Jakarta -

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan adanya indikasi sayur basi di program makan bergizi gratis. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan laporan ini didapatkan dari balai besar POM yang ada di bawah koordinasinya.

"Ada sayur yang basi intinya begitu. Sayur yang basi kita cegah untuk tidak didistribusikan, itu contohnya," beber Taruna kepada awak media, Jumat (10/1/2025).

Taruna mengungkapkan laporan tersebut didapatkan dari balai besar POM yang ada di bawah koordinasinya. Setelah itu, laporan telah disampaikan ke satuan kerja untuk mencegah kejadian seperti itu terulang lagi.

Namun, Taruna tidak menyebutkan secara jelas lokasi atau tempat ditemukannya sayur basi dari program makan bergizi tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kepanikan.

"Dan tidak elok kalau saya menyampaikan tempatnya, kenapa? Karena kita tidak mau menimbulkan kepanikan," tutur dia.

"Tapi, artinya kami ingin menunjukkan bahwa BPOM sudah berperan di front terdepan untuk kesuksesan makan bergizi gratis ini," sambungnya.

Taruna menjelaskan bahwa BPOM memiliki tugas yang penting dalam penyelenggaraan program makan bergizi yang belum lama dijalankan. Pihaknya bertugas mengecek kemungkinan terjadinya keracunan atau pemenuhan gizi yang tidak cukup.

(sao/kna)

JAKARTA - Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia pada kuartal II tahun 2024 lalu berkontribusi sebesar 54.53% terhadap PDB nasional. Dari jumlah persentase yang relatif besar ini, 22.69% di antaranya dialokasikan untuk konsumsi makanan dan minuman selain restoran.

Mengetahui hal tersebut, program makan bergizi gratis yang tengah ramai diperbincangkan menjadi lebih masuk akal untuk direalisasikan. Oleh karenanya, Aruna kian berkomitmen untuk mendukung terwujudnya program tersebut dengan melakukan kolaborasi bersama mitra yang memiliki fokus serupa.

Kendati konsumsi makanan dan minuman selain restoran mendominasi pengeluaran rumah tangga, pemenuhan gizi, terutama protein, masih menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan di antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2019 menyatakan bahwa Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian yang dinilai ideal adalah 2,100 kkal untuk energi dan 57 gram untuk protein per kapita per hari.

Di sisi lain, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi energi masyarakat Indonesia masih berada sedikit di bawah AKG, yakni 2,087.64 kkal per kapita per hari. Untuk konsumsi protein, Indonesia sejatinya sudah melampaui angka yang disarankan, yakni 62.33 gram per kapita per hari. Hanya saja, capaian ini belum merata.

Dilihat dari kelas sosialnya, kelompok penduduk 20% terbawah hanya mengonsumsi 1,663.05 kkal per hari, tertinggal jauh oleh kelompok penduduk 20% teratas yang mencapai 2,504.91 kkal. Sama halnya dengan protein - kelompok terbawah hanya mengonsumsi 45.76 gram per hari. Sementara kelompok teratas mencapai 81.22 gram, hampir dua kali lipat lebih tinggi daripada kelompok terbawah.

Hal ini juga paralel terjadi pada angka konsumsi ikan, udang, cumi, kerang, dan daging. Karena sumber proteinnya berkualitas tinggi, protein hewani dinilai memiliki harga yang lebih tinggi, sehingga pembelian hanya dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat yang berada.

Dengan demikian, Aruna menyimpulkan bahwa ketidakseimbangan ini bukan hanya tentang ketersediaan produk, tetapi juga daya beli yang lemah.

Co-Founder dan Chief Operating Officer Aruna, Indraka Fadhlillah mengatakan, ?Anggaran untuk program ini mencapai Rp450 triliun dan ditujukan untuk menjangkau 81 juta orang. Jumlahnya fantastis, ya, melebihi jumlah penduduk Singapura. Dengan skala sebesar ini, semua keputusan harus berdasarkan riset dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, kami sudah mulai melakukan penyelarasan melalui advokasi dengan berbagai pihak."

Sebagai contoh, pada awal Desember 2024 lalu, Aruna menginisiasi PKS dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang secara khusus ditujukan untuk memperkuat pengelolaan perikanan berkelanjutan. Indraka hadir untuk mewakili Aruna dalam penandatanganan PKS tersebut, sedangkan KKP diwakili oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif.



Penguatan tata kelola perikanan, pendampingan teknis kepada kelompok nelayan, dan fasilitasi pengembangan kebijakan berbasis masyarakat menjadi fokus utama kerja sama ini.

Guna mendukung program makan bergizi gratis yang telah menjadi wacana besar nasional, kerja sama ini digadang untuk membuka jalan bagi perikanan yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan dapat diandalkan, khususnya dalam berbagi pakai data perikanan.

Lotharia setuju bahwa berbagi data perikanan dapat membantu realisasi program makan bergizi gratis. Dengan demikian, pelaku usaha, pengolah, hingga koperasi yang terlibat dapat diketahui dengan baik. Aruna sendiri berharap akan ada banyak nelayan skala kecil yang dapat diberdayakan dengan adanya program ini, sehingga pemerataan ekonomi dapat terjadi.

Jakarta -

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengaku pihaknya mendapat tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut BPOM juga diminta untuk mengawal UMKM dan program makan bergizi gratis.

"Kami juga mendapat tugas dari pemerintah, hubungannya dalam pengawalan UMKM. Jadi kalau industri farmasi, obat-obatan, pangan, dan sebagainya itu ratusan ribu, dengan jutaan sertifikat yang kami keluarkan," kata Taruna di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Taruna mengatakan ada sekitar 60 ribu UMKM yang terdata di BPOM dan masih ada jutaan UMKM yang harus didata. Kini, kata dia, BPOM tengah bekerja sama dengan sejumlah kementerian.

"Kami sudah bekerja sama dengan kementerian terkait untuk itu. Dalam hal sertifikasi pangan, olahan, ataupun obat tradisional, dan sebagainya, dan obat-obat atau retail obat ya," ucapnya.

Taruna menyebut BPOM juga ditugasi untuk mengawal program makan bergizi gratis, yang rencananya akan dimulai pada awal Januari tahun 2025.

"Nah, tetapi juga kami mendapat tambahan tugas baru juga untuk mengawal food security-nya, yang disebut dengan makan siang bergizi atau makan siang bergizi ini kita tahu mulai berlaku tanggal 2 Januari, dengan budget yang sangat besar," ujarnya.

Taruna mengatakan ada 13 item yang ditugaskan pemerintah kepada BPOM. Mulai dari mengawasi rumah produksi hingga distribusi makanan untuk program prioritas Prabowo tersebut.

"Kami ada mendapat 13 item untuk pelaksanaan tugas ini. Mulai dari hubungannya yang kita sebut dengan mengawasi rumah produksi atau dapurnya, sampai dengan distribusi, sampai pada tahap terakhirnya kalau terjadi kejadian luar biasa," katanya.

(fas/fas)