Pemerintah berencana membangun jalan tol hingga permukiman di atas tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang akan mereka dirikan di pantai utara Jawa.

Rencana itu diungkap Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti saat membahas potensi kerja sama dengan swasta di proyek tersebut. Dia berkata banyak opsi yang sedang dikaji untuk menyertai proyek giant sea wall.

"Ini peluang investasi ini juga tentunya akan ada land value capture, ini pendapatan dari tol di atas tanggung laut, dan juga potensi penjualan listrik, dan juga PLTS terapung," kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (12/3).

"Mungkin nanti juga ada kawasan permukimannya juga," ucap Diana.

Diana menyampaikan proyek giant sea wall akan ditangani Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY bakal membentuk satuan tugas khusus menangani proyek itu.

Giant sea wall akan dibangun di sepanjang pantai utara Jawa dengan panjang sekitar 946 kilometer. Proyek itu saat ini masih dalam tahap kajian.

Direktur Jalan Bebas Hambatan di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU Wilan Oktavian mengatakan sebenarnya sudah ada pembangunan tol di atas tanggul di Jawa Tengah.

Tol Semarang-Harbor itu dibangun di atas tanggul. Menurutnya, tanggul itu bakal menjadi bagian dari giant sea wall.

"Kalau yang sudah berencana sebetulnya lanjutan dari Semarang-Demak, itu ada yang namanya Semarang Harbor. Itu melindungi kota Semarang dengan tanggung laut dan jalan tol, yang dikonek ke jalan utara Jawa," ucap Wilan.

Kita ingin melakukan pembangunan 3 juta rumah dan harapannya skema yang berpihak pada rakyat kecil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan program pembangunan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil membutuhkan dukungan dari semua pihak.

"Kita ingin melakukan pembangunan 3 juta rumah dan harapannya skema yang berpihak pada rakyat kecil, termasuk dukungan dari berbagai pihak," kata AHY seusai menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Dalam upaya mengatasi persoalan tata ruang dan perumahan di Indonesia, AHY menyatakan bahwa kompleksitas penggunaan lahan yang melibatkan hunian, industri, dan perkebunan menuntut keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh atas isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia.

"Kita tahu, berbagai kepentingan baik itu lahan hunian, lahan industri, dan lahan perkebunan, termasuk juga yang harus tetap dijaga agar keseimbangan alam tetap terjadi dan di sinilah kompleksitas sekaligus tantangan bagi Kementerian ATR/BPN ," ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian PKP bersama instansi terkait tengah fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu target yang digalakkan adalah pembangunan 3 juta rumah, sebagai solusi nyata untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi tantangan besar, kata AHY menambahkan.

"Perumahan dan kawasan permukiman ini juga memiliki target yang tinggi untuk bisa menyediakan rumah-rumah yang semakin terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.

Kolaborasi lintas kementerian dan koordinasi dengan pemerintah daerah diharapkan AHY dapat menyatukan kebijakan tata ruang dan perumahan, sehingga setiap program yang dijalankan mampu mengatasi berbagai tantangan secara efektif.

AHY optimistis bahwa dengan sinergi tersebut, pembangunan perumahan tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama para menteri infrastruktur. Rapat ini digelar dalam rangka pembahasan Rencana Kerja 2025.

Rapat itu dihadiri oleh seluruh menteri di bawah naungan Kemenko IPK, antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Hadir pula sejumlah wakil menteri.

Dalam sambutannya, AHY mengingatkan bahwa dalam transisi pemerintahan di setiap negara kerap dipenuhi dengan dinamika. Ini juga termasuk dengan adanya hal-hal yang belum berjalan ideal di awal pemerintahan, salah satunya anggaran.

AHY mengatakan, pemerintah dihadapkan pembatasan anggaran. Sebab, menurutnya prioritas pembangunan juga sangat luas. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar perencanaan dibuat dengan rapi.

"Beliau (Prabowo) mengingatkan kepada kita kalau di awal-awal masa pemerintahan ini ada hal-hal yang belum sangat ideal. Termasuk kita semua harus meyakinkan agar segala perencanaan itu benar-benar bukan hanya rapi tapi benar-benar prudent. Mengapa? Karena kita juga selalu dihadapkan pada budget constraints, limitasi anggaran. Karena tentu prioritas bangsa ini juga begitu luas, spektrumnya luas," kata AHY, di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

AHY juga menyampaikan, pihaknya punya tanggung jawab besar untuk meyakinkan pembangunan infrastruktur ke depan semakin tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan kesejahteraan rakyat.

"Inilah urgensi dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," imbuhnya.

Selain itu, meski penuh dengan dinamika dan tantangan di awal masa jabatan, AHY juga mengingatkan pesan dari Prabowo agar para menteri bisa langsung bekerja fokus. Dengan demikian, hasil kerja nyata bisa terlihat.

"Transisi di setiap negara, di setiap pemerintahan tentu penuh dengan dinamika dan kita semua, seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto Pemerintahan Kabinet Merah Putih ini bisa benar-benar fokus, langsung serius dan bekerja secara utuh untuk masyarakat. Karena kita harus segera memberikan bukti kerja nyata dan output-nya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," ujar dia.

Bandung (ANTARA) -

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Rumah subsidi merupakan salah satu pilihan hunian terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penyediaan rumah subsidi bukan hanya di kota-kota besar saja, melainkan merata di semua provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Banten.

Salah satu perumahan yang menyediakan rumah subsidi di Banten adalah Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang. Perumahan ini berlokasi di Jalan Pamarayan Tambak, Desa Nagara, Kecamatan Kibin, Serang, Banten.

Perumahan ini cukup strategis dekat dengan pintu gerbang tol Cikande sekitar 4,2 km atau setara 10 menit perjalanan.

Menurut pihak Marketing MGK, Lily Antony rumah subsidi yang tersedia di Perumahan MGK sekitar 350 unit yang dibagi dalam 2 cluster yakni 200 unit di Cluster Kirana dan sekitar 150 unit di Cluster Permai. Ke depannya akan ada tambahan unit dan sedang dibangun. Selain itu, akan ada pula bangunan ruko komersial yang dapat disewa.

"Cluster Kirana full sekarang, Cluster Permai kurang lebih 150 unit (terjual)," kata Lily kepada detikProperti pada Kamis (12/12/2024).

Ada pun harga jual rumah subsidi di sini Rp 166 juta per unit. Memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 60. Di dalamnya terdapat 2 kamar tidur, kamar mandi, dan ruang keluarga. Di belakang ada ruang terbuka hijau untuk menjemur pakaian dan dapur terbuka.

Plafon rumah cukup tinggi yakni 3,5 meter sehingga rumah terasa sejuk meskipun di tengah hari terik.

Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang telah mengantongi sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Oktober 2024 dan rekor MURI sebagai Perumahan Subsidi Pertama yang Mendapatkan Sertifikasi Bangunan Gedung Hijau (BGH).

Air yang digunakan berasal dari PDAM. Menurut salah satu warga Cluster Kirana, Nanik Irnawati, kualitas air cukup baik, meskipun di awal warna airnya agak keruh.

"Di sini kalau air mati management langsung kirim air, jadi fast respon. (Kondisi airnya) tapi sementara doang (kotor) nggak sampai berhari-hari. Paling kuning dikit lah ya, ini kan bekas tanah kayak rawa ya, persawahan gitu," ujar Nanik.

Untuk listrik masing-masing rumah diberi kapasitas 1.300 watt. Warga diperbolehkan memasang AC, alat elektronik, hingga CCTV di rumah.

Nanik mengatakan setelah 5 tahun menempati rumah tersebut, warga diperbolehkan untuk merenovasi. Ia mengambil KPR selama 15 tahun dengan bunga flat. Setelah KPR dilunasi, warga akan mendapat SHM atau Sertifikat Hak Milik.

"Paling nunggu 5 tahun baru boleh direnovasi terserah kita," ujarnya.

Selama masa perawatan, warga belum boleh memasang pagar di depan rumah, tetapi untuk kanopi di halaman diperbolehkan. Kemudian, per rumah dikenakan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) sebesar Rp 60.000.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) berkunjung ke Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang, melihat kondisi rumah subsidi hari ini.

Dalam sambutannya, AHY meminta ke depannya agar penyediaan rumah bukan hanya murah bagi masyarakat tetapi memperhatikan pelestarian lingkungan.

"Green konsep, ini penting karena Indonesia harus membangun infrastruktur dengan tetap pelestarian alam dan kita harus sama-sama bertanggung jawab terhadap lingkungan," kata AHY dalam acara Kunjungan Kerja di perumahan tersebut.

SERANG, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap konsep rumah subsidi ke depan, mengacu pada konsep green housing, dan dapat diterapkan pada program 3 juta rumah. Hal ini sejalan dengan sejalan dengan sinergi pemerintah agar masyarakat memiliki rumah yang layak dan berkualitas.

“Konsep green housing ini juga menjadi keharusan dan masa depan kita semuanya karena dengan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, parameter seperti harus dikelola dengan tetap mempersiapkan ruang-ruang terbuka,” ujar AHY saat meninjau rumah subsidi di Mulia Gading Kencana (MGK), residence Serang, Tangerang, Kamis (12/12/2024). 

Dalam kunjungannya tersebut AHY didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirai.  

AHY menjelaskan rumah subsidi tersebut mengusung konsep green housing dan memenuhi unsur ruang terbuka serta penggunaan energi yang efisien sehingga masyarakat bisa menghemat penggunaan lampu.

“Kemudian juga agar penggunaan energi ini bisa semakin efisien, artinya gak perlu setiap saat pasang lampu, nyalakan lampu, tapi karena matahari juga bisa langsung dinikmati oleh para pengguni rumah, termasuk efisiensi air, pengelolaan sampah, dan lain sebagainya,” tambahnya.

Menurut AHY, ke depan pemerintah meyakinkan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak, yang berkualitas, dalam arti aspek kesehatan, kenyamanan, dan juga keamanan yang terjamin,” pungkasnya.

Sementara itu, Maruarar Sirait menambahkan, konsep green housing ini sangat penting dan memiliki ekosistem yang baik, mencakup developer, kontraktor lokal, perbankan, dan konsumen. Adapun rumah subsidi di MGK tersebut juga dekat dengan perkantoran.

“Jadi kita sebagai pemerintah harus mendorong, memfasilitasi bantuan, kebijakan-kebijakan, kasih insentif, supaya pada semangat membangun ini para developer ini, dan juga bisa rakyatnya juga senang,” tandas Maruarar.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengunjungi Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) di Serang, Banten. Ia melakukan peninjauan ke beberapa rumah subsidi yang siap huni.

Tidak sendiri, Ara datang ditemani oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto.

Pantauan detikProperti di lokasi, Ara tiba pukul 09.15 WIB. Ia terlihat mengenakan pakaian dinas berwarna coklat.

Ia mengunjungi 2 rumah contoh di Perumahan MGK, yakni rumah subsidi dan rumah komersial.

Pada kunjungan rumah subsidi, ia melihat-lihat bagian dalam rumah yang masih kosong tanpa furniture dan sudah diisi furniture. Ara menanyakan seputar spesifikasi fisik bangunan, luas, hingga pembiayaannya. Kemudian, ia masuk ke rumah contoh komersial yang belum diperjualbelikan.

Setelah rumah contoh, Ara juga mengunjungi rumah salah satu warga Cluster Kirana, Nanik Irnawati yang telah menempati rumah tersebut sejak Juli 2024 lalu.

Ara memuji interior rumah Nanik yang rapi dan trendi. Seluruh dindingnya dipasang wallpaper polos dan bagian dapurnya yang semi terbuka terlihat kekinian dengan wall panel dan hiasan dinding.

"Nyaman, atapnya tinggi, desain rumahnya bagus. Terus di sini kalau air mati management langsung kirim air, jadi fast respon. (Kondisi airnya) tapi sementara doang (kotor) nggak sampai berhari-hari. Paling kuning dikit lah ya, ini kan bekas tanah kayak rawa ya, persawahan gitu," ujar Nanik kepada detikProperti pada Kamis (12/12/2024).

Sementara itu, Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang merupakan hunian yang dikembangkan oleh PT Infiniti Triniti Jaya atau Infiniti Realty. Perumahan ini berlokasi di Jalan Pamarayan Tambak, Desa Nagara, Kecamatan Kibin, Serang, Banten.

Melihat dari catatan detikcom, Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang telah mengantongi sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Oktober 2024 lalu.

Perumahan ini cukup strategis dekat dengan pintu gerbang tol Cikande sekitar 4,2 km atau setara 10 menit perjalanan. Sepanjang perjalanan menuju Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang, di kanan dan kiri jalan banyak terdapat pedagang kaki lima. Selama perjalanan detikProperti tidak melihat angkot atau kendaraan umum melintas, tetapi sempat melewati kawasan dengan angkot terparkir rapi tetapi tidak digunakan.

Menurut Nanik Irnawati, angkot tersebut beroperasi saat waktu pergi dan pulang pekerja pabrik di sekitar sana yakni pukul 06.30 WIB dan 14.30 WIB hingga malam.

Lokasi Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang tidak di pinggiran jalan utama, melainkan masuk ke jalan yang lebih kecil. Jalanan ini cukup untuk dilalui satu mobil dan satu motor. Di salah satu sisi jalan terdapat irigasi air yang cukup lebar dan ada kantor tetapi airnya tidak begitu dalam hanya sekitar mata kaki hingga paha orang dewasa. Di sekeliling perumahan banyak terlihat perumahan, lahan kosong, dan persawahan.

Video: Sederet Respons Positif Terhadap Sayembara Rp 8 M Tangkap Harun Masiku

Video: Sederet Respons Positif Terhadap Sayembara Rp 8 M Tangkap Harun Masiku

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi terkait target pembangunan program tiga juta rumah pada 2025 mencapai 800 unit. Pernyataan target tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024.

AHY menyebut pihaknya akan menyampaikan target dari program tersebut secara khusus. Dia menegaskan pembangunan program 3 juta rumah akan dilakukan secara bertahap.

"Saya akan menyampaikan ini secara khusus supaya tidak salah statistik. Hal yang jelas memang ada program 3 juta rumah itu semua tentu harus ada step by step," kata AHY saat ditemui di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Dia pun menegaskan sebelum menyampaikan pernyataan resmi, perlu berkoordinasi lebih intens dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Bagi saya yang paling penting sebelum memberikan statement resmi saya harus duduk lebih intens lagi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yang jelas nanti kita akan bisa jelaskan step by step ya," jelas AHY.

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebut sebanyak 800 unit rumah ditargetkan dibangun pada 2025. Target tersebut masuk dalam program prioritas pemerintah, yakni program tiga juta rumah.

Tiko menjelaskan pihaknya bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus bekerja sama dalam merealisasikan target tersebut.

"Ini ekosistem besar yang saya selama beberapa hari ini dengan Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan, sudah menggagas bagaimana kerjasama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun tiga juta rumah dengan target di tahun 2025 nanti ada 800 ribu dulu," kata Tiko dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merelokasi 44 kepala keluarga (KK) atau sekitar 139 warga kolong tol Angke, Kelurahan Jelambar Baru, Jakarta Barat, ke Rumah Susun (Rusun) Lokbin Rawa Buaya di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Seremoni ini ditandai dengan penyerahan kunci kepada para warga penerima yang juga dihadiri sejumlah menteri.

Mulai dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono.

Selain itu, hadir juga Penjabat (Pj) Gubernur DKI jakarta Teguh Setyabudi, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali, dan Wali kota Jakarta Barat Uus Kuswanto.

Saat berdialog dengan warga, Ara pun menemukan salah seorang warga, Neti, yang sudah tinggal di kolong jembatan Season City selama 10 tahun.

“Ibu (Neti) sudah berapa tahun disitu (kolong jembatan Season City? Ada 10 tahun? Lebih?” tanya Ara.

"Tinggal di kolong jembatan seson (season city). Udah lama sekali, lebih (10 tahun). Belum lihat (rusun). Sepetak (luar rumah), satu kamar," jawab Neti.

Dia juga bertanya lagi kepada salah seorang warga yang direlokasi, Miftahul Husna.

“Ibu KTP Jakarta? Ibu sudah berapa tahun? Ibu sekeluarga berapa orang?” ungkap Ara.

"Kurang lebih 6 tahun. Ada 8 orang. Sangat bahagia karena kita akan hidup lebih baik lagi ke sininya," respons Husna.

Ara pun berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas kerja kerasnya selama ini.

“Kita berikan applause (tepuk tangan) yang keras bagi Gubernur Jakarta, Pak Sekda yang luar biasa, Pak Pj, Pak Wali Kota yang sudah bekerja keras,” tuntas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merelokasi 44 kepala keluarga (KK) atau sekitar 139 warga kolong tol Angke, Kelurahan Jelambar Baru, Jakarta Barat, ke Rumah Susun (Rusun) Lokbin Rawa Buaya di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Seremoni ini ditandai dengan penyerahan kunci kepada para warga penerima yang juga dihadiri sejumlah menteri.

Mulai dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono.

Selain itu, hadir juga Penjabat (Pj) Gubernur DKI jakarta Teguh Setyabudi, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali, dan Wali kota Jakarta Barat Uus Kuswanto.

Saat berdialog dengan warga, Ara pun menemukan salah seorang warga, Neti, yang sudah tinggal di kolong jembatan Season City selama 10 tahun.

“Ibu (Neti) sudah berapa tahun disitu (kolong jembatan Season City? Ada 10 tahun? Lebih?” tanya Ara.

"Tinggal di kolong jembatan seson (season city). Udah lama sekali, lebih (10 tahun). Belum lihat (rusun). Sepetak (luar rumah), satu kamar," jawab Neti.

Dia juga bertanya lagi kepada salah seorang warga yang direlokasi, Miftahul Husna.

“Ibu KTP Jakarta? Ibu sudah berapa tahun? Ibu sekeluarga berapa orang?” ungkap Ara.

"Kurang lebih 6 tahun. Ada 8 orang. Sangat bahagia karena kita akan hidup lebih baik lagi ke sininya," respons Husna.

Ara pun berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas kerja kerasnya selama ini.

“Kita berikan applause (tepuk tangan) yang keras bagi Gubernur Jakarta, Pak Sekda yang luar biasa, Pak Pj, Pak Wali Kota yang sudah bekerja keras,” tuntas Ara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat (16/11/2024). Keduanya membahas tentang pemecahan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Diketahui, pada Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto memecah fungsi Kementerian PUPR, yang semula ada di pemerintahan Presiden Joko Widodo, menjadi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kedua kementerian itu akan menjalankan tugas yang dulu diemban PUPR dengan sejumlah penguatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Menteri PU memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, kecuali fungsi di bidang pengembangan kawasan permukiman.

Sementara, Menteri PKP pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

"Hal yang menjadi pedoman adalah penataan struktur organisasi di kementerian dan lembaga dilakukan secara selektif sesuai kriteria penyederhanaan birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB No. 25/2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi," kata Rini dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/11/2024).

Sementara terkait pengisian jabatan ASN kementerian, akan mempertimbangkan kompetensi pegawai yang sesuai dengan bidang tugas jabatan, dengan memperhatikan tugas fungsi jabatan sebelumnya. Selain itu, status kepegawaian ASN dalam pengisian jabatan ini ditetapkan dalam status mutasi atau penugasan.

Pada kesempatan yang sama, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, meski struktur dan nomenklatur kementerian banyak berubah, program strategis yang sudah berjalan dengan baik akan dilanjutkan dan ditingkatkan. Ia juga meminta agar proses penataan organisasi dan pengisian jabatan ASN tidak boleh mengganggu kinerja dan pelayanan.

"Saya berharap tentunya jajaran bisa bekerja cepat walaupun masih banyak hal yang perlu ditata secara internal. Namun, secara bersamaan saya sudah turun ke lapangan dan berupaya menghadirkan solusi bersama para menteri teknis yang ada di bawah Kemenko ini," kata AHY.

AHY secara khusus juga menyampaikan apresiasinya pada Kementerian PANRB yang terus berupaya mengakselerasi penataan organisasi bagi seluruh kementerian dan lembaga. Ia berharap kolaborasi ini dapat terus terjalin erat untuk menyukseskan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.