Sejumlah wilayah di Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir imbas hujan yang mengguyur sejak Selasa (4/3) dini hari.

Seorang warga Villa Nusa Indah 2 Bekasi, Sylvia, mengatakan banjir di wilayah rumahnya nyaris mencapai ketinggian 2,5 meter.

"(Ketinggian banjir) 2,5 meter ini. Lantai dua rumah tinggal dua anak tangga lagi dan banjir masih naik," kata Sylvia kepada CNNIndonesia.com

Dia menyebut pusat informasi hingga CCTV di kawasan perumahan hanyut akibat banjir, sehingga warga belum mendapatkan informasi seberapa banyak jumlah debit air banjir yang masuk.

Dalam laporan yang dihimpun dari media sosial, warga di Villa Taman Kartini, Bekasi Timur, juga menyebut genangan banjir telah mencapai lutut orang dewasa.

Selain itu banjir juga menggenangi Perumahan Kemang Pratama Bekasi. Warga di perumahan tersebut air banjir telah menggenangi jalan di wilayah perumahan, namun belum diketahui berapa ketinggian banjir tersebut.

Sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau warga di bantaran Sungai Ciliwung waspada banjir.

Dalam cuitannya di X, BPBD DKI Jakarta menyebut curah hujan menyebabkan ketinggian air di pos pantau Depok pada Selasa (4/3) dini hari, mencapai 350 centimeter.

"Kami BPBD Provinsi Jakarta menginformasikan bahwa pada pukul 00.40 WIB ketinggian pos pantau Depok 350 centimeter, hujan, dalam status Siaga 1," demikian cuitan BPBD DKI Jakarta.

Adapun antisipasi wilayah waspada lintasan Sungai Ciliwung antara lain Srengseng Sawah, Lenteng Agung, Tanjung Barat, Pejaten Timur, Rawajati, Cikoko, Cijantung, Kalisari, Manggarai, hingga Kampung Melayu.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mewajibkan penyedia makan bergizi gratis untuk mengupload makanan yang mereka akan sajikan di media sosial.

Upload dilakukan terkait beberapa masalah yang terjadi dalam penyediaan makan untuk program makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan agar kewajiban bisa dijalankan, ia memerintahkan kepada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera membuat akun media sosial sendiri.

Akun itu difungsikan untuk menjadi kanal masyarakat melakukan pengawasan.

"Mereka wajib upload apa yang dimasak hari ini supaya menjadi bagian kontrol bersama. Jadi, semua orang bisa mengontrol, semua orang bisa melihat, semua orang bisa membandingkan. Itu adalah mekanisme, pertanggungjawaban kami," ucap Dadan Kamis (27/2).

Makan bergizi gratis diwarnai sejumlah masalah. Salah satunya, temuan soal menu makanan yang tidak layak baik karena mentah, basi ataupun meracuni penerimanya.

Masalah terbaru berkaitan dengan kasus ayam mentah pada MBG di SDI Waingapu 3, Sumba Timur, Rabu (19/2).

MBG di sekolah itu disajikan oleh SPPG Waingapu pada hari ketiga pelaksanaan MBG di Sumba Timur yakni pada Rabu (19/2).

Para siswa di sekolah itu tak mau makan MBG karena melihat ayam yang masih merah. Mereka merasa mual. Pihak sekolah mengetahui hal itu setelah menerima laporan dari siswa.

"Karena dilihat oleh siswa lainnya (Melihat ayam yang masih mentah), sehingga anak-anak langsung merasa mual," Kepala SDI Waingapu 3, Hamuli Ngguna Manggil yang dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Selasa (25/2).

Dadan mengatakan berkaitan dengan temuan ayam mentah di makan bergizi gratis, itu dipicu minimnya pengalaman SPPG.

Dadan berkata tidak memaklumi kesalahan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) itu. Namun, dia menilai butuh keahlian dan pengalaman memproduksi ribuan porsi makanan dalam waktu singkat.

"Kami melihat kegiatan dan masalah muncul utamanya dari SPPG yang baru," kata Dadan, Kamis (27/2).

Dadan mengatakan mungkin orang yang dipekerjakan di SPPG terbiasa menyiapkan satu hingga 10 porsi makanan. Sementara itu, SPPG bisa memproduksi 1.000 hingga 3.000 porsi dalam sehari.

Dia menyebut butuh pembiasan. Menurut uji coba BGN di Sukabumi, SPPG baru terbiasa memproduksi ribuan porsi dalam waktu tiga bulan.

"Maka akan disarankan mulai dari 100 sampai 150 (porsi). Kemudian, dua hari kemudian kalau sudah bisa, naik ke 500. Setelah bisa naik ke 1.000. Setelah bisa 1.000 naik ke 1.500 sebelum akhirnya 3.000," ujarnya.

Dia berkata BGN mengevaluasi pelaksanaan MBG di setiap SPPG setiap hari. Perbaikan pun dilakukan saat ditemukan hal-hal yang kurang baik. Untuk kasus di Sumba Timur, NTT, Dadan memastikan perbaikan telah dilakukan.

"Kami evaluasi apa yang terjadi di NTT, di sana mengakui ada kesalahan error di masak. Dan hari ini harusnya tidak terjadi lagi," kata Dadan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka-bukaan soal agenda mengundang Dewa 19 tampil di agenda Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumat (21/2).

Penampilan Dewa 19 yang digawangi Ahmad Dhani ini memantik sorotan publik lantaran dilakukan di tengah efisiensi anggaran besar-besaran oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ara, sapaan akrab Maurarar, menjelaskan Dewa 19 tampil gratis alias tidak dibayar dalam agenda kantornya hari ini.

"Tidak ada (pakai anggaran) APBN. Tanya sama Dhani-nya saja. Dhani-nya tidak mau dibayar. Dia nggak dibayar. Tanya sama Dhani aja biar Dhani yang jelasin," katanya ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis kemarin (20/2) dikutip Detikfinance.

Ia mengaku tak tahu alasan Ahmad Dhani menolak bayaran tampil. Ara bahkan mengklaim peralatan sound system disediakan secara mandiri oleh pihak Dewa 19.

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat gitu, dia tidak dibayar, termasuk besok, tidak dibayar. Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Nggak tahu kenapa dia mau begitu," ucapnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengundang band Dewa 19 dalam peluncuran logo kementerian. Hal itu dilakukan di tengah efisiensi anggaran.

Hal itu diketahui dari salinan surat yang diterima CNNIndonesia.com. Dalam surat bertanggal 18 Januari 2025 itu, peluncuran logo akan diselenggarakan pukul 19.00 WIB di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan.

Surat itu berisi undangan menghadiri "'Launching Logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman' dan Pentas Seni menampilkan DEWA 19".

Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani surat tersebut. Surat itu juga dilengkapi kop surat serta cap Kementerian PKP.

Sebelum ramai, Marurar pernah mengungkap rencana mengundang Dewa 19. Hal itu ia ungkap saat melantik pejabat eselon II hingga IV di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta.

Saat itu, Maruarar meminta pejabat-pejabat yang baru dilantik bekerja cepat untuk rakyat. Dia berkata ada waktunya bekerja dan juga ada waktunya rekreasi.

"Saya sudah telepon Pak Ahmad Dhani, Dewa, untuk menghibur kalian semua, ya. Pada waktunya kita bekerja, kita bekerja. Waktunya kita juga perlu refreshing, ya refreshing," ujar Maruarar saat itu.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terimbas efisiensi anggaran. Awalnya, mereka mendapatkan Rp5,27 triliun untuk 2025. Saat ini, kementerian tersebut hanya memiliki anggaran Rp3,46 triliun.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) nyaris tembus 1,5 juta orang per hari ini, Rabu (19/2).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan para penerima manfaat tersebar di hampir semua provinsi. Jumlah itu terus meningkat setiap hari.

"Per hari ini telah mencapai 1,47 juta penerima manfaat di 570 SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) di 37 provinsi," kata Dadan melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/2).

Dadan menyampaikan awalnya pemerintah menargetkan jumlah penerima MBG sebanyak 17,5 juta orang per akhir 2025. Namun, target itu ditambah setelah Presiden Prabowo Subianto melihat reaksi positif dari masyarakat.

BGN akan mendapatkan tambahan dana untuk percepatan program MBG. Dadan menyebut sebagian uang hasil efisiensi anggaran bakal dipakai untuk mempercepat target MBG.

"Pak Prabowo kemudian meminta kepada Badan Gizi agar program ini dipercepat. Agar 82,9 juta sudah dapat menerima manfaat di akhir 2025 dari yang tadinya awalnya untuk lima tahun program," ujarnya.

Dadan mengaku tak bisa mencapai target itu bila hanya BGN yang mengerjakan. Dia membuka ruang bagi pihak mana pun yang bersedia membantu.

"Kamu membuka kemitraan dengan siapa pun sekarang, dengan TNI, dengan Polri, dengan BIN, dengan swasta, dengan Muhammadiyah, NU, dan lain-lain," ucapnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membuka peluang untuk menambah anggaran program makan bergizi gratis (MBG) di masa mendatang, meski hingga saat ini alokasinya masih tetap Rp71 triliun.

Dadan menjelaskan peningkatan anggaran bisa terjadi jika program gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut dijalankan secara penuh selama satu tahun kalender untuk seluruh penerima manfaat.

"Sejauh ini tetap Rp71 triliun. (Jika ada) kebijakan lain, itu ranah presiden," ujar Dadan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/1).

Dadan pun menanggapi proyeksi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menyebutkan bahwa anggaran untuk program MBG dapat mencapai Rp420 triliun per tahun.

"Jika nanti sudah penuh dari Januari sampai Desember untuk 82,9 juta (penerima), akan demikian. Tapi untuk 2025, sementara ini tetap Rp71 triliun," tambahnya.

Zulkifli sebelumnya menyebut anggaran program MBG sebesar Rp71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Jumlah anggaran itu pun belum mencakup semua anak di Indonesia.

Ia mengatakan BGN juga berencana meminta tambahan anggaran di pertengahan tahun, yakni tambahan Rp140 triliun pada Juni mendatang.

"Sekarang Rp71 triliun sampai bulan Juni. Tapi Pak Prof Dadan lagi berusaha, Bapak Menteri lagi berusaha. Nah kalau ditambah Rp140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan, berarti Rp210 triliun," kata Zulhas pada rapat koordinasi terbatas bidang pangan Provinsi Jawa Timur, disiarkan kanal YouTube KOMINFO MMC, Selasa (7/1).

Menurutnya, anggaran program MBG bisa tembus Rp420 triliun per tahun.

"Kalau full dari Januari sampai Desember, ya dikira-kira Rp420 lebih triliun. Bayangkan Pak, belanja makanan 420 triliun," imbuhnya.

Zulhas menyebut tambahan anggaran itu akan digunakan untuk MBG pada Juli hingga Desember 2025. Selain itu, BGN akan menambah jumlah anak penerima makanan.

Pemerintah memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025. Pemberian makan untuk anak-anak dilaksanakan secara bertahap.

Saat ini, baru 190 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bisa beroperasi. Jumlah ini jauh dari target 937 SPPG per Januari 2025.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah Cholil Nafis meminta usul penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG) dikaji lagi. Ia mengatakan tak semua siswa sekolah miskin, sehingga tak sesuai dengan ketentuan pemberian zakat.

"Baiknya dikaji dulu. Karena dana zakat itu hanya untuk delapan macam [penerima] yang sudah ditentukan," kata Cholil kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/1).

Dikutip di laman resmi Baznas, delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, riqab atau hamba sahaya, dan gharim atau orang yang memiliki utang dan kesulitan melunasinya.

Kemudian golongan mualaf atau orang yang baru memeluk agama Islam, fiisabilillah (pejuang agama Islam), ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh), dan amil (orang yang menyalurkan zakat).

"Sementara anak sekolah tak semuanya miskin atau perlu bantuan," ujar Cholil.

Ia memandang dana infak dan sedekah sebetulnya bisa digunakan untuk program makan bergizi gratis.

Namun, kata Cholil, lagi-lagi perlu ada skala prioritas apakah penggunaan dana infak dan sedekah lebih penting untuk makan bergizi gratis atau kebutuhan lainnya.

"Perlu dikaji apakah dana umat ini lebih tepat untuk makannya atau untuk biaya sekolahnya," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin mendorong keterlibatan masyarakat untuk membiayai makan bergizi gratis lewat pendanaan yang bersumber pada zakat. Dengan demikian, program MBG tak hanya bersumber dari APBN.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

"Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," lanjutnya.

Anggaran 71 triliun yang akan digunakan untuk menopang kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata tidak cukup. Maka, pemerintah pun berencana untuk menambah jumlah anggaran agar dapat memenuhi kebutuhan program selama satu tahun ke depan.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut jika anggaran MBG yang awalnya sebesar Rp 71 triliun hanya mampu memenuhi kebutuhan Juni 2025. Mengutip detikFinance, Zulhas mengatakan kemungkinan anggaran harus ditambah menjadi Rp 210 triliun.

"Sekarang Rp 71 triliun, sampai Juni. Tetapi Prof Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional), Mentan sedang berusaha, kalau ditambah Rp 140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan mendapatkan makan, maka (total) Rp 210 triliun," kata Zulhas, dikutip dari detikFinance, Selasa (7/1/2025) yang lalu.

"Tetapi kalau full Januari-Desember kira-kira lebih dari Rp 420 triliun-an lebih. Bayangkan belanja makanan Rp 420 triliun," tambahnya.

Zulhas menyebut jika impor komoditas pangan adalah faktor utama penyebab bengkaknya anggaran MBG. Maka, strategi berikutnya untuk mengimbangi penambahan anggaran ini adalah penguatan di sektor produksi pangan local.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memaparkan soal ketersediaan anggaran MBG yang sudah ada. Menurutnya, anggaran Rp 71 triliun cukup untuk program MBG berjalan selama setahun, asal dilaksanakan tiga tahap.

Januari hingga April MBG diberikan melalui 937 SPPG untuk 3 juta penerima manfaat. Kemudian, April hingga Agustus melalui 2.000 SPPG untuk 6 juta penerima manfaat. Terakhir, hingga total menyentuh 17,5 juta penerima manfaat pada 2025.

Lalu apa efek dari penggelembungan anggaran MBG ini terhadap kinerja pemerintah? Apakah ada skema-skema yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan program MBG? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review bersama Redaktur Pelaksana detikFinance.

Beralih ke Jawa Timur, detikSore kali ini akan membahas lebih lanjut peristiwa meledaknya rumah seorang polisi di Mojokerto. Mengutip detikNews, peristiwa memilukan tersebut menewaskan dua orang korban yang terdiri dari seorang ibu dan anak.

"Akibat dari peristiwa tersebut ada 2 korban yang barusan saya terima informasi dari rumah sakit sudah tidak bernyawa. Korban ibu dan anak yang berusia 3 tahun, ibunya 41 tahun," ungkap Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto.

Seperti diberitakan detikJatim sebelumnya, Ledakan hebat menewaskan ibu dan anak terjadi di rumah Desa Sumolawang, Puri, Mojokerto sekitar pukul 09.00 WIB, Senin (13/1/2025). Warga setempat, Akhmad Suwanto (40) mengatakan sumber ledakan dari rumah Aipda Maryudi. Besarnya ledakan menyebabkan rumah tersebut hancur sekitar 95%.

Fakta-fakta apa yang muncul usai peristiwa ini terjadi? Ikuti laporan tim detikJatim dalam Indonesia Detik Ini.

Jelang matahari terbenam nanti, detikSore akan menghadirkan Wakil Redaktur Pelaksana detikEdu untuk membahas lebih dalam wacana pendidikan investasi dan saham bagi para murid SD. Hal ini menyusul adanya harapan dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, agar literasi keuangan dapat diajarkan ke masyarakat Indonesia sejak di usia belia. Tepatkah jika pendidikan investasi masuk ke dalam kurikulum? Ikuti diskusinya dalam Sunsetalk.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG bersama InvestasiKu di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

Saksikan Live DetikSore :

Orang tua siswa penerima Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengeluhkan makanan yang dibagikan oleh penyedia dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Noelbaki beraroma tidak sedap dan diduga sudah basi.

"Iya betul (basi), ini anak saya dua orang itu kejadiannya di SDK Santo Yoseph Noelbaki," kata salah satu orangtua siswa, Vincen Missa kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/1).

Vincent mengaku mengetahui tentang makanan yang dibagi SPPG Noelbaki tersebut basi dari kedua anaknya yakni GM dan FM yang bersekolah di SDK St. Yoseph Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Selasa (7/1) malam.

Bahkan kata Vincent dari cerita anaknya bahwa ada siswa lain teman dari kedua anaknya sampai muntah dan menangis usai mengkonsumsi makanan tersebut.

"Saya pulang (kerja) malam itu anak-anak cerita sampai ada temannya yang muntah sampai menangis," jelasnya.

Dia menduga lauk yang rusak tersebut karena proses masak sejak tengah malam dan masih panas lalu ditutup sehingga basi. Vincent bilang kedua anaknya mengatakan kalau mereka mengkonsumsi makanan tersebut sekitar pukul 07.00 atau 08.00 Wita saat masuk sekolah.

"Yang busuk itu ada sayur dan tempe sampai anak-anak tidak makan, yang cerita itu anak yang kecil," jelas Vincent.

"Kami makan di sekolah tapi ini tidak sama kayak kemarin Senin (6/1) itu, ini lauknya sudah basi, tempenya sudah basi jadi ibu (guru) suruh lihat yang masih baik boleh makan tapi yang sudah rasa basi tidak usah makan," kata Vincent mengulang cerita anaknya.

Atas peristiwa tersebut dari pengakuan GM dan FM terhadap Vincent, guru di sekolah sampai memberikan arahan jika para siswa merasa makanan yang sudah basi untuk tidak dikonsumsi oleh para siswa.

Dia berharap agar untuk selanjutnya para guru di sekolah bisa lebih dahulu mengecek atau lebih dulu mencoba makanan yang ada sebelum dibagikan dan dikonsumsi oleh para siswa.

"Karena kasihan nanti anak-anak yang jadi korban," kata Vincent.

Vincent juga meminta agar pihak sekolah dan penyedia MBG atau SPPG Noelbaki untuk memperhatikan makanan sebelum dibagikan. 

Sementara itu seorang guru SDK St. Yoseph Noelbaki yang dikonfirmasi terpisah membantah makanan yang dibagikan SPPG Noelbaki terhadap para siswa ada yang basi..

"Kemarin (Selasa 7/1) tidak ada (yang basi), makanan kemarin tidak ada yang basi, mungkin hanya aromanya saja, mungkin waktu mereka packing itu mungkin sayurnya masih panas sehingga sayur itu yang anak-anak lapor basi, ternyata tidak (basi)," kata guru yang tak mau dikutip namanya.

Guru tersebut mengaku sempat ikut makan tapi tidak ada rasa basi sama sekali. Namun aromanya memang sudah tidak enak.

"Hanya bau (aromanya) saja yang tidak enak," lanjut guru tersebut.

Dia mengatakan kemungkinan anak-anak tidak terbiasa dengan aroma sayur dan tempe. 

Kepala SDK St. Yoseph Noelbaki, Marianus Redemtus, juga membantah adanya makanan yang basi. Sejauh ini dia tidak mendapat informasi tentang adanya makanan bergizi gratis yang dibagikan basi.

"Tidak ada informasi untuk saya seperti itu, dan saya juga tidak tahu, tidak ada informasi untuk saya seperti itu," tegasnya.

Marianus memastikan jika ada ditemukan makanan yang basi maka sebagai pimpinan di sekolah akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan penyedia. Dia pun mengklaim tidak ada keluhan baik dari guru ataupun orangtua dan para siswa tentang adanya makanan yang basi.

"Tidak ada, tidak dapat laporan dari guru ataupun orangtua murid tentang makanan yang basi kemarin itu, kalau ada pasti saya konsultasi dengan mereka (penyedia/SPPG)," jelas Marianus.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi petugas penghubung SPPG Noelbaki, Margaretha Wadu namun masih belum merespons.

Banyak orang mempertanyakan menu dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai sejak Senin (6/1) lalu. Padahal, sejatinya tak cuma menu yang diperhatikan, tapi juga menyoal kebersihan dan sanitasi tempat makanan dibuat yang tak kalah penting.

Banyak orang luput memperlihatkan aspek lain dalam pelaksanaan program MBG. Menu makanan jadi satu-satunya yang selalu jadi sorotan.

Dokter spesialis gizi Johanes Chandrawinata mengatakan, menu bergizi yang dirancang dengan baik memang penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Namun, makanan hanya akan memberi manfaat optimal jika disiapkan dalam kondisi yang bersih dan higienis.

Menurutnya, kebersihan dan kesegaran makanan harus menjadi prioritas utama dalam program ini.Apalagi, kasus keracunan massal sering terjadi di Indonesia.

"Masalah yang sangat penting sebenarnya adalah kebersihan dan kesegaran makanan. Jangan sampai ada kasus keracunan makanan massal gara-gara MBG," kata Johanes saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (7/1).

Jika aspek kebersihan diabaikan, risiko seperti keracunan massal bisa muncul dan berbahaya untuk para penerima manfaat.

Keracunan, kata Johannes, dapat disebabkan berbagai faktor, mulai dari pengolahan makanan yang kurang higienis, penggunaan bahan makanan yang kurang segar, hingga pengemasan dan distribusi yang tidak sesuai standar.

Menurut Johanes, diperlukan beberapa langkah untuk memastikan kebersihan dan keamanan makanan dalam program MBG.

Semua makanan harus disiapkan dalam dapur yang memenuhi standar sanitasi. Peralatan dapur harus dibersihkan secara berkala. Petugas pengolah makanan juga perlu menggunakan perlengkapan yang higienis, seperti sarung tangan, masker, dan celemek bersih.

Bahan makanan yang digunakan, mulai dari sayur, daging, hingga buah, harus segar dan bebas dari kontaminasi. Pemeriksaan bahan makanan sebelum dimasak dapat mengurangi risiko makanan tercemar.

Makanan yang sudah dimasak harus disimpan dalam suhu yang sesuai untuk mencegah pertumbuhan bakteri.

Selama proses distribusi, makanan harus dikemas dengan rapi dan bersih untuk menjaga kualitasnya hingga sampai ke tangan penerima.

Semua petugas yang terlibat dalam program MBG harus mendapatkan pelatihan mengenai pentingnya kebersihan dan cara menjaga sanitasi makanan. Dengan edukasi yang memadai, potensi risiko keracunan makanan dapat dieliminasi.

"Ketika aspek kebersihan dan sanitasi diprioritaskan, makanan yang disediakan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima, tetapi juga melindungi mereka dari risiko terpapar penyakit," kata dia.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengizinkan masyarakat untuk mengambil foto maupun video menu makan bergizi gratis (MBG) yang disajikan kepada anak sekolah dan ibu hamil.

Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan sama sekali tak ada larangan mendokumentasikan menu makan siang bergizi gratis. Justru foto dan video yang dibagikan siswa penerima menjadi bagian dari pengawasan.

"Semua pihak berhak dan baiknya ikut mengawasi. Bagian dari mekanisme pengawasan bersama," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/1).

Hal tersebut sekaligus membantah tudingan bahwa Badan Gizi Nasional melarang penerima manfaat mendokumentasikan menu yang dibagikan setiap hari.

"BGN tidak mengeluarkan larangan untuk hal itu (dokumentasi), bahkan kameramen TV saja boleh meliput," tegasnya.

Sebelumnya, viral di akun X soal laporan dari mahasiswa SMA penerima manfaat kalau menu makan siang bergizi gratis tidak boleh di foto. Peringatan diberikan oleh sekolah yang ikut dalam bagian program.

Program makan bergizi gratis memang resmi dimulai secara serentak pada Senin (6/1). Pada tahap awal, program ini ditargetkan menjangkau 3 juta penerima manfaat hingga Maret 2025.

Program makan bergizi gratis (MBG) yang jadi andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1) ini di 26 provinsi.

Pemerintah menjanjikan program makan bergizi gratis bisa menyentuh 3 juta penerima manfaat hingga Maret 2025 dan 15 juta penerima hingga akhir tahun nanti. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut program MBG akan menyasar balita hingga pelajar SMA.

Presiden Prabowo sebelumnya sempat menyatakan sumber pangan untuk program MBG bakal secara penuh menggunakan hasil panen dari petani dan nelayan. Program MBG diklaim dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 hingga 2 persen.

Selain itu, Prabowo menegaskan program MBG tidak sekedar memberikan nutrisi pada anak sekolah, tetapi juga jadi salah satu cara mengatasi stunting yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dia juga yakin program MBG bisa menghapus kemiskinan ekstrem.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai harapan besar tersebut bisa terwujud jika pemerintah menjamin program MBG terus berjalan alias konsisten. Ia menyebut tujuan MBG untuk mengatasi stunting hingga kemiskinan ekstrem kemungkinan baru bisa terlihat setelah program berjalan selama satu atau dua tahun.

"Pertama tentu dari sisi keberlanjutan, sepanjang kebijakan itu berlanjut, artinya tidak hanya berlaku setahun tapi sampai nanti selesai begitu," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/1).

"Misalnya stunting otomatis hanya bisa terlihat setelah satu sampai dua tahun. Kemudian kemiskinan ekstrim juga begitu, hanya bisa terlihat nanti. Jadi intinya adalah keberlanjutan supaya outputnya dapat terukur," imbuhnya.

Pengamat kebijakan publik PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio juga mengatakan makan bergizi gratis bisa saja berandil pada penurunan kasus stunting dan kemiskinan ekstrem.

Namun, kata dia, program ini terlalu tergesa-gesa dilaksanakan sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru di masa mendatang.

"Program ini niatnya baik untuk ketahanan pangan, untuk anak-anak, untuk mempersiapkan SDM yang handal menuju Indonesia Emas di 2045," kata Agus saat diwawancara.

Salah satu persoalannya, menurut Agus, program MBG tidak memiliki payung hukum yang kuat dan hanya berlandaskan peraturan presiden (perpres). Ia menilai program berskala nasional dengan anggaran jumbo ini mestinya diatur lewat undang-undang.

"Ini program bagus tapi mencemaskan, karena pertama underlying hukumnya tidak kuat hanya perpres, sementara banyak pelaksanaan yang harusnya diatur," tuturnya.

Ia menjelaskan dasar hukum itu sangat penting karena pemerintah pusat tidak sepenuhnya menanggung anggaran makan bergizi gratis, tapi juga meminta bantuan atau urunan dari pemerintah daerah.

Agus berpendapat tak semua pemerintah daerah punya kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan makan bergizi gratis.

"Seberapa jauh pemerintah daerah bisa ikut membantu karena underlying hukumnya tidak kuat hanya perpres. Sementara dari Menteri Dalam Negeri juga belum terlihat, petunjuk pelaksanaan dan teknisnya seperti apa," katanya.

Agus melanjutkan, tanpa aturan yang jelas, publik pun bakal bertanya-tanya soal pengawasan program MBG ini. Misalnya, jika terjadi keracunan makanan atau reaksi alergi dari penerima manfaat.

Siapa yang akan bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme penanganan kesehatan jika sewaktu-waktu terjadi keracunan makanan?

"Bagaimana caranya mencegah supaya ini tidak bermasalah. Adakah program mitigasi yang sudah disiapkan oleh BGN atau KSP, apa bentuknya," tanyanya.

Kekhawatiran juga disampaikan Trubus. Ia menilai tanpa aturan yang kuat, program MBG memberikan celah bagi siapapun melakukan penyelewengan dana dan penipuan.

"Karena kalau enggak ada pengawasan berjenjang nanti jadi seperti dana desa yang kesannya malah menjadi bancakan kalau pengawasannya tidak ketat," kata Trubus.

Karena itu, ia mendesak agar pemerintah segera menyusun payung hukum hingga petunjuk teknis yang rinci soal program MBG hingga ke level pelaksana di lapangan.

"Kenapa tidak dibentuk saja undang-undangnya, terus ada peraturan pemerintahnya. Jadi artinya kalau nanti di tengah jalan ada yang melakukan pelanggaran sanksinya jelas," pungkasnya.

Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Halim Perdanakusuma bernama 'Dapur Sehat Anak Bangsa' Jakarta Timur dan Palmerah, Jakarta Barat sama-sama menggunakan wadah makanan berjenis stainless alumunium berbentuk persegi.

Wadah itu berbentuk persegi panjang dengan beberapa sekat di dalamnya.

Pantauan CNNIndonesia.com di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum di Palmerah, Senin (6/1), menu makan makanan hari ini terdiri dari nasi, ayam goreng tepung, tahu goreng, kacang panjang, dan jeruk.

Kepala SPPG Yudha Permana menjelaskan wadah makanan yang sudah dipakai akan dijemput petugas untuk dicuci dan digunakan lagi.

Secara total, SPPG Palmerah membagikan sekitar 2.987 paket makanan. Paket makanan didistribusikan ke 11 sekolah yang berada di sekitar lokasi dapur umum. Makanan dibagikan dalam dua kloter.

Yudha mengatakan menu porsi makanan yang dibagikan pada hari ini berharga di bawah Rp10 ribu.

Sementara di Halim, petugas menyiapkan menu makan bergizi gratis (MBG) berupa ayam teriyaki, sayur buncis, nasi dan pisang.

Sajian makanan bergizi gratis ini diolah dan dimasak di lokasi. Kemudian makanan dikemas dengan tempat makan stainless alumunium berbentuk persegi.

Panglima Komando Operasi Udara I Marsda TNI Tedi Rizalihadi mengatakan menu makan bergizi gratis ini seharga Rp10 ribu. Ia mengatakan belum ada menu susu sapi pada hari ini lantaran berganti-ganti menu tiap harinya.

"Sementara 10 ribu. Karena ini pertama kita mengacu di 10 ribu. Kan tiap hari menu-menunya beda. Hari ini belum ada susu. Nanti kalau ada susu kita cek lagi," kata Tedi di lokasi.

Program makan bergizi gratis merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini didukung alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi sebelumnya mengatakan program tersebut dimulai di 26 provinsi dan tersebar di 190 titik.