlibat dalam rantai pasokannya.

Tulisan ini dibuat di atas ketinggian 35 ribu kaki atau lebih dari 10 kilometer di atas permukaan laut dalam perjalanan kembali ke tanah air, selepas mengunjungi kerabat di Hongkong menjelang tahun baru Imlek.

Lima hari lepas dari pekerjaan rutin, mengendapkan banyak pemikiran dan merefleksikan segala sesuatunya, sehingga saya harap bisa membuat tulisan ini dibaca lebih nyaman, mampu mengungkit kearifan dan kelapangan nalar serta akal budi.

Program pemerintah “Makan Bergizi Gratis” belakangan ini disorot banyak pihak setelah resmi berjalan sejak 6 Januari yang lalu.

Beberapa kali saya diminta memberi pendapat oleh media, mulai ketika wacana program ini diangkat sebagai janji unggulan di masa Pilpres, hingga aneka isu dan ‘kejutan’ yang muncul sampai detik ini.

Pembiayaan besar menembus 70 trilyun rupiah sebagai anggaran per tahun, awalnya disebut akan difokuskan pada pelaksanaan MBG di wilayah 3T: Terluar, Tertinggal, Terbelakang.

Yang pasti bukan Jabodetabek dan seputar pulau Jawa, di mana uji coba berulang kali diselenggarakan.

Pun uji coba tidak dikelola sebagai prototipe program sesungguhnya: dari dapur penyedia, cara transportasi, waktu pembagian, sampai dengan evaluasi penerima manfaat, dan daur ulang limbah.

Sentralistik dan gagap tanggap

Cenderung bersifat sentralistik dan dikelola tanpa sosialisasi detil soal penjajagan awal alias assessment pra program, membuat banyak pihak di satu sisi gagap tanggap, di sisi lain muncul aneka reaksi.

Padahal, seyogyanya Makan Bergizi Gratis jika dipersiapkan lebih matang, melibatkan kontribusi pakar dan akademisi maka tentu akan menuai dukungan ketimbang komentar berkepanjangan.

Tidak diragukan lagi, jiwa nasionalis presiden terpilih, menjadi greget dan dorongan terbesar pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Sehingga, juru bicara kepresidenan saat ditanya mengapa akhirnya bukan wilayah 3T sebagai inisasi program: jawaban beliau cukup mengejutkan, ternyata dipilih daerah “yang paling siap” secara tata Kelola, bukan daerah yang paling membutuhkan.

Ditambahkannya pula, bahwa wilayah yang “paling siap” walaupun di perkotaan pulau Jawa, ada kantong-kantong kemiskinan, sehingga program ini bersifat “universal”.

Dalam beberapa pertemuan dengan pakar dan akademisi, saya meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang menentang program Makan Bergizi Gratis, yang justru bisa bergulir secara jangka panjang memperbaiki pemahaman publik tentang gizi seimbang, pola makan sehat keluarga, dan dalam jangka pendek meningkatkan kualitas pangan anak sekoah, ibu hamil-menyusui, serta balita -- paling tidak sekali dalam sehari.

Namun, program nasional berskala raksasa ini semestinya direncanakan, dipersiapkan, dijalankan bertahap dengan standar terukur baik secara efisiensi dan efikasi yang benar.

Punya sistem monitoring yang jelas sejak sebelum dimulai dan tahapan evaluasi di pelbagai lini yang terstruktur, dengan sistem umpan balik yang juga punya kelengkapan monitoring dan evaluasi, bagaimana umpan balik tersebut secara berkesinambungan memberi manfaat bergulir di kemudian hari.

Butuh waktu menjalankan juknis

Bisa saja Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab penuh berlangsungnya program Makan Bergizi Gratis, sebagaimana telah tercantum dalam petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk MBG tahun anggaran 2025.

Namun realitanya, dibutuhkan waktu yang tidak sedikit bagi pemerintah daerah dan dinas terkait untuk “tidak gagap” melaksanakan juknis yang baru saja terbit di bulan Desember 2024.

Begitu pula bab “Kunci Keamanan Pangan” yang mengutip keamanan pangan organisasi kesehatan dunia WHO: jagalah pangan pada suhu aman – ternyata dalam alur makanan selesai dimasak hingga terkirim dibagi dalam 3 kloter.

Yang selesai dimasak pukul 4.30 pagi baru terkirim jam 7.45. Dan baru bisa dimakan sekitar istirahat pertama jam 9.00.

Padahal, prinsip keamanan pangan menyebutkan pada suhu kritis 5-60 derajat Celcius di lebih dari dua jam risiko kontaminasi mikroba tumbuh.

Jadi, suhu aman yang dipersyaratkan WHO mengandaikan makanan dikemas, diantar hingga saatnya dimakan harus terjaga di bawah 5C atau di atas 60C.

Apalagi, jika seluruh kloter selesai dimasak pukul 4.30, sementara kloter terakhir baru diantar pukul 10.00-12.00.

Sekarang bisa dipahami, kenapa ada keluhan “makanan basi” atau “rasanya aneh”, sebagaimana dilontarkan penerima manfaat.

Bulan Desember 2024 Kemenkes RI juga baru menerbitkan Standar Gizi dan Makanan progam Makan Bergizi Gratis dengan aneka resep lauk untuk pelbagai kelompok usia, yang perlu dikelola lagi apabila “master menu “/standar bahan pangan ingin disesuaikan dengan lidah setempat yang menjadi tanggung jawab SPPG/ Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,

Menurut prakiraan, SPPG ini akan bertambah dari 500 titik lokasi pada awal 2025, menjadi 5.000 titik lokasi di bulan Juli 2025. Suatu proyek mega raksasa yang menguras otak dan tenaga.

Paparan iklan makanan dan minuman tidak sehat

Tentu kedengarannya brutal jika kita membandingkan program makan siang para siswa di Jepang, yang sudah berjalan selama 80 tahun – saat pemerintahnya insyaf dahsyatnya dampak Perang Dunia II bagi anak-anak yang masih hidup dan harus melanjutkan keturunannya.

Sementara anak-anak kita, selama 80 tahun terpapar iklan makanan dan minuman tidak sehat, bahkan kantin sekolah disokong industri produk ultra proses.

Begitu pula para ibu muda, lebih asyik belajar membuat makanan bayi hingga masakan di rumah menggunakan bumbu instan.

Tentu lidah yang sudah terasah begini akan menjadi sulit “dididik ulang”, apalagi ujug-ujug harus mengunyah sayur.

Seperti yang saya tulis di awal, assesment dan edukasi pra program menjadi landasan kokoh yang semestinya tidak boleh terlewat.

Assessment yang kuat membuat kita memahami tabiat makan anak dan preferensi pangannya.

Mengandaikan anak Papua perlu diberi papeda dan ikan kuah asam, akhirnya percuma saja terbuang, sebab mereka sekarang lebih menghargai mi instan dan nasi kuning. Begitu pula anak Jawa lebih doyan cilok ketimbang ikan pepes.

Namun dengan transisi edukasi pra program, pengenalan kembali pangan lokal yang sehat membuat anak dan guru sama pintarnya: bukan cuma menadahkan tangan demi bantuan gratis yang siap dihujat jika kurang nikmat, tapi justru bisa menghargai apa yang diberi.

Menu-menu transisi perlu jadi pertimbangan: saat cilok bergeser jadi bakso ikan sebelum muncul pepes ikan, misalnya.

Ketimbang sajian serangga dan aneka “menu eksotis” yang menjadi anekdot di jaman perang, karena ketidakmampuan membeli telur, ayam, ikan, apalagi daging.

Memberdayakan kantin sekolah

Assessment yang baik juga mempermudah kita melakukan pemetaan sekolah-sekolah yang telah punya kantin.

Pemerintah daerah bisa memberdayakan pemilik kantin sekolah menjadi titik SPPG, dengan meningkatkan standar mutu.

Pemilik kantin selain paham apa yang jadi preferensi pangan anak sekolah di wilayahnya, juga bisa mengolah menu setempat dengan standar gizi yang telah dipelajari, tanpa mereka harus kehilangan pekerjaan, akibat para siswa mendapat makan siang gratis.

Hal di atas menjadi tantangan besar jika monitoring dan evaluasi yang lemah. Dana terkorupsi tentu melukai para pembayar pajak, sekaligus pahlawan ekonomi keluarga di saat kondisi finansial sedang “tidak baik-baik saja”.

Tapi, ini semua layak diperjuangkan secara bertahap dengan cara yang baik dan benar, bukan metode Bandung Bondowoso, sang idealis membangun 1.000 candi dalam semalam atau Sangkuriang yang ditantang membuat perahu dan danau dalam semalam.

Bukan suatu kebetulan rasanya, kenapa bangsa kita punya dua kisah legenda seperti itu – yang barangkali para petinggi dan pejabat negara saat ini dari gen Z maupun milenial tidak lagi paham ceritanya.

Saya juga teringat saat 1 Oktober 1979, pertama kali Hongkong punya trayek MRT yang hingga kini mereka lebih bangga menyebutnya sebagai MTR.

Dibutuhkan 46 tahun “berdarah-darah” untuk jadi seperti sekarang, di mana penduduknya ogah punya kendaraan pribadi.

Sejak pertama saya kenal Hongkong sekitar 55 tahun lalu dan tiap tahun sesudahnya, mustahil cerita “Hongkong tanpa debu dan dentuman tiang pancang”. Dan lihat hasilnya sekarang.

Saya ingat betul nasihat pembimbing disertasi saya, seorang ahli gizi yang amat sederhana dan rendah hati: “It is good to be fast, but it is better to be right!” – memang bagus bisa cepat, tapi lebih baik lagi jika jadi benar.

Dana triliunan bukanlah sejumlah uang yang “biasa”. Apalagi, berasal dari keringat rakyat yang sayang bangsanya.

Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis adalah kebanggaan kita semua, wujud nyata kepedulian kualitas generasi masa depan.

Sekalipun contoh lauk masih didominasi gorengan, dengan pemikiran mengurangi risiko basi.

Belum lagi, persoalan susu kotak, yang dalam standar gizi terbitan Kemenkes di atas sama sekali tidak tertulis di dalamnya.

Sementara di luar sana, penerima manfaat program meributkan absennya susu. Ini menunjukkan, edukasi pra program yang terbengkalai.

Era 4 sehat 5 sempurna yang masih melekat erat, termasuk di kalangan pejabat tinggi.

Akibatnya, pembagian susu kotak menjadi ironi: yang dibagikan minuman bergula aneka rasa dengan kandungan susu hanya 30%. Produk berkasta sarat kepentingan, di negara dengan etnik yang 80% masyarakatnya intoleran laktosa.

Tulisan ini dibuat di atas ketinggian 35 ribu kaki atau lebih dari 10 kilometer di atas permukaan laut dalam perjalanan kembali ke tanah air, selepas mengunjungi kerabat di Hongkong menjelang tahun baru Imlek.

Lima hari lepas dari pekerjaan rutin, mengendapkan banyak pemikiran dan merefleksikan segala sesuatunya, sehingga saya harap bisa membuat tulisan ini dibaca lebih nyaman, mampu mengungkit kearifan dan kelapangan nalar serta akal budi.

Program pemerintah “Makan Bergizi Gratis” belakangan ini disorot banyak pihak setelah resmi berjalan sejak 6 Januari yang lalu.

Beberapa kali saya diminta memberi pendapat oleh media, mulai ketika wacana program ini diangkat sebagai janji unggulan di masa Pilpres, hingga aneka isu dan ‘kejutan’ yang muncul sampai detik ini.

Pembiayaan besar menembus 70 trilyun rupiah sebagai anggaran per tahun, awalnya disebut akan difokuskan pada pelaksanaan MBG di wilayah 3T: Terluar, Tertinggal, Terbelakang.

Yang pasti bukan Jabodetabek dan seputar pulau Jawa, di mana uji coba berulang kali diselenggarakan.

Pun uji coba tidak dikelola sebagai prototipe program sesungguhnya: dari dapur penyedia, cara transportasi, waktu pembagian, sampai dengan evaluasi penerima manfaat, dan daur ulang limbah.

Sentralistik dan gagap tanggap

Cenderung bersifat sentralistik dan dikelola tanpa sosialisasi detil soal penjajagan awal alias assessment pra program, membuat banyak pihak di satu sisi gagap tanggap, di sisi lain muncul aneka reaksi.

Padahal, seyogyanya Makan Bergizi Gratis jika dipersiapkan lebih matang, melibatkan kontribusi pakar dan akademisi maka tentu akan menuai dukungan ketimbang komentar berkepanjangan.

Tidak diragukan lagi, jiwa nasionalis presiden terpilih, menjadi greget dan dorongan terbesar pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Sehingga, juru bicara kepresidenan saat ditanya mengapa akhirnya bukan wilayah 3T sebagai inisasi program: jawaban beliau cukup mengejutkan, ternyata dipilih daerah “yang paling siap” secara tata Kelola, bukan daerah yang paling membutuhkan.

Ditambahkannya pula, bahwa wilayah yang “paling siap” walaupun di perkotaan pulau Jawa, ada kantong-kantong kemiskinan, sehingga program ini bersifat “universal”.

Dalam beberapa pertemuan dengan pakar dan akademisi, saya meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang menentang program Makan Bergizi Gratis, yang justru bisa bergulir secara jangka panjang memperbaiki pemahaman publik tentang gizi seimbang, pola makan sehat keluarga, dan dalam jangka pendek meningkatkan kualitas pangan anak sekoah, ibu hamil-menyusui, serta balita -- paling tidak sekali dalam sehari.

Namun, program nasional berskala raksasa ini semestinya direncanakan, dipersiapkan, dijalankan bertahap dengan standar terukur baik secara efisiensi dan efikasi yang benar.

Punya sistem monitoring yang jelas sejak sebelum dimulai dan tahapan evaluasi di pelbagai lini yang terstruktur, dengan sistem umpan balik yang juga punya kelengkapan monitoring dan evaluasi, bagaimana umpan balik tersebut secara berkesinambungan memberi manfaat bergulir di kemudian hari.

Butuh waktu menjalankan juknis

Bisa saja Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai lembaga negara yang bertanggungjawab penuh berlangsungnya program Makan Bergizi Gratis, sebagaimana telah tercantum dalam petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk MBG tahun anggaran 2025.

SEMARANG, KOMPAS.com - Sebanyak 72.000 pelajar di tingkat SD, SMP, hingga SMA sederajat se-Jawa Tengah menjadi penerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahap pertama.

Untuk tingkat SMA/SMK, sebanyak 18 sekolah di Jateng telah mengikuti program MBG dengan total 12.695 penerima manfaat.

Menanggapi program yang belum merata di semua sekolah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah, Uswatun Hasanah meminta siswa SMA/SMK yang belum mendapat jatah MBG untuk bersabar.

"Penerima manfaat 72.000 itu siswa. Yang menentukan itu dari Badan Gizi Nasinal (BGN). Kita kan menyimak statement Pak Presiden, minta maaf untuk Makan Bergizi Gratis belum bisa menyeluruh karena keterbatasan anggaran. Kalau sudah jadi penerima manfaat, Alhamdulillah. Yang belum menerima manfaat, sabar,” tutur Uswatun saat dikonfirmasi, Kamis (30/1/2025).

Pada tahap pertama MBG dilakukan di 13 kabupaten/ kota. Pelaksanaan tersebut didukung oleh 17 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

"Sampai saat ini tidak ada laporan terkait kendala, semuanya lancar dan senang-senang saja. Alhamdulilah bermanfaat dan ditunggu-tunggu,” beber dia.

Sementara itu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Tengah enggan merespon capaian, evaluasi, dan target MBG tahap pertama di Jateng karena masih menunggu pelaksanaan program berjalan hingga satu bulan.

"Tentang MBG, evaluasi setelah satu bulan ya," jawab Kepala Dinkes Jateng, Yunita Dyah Suminar melalui pesan singkat.

Sementara Provinsi Jawa Tengah sudah menyiapkan Rp 67 miliar untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lalu setiap kabupaten/kota bakal mencadangkan Rp 10 miliar di Jawa Tengah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo menyebut dana itu merupakan cadangan yang disiapkan Pemprov.

“Rekomendasi Pak Mendagri di dalam APBD 2025, untuk menyediakan angggaran, rata-rata saya bilang kabupaten/kota itu Rp10 Miliar. Kalau di provinsi kita anggarkan Rp 67 miliar, masih cadangan, belum ada instruksi apapun karena di dalam edaran maupun surat keputusan dari Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) itu ditanggung di PA-nya BGN,” ujar Harso.

Menurut Harso penerapan MBG akan dilakukan secara bertahap untuk dapat merata di seluruh satuan pendidikan.

"Sistemnya bergilir, kemarin mungkin waktu tanggal 6 kelas 1 SMA dulu, kemudian bertahap ke kelas 2, kelas 3. SD pun bertahap,” tutur dia.

KOMPAS.com - Sepasang suami istri asal Desa Pandian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, memilih mengundurkan diri dari tugas mereka sebagai relawan di dapur makan bergizi gratis (MBG) setelah mengalami sejumlah kendala terkait jam kerja dan ketidakpastian gaji.

Pasutri tersebut, Moh Farid (56) dan Asia Wulandari (48), yang menjalankan usaha warung nasi, mengungkapkan alasan pengunduran diri mereka setelah dipindah tugas.

Farid, yang sebelumnya bertugas di bagian pemorsian, dan Wulan, yang bertugas di bagian penyayuran, menyatakan bahwa mereka tidak bisa lagi melanjutkan menjadi relawan setelah adanya perubahan dalam tugas mereka.

Farid mengungkapkan, "Istri saya dipindahkan ke bagian pemorsian, sementara saya ditempatkan sebagai sekuriti dapur. Saya harus bekerja sendirian, sementara warung nasi kami tetap buka," ujarnya.

Dapur makan bergizi gratis (MBG) beroperasi dengan jadwal yang ketat.

Relawan yang bekerja di bagian penyayuran harus memulai tugas mereka sejak pukul 01.00 WIB, memasak sayur bersama relawan yang bertugas memasak nasi. Sementara itu, relawan di bagian pemorsian mulai bekerja sejak pukul 04.00 WIB, hingga seluruh menu selesai dimasak.

Namun, bagi pasangan ini, perubahan tugas yang mempengaruhi keseimbangan antara pekerjaan di MBG dan usaha warung nasi yang telah mereka kelola selama 13 tahun menjadi alasan utama pengunduran diri mereka.

"Jam kerja di dapur makan bergizi gratis sangat padat, dan kami tidak bisa meninggalkan warung nasi kami begitu saja," kata Farid.

Selain itu, ketidakjelasan soal gaji juga menjadi masalah lain yang semakin mempengaruhi keputusan mereka untuk mundur.

Farid mengungkapkan bahwa meskipun mereka telah mengikuti pelatihan di Kodim 0827 Sumenep pada September 2024, tidak ada kejelasan mengenai jumlah gaji yang akan diterima.

"Tidak ada sama sekali hitam di atas putih, Mas," jelasnya saat ditemui di rumahnya, Kamis (30/1/2025).

Farid juga sempat bertanya langsung kepada Kepala Satuan Pemenuhan Gizi Gratis (SPPG), Mohammad Kholilur Rahman, mengenai hal tersebut, namun tidak mendapatkan jawaban yang memadai.

"Saya cuma tahu kalau gaji relawan malam dan siang berbeda, tapi sampai sekarang saya masih bingung tentang besaran gajinya," tambah Farid.

Menanggapi pengunduran diri Farid dan Wulan, Kepala SPPG Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, mengonfirmasi adanya sejumlah relawan yang mundur dengan berbagai alasan, termasuk durasi jam kerja yang dirasa terlalu lama.

"Data terakhir menunjukkan ada lima relawan yang mengundurkan diri," kata Kholilur Rahman.

Terkait isu ketidakpastian gaji, Kholilur Rahman menjelaskan bahwa kewenangan terkait hal tersebut sepenuhnya berada di tangan Kodim 0827 Sumenep.

"Proses rekrutmen dilakukan oleh Kodim 0827 Sumenep. Saya hanya diperkenalkan kepada relawan dan menjalani program sesuai dengan arahan Badan Gizi Nasional (BGN)," tutupnya.

Meski sudah mengundurkan diri, Farid mengaku hingga kini tidak ada klarifikasi lebih lanjut dari pihak SPPG terkait masalah ini.

Kejadian ini menjadi sorotan terkait dengan transparansi dan komunikasi antara lembaga pelaksana program dan para relawan yang berperan di dapur makan bergizi gratis di Sumenep.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Khalis | Editor: Aloysius Gonsaga AE)