Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenalkan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto kepada pengusaha Rusia. Beberapa yang disebut oleh Airlangga adalah program makan bergizi gratis, swasembada pangan hingga swasembada energi.

Airlangga mengatakan, di tengah ketidakpastian global, sektor pangan menjadi sektor yang krusial. Dalam hal ini, kata dia, Indonesia siap berkolaborasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dengan Rusia.

"Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia memiliki berbagai program strategis. Makan bergizi gratis misalnya untuk semua pelajar Indonesia. Kedua ada ketahanan pangan dan ketahanan energi," ujarnya dalam The Russia-Indonesia Business Forum di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025).

"Tiga program itu adalah prioritas Indonesia, dan di bawah ketidakpastian global menurut saya yang paling penting bagi orang-orang adalah ketercukupan pangan. Dalam hal itu Indonesia terbuka untuk kolaborasi dan kerja sama, serta membuat mega proyek ini bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi," tambah Airlangga.

Airlangga menambahkan, Indonesia juga membutuhkan investasi US$ 800 miliar atau Rp 13.360 triliun (kurs Rp 16.700) untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Dalam hal ini sektor yang bakal menjadi andalan adalah investasi di bidang hilirisasi yang juga terbuka untuk dikerjasamakan.

Hilirisasi tidak hanya menyasar sektor mineral penting seperti nikel atau bauksit, tapi juga menjamah sektor agrikultur seperti minyak kelapa sawit. Nantinya produk-produk mentah akan diolah di dalam negeri agar memberikan nilai tambah sebelum diekspor ke negara lain.

Airlangga juga memamerkan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan spesialisasi yang berbeda-beda. KEK diharapkan bisa mendukung iklim berusaha di Tanah Air.

"Sumatera ada kelapa sawit, beberapa area lain ada yang fokus ke minyak dan gas, kalau di Kalimantan tambang batu bara juga dengan perkebunan, lalu di Timur ada mineral processing, nikel, tembaga, emas, dan termasuk bauksit di Kalimantan Barat," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, James Riady menilai Indonesia dan Rusia memiliki hubungan bilateral yang cukup baik. Ia juga menyebut Indonesia menawarkan banyak peluang bagi Rusia, namun kurang dikerjasamakan secara optimal.

"Kita butuh banyak B2B engagement, dan kita belum cukup banyak membawa pebisnis Indonesia ke Rusia, begitu pula membawa pengusaha Rusia ke Indonesia. Kita akan melihat peluang ini serta memberikan dukungan, dan akan berpartisipasi lebih aktif untuk itu," tutup James.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal mengaudit Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap tiga bulan sekali atau per kuartal.

Rencana audit ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Ia mengaku sudah sepakat dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy bahwa program unggulan Prabowo itu harus diaudit secara berkala.

"Kita pengin mendalami, misalnya makan bergizi bagaimana supaya ini lebih baik lagi, penyerapannya lebih bagus," kata Luhut di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3).

"Karena kemarin kami (DEN) sudah ketemu dengan Pak Dadan (Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana) dan kami sepakat juga dengan menteri Bappenas untuk quarterly diaudit (program MBG). Sehingga dengan begitu, kita tahu nanti apa yang kurang dan segala macam," jelasnya.

Luhut menegaskan bakal butuh waktu untuk melakukan perbaikan, mengacu pada hasil audit MBG nantinya. Namun, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu menegaskan makan bergizi gratis adalah program yang baik.

Sementara itu, ia mengatakan kedatangannya hari ini ke kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto adalah untuk berkoordinasi. Luhut mengatakan hasil pertemuan ini nantinya bakal menjadi rekomendasi kebijakan untuk Presiden Prabowo.

Ketua DEN itu berharap perekonomian Indonesia ke depan bakal semakin bagus.

"Sebenarnya secara fundamental ekonomi kita tidak terlalu ada masalah yang perlu dikhawatirkan," tandasnya.

Luhut memang baru saja bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana pada Selasa (11/3). Menurutnya, MBG berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.

Ia mendukung pelaksanaan program yang memakai Rp171 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat di 2025. Terlebih, Luhut mengaku sudah melihat langsung dampak dari MBG.

Eks menko marves itu menerima data bahwa ada peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam sehingga bisa menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian. MBG juga diklaim mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen.

"Dengan syarat, program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan," tulis Luhut di akun Instagram pribadinya.

"Guna memastikan keberlanjutan program makan bergizi gratis ini, saya juga meminta BGN untuk melakukan audit bertahap agar tata kelola program ini tetap kuat dan akuntabel," imbuhnya.

Pengembang tengah bergembira mendengar kabar insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah dilanjutkan tahun depan. Langkah ini dinilai dapat memacu geliat pasar properti.

Menurut Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto, kebijakan tersebut menjadi upaya pemerintah mengurangi angka backlog dengan lebih baik lagi. Sebab, insentif PPN DTP mengurangi beban pengeluaran masyarakat, sehingga mempermudah sekaligus mempercepat motivasi mereka untuk membeli rumah.

"Wah itu angin surga. Jadi itu kan hal address positif dari pemerintah kepada satu untuk itu intend untuk Program 3 Juta rumah. Yang kedua, pemerintah masih melihat sektor properti ini belum tumbuh seperti industri yang lain," ujar Joko di sela-sela Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, ditulis Selasa (17/12/2024).

Joko menyebutkan perpanjangan PPN DTP mendorong akan mendorong 185 industri pendukung sektor properti. Ia berharap langkah tersebut dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga terjadi pendistribusian pendapatan.

Hal itu memperkuat daya beli masyarakat untuk membeli rumah. Penjualan rumah tahun 2025 mendatang pun akan jauh lebih baik dari tahun sekarang, bahkan bisa terjadi rebound pada 2026.

Terpisah, Sekjen DPP Apersi Daniel Djumali mengatakan insentif PPN DTP menguntungkan bagi masyarakat yang belum mempunyai rumah. Menurutnya, kebijakan ini dapat menghidupkan industri perumahan.

"Itu pasti bagus. Itu mestinya bagus selama buat dorong perumahan, terutama ini kan lagi lesu nih sebetulnya," kata Daniel.

Selain perumahan, industri lain seperti bahan bangunan seperti batu semen, furniture, hingga peralatan elektronik akan menyerap banyak tenaga kerja. Menurut Daniel, efek PPN DTP besar terhadap investasi dalam negeri.

Terlebih perumahan menengah ke bawah menggunakan bahan bangunan yang berasal dari dalam negeri. Dengan Program 3 Juta Rumah nantinya, Apersi siap membangun rumah di desa, pesisir, dan perkotaan.

"Kalau rumah ready stock kita masih banyak apalagi sekarang banyak yang nggak kebagian kuota nih nggak kejual juga," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif PPN DTP diperpanjang untuk pembelian properti. Insentif ini diberikan bersamaan dengan keputusan pemerintah menerapkan PPN 12% pada 1 Januari 2025.

"Itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan Rp 5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp 2 miliar," ucap Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

Insentif PPN DTP ini diterapkan pada pembelian rumah tapak atau rumah susun untuk harga maksimal Rp 5 miliar. Sementara itu, pembelian rumah atau rusun di atas Rp 5 miliar tetap kena PPN 12%. Namun pembebasan PPN 12% ini berlaku hanya untuk Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp 2 miliar.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Asosiasi Pengembang Minta Pemerintah Tak Gadang-gadang Rumah Gratis!

Video Asosiasi Pengembang Minta Pemerintah Tak Gadang-gadang Rumah Gratis!

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut salah satu alasan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% adalah program makan bergizi gratis yang resmi berlaku 1 Januari 2025.

Menurut Airlanggan, kenaikan tarif PPN sebesar 1% dari 11 menjadi 12% tersebut dinilai dapat meningkatkan pendapatan negara, sehingga dapat mendukung prioritas pemerintahan Prabowo di bidang pangan dan energi.

"Di samping itu juga untuk berbagai program infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Dan juga program terkait dengan makan bergizi," ungkap Airlangga, dalam konferensi pers pengumuman paket kebijakan ekonomi 2025, di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Ada pun program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini memerlukan pendanaan jumbo. Untuk tahun depan, alokasi anggaran program ini mencapai Rp 71 triliun dalam APBN 2025.

Menurut Airlangga, kebijakan kenaikan tarif PPN untuk mengerek pendapatan negara ini sejalan dengan Asta Cita Prabowo untuk meningkatkan kedaulatan dan resiliensi pangan dan energi di Indonesia.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, kebijakan kenaikan tarif pajak beserta stimulus paket kebijakan ekonomi yang diumumkan pemerintahan pada hari ini selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

"Kebijakan perpajakan ini menjunjung tinggi prinsip adil gotong royong mensejahterakan masyarakat dan sekali lagi disampaikan bahwa paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha terutama UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat dan ini semua diberlakukan 1 Januari 2025," paparnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News