Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 12 Maret 2025 baru terserap Rp 710,5 miliar dengan penerima 2,05 juta orang. Jumlah itu masih jauh dari yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

Suahasil mengatakan anggaran MBG di 2025 awalnya ditetapkan Rp 71 triliun dengan target penerima 17,9 juta orang yang terdiri atas 15,5 juta anak sekolah dan 2,4 juta ibu hamil/menyusui dan balita. Target itu ditambah hingga mencapai 82,9 juta penerima dengan kebutuhan anggaran menjadi Rp 171 triliun.

"Bapak presiden telah memberi instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai 82,9 juta orang menerima program MBG. Untuk itu kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi akan menjadi Rp 171 triliun, ini akan disiapkan," kata Suahasil dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (16/3/2025).

Suahasil memastikan pihaknya akan terus melakukan pemantauan atas realisasi anggaran dan realisasi pelaksanaan program MBG.

"Sampai 12 Maret 2025 pencairan anggaran mencapai Rp 710,5 miliar dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerimaan manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang. Kategori penerimanya bisa dilihat ada anak SD, SMP sederajat dari pondok pesantren, SLB, ibu hamil, balita dan ibu menyusui," beber Suahasil.

Adapun jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi saat ini sebanyak 726. Jumlah ini disebut akan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

"Telah beroperasi 726 SPPG yang dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan sehingga nantinya bisa menjangkau keseluruhan dari 82,9 juta target penerima MBG," ucap Suahasil.

Simak juga Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp171 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025. Angka itu bengkak dibandingkan yang awalnya ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran membengkak karena target penerima MBG yang bertambah dari 17,9 juta orang menjadi 82,9 juta orang.

"Bapak Presiden telah memberikan instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai Rp82,9 juta orang. Untuk itu, kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi mencapai Rp171 triliun. Ini akan disiapkan," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu, Kamis (13/3).

Adapun realisasi anggaran pelaksanaan MBG hingga 12 Maret 2025 telah mencapai Rp710,5 miliar untuk 2,05 juta penerima. Riniciannya siswa pra SD sebanyak 111.127 orang, siswa SD/MI sebanyak 912.023 orang, siswa SMP/MTS sebanyak 578.465 orang.

Kemudian siswa SMA/MA/SMK sebanyak 424.145 orang, santri pondok pesantren sebanyak 10.681 orang, siswa SLB sebanyak 4.548 orang. Lalu, 7.811 balita, 1.835 ibu hamil, dan 2.613 ibu menyusui.

"Dan saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum yang telah beroperasi sebanyak 726 SPPG dan akan terus ditingkatkan sehingga bisa menjangkau 82,9 juta target penerima," katanya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp171 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025. Angka itu bengkak dibandingkan yang awalnya ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran membengkak karena target penerima MBG yang bertambah dari 17,9 juta orang menjadi 82,9 juta orang.

"Bapak Presiden telah memberikan instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai Rp82,9 juta orang. Untuk itu, kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi mencapai Rp171 triliun. Ini akan disiapkan," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu, Kamis (13/3).

Adapun realisasi anggaran pelaksanaan MBG hingga 12 Maret 2025 telah mencapai Rp710,5 miliar untuk 2,05 juta penerima. Riniciannya siswa pra SD sebanyak 111.127 orang, siswa SD/MI sebanyak 912.023 orang, siswa SMP/MTS sebanyak 578.465 orang.

Kemudian siswa SMA/MA/SMK sebanyak 424.145 orang, santri pondok pesantren sebanyak 10.681 orang, siswa SLB sebanyak 4.548 orang. Lalu, 7.811 balita, 1.835 ibu hamil, dan 2.613 ibu menyusui.

"Dan saat ini jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum yang telah beroperasi sebanyak 726 SPPG dan akan terus ditingkatkan sehingga bisa menjangkau 82,9 juta target penerima," katanya.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan tidak akan ada tambahan anggaran untuk sejumlah kementerian, salah satunya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Lasarus menuturkan anggaran untuk tahun 2025 tetap menggunakan dari hasil yang sudah disahkan beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja DPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian PKP, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Transmigrasi. Lasarus menuturkan, berdasarkan kesimpulan rapat kerja Komisi V pada tanggal 8-9 September 2024, pagu anggaran untuk Kementerian PUPR sebesar Rp 116.227.045.313.

Ia melanjutkan, pada pada 29 november 2024, Komisi V DPR RI telah menerima surat dari Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor KU0101-MN/1171117 tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025, yaitu Kementerian PU sebesar Rp 110.952.654.255.000 dan Kementerian PKP sebesar Rp 5.274.391.058.000.

Sementara itu, untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebesar Rp 2.314.806.849.000 dengan rincian pembagiannya sebesar Rp 2.192.387.697.000 untuk Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Rp 112.419.152.000 untuk Kementerian Transmigrasi.

"Oleh karena itu, berdasarkan data yang kami terima, tidak ada penambahan anggaran untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang kemudian dialokasikan dari Kementerian PU ke Kementerian PKP. Demikian juga dari Kementerian Desa, PDT ke Kementerian Transmigrasi, hanya membagi anggaran yang sudah kita sahkan pada waktu yang telah lalu," kata Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V, Selasa (3/12/2024).

"Tidak ada penambahan anggaran atau alokasi anggaran baru dari Kementerian Keuangan untuk seluruh kementerian mitra kerja Komisi V sampai dengan saat ini. Ini penting kami sampaikan supaya nanti tidak lagi perlu mempertanyakan soal anggaran yang kita sahkan hari ini. Sesuai dengan rapat internal kemarin kita juga sudah sampaikan dan kita bahas," tegasnya sekali lagi.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait sempat bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Keuangan untuk menyampaikan sejumlah usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP tahun 2025. Dalam pertemuan itu, ia menyebutkan membutuhkan tambahan anggaran sebanyak Rp 48,4 triliun untuk tahun 2025.

"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Ara dalam keterangan tertulis seperti yang dikutip pada Sabtu (16/11/2024).

Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk beberapa program bidang perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," tuturnya.

Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Koordinasi akan dilakukan dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan sehingga target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Ada pula perencanaan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan. Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan.

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50 : 50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," jelasnya.