Tenang, rumah murah dengan harga di bawah Rp 200 juta masih banyak tersedia, salah satunya berada di Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Dikutip dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama BP Tapera, Minggu (6/4/2025), berikut ini daftarnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengungkapkan kriteria perawat, bidan, dan tenaga kesehatan (nakes) yang berhak mendapatkan rumah subsidi dari pemerintah.

Ini sejalan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Awalnya, Budi menerima 42 ribu orang pendaftar.

"Kita lihat yang memenuhi syarat kan ini harus berpenghasilan rendah ya, Rp7 juta sebulan atau kalau sudah berkeluarga (penghasilannya per bulan) Rp8 juta," ujar Budi dalam MoU Dukungan Perumahan di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/3).

Setelah diseleksi, Budi mencatat ada 37 ribu perawat, bidan, dan nakes yang memenuhi persyaratan. Sementara, pemerintah baru akan menyiapkan 30 ribu unit rumah.

Ini akan diberikan untuk 15 ribu perawat, 10 ribu bidan, serta 5.000 nakes lainnya. Subsidi tersebut berupa dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Budi menegaskan 30 ribu orang yang berhak itu tidak terbatas pada pekerja di rumah sakit atau fasilitas kesehatan milik pemerintah. Ia mengklaim yang bekerja di swasta pun berhak, asalkan sesuai syarat.

"Di semuanya (pekerja RS/faskes negeri maupun swasta) bisa (mendapatkan rumah subsidi), yang penting dia masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Itu sekitar Rp7 juta (per bulan) kalau hidup sendiri atau Rp8 juta kalau dia hidup berkeluarga," jelas Budi.

"(Syarat) nomor dua yang penting, ini harus rumah pertama. Jadi, kalau yang punya suaminya dua, enggak boleh," sambungnya sambil berkelakar.

Budi mengaku berterima kasih dengan pemberian bantuan FLPP dari pemerintah untuk perawat, bidan, sampai nakes. Ia bahkan menghitung-hitung berapa banyak tanah dan biaya yang mesti dikeluarkan untuk merealisasikan ini.

"Kita terima kasih karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah, disediakan oleh Pak Presiden (Prabowo Subianto) dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (harga per unit rumah subsidi dikali 30 ribu orang), itu ada Rp4,8 triliun disediakan oleh mereka (pemerintah)," tandasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan 300 rumah untuk prosesi serah terima kunci pada 28 April 2025. Ara juga langsung mengunci waktu peluncuran pada pukul 16.00 WIB dan meminta Menkes BGS mengosongkan jadwal.

Ara merinci tiga titik yang bisa dipilih untuk serah terima kunci nanti, yakni Semarang, Magelang, atau Solo. Ia mengklaim ini sesuai rekomendasi Budi Gunadi Sadikin.

Sementara itu, total pembangunan rumah subsidi untuk kelompok ini diminta harus ada di 8 titik.

Ara meminta dua tempat khusus, yakni di Karawang selaku daerah pemilihan (dapil) Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari yang merupakan salah satu inisiator program ini. Lalu, satu lokasi spesial lain dibangun di kampung Ara, yakni Sumatra Utara.

"Harus minimal 8 titik, yaitu (pertama) paling ujung di Aceh. Kedua, Papua. Ketiga, paling bawah NTT. Keempat, paling atas Kalimantan Utara. Kelima, tadi (tiga lokasi) di Jawa Tengah," rinci Ara.

"Keenam, di Jawa Barat, paling banyak kita menghormati Ibu Wakil Ketua (Putih Sari) di Karawang. Ketujuh, tolong siapkan titik juga yang besar di Jawa Timur. Satu lagi (kedelapan), izin Pak (Menkes BGS), buat kampungnya pak menteri boleh ya di Sumatra Utara," tambahnya.

Pemerintah tengah menyediakan rumah bagi masyarakat, termasuk yang berprofesi sebagai guru. Kabar baiknya, ribuan guru sudah bisa menerima rumah mulai minggu depan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan 20 ribu unit rumah akan diserahkan untuk guru-guru. Rumah tersebut berlokasi di Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Pontianak, Kupang, Bangkalan Madura, Jayapura.

"Kemudian doakan mohon doanya kita tanggal 25 Maret itu akan memulai menyerahkan kunci. Jadi bukan groundbreaking ya, menyerahkan kunci kepada guru-guru," ujar Ara dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (20/3/2025).

Ara menyebutkan sebanyak 250 rumah akan disalurkan kepada guru pada 25 Maret 2025 mendatang.

"Totalnya kita 20 ribu unit rumah. Dan nanti pada saat penyerahan kunci (secara) simbolis pada tanggal 25 Maret, total itu sekitar 250 rumah," imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian PKP pernah mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membangun rumah untuk guru. Hal ini dilakukan untuk memastikan para guru tinggal di dekat tempatnya mengajar.

Pada Jumat (7/3), Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), Mendikdasmen Abdul Mu'ti, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti telah bertemu di Kantor Kementerian PKP untuk berdiskusi terkait rencana pembangunan rumah untuk guru serta konsolidasi data BPS.

"Agar tepat sasaran kita sangat membutuhkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) karena rumah bersubsidi ini diperuntukan untuk MBR, datanya ada di BPS dan kriterianya BPS yang buat karena Pak Presiden meminta jangan sampai penerima bantuan tidak tepat sasaran dan rumahnya pun harus berkualitas karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi kita," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (8/3/2025).

Di sisi lain, Abdul Mu'ti menyebutkan target pembangunan rumah untuk guru sebanyak 20.000 unit rumah. Pembangunan rumah tersebut nantinya akan menggunakan data penerima yang ditentukan dari pihak BPS yang berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.

Adapun, tujuan pembangunan perumahan dinas untuk guru adalah untuk memastikan guru dapat tinggal dekat dengan lokasi tempat mengajar sehingga mereka dapat bekerja lebih maksimal. Selain itu, rumah dinas guru juga menjadi bagian dari upaya untuk menarik dan mempertahankan tenaga pengajar di daerah-daerah yang membutuhkan.

"Mudah-mudahan dapat membantu para guru agar lebih semangat dalam bekerja dan lebih fokus karena masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian dengan guru di Indonesia," tutur Abdul Mu'ti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak boleh digunakan untuk pembangunan, termasuk program 3 juta rumah.

Pemerintah telah menetapkan 2,75 juta hektare (ha) lahan sawah yang dilindungi (LSD) di 12 provinsi. Lahan sawah itu akan ditindaklanjuti menjadi LP2B.

"Kalau yang bisa dipakai itu ternyata tidak LP2B, silahkan, tapi kalau yang diminatin ternyata LP2B, ya tidak bisa, ini untuk kepentingan pangan," kata Nusron di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Dia menyadari banyak program yang membutuhkan lahan, seperti 3 juta rumah. Di sisi lain, pembelian lahan yang murah biasanya dari sawah. Hal itu yang menurutnya harus ditertibkan.

"Apalagi kalau 3 juta rumah itu rumah murah. Tanah paling murah itu apa sih? Kan pasti sawah. Nah karena itu, ini harus kita tertibkan. Janganlah lahan murah yang bisa dipakai untuk perumahan. Harus kita atur. Yang penting tidak mengganggu LP2B, tidak mengganggu panga," terangnya.

Sebagai informasi, pemerintah menetapkan sebanyak 2,7 juta ha sawah dilindungi guna mencegah alih fungsi lahan. Sebelumnya, jumlah lahan sawah yang dilindungi hanya di 8 provinsi, kini ditambah 12 provinsi dengan total 2,75 juta ha.

"Jadi, 12 provinsi itu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah yang lumbung pangan," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan.

Zulhas menerangkan, ketetapan ini akan masuk dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Secara rinci, jumlah Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di Aceh 201.221 ha, Sumatera Utara 308.672 ha, Riau 58.891 ha, Jambi 68.243 ha, Sumatera Selatan 484.082 ha, Bengkulu 42.796 ha, Lampung 336.457 ha, Kepulauan Bangka Belitung 22.454 ha, Kepulauan Riau 872 ha, Kalimantan Barat 194.476 ha, Kalimantan Selatan 340.368 ha, dan Sulawesi Selatan 659.437 ha.

Simak Video 'Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet':

KOMPAS.com -Kota Langsa di Aceh kini sedang menjadi primadona di kalangan calon pemilik rumah.

Daerah ini menawarkan beragam pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau, semuanya melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) dengan kisaran harga di bawah Rp 200 juta.

Di bawah ini adalah beberapa opsi rumah terjangkau yang dapat dipilih di Kota Langsa:

1. Griya Pondok Kelapa: Tipe 36

Berlokasi di Langsa Lama, rumah ini merupakan proyek dari PT Chopi Putra Karya.

Griya Pondok Kelapa menawarkan 93 rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi.

Dengan harga per unit Rp 130 juta, sebanyak 56 rumah di antaranya telah terjual dan menyisakan 37 unit lagi.

2. Griya Bumoe Meutuah: Tipe 36

Dikembangkan oleh PT Dua Dara Meutuah, perumahan ini terletak di Langsa Baro.

Griya Bumoe Meutuah menawarkan 184 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 140 juta.

Masing-masing rumah dirancang dengan luas bangunan mencapai 35 meter persegi dan luas lahan 105 meter persegi.

Saat ini, 93 rumah telah terjual dan masih tersisa 91 unit.

3. Griya Bukit Indah: Tipe Bukit Indah

Proyek perumahan ini terletak di Langsa Baro dan dikembangkan oleh PT Kana Barokah Karya.

Griya Bukit Indah menawarkan 149 rumah dengan harga per unit Rp 140 juta.

masing-masing rumah dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 112 meter persegi.

Hingga saat ini masih tersedia 21 unit lagi.

4. Aqsha Residence 2: Tipe 36

Terletak di Langsa Barat, proyek ini dikembangkan oleh PT Aqsha Indah Lestari.

Aqsha Residence 2 menawarkan 17 rumah dengan harga per unit Rp 140 juta.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas total lahan 116 meter persegi, saat ini masih menyisakan 9 unit lagi.

5. Griya Rafi Permai: Tipe 36

Berada di Langsa Lama, Griya Rafi Permai dikembangkan oleh PT Rafikasha Pratama Mandiri.

Proyek ini menawarkan total 36 rumah, dengan harga per unit Rp 140 juta.

Rumah ini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total lahan 120 meter persegi.

Mengapa Langsa Menarik?

Dengan harga yang terjangkau dan berbagai pilihan unit yang masih tersedia, Kota Langsa menjadi pilihan yang sangat menarik bagi para calon pemilik rumah.

Program subsidi yang ditawarkan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni tanpa membebani keuangan mereka secara berlebihan.

Bagi yang sedang mencari rumah, Kota Langsa bisa menjadi destinasi yang tepat dengan beragam pilihan yang ditawarkan.

Sekolah ini belum terdata sebagai penerima makan bergizi gratis dari BGN

Banda Aceh (ANTARA) - Polres Aceh Barat Daya (Abdya) memberikan makan bergizi gratis kepada 234 siswa-siswi SMP 1 Kecamatan Setia di kabupaten itu yang belum terdata sebagai penerima program makan bergizi gratis dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Kapolres Abdya AKBP Agus Sulistianto, Sabtu, memimpin langsung kegiatan pemberian makan bergizi gratis yang berlangsung di SMP 1 Kecamatan Setia, Abdya, dengan penerima sebanyak 234 siswa dan siswi.

"Sekolah ini belum terdata sebagai penerima makan bergizi gratis dari BGN yang akan dilaksanakan pada 17 Februari 2025," kata Agus di Blangpidie.

Ia menjelaskan kegiatan ini merupakan uji coba dari Polres Abdya, yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Kelompok Tani Desa Cinta Makmur, Kecamatan Setia, untuk melaksanakan program pekarangan pangan bergizi.

Ia menjelaskan program pekarangan pangan gizi itu dimulai pada November 2024 oleh kelompok tani dan Bhabinkamtibmas di jajaran Polres Abdya.

Kemudian pada Senin (3/2) lalu, Polres Abdya telah melaksanakan panen perdana berupa timun, terong, kacang panjang, ikan, dan telur.

Hasil panen dari para petani Kecamatan Setia tersebut kini diimplementasikan sebagai salah satu menu makan bergizi gratis kepada siswa-siswi di Kecamatan Setia.

"Kegiatan ini akan terus kami evaluasi dan lanjutkan ke depannya, dan berharap bahwa program ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk memanfaatkan pekarangan rumah mereka sebagai sumber pangan bergizi," kata Agus.

Agus juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung program ini, termasuk pemerintah daerah, masyarakat dan kelompok tani.

"Kami berharap bahwa program ini terus mendapat perhatian dari pemerintah daerah sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Pantauan ANTARA, ratusan siswa-siswi SMP tersebut terlihat bergembira saat menerima makan bergizi gratis dari pihak Kepolisian setempat.

Pemberian makan bergizi gratis ini juga didampingi sejumlah pejabat Abdya, yakni Kepala Dinas Kesehatan Abdya Safliati, Kepala Dinas Pertanian Abdya Hendri Yadi, Kepala Dinas Pendidikan Abdya Evi Gusviarni, serta Camat Setia Arifin, dan tokoh masyarakat serta sejumlah pejabat Polres setempat.

Agus juga menambahkan bahwa program ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan, tetapi juga memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat.

"Kami berharap ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat lain untuk memanfaatkan pekarangan rumah mereka dan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan sejahtera," ujarnya.

Pewarta: Khalis Surry
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com- Program makan bergizi gratis (MBG) tidak hanya digelar di sekolah dan ruang-ruang kelas, kapal perang pun bisa menjadi 'arena' pelaksanaan program unggulan pemerintah ini.

Pada Kamis (23/1/2025), 270 anak berusia 3-7 tahun 'menyerbu' KRI Banda Aceh -593 yang bersandar di Dermaga Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dengan riang gembira, anak-anak murid Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) binaan Kolinlamil itu mengikuti pelaksanaan makan bergizi gratis di hangar helikopter KRI Banda Aceh-593 yang disulap menjadi aula makan.

Lantas, bagaimana kegiatan MBG di atas kapal perang ini?

Hiburan sulap

Sebelum menikmati santapan bergizi gratis, anak-anak diajak menikmati pertunjukan sulap.

Anak-anak itu tampak antusias ketika ikut diajari beberapa trik sulap.

“Abrakadabra,” seru pesulap yang menghibur anak-anak di atas kapal.

Suasana pun semakin meriah ketika anak-anak bertepuk tangan menyaksikan topi pesulap yang mengeluarkan beragam mainan.

Selain sulap, hadir pula hiburan badut robot dan superhero yang membuat anak-anak ingin berfoto bersama.

Meskipun kapal berjenis landing platform dock (LPD) tidak berlayar, hiburan ini menghindarkan mereka dari rasa bosan.

Nonton film dan kuis berhadiah

Anak-anak juga diajak menonton film bertema laut yang ditujukan untuk pendidikan.

Dalam film tersebut, mereka diperlihatkan tentang kehidupan bawah laut dan dampak pencemaran terhadap biota laut.

Usai menonton, anak-anak diajak bermain teka-teki berhadiah yang dipandu oleh prajurit wanita TNI AL.

“Hayo, berapa nomor lambung KRI Banda Aceh?” tanya pemandu acara.

“196,” jawab salah seorang anak, namun ternyata belum tepat.

“Belum benar. Tapi tidak apa-apa, karena semua yang berani maju ke depan akan diberikan hadiah,” kata pemandu.

Jawaban yang benar adalah 593 untuk nomor lambung KRI Banda Aceh.

Santap makan bergizi gratis

Setelah lebih dari dua jam dihibur oleh TNI AL, tiba saatnya anak-anak menyantap makanan bergizi gratis.

Makanan itu dibagikan oleh para prajurit yang membawa nampan makanan.

Menu yang disajikan mencakup sayur capcay, rolade ayam, perkedel tahu, susu, dan buah pisang, serta air mineral.

“Mari adik-adik dibuka makanannya,” ajak prajurit wanita AL pemandu acara.

Tak lama setelahnya, anak-anak pun mulai menyantap hidangan.

Beberapa dari mereka bahkan tak sabar hingga tertidur sebelum waktu makan tiba.

“Enak, dapat susu juga,” ungkap seorang anak berusia 6 tahun ketika ditanya soal makanan yang ia terima.

Anak laki-laki itu juga mengaku senadng dengan program makan bergizi gratis yang digelar di atas kapal perang ini.

Ketahanan pangan Kolinlamil

Panglima Kolinlamil Laksamana Muda TNI Hudiarto Krisno Utomo memimpin langsung pelaksanaan acara MBG ini.

Ia menjelaskan bahwa semua makanan yang disajikan dimasak oleh prajurit TNI AL di atas KRI Banda Aceh-593.

“Makanan yang kita makan ini agak sedikit unik, yang pertama ini didapat dari kebun ketahanan pangan Kolinlamil sendiri. Kebun ketahanan pangannya adalah Ibu Ibu Jalasenastri (istri-istri prajurit AL),” kata Krisno.

“Masaknya, itu bukan di dapur darat, tapi di dapur kapal,” ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, Pangkolinlamil menegaskan pentingnya edukasi di luar ruangan.

“Kami ingin menyampaikan bahwa edukasi tidak selalu harus berada di dalam ruangan, di dalam kelas. Edukasi seperti ini sangat penting karena justru dari mulai awal mereka sudah punya jiwa kebaharian,” ungkap Krisno.

Ia berharap ke depannya banyak sekolah yang datang ke Kolinlamil untuk mendapatkan pengalaman serupa.

Pangkolinlamil membuka pintu untuk edukasi anak-anak termasuk program MBG.

“Kami siap menerima adik-adik dan bapak ibu sekalian kapan saja,” ujar Panglima Kolinlamil.

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang membagikan Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Kota Sabang, dalam mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk pemenuhan gizi bagi generasi bangsa.

“Ini merupakan bentuk komitmen Imigrasi Sabang dalam mendukung program Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Muchsin Miralza di Kota Sabang, Kamis.

Ia menjelaskan jumlah yang dibagikan sebanyak 110 paket makanan, ditambah susu. Pembagian MBG tersebut juga dalam rangka menyambut Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-75 yang diperingati pada 26 Januari mendatang.

“Program makanan bergizi gratis ini kita laksanakan untuk 110 siswa siswi SD Negeri 5 Kota Sabang, mulai dari kelas satu hingga kelas enam,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini juga sebagai upaya untuk mencegah stunting anak-anak Indonesia, khususnya di wilayah Pulau Weh yang merupakan bagian wilayah kepulauan paling ujung barat Indonesia, dengan cara memberikan pemenuhan gizi melalui paket makanan.

“Tujuannya adalah agar memberikan pemenuhan gizi yang seimbang bagi anak-anak Indonesia, khususnya di Sabang yang merupakan kepulauan ujung barat negeri, agar mencegah stunting bagi anak-anak Indonesia,” ujarnya.

Kegiatan itu akan dilaksanakan secara rutin yang menjadi program tahunan dan berkala Kantor Imigrasi Kelas II TPISabang agar bisa membantu serta berbagi kepada masyarakat.

Selain membagikan MGB bagi para siswa, Imigrasi Sabang juga melakukan sosialisasi keimigrasian dengan tujuan untuk memperkenalkan secara umum tentang peran dan fungsi Imigrasi di wilayah Sabang kepada anak-anak dan guru SD Negeri 5 Sabang.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 5 Sabang Syahrudin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Imigrasi Sabang atas pelaksanaan kegiatan berbagi MGB dan sosialisasi keimigrasian di sekolah.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Imigrasi Sabang atas pemberian makan bergizi gratis ini kepada anak-anak murid kami serta pelaksanaan sosialisasi keimigrasian, sehingga kami memiliki tambahan ilmu terkait mekanisme pembuatan paspor,” ujarnya.*

Pewarta: Khalis Surry
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang membagikan Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Kota Sabang, dalam mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk pemenuhan gizi bagi generasi bangsa.

“Ini merupakan bentuk komitmen Imigrasi Sabang dalam mendukung program Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang Muchsin Miralza di Kota Sabang, Kamis.

Ia menjelaskan jumlah yang dibagikan sebanyak 110 paket makanan, ditambah susu. Pembagian MBG tersebut juga dalam rangka menyambut Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-75 yang diperingati pada 26 Januari mendatang.

“Program makanan bergizi gratis ini kita laksanakan untuk 110 siswa siswi SD Negeri 5 Kota Sabang, mulai dari kelas satu hingga kelas enam,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini juga sebagai upaya untuk mencegah stunting anak-anak Indonesia, khususnya di wilayah Pulau Weh yang merupakan bagian wilayah kepulauan paling ujung barat Indonesia, dengan cara memberikan pemenuhan gizi melalui paket makanan.

“Tujuannya adalah agar memberikan pemenuhan gizi yang seimbang bagi anak-anak Indonesia, khususnya di Sabang yang merupakan kepulauan ujung barat negeri, agar mencegah stunting bagi anak-anak Indonesia,” ujarnya.

Kegiatan itu akan dilaksanakan secara rutin yang menjadi program tahunan dan berkala Kantor Imigrasi Kelas II TPISabang agar bisa membantu serta berbagi kepada masyarakat.

Selain membagikan MGB bagi para siswa, Imigrasi Sabang juga melakukan sosialisasi keimigrasian dengan tujuan untuk memperkenalkan secara umum tentang peran dan fungsi Imigrasi di wilayah Sabang kepada anak-anak dan guru SD Negeri 5 Sabang.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri 5 Sabang Syahrudin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Imigrasi Sabang atas pelaksanaan kegiatan berbagi MGB dan sosialisasi keimigrasian di sekolah.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Imigrasi Sabang atas pemberian makan bergizi gratis ini kepada anak-anak murid kami serta pelaksanaan sosialisasi keimigrasian, sehingga kami memiliki tambahan ilmu terkait mekanisme pembuatan paspor,” ujarnya.*

Pewarta: Khalis Surry
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) bekerj sama dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, melaksanakan program makan bergizi gratis dengan menyasar 3.500 pelajar di kabupaten kepulauan tersebut.

Pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk pertama dipusatkan di SMPN 1 Simeulue Cut, Kecamatan Simeulue Cut, Kabupaten Simeulue, Senin.

Zainuddin, perwakilan mitra kerja Badan Gizi Nasional, mengatakan program makan gratis bergizi di kabupaten kepulauan tersebut dimulai Senin (13/1). Tahap pertama dengan sasaran 2.001 anak sekolah selanjutnya sekolah lainnya dengan sasaran 3.500 pelajar.

"Untuk tahap pertama ini, program makan bergizi kami mulai di Kecamatan Simeulue Cut, mulai anak PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar, menengah pertama dan atas, serta santri di dayah," kata Zainuddin.

Ia mengatakan program makam bergizi tersebut dilaksanakan lima hari dalam sepekan, mengikuti jadwal sekolah, Senin hingga Jumat. Sedangkan Sabtu dan Minggu libur.

"Program makam bergizi gratis tersebut direncanakan berlangsung selama lima tahun dengan anggaran Rp10 ribu per porsi. Menu makanan memanfaatkan bahan lokal dari sumber daya alam di Kabupaten Simeulue. Dan diracik tenaga ahli gizi untuk memastikan kualitas gizi yang baik," kata Zainuddin.

Sementara itu, Penjabat Bupati Simeulue Teuku Reza Fahlevi menyampaikan terima kasih dan apresiasinya atas pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah Kabupaten Simeulue mendukung penuh pelaksanaan program Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kami mendukung penuh program pemerintah pusat makan bergizi gratis untuk meningkatkan kecerdasan, daya tahan tubuh, dan penurunan stunting di Kabupaten Simeulue," kata Teuku Reza Fahlevi.

Kabupaten Simeulue merupakan wilayah kepulauan terluar di Provinsi Aceh. Pulau Simeulue berada di Samudra Hindia yang jaraknya sekitar 180 mil laut dari pesisir barat Pulau Sumatera.

Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999. Kabupaten Simeulue memiliki 10 kecamatan dengan 138 gampong atau desa yang dihuni sekitar 96 ribuan jiwa.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Program Makan Bergizi Gratis resmi bergulir pada Senin, 6 Januari 2025. Namun berbeda dengan yang digaungkan, tak semua sekolah mendapatkan susu.

Seperti diketahui, Program Makan Bergizi Gratis dicanangkan untuk memenuhi gizi para siswa dengan memberikan makanan sesuai gizi anak. Salah satu menu yang dikabarkan melengkapi program ini adalah susu.

Namun pada pelaksanaannya, tidak semua sekolah mendapatkan susu. Hal ini, menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, karena susu bukan menu yang wajib ada setiap hari dalam program tersebut.

"Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya, tapi minimal kalau berdasarkan yang saya tanya tadi ke Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mereka itu sekali seminggu susunya. Kalau SPPG (yang saya kunjungi tadi) dia bilang susu itu per hari Jumat, tapi yang di Cimahi yang kita kunjungi susunya di hari Senin," kata Hasan dilansir detikNews, Selasa (7/1/2025).

Alasan menu susu tidak diwajibkan setiap hari, kata Hasan, adalah karena suplai susu di daerah belum merata.

"Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah," ujarnya.

Dia mengaku belum tahu apakan nantinya akan jadi menu wajib jika persediaan sudah merata.

"Kita belum tau itu kan nanti berdasarkan ininya BGN ya, sekarang kan porsinya porsi makanan, porsi makanan itu yang dihitung kecukupan kalorinya, karbohidrat dan protein," ujarnya.

Menu Disesuaikan Setiap 20 Hari Sekali

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan menu Program Makan Bergizi Gratis akan disesuaikan setiap 20 hari sekali. Hal ini dilakukan untuk menghindari kebosanan menu yang disajikan.

"Berganti-ganti sampai 20 hari ya, 20 hari sekali baru ganti," kata dia usai meninjau proses MBG di SD Angkasa 5, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Senin (6/1/2025).

Budie Arie mengatakan rata-rata penerima manfaat program ini ada 3.000 orang dari setiap dapur. Maka total penerima manfaat MBG per hari ini ada sekitar 500 ribu orang.

"Hari ini kalau enggak salah ada 190 dapur dengan rata-rata 3.000 berarti 500.000 (penerima manfaat). Ini baru hari pertama kan, nanti kita coba sampai tiga bulan," jelasnya dikutip dari detikFinance.

Wilayah dan Menu Program Makan Bergizi Gratis

Saat ini, Program Makan Bergizi Gratis sudah diterapkan di 26 provinsi di antaranya Aceh, Bali, Banten, DIY, Jakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Papua Selatan, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Adapun deretan menu yang diberikan pada hari pertama Program Makan Bergizi Gratis adalah sebagai berikut:

Kota Bogor: Nasi, telur dadar, sayur, buah, dan tanpa susu.

Depok: Nasi, ayam, sayur tumis, tahu, dan jeruk

Jakarta: Ayam teriyaki, tumis buncis, dan susu.

Video: Kata Zulhas soal Impor Susu untuk Makan Bergizi Gratis

Video: Kata Zulhas soal Impor Susu untuk Makan Bergizi Gratis

Awal pekan ini adalah adalah kick off program makan bergizi gratis (MBG) pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di sejumlah wilayah Indonesia, Senin (6/1).

Lewat unggahan di akun media sosial Instagram-nya@gibran_rakabuming, Wapres Gibran  berjanji akan terus memperluas jangkauan program makan bergizi gratis.

"Program MBG adalah program strategis pemerintah dan akan terus ditingkatkan jangkauannya untuk membangun generasi emas kita," tulis Gibran dalam unggahannya.

Gibran menjelaskan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo-Gibran itu dilaksanakan secara serentak di 26 provinsi.

Pada unggahan video instagram itu, Gibran juga menyertakan kumpulan rekaman video saat dia memantau uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah.

Dia pun menyertakan musik latar film animasi manga asal Jepang, Ninja Cilik Hattori, yang sudah dialihbahasakan ke Bahasa Indonesia.

[Gambas:Instagram]

Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.

Secara bertahap ke depannya, program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini, MBG diselenggarakan di 190 titik di 26 provinsi.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menjelaskan berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang akan beroperasi.

Sebanyak 190 SPPG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

Kemudian, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Hasan menjelaskan program MBG ditargetkan menyentuh 3 juta penerima manfaat mulai Januari hingga Maret 2025.

Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat yang terdiri dari balita hingga pelajar SMA itu akan terus meningkat hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025.

Selain itu, Hasan pun memastikan Prabowo-Gibran akan sidak program makan bergizi gratis. Namun untuk kapan dan di mana, dia belum menjelaskan.