Menteri Ara Ungkap Dugaan Korupsi Bedah Rumah Rp109 M di Sumenep
Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkap dugaan korupsi Rp109 miliar dalam proyek 'bedah rumah' di Sumenep. Proyek usulan DPR RI sampai kepala daerah. [424] url asal
#maruarar-sirait #korupsi #bedah-rumah #suami #korupsi-bedah #inspektorat-jenderal #achmad-fauzi #dpr-ri-said-abdullah #ud-akbar-jaya #achmad-fauzi-wongsojudo #dpr #kementerian-pkp #bantuan-stimulan-pe
(CNN Indonesia) 19/05/25 17:50
v/54163/
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengungkap dugaan korupsi Rp109 miliar dalam proyek 'bedah rumah' yang merupakan usulan DPR RI sampai kepala daerah.
Program 'bedah rumah' itu bernama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Ara menyinggung kasus korupsi itu terjadi di daerah pemilihan (dapil) Sumenep, Madura.
"Saya tahu itu (BSPS) program yang diaspirasi oleh teman-teman (DPR RI), banyak kepala daerah, dan teman-teman DPD juga. Tapi saya harus sampaikan dugaan korupsi yang luar biasa di Sumenep sejumlah Rp109 miliar," ungkap Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).
"Saya mau buka-bukaan, supaya rakyat Indonesia semua tahu. Ada uang yang sangat dibutuhkan rakyat, tetapi dikorupsi, dugaan korupsi. Saya anak buah Prabowo (Presiden Prabowo Subianto) dan Prabowo sudah perintahkan kita hadapi korupsi apapun risikonya," tegasnya.
Menteri Maruarar Sirait mengatakan sebenarnya BSPS atau 'bedah rumah' merupakan program yang bagus. Akan tetapi, ia menyayangkan penyalahgunaan proyek tersebut.
"Saya tidak mau fitnah siapa pun, semua ada data (dan) buktinya," jelas Ara.
Kementerian PKP sudah menindaklanjuti dugaan korupsi itu dengan mengundang Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo. Ia menyebut pertemuan terbuka di kantornya itu berlangsung selama 2 jam lamanya.
Ara memaparkan temuan-temuan tersebut kepada Said dan Achmad Fauzi. Pertemuan itu juga menyepakati bahwa kasus dugaan korupsi di Sumenep bakal dibawa ke dalam proses penegakan hukum.
"Soal (dugaan korupsi) di Sumenep karena tidak ada satu kabupaten di Indonesia yang (anggaran) BSPS-nya (tembus) Rp109 miliar," beber Ara.
"Temuannya sudah saya presentasikan di depan Pak Said (Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah). Kenapa Pak Said? Karena Pak Said 4 kali-5 kali mewakili Madura dan beliau mewakili Banggar," tandasnya.
Berdasarkan temuan Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, ada sejumlah modus dugaan korupsi di Sumenep.
Misalnya, suami dan istri dalam satu Kartu Keluarga (KK) mendapatkan dana bantuan BSPS alias double. Beberapa penerima bantuan juga ternyata punya rumah bagus dan termasuk keluarga mampu, tapi malah menerima BSPS dengan pembuatan bangunan di belakang rumahnya.
Ada juga modus terkait permainan dalam nota bahan bangunan. Bahkan, PKP menyoroti transfer khusus dari rekening penerima bantuan kepada Toko Bangunan UD Akbar Jaya sebesar Rp2 juta.
"Kami juga menemukan ada beberapa rumah yang harusnya pakai tembok dan kolom, namun tidak ada. Mungkin besinya dikurangi dan bangunan tidak sesuai verifikasi awal dan di lapangan berbeda. Selain itu, dari pemantauan beberapa toko ada yang proses pembayaran dilakukan kepala desa. Karena pada dasarnya bantuan dikirimkan lewat rekening penerima bantuan," jelas Irjen Kementerian PKP Heri Jerman dalam rilis resmi, Kamis (15/5).
Menteri Ara Janji Tindak Jajaran Terlibat Penyalahgunaan Bantuan Rumah Sumenep
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menemukan ada indikasi jajarannya terlibat dalam penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Sumenep, Jatim. [316] url asal
#maruarar-sirait #bantuan-rumah #sumenep #jawa-timur #kabupaten-sumenep #irjen #perumahan-swadaya #pemerintah #prabowo #heri-jerman #jl-kebon-sirih #kantor-kementerian-pkp #dpp-pdip #kementerian-pkp #achmad-fauzi
(detikFinance) 15/05/25 19:21
v/53270/
Jakarta - Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menemukan adanya indikasi keterlibatan jajarannya terkait dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ara menegaskan oknum di kementeriannya yang terbukti terlibat akan ditindak tegas.
"Termasuk aparat saya, termasuk jajaran saya. Saya sudah perintahkan kepada Irjen, jangan ragu-ragu ya. Kita mulai dari diri kita sendiri Pak Irjen. Jangan di tempat lain ya," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ara menyampaikan itu usai berdiskusi terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan tersebut bersama Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi.
Kemudian Ara bertanya kepada Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman yang turut hadir dalam diskusi soal indikasi ada jajarannya terlibat. Heri pun mengatakan ada indikasi jajarannya terlibat.
"Indikasi, ada? Proses cepat ya, Pak, ya. Jangan ada yang backing-backing ya, sikat ya. Ada indikasi, kan? Saya terbuka aja," sebut Ara.
Ara pun menyampaikan permohonan maaf ke publik soal informasi dugaan ada jajarannya yang terlibat. Ara berjanji akan menindak tegas.
"Ini kan ada indikasi keterlibatan juga dari kementerian kami. Saya minta maaf lah sama rakyat Indonesia, sama Pak Prabowo," sebutnya.
Sebelumnya, Ara berdiskusi dengan Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi usai adanya dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.
"Hari ini saya mengundang sahabat saya kawan saya Pak Said Abdullah," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5).
Adapun BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan selama bertugas jadi menteri telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.
"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari irjen," kata dia.
(ial/fca)
Menteri Ara Ngobrol dengan Said PDIP-Bupati Sumenep soal Dugaan Korupsi
Menteri PKP Ara memanggil Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Mereka dipanggil soal dugaan korupsi bantuan stimulan perumahan swadaya. [263] url asal
#maruarar-sirait #pdip #said-abdullah #korupsi #menteri-pkp #bupati-sumenep-achmad-fauzi #achmad-fauzi #stimulan-perumahan-swadaya #jl-kebon-sirih #pemerintah #dpp-pdip #bupati #heri-jerman #kabupaten-sumenep #kanto
(detikFinance) 15/05/25 18:22
v/53271/
Jakarta - Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memanggil Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Keduanya dipanggil untuk berdiskusi setelah adanya dugaan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
"Hari ini saya mengundang sahabat saya, kawan saya, Pak Said Abdullah," kata Ara di kantor Kementerian PKP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).
Said Abdulah dan Achmad Fauzi terlihat berada di dalam ruangan bersama Ara. Turut hadir dalam pertemuan itu Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman.
Mereka berdiskusi terkait temuan tersebut. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.
"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari Irjen," kata dia.
BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan, selama bertugas jadi menteri, telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.
"Memang kami di Kementerian, saya 7 bulan jadi menteri, kami juga menemukan cukup ada beberapa indikasi dugaan korupsi," sebutnya.
Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman, mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Diketahui anggaran BSPS pada 2024 untuk Kabupaten Sumenep mencapai Rp 109 miliar. Namun, saat ditanya secara rinci terkait kasus yang akan dilaporkan, ia belum bisa memberikan rinciannya karena akan melaporkan terlebih dahulu.
"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4).
(maa/dhn)
Menteri Ara Panggil Said PDIP-Bupati Sumenep Terkait Isu BSPS
Menteri PKP Ara memanggil Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Mereka dipanggil soal dugaan korupsi bantuan stimulan perumahan swadaya. [263] url asal
#maruarar-sirait #pdip #said-abdullah #korupsi #menteri-pkp #bupati-sumenep-achmad-fauzi #jl-kebon-sirih #kantor-kementerian-pkp #irjen #pemerintah #achmad-fauzi #kementerian-perumahan-dan-kawasan-permukiman-pk
(detikFinance) 15/05/25 18:22
v/53348/
Jakarta - Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memanggil Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi. Keduanya dipanggil untuk berdiskusi setelah adanya dugaan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
"Hari ini saya mengundang sahabat saya, kawan saya, Pak Said Abdullah," kata Ara di kantor Kementerian PKP, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).
Said Abdulah dan Achmad Fauzi terlihat berada di dalam ruangan bersama Ara. Turut hadir dalam pertemuan itu Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman.
Mereka berdiskusi terkait temuan tersebut. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.
"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari Irjen," kata dia.
BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan, selama bertugas jadi menteri, telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.
"Memang kami di Kementerian, saya 7 bulan jadi menteri, kami juga menemukan cukup ada beberapa indikasi dugaan korupsi," sebutnya.
Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman, mendatangi Kejaksaan Negeri Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Diketahui anggaran BSPS pada 2024 untuk Kabupaten Sumenep mencapai Rp 109 miliar. Namun, saat ditanya secara rinci terkait kasus yang akan dilaporkan, ia belum bisa memberikan rinciannya karena akan melaporkan terlebih dahulu.
"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4).
(maa/dhn)