Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Andi Tonro, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Warga pemilik rumah histeris menyaksikan rumahnya dilahap api.

Pantauan detikSulsel, Jumat (16/5/2025) di lokasi pukul 16.39 Wita, api masih terlihat berkobar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran bersama warga berjibaku memadamkan api.

Tampak sejumlah warga juga mengevakuasi barang-barang milik mereka yang berada tak jauh dari lokasi kebakaran. Warga khawatir api merembet ke rumahnya.

Sementara itu, penghuni rumah yang terbakar tampak menangis histeris. Beberapa rumah terlihat hangus rata dengan tanah, sementara sebagian lainnya masih utuh.

Di sisi lain, petugas pemadam kebakaran harus menyambung selang karena mobil pemadam tidak bisa masuk ke area kebakaran. Kondisi medan yang sempit dan padat permukiman membuat akses kendaraan terhambat.

Diberitakan sebelumnya, kebakaran terjadi di Jalan Andi Tonro VI Lorong 3, Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Makassar, sekitar pukul 15.30 Wita. Saat ini, petugas masih berada di lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman.

"65 Andi Tonro," kata Kepala Dinas Damkarmat Makassar Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (16/5).

Video: Mobil Damkar Polman Dilempari Batu saat Tiba di Lokasi Kebakaran Rumah

Video: Mobil Damkar Polman Dilempari Batu saat Tiba di Lokasi Kebakaran Rumah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendukung percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG). Saat ini, jumlah SPPG di Banten masih perlu penambahan dibandingkan jumlah idealnya.

Gubernur Banten, Andra Soni, telah melangsungkan rapat koordinasi pembangunan SPPG bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dan seluruh kepala daerah se-Banten, di Tangerang Selatan (Tangsel), Senin (12/5).

"Rakor ini menindaklanjuti upaya percepatan pembangunan SPPG di Banten. Kami berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah dalam menindaklanjuti SE Mendagri terkait peran pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk SPPG," ujar Andra Soni, dalam keterangannya, Selasa (13/5/2025).

Pemprov dan BGN juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang sinergi dan kerja sama dalam pelaksanaan Program MBG. Selain itu, dilakukan penandatanganan perjanjian pinjam pakai antara Pemprov Banten dan BGN mengenai pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah.

"Alhamdulillah, hari ini kami bersama-sama menandatangani MoU dengan Kepala BGN. Ditargetkan ada 24 SPPG yang akan dibangun menggunakan APBN di atas lahan yang disediakan oleh Pemda," jelasnya.

Andra Soni mengungkapkan bahwa pihaknya telah menawarkan sejumlah aset lahan kepada BGN untuk dijadikan lokasi pembangunan SPPG. Aset-aset tersebut akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembangunan.

"Termasuk kami sampaikan, ada 33 SMK Tata Boga yang juga bisa dimanfaatkan sebagai dapur untuk SPPG," imbuhnya.

"Nanti, lahan-lahan tersebut akan diverifikasi oleh BGN. Prinsipnya, semua daerah sudah menyampaikan kesanggupannya, dan kita akan terus bekerja sama untuk mewujudkan hal tersebut," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Banten serta seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten atas respons dan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis.

"Di Banten ini termasuk yang besar. Target kami adalah melayani 2,9 juta siswa, belum termasuk ibu hamil dan menyusui. Sehingga dibutuhkan sekitar 1.388 SPPG," ujarnya.

Saat ini, kata Dadan, di wilayah Provinsi Banten baru terdapat 35 SPPG. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif yang lebih masif.

"Tapi, dengan semangat dari Pak Gubernur dan seluruh bupati/wali kota yang proaktif menyiapkan lahan, serta kemungkinan adanya kontribusi koordinatif dari berbagai mitra, saya kira Banten akan lebih cepat memenuhi target," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan akan ada 1.300 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Banten. Selain itu, pemerintah akan menggunakan mayoritas bahan baku lokal untuk menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kemarin saya baru saja bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional. Disampaikan bahwa akan ada 1.300 dapur di Provinsi Banten. Kemudian, 2,9 juta penerima manfaat, dan akan berputar Rp 15 triliun untuk urusan makan bergizi gratis," ujar Andra Soni di Pandeglang, Kamis (8/5/2025).

Selain itu, Andra menyebut pemerintah mengutamakan pasokan pangan lokal untuk program makan bergizi gratis, sehingga masyarakat desa harus memanfaatkan kondisi tersebut menjadi peluang ekonomi.

"85 persen merupakan bahan baku lokal, sehingga potensial bagi kita di desa untuk bisa menjadi supplier dari dapur-dapur yang akan dilaksanakan," katanya.

Agar desa bisa menjadi supplier bahan pangan program MBG, maka perlu dibentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Pemprov memberikan dana kepada desa, yang salah satu peruntukannya bisa digunakan untuk membentuk badan hukum Kopdes Merah Putih.

"Untuk mempercepat proses terbentuknya Kopdes Merah Putih di Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Banten akan segera mencairkan bantuan desa sebanyak Rp 100 juta per desa, dan salah satunya bisa dipergunakan untuk biaya pembentukan Koperasi Desa," katanya.

Ia menyebut terdapat 1.552 desa dan kelurahan di Banten. Karena itu, Pemprov Banten akan mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun desa, seperti yang tercantum dalam program Asta Cita.

"80 persen wilayah Banten adalah pedesaan, sehingga kami sangat mendukung program Asta Cita ke-enam Bapak Prabowo. Sebagai perwakilan pemerintah pusat di Banten, saya dan jajaran siap mendukung," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Gubernur Banten Andra Soni mengecek uji coba makan bergizi gratis (MBG) yang digelar Grup Hotel Aston di Anyer, Kabupaten Serang. Andra berharap program Aston ini terus berlanjut.

Andra, didampingi istrinya Tinawati, mengunjungi SMKN 1 Anyer pada Selasa (15/4/2025). Dalam kegiatan itu, siswa antre untuk mendapatkan makanan dengan sistem prasmanan.

Andra dan istri sempat membagikan makanan dengan menu nasi, sayur, dan ayam. Mereka juga sempat mengecek ke dalam kelas saat para siswa sedang makan.

Di SMKN 1 Anyer, terdapat sekitar seribu siswa. Mereka antusias saat mendapatkan porsi makan bergizi gratis.

"Metodenya di sini terlihat prasmanan karena memang dimasak di dapur hotel dan memang bersih, serta ada ahli gizi berpengalaman," ucap Andra kepada wartawan di SMKN 1 Anyer.

Dia mengucapkan terima kasih kepada Archipelago International selaku induk dari Aston. Dia berharap program ini terus berlanjut.

"Terima kasih kepada Hotel Aston yang berkenan terlibat aktif dalam program nasional ini, program makan bergizi gratis. Kami akan laporkan dan kami akan monitor juga kegiatan ini," ujarnya.

"Rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan dalam waktu satu bulan penuh, dan mudah-mudahan nanti ada perkembangan, sehingga bisa dilanjutkan seterusnya," katanya.

Andra pun menyebut para siswa menyantap dengan lahap menu yang disediakan. Hal tersebut karena koki hotel yang langsung memasak makanan.

"Karena yang masak kan koki hotel, dan terlihat kasat mata mereka lahap, karena habis. Mereka juga menyediakan buah," ujarnya.

Sementara itu, Regional General Manager Archipelago International Banten Area, Doddy Fathurahman, mengatakan pihaknya siap untuk ikut berpartisipasi membantu program MBG.

Diketahui, selain di Anyer, Hotel Aston juga melakukan uji coba MBG di salah satu SD di Kota Serang dan Kota Cilegon.

"Dengan trial ini, ini tanda-tanda yang bagus. Kita sesuaikan dengan kemampuan hotel dan jumlah siswanya," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (PKP) akan memanggil bos Lippo Group John Riady pada pekan ini buntut kasus konsumen Meikarta yang tak kunjung menerima unit huniannya.

Ia mengatakan pemanggilan John Riady telah dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sudah laporkan kepada presiden, presiden minta hak-hak rakyat harus dibela dan dikembalikan," katanya di sela-sela Halal Bihalal APINDO di Ayana Midplaza Jakarta, Senin (14/4).

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan ia sejatinya telah meminta bertemu dengan John Riady. Namun belum bisa terlaksana karena bos Lippo Group itu sedang di luar negeri.

"Kemarin kan Pak John Riady WA (WhatsApp) saya, dia lagi di luar negeri, oke saya bilang saya tunda, tapi saya minta Anda (John Riady) datang," katanya.

Lebih lanjut Ara mengatakan memang banyak sekali pengaduan masyarakat terkait perumahan. Hal tersebut ia dengar dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Karena itu, Kementerian PKP meluncurkan layanan "911 BENAR-PKP" yang akan menerima pengaduan konsumen terkait perumahan.

"Kita serius kita membuat 911 Benar PKP, sehingga aduan-aduan itu bisa ditindaklanjuti," katanya.

Sebelumnya, proyek perumahan Meikarta menyita perhatian publik sejak 2016. Proyek ini dikenal karena promosinya yang masif di berbagai kanal iklan, termasuk media massa.

Namun seiring berjalannya Waktu pengembang tak bisa menepati janji kepada konsumen sesuai kesepakatan. Padahal, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cash keras bertahap.

Kementerian PKP kini mulai memvalidasi berkas korban kasus perumahan Meikarta. Kementerian mempertemukan paguyuban konsumen Meikarta dengan pihak Lippo. Dalam pertemuan di Jakarta hari ini, PKP memfasilitasi pengecekan keabsahan dokumen para konsumen.

"Kami tidak mengkotak-kotakkan, baik itu dari paguyuban ataupun dari konsumen perorangan, kami tampung semuanya," kata Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/4).

Salah seorang perwakilan konsumen Meikarta, Yosafat Erland, mengatakan kerugian yang diterima para korban selama ini cukup besar.

"Kalau dari paguyuban itu totalnya, kalau semuanya hadir, itu 26 orang itu di Rp4,5 miliar," ucapnya.

Banjir berkepanjangan yang menggenangi permukiman di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel), tidak hanya menghambat mobilitas warga. Masyarakat kini dikhawatirkan ancaman bahaya dari kemunculan buaya sejak banjir merendam wilayah tersebut setahun terakhir.

Diketahui, Kecamatan Malangke dilanda banjir sejak April 2024 lalu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BBPD) Lutra mencatat ada lima desa di Malangke yang terdampak, yakni Putemata, Girikusumah, Petta Landung, Pattimang dan Malangke.

Di tengah banjir berkepanjangan itu, warga di Desa Pattimang digegerkan dengan kemunculan buaya. Buaya dilaporkan masuk kawasan Dusun Belawa Baru, Desa Pattimang pada Sabtu (12/4).

"Iye anu tinggal mi memang di situ, (buaya) tinggal terus mi di situ semenjak banjir, na habisi mi ternaknya orang kasihan," ungkap Kepala Desa (Kades) Pattimang, Andi Sumarni kepada detikSulsel, Minggu (13/4/2025).

Sumarni mengatakan, buaya itu kerap memangsa ternak warga. Warga setempat kini ekstra waspada karena ancaman lain tidak hanya dari bencana banjir, melainkan juga adanya kemunculan buaya.

"Ternak-ternak kayak bebek ji apa na makan (buaya). Cuma biasa juga warga jaga-jaga saja di dekat kandang sapinya," ucapnya.

Kemunculan buaya itu terekam kamera yang videonya viral di media sosial. Namun Sumarni curiga ada banyak buaya yang sudah berenang di sejumlah titik permukiman yang terdampak banjir.

"Kalau itu yang viral di jalan itu dekatnya Tugu Pattimang. Biasa apa dilihat di belakang rumahnya pak Dusun Pattimang. Na banyak sekali itu buaya berkeliaran di kebun-kebun, banyak sekali," beber Sumarni.

Sejauh ini pihaknya belum menerima laporan buaya sampai menyerang manusia di wilayahnya. Sumarni meminta warganya tetap berhati-hati selama beraktivitas di luar rumah.

"Ada dulu bekas empang selalu na tempati, cuma tidak nakal ji kasihan (buayanya), palingan ternak-ternak ji yang na ganggu-ganggu," tutur Sumarni.

Di satu sisi, Sumarni mengaku sejumlah warganya masih ada yang terpaksa mengungsi imbas banjir. Gedung kantor desa menjadi salah tempat pengungsian.

"Ada beberapa di situ (gedung kantor desa mengungsi). Kalau yang lain bertahan ji di rumahnya, na bikinkan itu kayak panrung-panrung (balai-balai) supaya ada na tempati tidur kasihan, na tempati makan," ucapnya.

Sumarni melanjutkan pihaknya sempat mengusulkan perbaikan 74 rumah yang rusak terdampak banjir ke pemerintah. Anggaran perbaikan bersumber dari dana siap pakai (DSP).

"Tapi yang lulus itu hasil verifikasinya di lapangan itu cuma lebih sekitar 67 ji (rumah dapat bantuan), karena itu rumah yang ditanggung hanya kerusakan 20% ke atas," ungkap Sumarni.

Dia berharap Pemkab Lutra segera melakukan penanganan terhadap banjir berkepanjangan ini. Menurut Sumarni, pemerintah tengah membuat bendungan sebagai salah satu solusi menangani bencana tersebut.

"Bupati juga saat ini fokus membuat bendungan, katanya sebagian mau dibikinkan sungai-sungai, baru dialihkan sebagian airnya supaya sedikit mi debit air yang ke Malangke," imbuhnya.

Penyebab Banjir di Malangke Lutra

Kepala BPBD Luwu Utara, Muslim Muhtar menjelaskan, banjir di Kecamatan Malangke tidak hanya terjadi karena curah hujan tinggi. Banjir tidak kunjung surut di wilayah itu turut dipicu akibat jebolnya tanggul.

"Penyebab banjir adalah intensitas dan curah hujan yang tinggi yang diperparah jebolnya tanggul daerah aliran sungai (DAS) Baliase yang kemudian menyatu dengan DAS Masamba yang meluap," kata Muslim kepada detikSulsel, Sabtu (12/4).

Luapan sungai itu pun berdampak ke desa-desa yang berada di bantaran Sungai Masamba. Dari data BPBD Lutra hingga 12 April, total ada 5 desa di Kecamatan Malangke yang masih terendam banjir.

"(Banjir) di Kecamatan Malangke terjadi sejak awal tahun 2024. Per hari ini jumlah Desa yang masih terendam ada 5 Desa yaitu Desa Putemata, Desa Girikusumah, Desa Petta Landung, Desa Pattimang dan Desa Malangke," tuturnya.

Banjir juga merendam ratusan rumah dari 5 desa tersebut. Sejumlah warga juga dilaporkan masih mengungsi di tempat aman termasuk memanfaatkan kantor desa.

"Rumah dan lahan usaha tani yang sampai saat ini masih terdampak sebanyak 787 unit rumah dan 1.633 hektare lahan usaha tani," beber Muslim.

"Warga yang mengungsi akibat kejadian ini untuk sementara dari dua Dusun Desa Putemata sebanyak kurang lebih 30 KK (kepala keluarga) atau rumah," tambahnya.

Muslim mengatakan pemerintah tengah fokus membuat bendungan di lokasi awal sungai meluap. Pihaknya juga mendata warga terdampak untuk diberikan bantuan perbaikan atau renovasi rumah.

"Saat ini Pemerintah Daerah Luwu Utara bersama pihak Balai masih terus mengupayakan tindakan penanganan bersama masyarakat," jelas Muslim.

Video: Tanggul Jebol, Ratusan Rumah di Ketitang Wetan Terendam Banjir

Video: Tanggul Jebol, Ratusan Rumah di Ketitang Wetan Terendam Banjir

Pemerintah masih melakukan pendalaman terhadap kasus 32 situ di kawasan Bekasi dan Bogor, Jawa Barat, yang menghilang. Sebagian di antaranya kini sudah berubah menjadi perumahan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, saat ini kondisi 32 situ tersebut cukup beragam. Beberapa di antaranya ada yang berubah menjadi perumahan.

"Sebagian perumahan, sebagian jadi apa yang lain. Karena sedimentasi juga jadi tidak semuanya perumahan," kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Dody menjelaskan, pada mulanya kondisi 32 situ yang lenyap ini ditemukan dari hasil komparasi data Google Maps. Pihaknya membandingkan kondisi dari Google Maps beberapa tahun lalu dengan yang eksisting.

Hingga saat ini, kondisi menghilangnya situ di kawasan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten masih dalam pembahasan bersama dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan pemerintah daerah (Pemda) terkait.

"Itu kan sesuatu yang lagi kita bahas terus-terusan sama Menteri ATR, sama gubernur, kemarin kan sama Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung), Gubernur Jawa Barat (Dedk Mulyadi), sekarang sama Gubernur Banten Andra Soni banten hari ini," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid juga sempat menyinggung tentang hilangnya 32 situ tersebut. Data itu dibahas bersama saat Rapat Koordinasi (Rakor) tanah dan pengendalian banjir beberapa waktu lalu.

"Kemarin sudah ada 32 situ di kawasan Jawa Barat, Wetan Jakarta ini, Timur Jakarta Yang hilang," kata Nusron, dalam media gathering di Kantor ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025).

Nusron mengaku belum mengetahui secara detail penyebab dari hilangnya situ-situ tersebut karena belum melakukan pengecekan satu per satu. Dalam waktu dekat, ia akan kembali melangsungkan rapat bersama Gubernur Banten dalam rangka pengecekan.

"Hari Jumat nanti saya rapat dengan Gubernur Banten (Andra Soni), saya mau hitung lagi yang Banten ada berapa, baru kita lihat detailnya satu per satu," ujar dia.

"Ya kan lokasinya, karena situnya udah nggak ada, kita nggak tahu dulunya di mana. Saya kan baru juga di sini. Nanti akan saya tanya ini dulu di mana sih letak situnya, sekarang jadi apa. Nanti akan saya pelajari satu per satu," sambungnya.

Ia juga belum dapat memastikan bagaimana alih fungsi lahan di kawasan tersebut sehingga situ-situ tersebut bisa menghilang. Sebab dalam rapat kemarin, pihaknya berfokus pada persoalan sungai dan sempadan sungai di kawasan Kali Bekasi.

Sinar Mas Land melalui PT Cisadane Perdana dan Vasanta Group melalui PT Vasanta Daria Development melakukan seremoni perjanjian kerja sama pembentukan perusahaan gabungan yakni PT Sinergi Sinar Vasanta. Kehadiran PT Sinergi Sinar Vasanta bertujuan untuk mengembangkan proyek residensial dan komersial seluas kurang lebih 28 hektare di Depok, Jawa Barat.

Adapun kerja sama tersebut diwakili oleh President Director PT Cisadane Perdana Sherly Najoan dan Director PT Vasanta Daria Development Erick Wihardja di Marketing Office, BSD City, beberapa waktu lalu.

Dalam kolaborasi ini, kedua perusahaan akan mengembangkan kawasan yang mencakup sekitar 2.000 unit rumah dan area komersial di lokasi strategis di kawasan Telaga Golf Sawangan, sebuah kawasan yang telah berkembang pesat dan dilengkapi berbagai fasilitas. Proyek terbaru ini ditargetkan untuk mulai dipasarkan pada kuartal ketiga tahun 2025 dengan tujuan memenuhi kebutuhan akan hunian dan ruang komersial di area tersebut.

"Kami melihat tingginya permintaan akan kawasan residensial yang dirancang dengan baik di Depok. Hunian ini akan menawarkan pengalaman hidup yang nyaman dalam kawasan yang terintegrasi di tengah lingkungan yang asri," kata Deputy Group CEO Strategic Development & Assets Sinar Mas Land Herry Hendarta.

"Berada di lokasi yang dikelilingi ruang hijau serta danau alami, proyek ini menghadirkan kenyamanan hunian bernuansa hijau, sekaligus tetap terkoneksi dengan gaya hidup modern. Kami berharap hunian yang kami bangun nantinya akan menjadi pilihan ideal bagi para profesional, keluarga muda, maupun sebagai aset investasi," sambungnya.

Sementara itu, Group CEO Vasanta Group Denny Asalim mengatakan pihaknya menyambut baik kerja sama tersebut. Pihaknya optimistis kerja sama tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi properti di Depok.

"Kami sangat bangga dapat berkolaborasi dengan Sinar Mas Land, salah satu pengembang terkemuka di Indonesia yang telah sukses menghadirkan beragam produk properti unggulan. Dengan pengalaman luas dari Sinar Mas Land dan inovasi dari Vasanta Group, kami optimistis kerja sama ini dapat memberikan nilai tambah bagi produk properti di Depok, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor properti di Indonesia," ujar Denny.

Kawasan residensial dan komersial terbaru ini memiliki lokasi premium dan strategis dengan dua akses jalan utama, yakni Jalan Bojongsari dan Jalan Muchtar. Selain itu, kawasan tersebut terletak di antara dua ruas tol yakni Jalan Tol JORR 2 (Serpong-Cinere) dan Jalan Tol Desari (Depok-Antasari) yang akan semakin memudahkan mobilitas penghuni untuk menuju Jakarta, BSD City, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan kawasan lainnya di Jabodetabek.

Keunggulan proyek ini semakin diperkuat dengan berbagai fasilitas pendukung yakni fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Medis Aspen yang terakreditasi internasional dari Australia, Rumah Sakit Brawijaya dan RSUD Depok.

Sementara fasilitas pendidikan kawasan ini dekat dengan sekolah bertaraf internasional, kampus ternama seperti Universitas Indonesia, Universitas Pancasila dan Universitas Gunadarma. Kawasan ini juga berdekatan dengan The Park Sawangan Mall, serta gerai dan toko dari merek-merek terkemuka seperti Mitra 10, Hokben, Burger King, Vilo Gelato, dan Starbucks.

Kolaborasi antara Sinar Mas Land dan Vasanta Group dalam proyek ini mencerminkan komitmen kedua perusahaan dalam menghadirkan kawasan hunian berkualitas tinggi yang mengedepankan keseimbangan antara kenyamanan hidup modern dan keberlanjutan lingkungan. Dengan konsep perumahan yang inovatif dan fasilitas lengkap, proyek ini diharapkan menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang mencari hunian premium di Depok.

KARANGANYAR,iNewsmuria.id-Alfian Hadyan Noor alias AHN (30), pengembang perumahan "De Hanan Land" asal Kartasura Sukoharjo ditangkap Satreskrim Polres Karanganyar.

AHN, yang membuka kantor pemasaran PT Sumber Manunggal Makmur Dusun Pundak, Desa Jati, Jaten, Karanganyar itu diduga telah melanggar hak-hak para pembeli perumahan atau tanah kavling yang dia tawarkan.

Lokasi perumahan, lahan siap bangun, atau tanah kavling itu di wilayah perkotaan. Antara lain di Kecamatan Karanganyar Kota, Tasikmadu, Jaten, dan lain sebagainya.

"Kasus ini terungkap dari laporan korban yang mengalami kerugian Rp 60 juta. Kemudian kami lakukan pengembangan dan setelah pelaku kami tangkap, baru muncul korban-korban lain," kata Kasatreskrim Polres Karanganyar AKP Bondan Wicaksono kepada wartawan.

"Sejauh ini total ada 15 laporan. Total (kerugian) dari korban yang sudah lapor sekitar Rp 500 juta, namun kemungkinan akan bertambah. Pelaku diancam Pasal 372 dan 378 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun," jelas AKP Bondan.

Lebih lanjut Kasatreskrim mengatakan, pelaku melakukan berbagai modus untuk menipu korbannya. Seperti, memasarkan perumahan tapi beberapa diantaranya tidak sesuai kesepakatan. Contoh, sertifikat belum diuruskan, tetapi uang sudah masuk ke developer.

"Ada pula yang sudah ngurus sertifikat tetapi perumahan tidak segera dibangun. Lalu, Ada yang beli terus sertifikatnya digadaikan," jelasnya.(*)

Editor : Langgeng Widodo

Gubernur Banten Andra Soni menyebut makan bergizi gratis (MBG) bisa meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia, termasuk Provinsi Banten yang dinilai memiliki kendala dalam sumber daya manusia (SDM). Andra Soni mengungkit Indonesia yang disebutnya masuk ke masa bonus demografi.

Andra Soni menyampaikan hal ini saat memberikan sambutan di acara Rapat Paripurna Penyampaian Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di DPRD Tangsel, Rabu (5/3). Dalam kesempatan itu, dia menyinggung makan bergizi gratis dan rata-rata IQ warga Indonesia yang disebut di angka 78.

"Makan bergizi gratis, rata-rata IQ warga Indonesia 78 sedangkan kita sedang masuk ke suatu masa bonus demografi. Saat bonus demografi, IQ warga kita, IQ anak-anak kita, tidak meningkat, maka ini akan menjadi malapetaka," ucap Andra Soni dalam sambutannya seperti dilihat di akun YouTube DPRD Tangerang Selatan, Kamis (6/3/2025).

Menurut Andra, makan bergizi gratis bisa memperbaiki gizi anak-anak Indonesia. Kebijakan itu disebut akan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) khususnya di Banten.

"Maka makan bergizi gratis merupakan suatu upaya untuk memperbaiki keadaan gizi memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia," ujarnya.

Andra menyebut Banten harus maksimal menjalankan program MBG agar memiliki SDM yang berkualitas dan tidak lagi kalah daya saing.

"Dan Banten harus memanfaatkan program ini karena kita juga merasakan bagaimana daya saing warga kita masih kalah dengan daya saing dari warga wilayah lain," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Komisi I DPRD Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) meminta anggaran yang sudah disiapkan Pemkab Bone sebesar Rp 18 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) direfocusing. Hal tersebut menyusul program MBG diambil alih oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kalau program makan bergizi gratis akan desentralisasi oleh Badan Gizi Nasional otomatis tidak dipakai. Jadi kita menyarankan untuk digunakan untuk pos anggaran yang lain," ujar Ketua Komisi 1 DPRD Bone Rismono Sarlim kepada detikSulsel, Jumat (7/2/2025).

Anggota Banggar DPRD Bone itu menerangkan, awalnya Pemkab Bone diminta menyiapkan anggaran Rp 18 miliar untuk program makan bergizi gratis. Namun belakangan ada perintah dari Kemendagri bahwa program MBG akan dikelola oleh BGN.

"Awalnya ada perintah, kita diminta untuk siapkan dana sharing Rp 18 miliar untuk program makan bergizi gratis. Belakangan Mendagri mengeluarkan perintah, anggaran makan bergizi gratis akan diurus oleh BGN," katanya.

Rismono menerangkan, anggaran makan bergizi gratis disentralisasi oleh BGN. Dia mengusul sebaiknya anggaran yang Rp 18 miliar dialihkan perbaikan sekolah.

"Jadi anggaran yang disiapkan kemarin Rp 18 miliar itu bisa dialihkan ke program lain. Program yang lebih efektif sesuai perintah Pak Presiden program perbaikan sekolah karena di Bone masih banyak sekolah yang butuh perbaikan," jelasnya.

Untuk diketahui, Pemkab Bone sebelumnya menganggarkan Rp 18 miliar untuk program makan bergizi gratis dalam APBD 2025. Program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu rencananya akan diterapkan pada Januari 2025.

"Kita siapkan anggaran Rp 18 miliar untuk program makan bergizi. Rencananya awal Januari kita mulai," ujar Penjabat (Pj) Sekda Bone Andi Fajaruddin, Rabu (4/12/2024).

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi