KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, serangga seperti belalang dan ulat sagu bisa menjadi bagian dari menu protein program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

"Mungkin saja ada satu daerah yang suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," ujar Dadan, diberitakan Kompas.com, Sabtu.

Meski diusulkan menjadi menu MBG, Dadan menambahkan, hal ini bisa diterapkan di daerah yang anak-anaknya biasa makan serangga.

Menu protein untuk program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah tetap akan menyesuaikan potensi sumber daya dan kesukaan lokal anak-anak dari suatu daerah.

Bisa merusak nafsu makan

Ahli gizi Tan Shot Yen tidak menyambut baik rencana memasukkan serangga ke dalam menu Makan Bergizi Gratis di daerah tertentu.

"Menyajikan serangga dalam lauk MBG, rasanya bukan hanya tidak etis jika bukan tradisi setempat tapi malah merusak nafsu makan, menjadikan anak jadi proyek uji coba," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/1/2025).

Dia menjelaskan, proses makan bukan hanya mengenai kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsi.

Namun, proses makan juga menyangkut banyak hal, seperti kebiasaan, tradisi, kenikmatan, serta faktor keamanan pangan.

Menurutnya, Indonesia sejatinya negara yang kaya akan sumber pangan protein hewani. Dengan begitu, rencana memberikan serangga untuk makanan anak, kurang sesuai kultur di semua wilayah Indonesia.

Daripada makan serangga, pemerintah bisa memilih sumber protein dari telur, ayam, ikan untuk anak-anak yang mengikuti program Makan Bergizi Gratis.

"Saya tidak yakin generasi sekarang masih mengonsumsinya (serangga) dan faktor keamanan pangan yang perlu dipertimbangkan," tambah dia.

Dia menjelaskan, serangga yang akan dikonsumsi bisa saja terkena obat nyamuk atau pestisida. Senyawa kimia itu tentu berbahaya bagi tubuh manusia.

Tak hanya itu, kandungan protein dan jumlah serangga yang akan dikonsumsi juga perlu mendapat perhatian lebih.

Bisa saja, serangga tidak mengandung protein yang cukup baik sehingga harus dimakan dalam porsi besar. Padahal, anak belum tentu menyukainya.

KOMPAS.com - Bank Mandiri konsisten menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah dengan mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif tersebut dilakukan untuk mendukung penguatan gizi nasional dengan terus menyalurkan pembiayaan dan berbagai inisiatif sosial.

Program MBG diharapkan dapat memperkuat angka kecukupan gizi seperti diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019. Program ini menyasar 600.000 anak sekolah di 26 provinsi di Indonesia.

Diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari, program tersebut turut menyasar 600.000 anak sekolah di 26 provinsi di Indonesia pada Senin (6/1/2025).

Dalam jangka panjang, Program MBG diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, serta produktif untuk menopang cita-cita Indonesia Emas 2045.

Hari Gizi dan Pangan Nasional yang jatuh setiap 25 Januari merupakan pengingat akan pentingnya gizi seimbang di tengah tantangan kesehatan global.

Sejalan dengan itu, Bank Mandiri menyalurkan kredit ke pelaku usaha kecil dan menengah dalam sektor pertanian dengan subsektor kehutanan, perikanan dan pengolahan pangan.

Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah petani di Indonesia sebanyak 27.802.434 orang pada 2023. Dari jumlah tersebut, 17.251.432 orang merupakan petani gurem.

Hingga September 2024, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit ke sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14 persen secara tahunan year on year (yoy).

Adapun total pembiayaan dalam periode tersebut sebesar Rp 128,6 triliun. Sementara itu, pembiayaan pengolahan pangan meningkat 16,7 persen menjadi Rp 63,8 triliun dalam periode yang sama.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan bahwa selain pembiayaan, Bank Mandiri berperan aktif menghadirkan solusi inovatif yang mendukung seluruh rantai pasok pangan.

"Kami juga menyediakan solusi digital dan dukungan kapasitas untuk pelaku usaha dari hulu hingga hilir,” kata Darmawan dalam siaran tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (26/1/2025).

Bank Mandiri menghadirkan lebih dari 100.000 “Mandiri Agen” untuk mempermudah pelaku kecil dan menengah dalam ekosistem pangan dalam mengakses layanan perbankan.

Kepedulian Bank Mandiri terhadap peningkatan kapasitas petani juga terwujud melalui pembangunan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di Kabupaten Jembrana, Bali. SPBT memiliki kapasitas produksi sebesar 24 ton beras per hari.

Fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan petani lokal sekaligus menciptakan rantai nilai yang lebih kompetitif. Sebelumnya, Bank Mandiri telah membangun SPBT serupa di Kabupaten Kebumen dan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

SPBT, lanjut Darmawan, merupakan wujud nyata Bank Mandiri untuk memastikan petani memiliki daya saing yang lebih tinggi.

“Langkah tersebut selaras dengan komitmen kami untuk ikut memberdayakan masyarakat sekaligus menciptakan dampak positif yang berkelanjutan,” tuturnya.

Program pemberdayaan masyarakat sejalan dengan tanggung jawab sosial korporasi atau CSR guna mengimplementasikan tata kelola keuangan berkelanjutan.

Selain itu, program itu juga selaras dengan salah satu pilar penopang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola atau Environmental, Social and Governance (ESG) Bank Mandiri, yakni Sustainability Beyond Banking.

MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat tergolong rumit.

"Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya," ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Fahri menambahkan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan lebih fokus pada pembangunan dan renovasi rumah.

Politisi dari Partai Gelora ini mencontohkan strategi untuk mengatasi masalah perumahan dan permukiman di perkotaan dengan membangun rumah susun (rusun) serta merenovasi rumah yang tidak layak huni.

Meskipun tantangan tersebut ada, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk program 3 juta rumah tidak sepenuhnya gagal.

"Cuman, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, nggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum," tukasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa sudah ada data mengenai tanah bekas korupsi yang dikumpulkan oleh Kejaksaan Agung, namun ia enggan memberikan rincian lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dalam wawancara yang dikutip oleh Kompas.com (30/12/2024), menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji dan menyusun regulasi terkait pemanfaatan tanah bekas korupsi.

"Tanah koruptor yang disita negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan dilakukan," ujar Ara, sapaan akrabnya.

Maruarar juga menekankan bahwa ia didukung oleh ekosistem yang baik dalam upaya merealisasikan program perumahan rakyat.

Mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar birokrasi dipangkas, tetapi tetap memperketat aturan.

"Jangan terlalu banyak birokrasi, tapi pegang aturan," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh dana tambahan sebesar Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan, dana tersebut idealnya cair pada September 2025 untuk memenuhi target 82,9 juta penerima program.

Namun, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto

"Terkait penambahan anggaran, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Kami hanya menyampaikan hitungan kebutuhan tambahan Rp 100 triliun," katanya di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Prabowo gelisah

Dadan mengatakan, Presiden Prabowo gelisah karena banyak anak belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis. Oleh karenanya, tengah dipikirkan upaya untuk mengakselerasi program ini.

"Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Presiden Prabowo Subianto pamit untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke India di Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

"Program sendiri baru dilaksanakan di sejumlah 244 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 33 provinsi itu baru mencapai 0,7 persen dari target keseluruhan, jadi ini betul-betul baru dari awal," ujarnya.

Prabowo disebut sangat ingin program ini segera dirasakan seluruh penerima manfaat.

Rincian Anggaran

Saat ini, anggaran program Makan Bergizi Gratis yang disetujui DPR RI mencapai Rp 71 triliun.

Jumlah itu diperuntukkan buat 3 juta pelajar hingga April 2025, lalu bertambah jadi 6 juta pelajar hingga Agustus 2025, dan 15-17,5 juta penerima manfaat pada Agustus-Desember 2025.

"Untuk sementara, anggaran fix Rp 71 triliun. Kalau tidak ada penambahan, penerima manfaat hanya 15 juta sampai 17,5 juta," kata Dadan.

Sementara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan dukungan dana desa sebesar Rp 20 triliun untuk program MBG.

Anggaran ini dialokasikan untuk menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, dan nasi.

"Dana desa Rp 71 triliun, dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024, Rp 20 triliun dialokasikan untuk ketahanan pangan," ungkap Yandri.

MAGELANG, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengusulkan agar rumah singgah di perkotaan dapat menampung orang yang memiliki masalah dalam perumahan.

Sehingga, rumah singgah tidak hanya menjadi tempat untuk kegiatan-kegiatan layanan sosial.

“Di perkotaan harus ada rumah singgah. Konsepnya, secara jangka pendek, menampung orang yang punya masalah dalam perumahan,” kata Fahri saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).

Politisi Partai Gelora itu mencontohkan masalah terkait perumahan, seperti korban penggusuran, kebakaran rumah, rumah disita bank, serta tuna wisma.

Warga disebut bisa menempati rumah singgah hingga seminggu.

Misalnya, jika warga ini memiliki KTP setempat, pemerintah kota kemudian akan mencarikannya rumah sewa.

Fahri menyatakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersedia membantu pembangunan rumah singgah bagi pemerintah kota yang belum memilikinya.

“Uang dari APBD dan APBN,” cetusnya.

Dia tidak menjawab mengenai keberadaan pilot project rumah singgah untuk menampung warga yang mengalami masalah perumahan.

Hanya saja, Fahri menyoroti bahwa selama ini rumah singgah sekadar digunakan untuk kegiatan layanan sosial.

“Kita punya 98 kota di seluruh Indonesia. Kota-kota ini harus punya rumah singgah untuk menampung segala dinamika orang yang tinggal di kota,” tukasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Magelang telah memiliki rumah khusus dan rumah susun di masing-masing tiga lokasi.

Untuk rumah khusus ada dua di Kedungsari dengan total 45 rumah dan di Sanggrahan dengan 50 kamar.

Untuk rumah susun ada di Wates (58 kamar), Potrobangsan (96 kamar), dan Tidar (96 kamar).

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang, Bowo Adrianto, mengatakan bahwa baik rumah khusus maupun rumah susun berlaku sistem sewa dengan batas maksimal 3 tahun ditambah maksimal perpanjangan 3 tahun.

Penghuninya diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Di Rumah Khusus Kedungsari, misalnya, dipatok tarif sewa Rp 150.000 per bulan, tidak termasuk biaya air dan listrik.

Sistem sewa dilakukan agar warga didorong untuk menabung sehingga nantinya bisa menyicil pembelian rumah.

“Minimal menabung Rp 150.000 di Bank Magelang,” ujarnya di Rusus Kedungsari, Minggu (26/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, serangga termasuk ulat dan belalang bisa menjadi salah satu protein yang layak dikonsumsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Mungkin saja ada satu daerah yang suka makan serangga, belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," ujar Dadan saat menghadiri Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Dadan menjelaskan, serangga bisa masuk ke menu makan bergizi gratis di wilayah yang warganya terbiasa makan serangga.

"Itu contoh bahwa Badan Gizi ini tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi," jelas Dadan.

"Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jangan diartikan lain ya," paparnya.

Dadan menjelaskan, hal tersebut juga tergantung ketersediaan pangan di wilayah-wilayah tujuan MBG.

"Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telurlah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikanlah yang mayoritas, seperti itu," sambung Dadan.

Dadan lalu mencontohkan, di Halmahera Barat, warga terbiasa makan singkong dan pisang rebus sebagai karbohidrat.

Menurut dia, hal itu adalah salah satu contoh keragaman pangan yang bisa diakomodir dalam program makan bergizi gratis.

"Karena Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi," tutup Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh dana tambahan sebesar Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan, dana tersebut idealnya cair pada September 2025 untuk memenuhi target 82,9 juta penerima program.

Namun, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto

"Terkait penambahan anggaran, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Kami hanya menyampaikan hitungan kebutuhan tambahan Rp 100 triliun," katanya di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Prabowo gelisah

Dadan mengatakan, Presiden Prabowo gelisah karena banyak anak belum mendapatkan Makan Bergizi Gratis. Oleh karenanya, tengah dipikirkan upaya untuk mengakselerasi program ini.

"Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Presiden Prabowo Subianto pamit untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke India di Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

"Program sendiri baru dilaksanakan di sejumlah 244 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 33 provinsi itu baru mencapai 0,7 persen dari target keseluruhan, jadi ini betul-betul baru dari awal," ujarnya.

Prabowo disebut sangat ingin program ini segera dirasakan seluruh penerima manfaat.

Rincian Anggaran

Saat ini, anggaran program Makan Bergizi Gratis yang disetujui DPR RI mencapai Rp 71 triliun.

Jumlah itu diperuntukkan buat 3 juta pelajar hingga April 2025, lalu bertambah jadi 6 juta pelajar hingga Agustus 2025, dan 15-17,5 juta penerima manfaat pada Agustus-Desember 2025.

"Untuk sementara, anggaran fix Rp 71 triliun. Kalau tidak ada penambahan, penerima manfaat hanya 15 juta sampai 17,5 juta," kata Dadan.

Sementara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan dukungan dana desa sebesar Rp 20 triliun untuk program MBG.

Anggaran ini dialokasikan untuk menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, dan nasi.

"Dana desa Rp 71 triliun, dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024, Rp 20 triliun dialokasikan untuk ketahanan pangan," ungkap Yandri.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut anggaran MBG 2025 berpotensi bertambah Rp 140 triliun. Total anggaran tahun ini bisa mencapai Rp 211 triliun jika tambahan disetujui Presiden.

"Jika Presiden menambah Rp 140 triliun, penerima manfaat bisa mencakup 82,9 juta pelajar yang mendapat makan siang bergizi," kata Zulkifli, Sabtu (11/1/2025).

Dibahas bersama Menkeu

Perihal penambahan anggaran telah dibahas dalam rapat terbatas Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dadan pun optimistis usulan penambahan anggaran itu disetujui oleh Menkeu.

“Otomatis ketika beliau punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah," jelasnya.

"Dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," tambah dia.

Sementara, Sri Mulyani tak merespons tegas perihal usulan penambahan dana program MBG sebesar Rp 100 triliun.

"Nanti kita lihat dari sisi, kan ini sekarang seperti yang disampaikan oleh pimpinan MBG jumlah titik-titik pelayanannya akan meningkat dan itu pasti akan meningkatkan kompleksitas yang perlu untuk terus kita jaga," katanya, Jumat (24/1/2025).

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024).

Bersamaan dengan itu, diupayakan agar administrasi, tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas program tersebut tetap terjaga.

"Itu yang terus dicoba untuk terus ditingkatkan. BGN kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit. Memang perlu untuk dibantu oleh banyak pihak dan kita semuanya sedang memperkuat," tuturnya.

Bantah minta tambahan anggaran

Meski sudah menghitung kebutuhan dana tambahan untuk program MBG, Dadan membantah pihaknya yang mengajukan tambahan dana Rp 100 triliun untuk program tersebut.

Dadan menyebut, justru Prabowo yang bertanya kepada Badan Gizi Nasional perihal biaya yang dibutuhkan untuk mempercepat capaian target penerima program Makan Bergizi Gratis.

"Kamu jangan salah paham. Ketika program ini dilaksanakan, kemudian banyak anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat, kemudian Pak Presiden menginginkan ada percepatan. Jadi Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, 'Kalau dilakukan percepatan, berapa dana yang dibutuhkan?' Kami jawab Rp 100 triliun," ujar Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Di hadapan Prabowo, Dadan tidak memungkiri bahwa butuh tambahan biaya apabila ingin dilakukan percepatan program tersebut.

Ia mengatakan, butuh Rp 100 triliun jika Prabowo ingin 82,9 juta anak menerima Makan Bergizi Gratis di bulan September 2025.

"Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Dan Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, 'Berapa (anggaran) kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta (penerima)?' Maka kami menyampaikan tambahan Rp 100 triliun," kata Dadan.

"Jadi bukan Badan Gizi yang minta tambahan. Tapi karena konsekuensi dari keinginan Presiden yang ingin melakukan percepatan," tegas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno akan mewujudkan program sarapan gratis bagi siswa-siswi di Jakarta.

Koordinator Komunikasi Tim Transisi Pramono-Rano, Chico Hakim menyebut, program ini menjadi salah satu prioritas pada masa transisi pemerintahan mereka dan ditargetkan mulai berjalan dalam 100 hari pertama masa jabatan.

“Pokoknya Mas Pram akan menyiapkan sarapan pagi gratis,” ucap Chico kepada wartawan, Senin (13/1/2025).

Lantas, apa beda program sarapan Pramono-Rano dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto?

Beda dengan program MBG

Chico memastikan program ini tidak berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, perbedaan utama terletak pada waktu pelaksanaan.

“Enggak, enggak ada hubungan, enggak terkait sama sekali (dengan program Makan Bergizi Gratis). Kan kita sarapan pagi. Jadi kebanyakan kalau yang dari pemerintah pusat itu kan untuk makan siang,” ujar Chico.

Dengan demikian, siswa-siswi di Jakarta berpotensi mendapatkan dua kali makan gratis dalam satu hari, yakni sarapan melalui program Pramono-Rano dan makan siang melalui program MBG pemerintah pusat.

Bertahap

Namun, program sarapan gratis ini tidak langsung diterapkan secara serentak di seluruh sekolah Jakarta.

Sejumlah sekolah akan dijadikan percontohan dalam 100 hari pertama masa jabatan Pramono-Rano.

“Tapi kan mungkin tidak bisa serentak langsung semua sekolah. Karena juga kita harus sesuaikan juga dengan kesiapannya juga,” ungkap Chico.

Sementara, Ketua tim transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah mengatakan, saat awal pelaksanaan, tidak mungkin semua siswa di Jakarta langsung bisa menerima sarapan gratis.

Kesiapan program ini sangat bergantung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta.

“Tidak mungkin langsung bisa keseluruhan, kita coba dulu. Trial di beberapa hari, mungkin beberapa minggu, beberapa bulan,” ucap Ima saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Libatkan UMKM dan kantin

Nantinya, program sarapan Pramono-Rano akan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kantin sekolah.

Dengan demikian, diharapkan program ini juga dapat memberdayakan ekonomi lokal.

“Sarapan gratis yang pasti arahan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur dipastikan untuk merekrut UMKM dan kantin-kantin sekolah kita berdayakan,” lanjut Ima.

Guna menjamin kualitas makanan, tim transisi bakal bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Jakarta untuk melakukan uji klinis terhadap pengolahan UMKM dan kantin sekolah yang terlibat.

Dari sekitar 3.000 UMKM dan kantin sekolah yang terdaftar, hanya 2.600 yang dinyatakan lolos uji klinis dan memenuhi standar kelayakan.

“Dinas Kesehatan itu sudah harus mengetahui kantin UMKM diperiksa dulu dapur-dapurnya, jadi dari sekitar 3.000 yang ada, hanya 2.600 yang siap lolos dari uji klinisnya Dinas Kesehatan," ucap Ima.

Adapun program ini diprioritaskan untuk sekolah yang berada di wilayah kumuh Jakarta.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Sarjoko menyatakan realisasinya tetap bergantung pada APBD Jakarta.

“Target kita akan direalisasikan di tahun ini. Sama seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), perlu kesiapan, kita coba secara parsial, kita plotting lokasi, mungkin lokasi prioritasnya di kawasan RW kumuh, menyesuaikan kemampuan kita,” ucap Sarjoko kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/1/2025).

KOMPAS.com - Dokter Spesialis Gizi Klinik, Raissa Edwina Djuanda, mengajak orang tua untuk melibatkan anak-anak dalam kegiatan menyiapkan makanan sebagai bagian dari peringatan Hari Gizi Nasional.

Menurutnya, cara ini dapat membantu anak lebih menghargai pentingnya makanan sehat sejak dini.

“Jadilah contoh, libatkan anak dalam mempersiapkan makanan, misalnya dalam belanja bahan makanan, mengolah, mencuci, memasak agar mereka lebih menghargai makanan,” ujar Raissa, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (25/1/2025).

Raissa juga menyarankan orang tua untuk membuat jadwal rutin makan bersama keluarga secara teratur.

Kegiatan ini tidak hanya mempererat kedekatan keluarga, tetapi juga memberikan kesempatan untuk edukasi mengenai gizi yang baik.

“Perkenalkan tentang gizi atau makanan sehat sedari dini, dan berilah pujian jika mereka makan dengan baik,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya membangun kebiasaan makan yang sehat dalam keluarga guna mencegah risiko penyakit seperti obesitas, stunting, dan penyakit tidak menular lainnya.

Menurut Raissa, memberikan contoh makan sehat kepada anak-anak sangatlah penting, karena keluarga memegang peran besar dalam membentuk kebiasaan makan anak sejak kecil.

“Sebaiknya orang tua memberikan contoh makan yang baik kepada anak-anaknya, karena keluarga sangat berperan dalam membentuk kebiasaan makan anak sejak dini,” tuturnya.

Mencegah penyakit, lanjut Raissa, jauh lebih mudah daripada mengobati. Anak-anak dengan gizi yang baik akan tumbuh menjadi generasi yang sehat dan produktif.

Peringatan Hari Gizi dan Pangan Nasional (HGN) yang jatuh setiap tanggal 25 Januari, tahun ini mengangkat tema “Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat”.

Tema ini sangat relevan mengingat tantangan global yang semakin berat, seperti meningkatnya prevalensi obesitas, ketidakseimbangan gizi, serta berbagai penyakit yang terkait dengan gaya hidup.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, mencatat beberapa masalah gizi yang masih menjadi perhatian di Indonesia.

Stunting masih terjadi pada 21,5 persen balita, gizi kurang pada balita mencapai 8,5 persen, anemia pada remaja mencapai 16,3 persen, kelebihan berat badan pada remaja 12,1 persen, dan obesitas pada orang dewasa mencapai 23,4 persen.

Dengan peringatan HGN ke-65 ini, Kemenkes berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya memilih makanan bergizi untuk menciptakan keluarga yang sehat dan mencegah masalah gizi yang lebih serius di masa depan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana mengatakan, para mitra yang ikut menjalankan program makan bergizi gratis akan diberikan uang secara langsung untuk pengadaannya mulai Februari 2025.

Dadan mengatakan, selama ini, para mitra harus mengeluarkan uang mereka terlebih dahulu, baru kemudian pengeluarannya di-reimburse oleh negara.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra," ujar Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Dadan mengatakan, dalam minggu-minggu pertama program makan bergizi gratis ini, pihaknya memang menerapkan reimburse.

Dia mengaku sudah membayarkan reimburse para mitra program makan bergizi gratis.

"Ya, gini untuk yang dua minggu pertama memang reimburse. Dan kami sudah melakukan proses reimburse," ujar Dadan.

Sebelumnya, Kepala Chef Dapur Sehat Anak Bangsa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jonie Kusumahadi mengungkapkan anggaran produksi makan bergizi gratis (MBG) yang menggunakan sistem reimburse (penggantian dana).

Sistem reimburse anggaran dilakukan seminggu sekali kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Menurut Jonie, reimburse yang dimaksud yakni pengadaan bahan makanan untuk MBG menggunakan anggaran dari mitra MBG terlebih dulu.

Setelah seminggu, total biaya pengadaan bahan makanan baru di-reimburse kepada BGN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto sudah ingin menjadi pelopor program makan bergizi gratis dan susu sejak lama.

Muzani menyebutkan, ide tersebut sudah dilontarkan Prabowo sejak tahun 2008 ketika Partai Gerindra belum berdiri.

"Kegiatan makan siang bergizi sebenarnya adalah kegiatan yang idenya lebih tua dari berdirinya Partai Gerindra. Partai ketika itu, sejak awal berdiri, kita semua dikumpulkan,"ujar Muzani di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

"Awal partai berdiri, 2008, kita belum ikut pemilu. Kemudian, Pak Prabowo menyampaikan gagasan tentang perlunya minum susu kepada anak-anak usia sekolah kita," kata dia melanjutkan.

Muzani menjelaskan, Prabowo kala itu menyampaikan angka-angka tentang buruknya gizi anak-anak Indonesia.

Salah satu cara yang bisa meningkatkan gizi anak adalah dengan minum susu secara rutin.

Namun, Prabowo menekankan bahwa susu harus diberikan secara gratis.

"Karena minum susu di satu sisi belum menjadi kesadaran penuh bagi anak-anak Indonesia, tetapi di sisi lain susu masih menjadi kebutuhan mewah yang dianggap mahal. Maka cara memaksa agar anak-anak itu bisa minum susu adalah dengan memberi secara gratis," kata Muzani.

Oleh sebab itu, ketika itu muncul istilah revolusi putih, yakni ide untuk memberi susu kepada anak-anak demi peningkatan gizi dan nutrisi mereka.

Muzani menyebutkan, Gerindra pun sempat dikenal sebagai partai susu atau partai revolusi putih karena gagasan tersebut.

"Beliau ingin Partai Gerindra yang ketika itu baru didirikannya bisa menjadi pelopor untuk memberi minum susu secara gratis kepada anak-anak di lingkungan kita. Itulah awal berdirinya, itulah awal mulanya yang disebut dengan revolusi putih," ujar Muzani.

Muzani melanjutkan, ketika itu Prabowo berniat agar susu yang dibagikan adalah susu segar yang baru diperah dari sapi atau kambing, tetapi hal itu tidak mudah diwujudkan.

"Maka dicarilah yang paling gampang, yaitu susu instan. Itulah susu formula yang kemudian terkotak-kotak dan dibagi-bagi, lumayan," kata dia.

Ide untuk membagikan susu gratis itu pun terus berkembang hingga tercetuslah gagasan untuk membuat program makan bergizi gratis pada Pemilihan Presiden 2024.

Menurut Muzani, ide itu lagi-lagi muncul karena rasa prihatin Prabowo terhadap anak-anak yang tidak mampu mengonsumsi makanan bergizi.

"Sehingga beliau putuskan, kalau begitu caranya, negara harus turun tangan untuk memberikan kontribusi kepada anak-anak kita dalam peningkatan gizi," kata Muzani.

"Maka keputusan beliau adalah memberi makan siang bergizi kepada anak-anak usia kita, kepada anak-anak sekolah kita, SMA, SMP, SD, bahkan TK dan madrasah-madrasah serta pondok-pondok pesantren," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meminta publik untuk hanya mencerna informasi terkait program makan bergizi gratis dari sumber yang kredibel.

Dadan pun meluruskan sejumlah informasi yang sempat muncul terkait makan bergizi gratis, misalnya seorang anak bernama Gibran di Palembang yang tidak mau menyantap makanan bergizi gratis.

"Misalnya contoh ya, ini contoh laporan ketika hari pertama ada anak yang namanya Gibran di Palembang tidak mau makan. Media kan meliput ya," ujar Dadan dalam Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Dadan mengatakan, setelah ditelusuri, ternyata Gibran tidak mau makan karena sudah kenyang.

Ia menyebutkan, Gibran sudah makan nasi goreng makanan bergizi gratis tiba di sekolah.

"Wah kami cek ternyata anak itu baru saja makan nasi goreng. Jadi dia kenyang, enggak mau makan karena masih kenyang, bukan tidak suka dengan menunya," ujar Dadan.

Dadan juga meluruskan kabar yang menyebut soal ulat yang ditemukan pada menu protein di makan bergizi gratis.

Menurut Dadan, kabar itu tidak benar.

Oleh sebab itu, ia meminta kepada masyarakat untuk mencerna informasi dari sumber yang jelas saja perihal program makan bergizi gratis.

"Kemudian ada berita ditemukan ada ulat di proteinnya, sehingga menimbulkan keracunan. Setelah kami cek tidak ada," kata Dadan.

"Jadi kadang-kadang yang begini itu harus jelas sumbernya. Dan biasanya kalau ada keracunan di satuan pelayanan, pasti kami dapat laporan soal ini," ujar dia.