JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengundang para pengembang untuk berkumpul di kantornya, Jumat (21/2/2025) pukul 15.00 WIB.

Ini disampaikan Ara usai konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dia pun siap mendengar semua keluh kesah yang disampaikan pengembang dalam kesempatan beberapa hari lalu.

“Besok, saya akan ketemu dengan developer jam 3 di kantor, kalau ada curhat-curhat silahkan,” tegas Ara.

Oleh karena itu, Ara mempersilahkan para pengembang menyampaikan fakta yang sesungguhnya di lapangan dengan memberikan bukti-bukti data.

“Kalau ada yang benar, ada yang salah ya itu kan bisa disampaikan salahnya dimana. Harusnya fakta yang saya sampaikan di kementerian yang kami posting itu bantah dong fakta itu kalo memang tidak benar,” tantang Ara.

Menurut dia, data harus dibalas dengan data apabila ingin protes dengan Pemerintah.

“Kan data dibalas dengan data, kalau mau counter data dengan data begitu. Kita menyampaikan data, menyampaikan foto. Balas dengan kalo memang itu tidak benar. Apakah ada yg mau counter?” tukas Ara.

Sebelumnya, lima asosiasi pengembang perumahan menyatakan tiga hal keluhan kepada Pemerintah.

Mereka adalah Real Estat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Diwakili Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI Joko Suranto, keluhan pertama terkait dengan tidak adanya rasa perlindungan maupun pendampingan dari pemerintah terhadap pengembang.

“Kami mendapatkan stigma, kami mendapatkan kondisi bahwa pengembang harus salah dan sebagainya,” ungkap Joko yang mewakili empat asosiasi pengembang perumahan lainnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Kedua, keluhan yang dirasakan pengembang adalah takut terhadap usaha yang mereka jalani.

Menurut Joko, tak sedikit pengembanh yang hanya mengembangkan perumahan dengan luasan kurang dari 1 hektar.

“Masa depannya sudah dipertaruhkan semuanya. Masa depan keluarganya juga akan menjadi sesuatu yang menimbulkan tanda tanya,” lanjut Joko.

Ketiga, pengembang merasa tidak mendapatkan kenyamanan terkait kepastian dalam usaha mereka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak lima asosiasi pengembang perumahan menyatakan tiga keluhan kepada Pemerintah.

Kelima asosiasi pengembang yang dimaksud adalah Real Estat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Perumahan Nasional (Asprumnas), serta Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya).

Diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) REI Joko Suranto, keluhan pertama terkait dengan tidak adanya rasa perlindungan maupun pendampingan dari pemerintah terhadap pengembang.

“Kami mendapatkan stigma, kami mendapatkan kondisi pengembang harus salah dan sebagainya,” ungkap Joko yang mewakili empat asosiasi pengembang perumahan lainnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Kedua, keluhan yang dirasakan pengembang adalah rasa takut terhadap usaha yang mereka jalani.

Menurut Joko, tak sedikit pengembang yang hanya membangun perumahan dengan luasan kurang dari satu hektar.

“Masa depannya sudah dipertaruhkan semuanya. Masa depan keluarganya juga akan menjadi sesuatu yang menimbulkan tanda tanya,” lanjut Joko.

Ketiga, pengembang merasa tidak mendapatkan kenyamanan terkait kepastian dalam usaha mereka.

“Itulah yang kita rasakan. Kemudian, kami merasa kita akan harus berbicara mengenai FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. FLPP memang saat ini masih menjadi produk yang disukai masyarakat. Ini bukan berarti kalau semuanya itu harus melalui FLPP,” tandas Joko.