Presiden Prabowo Subianto meminta BUMN berkolaborasi mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah sehingga cakupan penerima manfaat semakin banyak.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf usai melihat pelaksanaan MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Curug, Kabupaten Tangerang, Selasa (22/1/2025).

Di mana Kementerian BUMN akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk BUMN yang terlibat, disesuaikan dengan tugas, peran, dan penentuan wilayah masing-masing.

"Kementerian BUMN bersama direksi dan komisaris sejumlah BUMN, sepakat akan membantu Program MBG, khususnya di daerah-daerah," kata Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1).

Adapun dalam kunjungan ini, Amin mengajak para pejabat dari PT. Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero), PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), dan PT. Pos Indonesia. Kunjungan ini untuk mengetahui secara utuh pelaksanaan MBG, dari proses penyiapan bahan baku makanan, pengemasan, hingga pendistribusian ke sejumlah sekolah.

"Hari ini, kami mengecek langsung ke dapur MBG yang cukup modern. Kami akan siapkan pilot project dapur untuk nantinya menjadi contoh saat BUMN mendirikan dapur di daerah-daerah," jelas Amin.

Amin mengatakan, saat ini Kementerian BUMN masih dalam tahap pemetaan bentuk PMO guna menentukan bantuan yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk mendukung Program MBG.

Kementerian BUMN juga mandata aset berupa bangunan dan tanah yang memungkinkan diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan MBG.

"Misalnya Pertamina nanti mencoba fokus membantu ketersediaan pasokan gas untuk memasak, atau PLN memastikan keamanan suplai listrik di lokasi dapur. Telkom terkait dengan ekositem digital. Yang pasti semua berkolaborasi sesuai bidangnya," ujar Amin.

Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, rencana Kementerian BUMN dan sejumlah BUMN tersebut merupakan respons atas keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat capaian Program MBG.

Menurut Adita, hal serupa juga memungkinkan dilakukan para kepala daerah. Mereka bisa menggunakan sumber pembiayaan dari APBD masing-masing sebagai pendamping atau yang sifatnya mendukung Program MBG.

"Kalau Pemda ini ranahnya Kementerian Dalam Negeri. Sama halnya dengan pengawasan program yang dilakukan oleh pihak sekolah, itu ranahnya di Kementerian Pendidikan. Yang pasti semua dukungan akan diapresiasi sepanjang memenuhi tata kelola dan ketentuan yang berlaku," kata Adita.

Adita menegaskan, tahap awal pelaksanaan Program MBG menggunakan APBN sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025.

Saat ini, sudah 238 SPPG atau Dapur MBG di 31 provinsi yang beroperasi. Sasaran penerima manfaat, mulai dari anak sekolah (PAUD hingga SMK dan SLB), ibu hamil, ibu menyusui dan balita, kian hari terus bertambah. Sejak dimulai 6 Januari hingga memasuki pekan ketiga ini, MBG sudah menyentuh lebih dari 650 penerima. manfaat

Adapun sebelumnya pada umat, 17 Januari, Presiden memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas percepatan implementasi program MBG.

Dalam pertemuan itu, Presiden menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan kelancaran Program MBG. Presiden menaruh perhatian besar terhadap percepatan Program MBG sehingga seluruh anak Indonesia mendapatkan asupan makanan bergizi.

Program makan bergizi gratis (MBG) sudah bergulir sekitar sepekan. Pemerintah pun bakal melakukan evaluasi berdasarkan masukan dari berbagai pihak.

"Salah satunya tentu adalah masukan-masukan soal menu. Soal menu ini sekali lagi perlu kami tegaskan bahwa referensinya adalah angka kecukupan gizi (AKG). Jadi bagaimana AKG atau angka kecukupan gizi itu terpenuhi dengan komposisi dari nutrisi yang seimbang, itu yang paling utama," kata juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, setelah meninjau makan bergizi gratis di SDN Lengkong Gudang, Tangerang Selatan, Senin (13/1/2025).

Dia mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menetapkan angka kecukupan gizi dan komposisi menu-menu. Dia mengatakan menu makan bergizi gratis juga disesuaikan dengan kondisi daerah.

"Jadi ini yang kami sampaikan bahwa soal menu memang akan bervariasi ya, dan ini akan tergantung juga dari kondisi daerah masing-masing," jelasnya.

Masukan kedua untuk makan bergizi gratis adalah teknis distribusi. Dia mengatakan pemerintah bakal melakukan evaluasi jam distribusi makanan.

"Ini sudah kami evaluasi, distribusi ini sebenarnya menyesuaikan waktu jam belajar-mengajar ya, dari setiap sekolah yang memang itu akan menjadi sangat bervariasi," kata dia.

Dia mengatakan ada sekolah yang jam belajarnya pagi sampai siang ataupun siang sampai sore. Dia mengatakan pemerintah bakal melakukan penyesuaian jam distribusinya.

"Ada sekolah yang masuk pagi sampai siang, ada sekolah kelas siang, dari siang sampai sore. Tentu akan disesuaikan, dan itu tidak mengganggu jam pelajaran sekolah," ujarnya.

Adita mengatakan pemerintah juga mendapat masukan soal pemberdayaan masyarakat sekitar sekolah atau UMKM. Dia mengatakan makan bergizi gratis berpotensi menggulirkan ekonomi suatu daerah. Saat ini, baru ada 190 dapur untuk menyuplai makanan dan bakal terus bertambah.

"Ini juga ada hal-hal yang tentu harus kami sempurnakan lagi, dan semua itu sudah dibahas ya, bersama BGN tentunya sebagai penanggung jawab utama, bersama juga tentu kementerian dan lembaga yang terkait," ucapnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil dan menyusui belum terlaksana menyeluruh di sejumlah daerah. Pemerintah membuat skema pendistribusian MBG bakal bekerja sama dengan puskesmas dan posyandu.

Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, mengatakan skema distribusinya berbeda dengan yang diberikan ke pelajar. Sebab, untuk pelajar bisa dikumpulkan saat jam sekolah, lain hal dengan ibu hamil dan menyusui.

"Kalau untuk ibu menyusui dan ibu hamil, balita, kami bekerja sama tentu dengan puskesmas, yang nantinya akan menyelenggarakan titik-titik posyandu," kata Adita Irawati kepada wartawan saat meninjau MBG di SDN Lengkong Gudang, Tangerang Selatan, Senin (13/1/2025).

Program MBG untuk ibu hamil ini sudah dimulai di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1). Kegiatan distribusi digabung dengan cara memberikan penyuluhan untuk yang hadir.

"Itu kemarin sudah langsung ditinjau, ada posyandu, ibu-ibu hadir di titik posyandu itu, lalu kemudian juga dilakukan selain penyuluhan, hal-hal yang memang rutin ya dilakukan, kemudian kita berikan juga tadi makanan bergizi gratis," jelasnya.

Adita menerangkan, sampai saat ini program itu akan dijalankan dengan mengikuti jadwal dari buka posyandu. Penyesuaian juga dilakukan dengan memberikan MBG langsung ke rumah tiap penerima manfaat.

"Ya, untuk sementara ini memang menyesuaikan jadwal posyandu, rata-rata memang seminggu dua kali, namun ada juga yang kemudian kita jemput bola, kita datang ke rumah-rumah ibu-ibu pemilu menyusui, yang datanya tentu sudah dipegang oleh puskesmas dan posyandu setempat ya," kata dia.

Dia menerangkan, pemerintah bakal melibatkan kader penggerak gizi untuk distribusi MBG ibu hamil dan menyusui. Cara ini selanjutnya akan dievaluasi untuk mengatasi kendala di lapangan.

"Juga di beberapa daerah ini ada kader penggerak gizi, ini juga nanti akan kita berdayakan. Jadi kami sudah mulai, tapi kembali lagi itu harus ada evaluasi, untuk nanti bisa diperluas ke jangkauan yang lebih besar," ucap dia.

Selain itu, kader-kader posyandu bakal digerakkan untuk menopang distribusi program ini bagi ibu hamil dan menyusui.

"Tadi saya juga berdiskusi dengan Pak Wakil Wali Kota, di Tangsel ini juga ada kader-kader itu yang memang sebelum ada makan bergizi gratis pun, sebenarnya mereka datang ke rumah-rumah kan dari pintu ke pintu, ya itu juga nanti akan bisa diberdayakan untuk mengantarkan makan bergizi," jelasnya.

Simak Video 'Giliran Bumil, Busui, dan Balita Dapat Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]