Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat ada 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Saat ini, 30.000 sarjana itu masih menjalani pendidikan di Universitas Pertahanan (Unhan) yang akan selesai Juni.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, 30.000 sarjana baru itu yang akan menjalankan program MBG. Dengan begitu, ia meyakini tidak ada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang tidak tidak dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.

"Itu adalah SDM yang akan membawa program ini, kemudian mengendalikan program ini, kemudian mengeksekusi program, sehingga tidak ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia," kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4/2025).

Dadan mengatakan, para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia tersebut menempuh studi di Unhan selama 3-4 bulan dengan rincian, 2 bulan pertama dididik untuk komponen cadangan (Komcad) dan 2 bulan sisanya untuk pendidikan teknis meliputi keamanan pangan, penyiapan makanan, hingga budi daya pertanian.

"Alhamdulillah sampai sekarang sudah dididik dua batch yaitu masing 1.000, dan sudah 2.000 yang kita hasilkan sudah ada di lapangan di seluruh Indonesia di 38 provinsi. Ada 6 orang yang mengundurkan diri dan untuk batch pertama ini murni didanai oleh hamba Allah," ungkapnya.

Pada batch pertama, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia telah bekerja sejak Februari. Sementara batch kedua didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tambahan.

"Sekarang sudah diterima kurang lebih 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan dididik di Unhan," tutupnya.

Simak juga Video Prabowo Bicara Kasih Makan ke Anak yang Lapar: 'What is Wrong with That'

Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi pada Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nyoto Suwignyo buka suara soal keluhan masyarakat terkait buah sebagai bagian dari menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMPN 13 Surabaya yang basi. Temuan itu menurutnya bagian dari kendala teknis.

"Namanya pekerjaan banyak tentu ada satu dua ketlingsut (terselip). Untuk beberapa temuan di lapangan itu ada hal yang sifatnya teknis, dan ada juga sifatnya juga dicoba-coba hoaks. Termasuk yang ada ulat itu hoaks," ujar Nyoto di memantau MBG bagi ibu menyusui, ibu hamil dan balita di Kota Madiun, Rabu (26/2/2025).

Nyoto menyampaikan untuk memastikan MBG yang dikirim ke penerima manfaat sehat telah dilakukan pelatihan. Nyoto menyebutkan bahwa orang yang memasak dan menyiapkan MBG sudah diberi pelatihan.

"Kami memiliki kepala dapur, ahli gizi dan ahli administrasi. DIbawah itu ada 47 orang yang membantu mengelola bekerja. Dimana mereka dilantih cara menyelenggarakan makan yang benar," jelas Nyoto.

Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Jatim melakukan kunjungan ke sekolah yang menerima program MBG. Dalam kunjungan itu salah satunya ditemukan buah yang sudah basi.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Jatim, Ahmad Azmi mengatakan pihaknya telah mengunjungi SMPN 13 Surabaya dan melakukan konfirmasi ke berbagai pihak termasuk Dinas Pendidikan Jatim dan pihak sekolah. Hasilnya, ada beberapa hal yang menjadi perhatian.

"Tadi ada informasi yang kami peroleh dari siswa, ternyata menu MBG ada yang basi. Temuan ini lebih banyak menyangkut dua hal, yakni buah dan sayur. Hari ini kami mendapat informasi bahwa buah melon yang disediakan dalam keadaan basi, beberapa di antaranya sudah tidak layak konsumsi," ujar Azmi.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi tidak mempermasalahkan harga satuan porsi program makan bergizi gratis. Ia mengatakan baik harga Rp 10 ribu atau Rp 15 ribu tidak jadi masalah selama diberikan sesuai porsinya.

"Memang Rp 10 ribu, Rp 15 ribu, itu semua cukup kalau misalnya kita berikan sesuai porsi," ujar Arief saat ditemui wartawan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Arief memperkirakan pada kisaran harga setiap porsi makan bergizi gratis tersebut cukup untuk memenuhi gizi anak-anak sekolah. Arief mengatakan dengan biaya itu kebutuhan karbohidrat hingga protein bisa terpenuhi.

"Misalnya, kalau kebutuhan 50 gram beras, kalori, itu nanti bisa jadi 100 gram nasi. Kemudian telur ayam harganya 24 ribu, kalau di supermarket mungkin 30 ribu. Tapi kalau di peternak bisa 22 sampai 24 ribu per kilo, isinya 16. Tinggal dibagi aja satu butir, kadang-kadang bisa 2 ribu. Jadi kalau dihitung masih cukup," tutur Arief menjelaskan.

Menurut Arief, biaya perporsi makan bergizi gratis tidak perlu menjadi polemik. Hal tersebut ia katakan karena biaya itu adalah biaya pangannya saja, tidak termasuk biaya layanan, fasilitas dapur atau transportasi.

"Jadi jangan menjadi polemik, karena niatnya semua baik," ujar Arief.

"Setelah dipelajari juga, memang angka itu hanya angka untuk dalam bentuk makanannya. Kan biaya lain kan ada, biaya lain itu maksudnya membuat fasilitas dapur-dapurnya, satuan pelayanannya, kemudian transportasinya itu kan terpisah, nggak dihitung gitu ya. Jadi satu porsi itu hanya memang makanannya aja," tambah Arief.

Menurur Arief permasalah biaya perporsi makan gizi gratis juga bergantung pada harga pangan dimasing-masing daerah serta darimana bahan pangan dipasok. Menurutnya banyak variabel yang harus dihitung untuk menentukan harga perporsi makan bergizi gratis.

"Hari ini juga tentunya Rp 15 ribu, Rp 10 ribu itu memang kan beda-beda tempat. Jadi pada saat, kalau kami di bidang pangan terlepas dari ini semua, di bidang pangan itu misalnya belinya di supermarket, sama belinya di pasar tradisional akan berbeda," ujar Arief.

"Kemudian kalau langsung bekerja sama dengan petani, peternak, nelayan, pasti harganya bisa lebih baik. Kemudian volumenya kecil dengan volumenya besar akan lebih murah, lebih baik kalau volumenya besar," tambahnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menggarkan perporsi makan bergizi gratis Rp 15 ribu. Namun pada awal Desember lalu, Presiden Prabowo menurunkan harganya menjadi Rp 10 ribu per porsi.

Megawati Kritik Harga Makan Bergizi Gratis

Penurunan harga tersebut sempat menjadi polemik. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik harga perporsi program Makan Bergizi Gratis itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi.

"Kuhitung, Rp 10 ribu toh, apa yo, apalagi sekarang harga naik. Eh, Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi," ungkap Megawati.

Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office) meninjau kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Unit Tanah Sareal, Kota Bogor untuk pelaksanaan Program makan bergizi gratis. Unit ini mendistribusikan makan bergizi gratis untuk 3.018 siswa di 15 sekolah di Kota Bogor.

Pantauan detikcom, Senin (9/12/2024), di dalam unit SPPG Unit Tanah Sareal terdiri dari ruang penyimpanan bahan baku, dapur, ruang pengemasan hingga ruang penyimpanan makanan sebelum didistribusi. Sejumlah pekerja mengemas makanan yang sudah dimasak dan dimasukkan ke boks khusus.

Boks berisi makanan yang sudah ditentukan nilai gizinya itu, kemudian dikirim ke 15 sekolah baik PAUD, TK, SMP hingga SMA di sekitar SPPG. Pengiriman boks makanan bergizi dilakukan sesuai waktu istirahat sekolah.

Para pekerja merupakan warga berusia muda yang tinggal di sekitar SPPG. Untuk menjaga higienitas, para pekerja diwajibkan memakai penutup kepala, masker, sarung tangan hingga sandal khusus ketika bekerja.

Kepala Unit SPPG Tanah Sareal Kota Bogor Ayu Pertiwi mengatakan lokasi ini menjadi dapur penyedia makanan untuk program makan bergizi gratis bagi pelajar dan ibu menyusui. Dapur mendistribusikan makanan bergizi gratis untuk 15 sekolah dari semua tingkatan di sekitar SPPG.

"Jadi dapur Kota Bogor ini beroperasi sejak 18 November 2024. Kami melayani 15 sekolah yang terdiri dari 6 TK dan PAUD, 1 SD, 3 SMP, dan 5 SMA, dengan total siswa 3.018 siswa," kata Ayu ditemui di lokasi.

Ayu menyebut pegawai Unit SPPG Tanah Sareal sebanyak 15 orang yang terdiri dari kepala dan wakil kepala unit, seorang ahli gizi, asisten lapangan, akuntan, serta 46 personel di bagian dapur. Rata-rata pegawai di Unit SPPG Tanah Sareal Kota Bogor merupakan warga sekitar.

Para pekerja mulai beraktivitas sesuai tugasnya sejak pukul 19.00 WIB. Setelah bahan baku disiapkan oleh tim, proses pengolahan dilakukan mulai pukul 01.00 WIB oleh tim yang berbeda.

"(Distribusi makanan) Ada dua gelombang, pertama jam 07.00 WIB dan jam 08.00 WIB. Kemudian gelombang kedua jam 10.00 WIB dan jam 11.00 WIB," kata Ayu yang lulusan S2 Ekonomi Pertahanan, Universitas Pertahanan (Unhan).

"Jadi untuk pendistribusian kami menyesuaikan dengan jam istirahat dari anak-anak (siswa) yang ada. Karena kan kalau di pagi itu kami ngirim untuk sekolahan TK dan SD, karena mereka pulang lebih awal dan istirahat lebih awal," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office) meninjau uji coba pelaksanaan makan bergizi gratis untuk pelajar di Kota Bogor. Peninjauan diawali dengan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Badan Pangan Nasional (BPN) di Tanah Sareal, Kota Bogor.

"Kita sedang melakukan peninjauan akan kesiapan dari sebuah program yang merupakan program grande atau program unggulan Presiden Prabowo yaitu program makan bergizi gratis," kata juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi di SPPG Tanah Sareal, Bogor, Senin (9/12).

"Program ini akan kick off tanggal 2 Januari dan sekarang kita sudah hampir memasuki pertengahan Desember sehingga penting bagi kita untuk melihat secara langsung implementasi dari program makan bergizi gratis," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Pengembangan Bisnis dan Manajemen Portofolio ID FOOD, Dirgayuza Setiawan, membocorkan menu makanan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Menurut penulis buku "Pangan Indonesia" yang juga orang dekat Prabowo Subiantoini, menu makanan pada program makan bergizi gratis akan menyesuaikan bahan pokok yang diproduksi di tiap daerah. Artinya, menu makanan di tiap daerah bakal bervariasi.

"Menu lain di Indonesia bakal berbeda, akan menyesuaikan dengan produksi di daerah masing-masing," ujarnya dalam acara Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) ke-13, dikutip dari YouTube BKF Kemenkeu, Rabu (4/12/2024).

Misalnya, tidak semua daerah akan mendapatkan menu karbohidrat utama berupa nasi. Untuk daerah yang tidak memproduksi beras, akan diganti dengan bahan makanan berkarbohidrat lain yang tersedia di daerah tersebut.

"Tidak di setiap provinsi itu nasi menjadi karbohidrat utama, kami biarkan seperti itu. Jadi kita punya berbagai makanan yang variatif dan resilient food production berdasarkan kemampuan daerah untuk memproduksi pangan," ucapnya.

Untuk itu, dalam studi yang dilakukan Badan Pangan Nasional (BPN), menu makan bergizi gratis dibagi menjadi 11 wilayah.

Komposisi menu dari masing-masing wilayah terdiri dari karbohidrat, lauk, buah, dan sayur yang berbeda tergantung bahan makanan yang diproduksi di tiap daerah.

"Badan Pangan Nasional telah melakukan studi yang cukup lama dan membagi Indonesia menjadi 11 bagian," kata dia.

Dalam paparannya, Dirgayuza merincikan daftar menu makan bergizi gratis berdasarkan hasil kajian BPN tersebut, yaitu:

Area 1 (sebagian besar Sumatera)
Karbohidrat: nasi
Lauk: daging ayam, tahu
Buah: pepaya, manggis
Sayur: kangkung

Area 2 (Mentawai)
Karbohidrat: sagu, talas
Lauk: udang, ikan
Buah: pisang, nangka, durian
Sayur: daun pepaya

Area 3 (Riau dan Bangka Belitung)
Karbohidrat: sagu
Lauk: udang, ikan
Buah: pepaya, durian, nanas
Sayur: kangkung, timun, terong

Area 4 (Kalimantan)
Karbohidrat: Talas, singkong
Lauk: ikan, daging sapi
Buah: pisang, rambutan, jeruk
Sayur: wortel, kangkung, sawi hijau

Area 5 (Banten dan Jawa tengah)
Karbohidrat: nasi, jagung
Lauk: daging ayam
Buah: pepaya, jeruk
Sayur: labu, buncis

Area 6 (DI Yogyakarta dan Jawa Timur)
Karbohidrat: nasi, jagung, singkong
Lauk: udang, ikan, telur, daging
Buah: manga, alpukat, buah naga
Sayur: kol, kacang panjang, wortel

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Pengembangan Bisnis dan Manajemen Portofolio ID FOOD, Dirgayuza Setiawan, membocorkan menu makanan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Menurut penulis buku "Pangan Indonesia" yang juga orang dekat Prabowo Subiantoini, menu makanan pada program makan bergizi gratis akan menyesuaikan bahan pokok yang diproduksi di tiap daerah. Artinya, menu makanan di tiap daerah bakal bervariasi.

"Menu lain di Indonesia bakal berbeda, akan menyesuaikan dengan produksi di daerah masing-masing," ujarnya dalam acara Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) ke-13, dikutip dari YouTube BKF Kemenkeu, Rabu (4/12/2024).

Misalnya, tidak semua daerah akan mendapatkan menu karbohidrat utama berupa nasi. Untuk daerah yang tidak memproduksi beras, akan diganti dengan bahan makanan berkarbohidrat lain yang tersedia di daerah tersebut.

"Tidak di setiap provinsi itu nasi menjadi karbohidrat utama, kami biarkan seperti itu. Jadi kita punya berbagai makanan yang variatif dan resilient food production berdasarkan kemampuan daerah untuk memproduksi pangan," ucapnya.

Untuk itu, dalam studi yang dilakukan Badan Pangan Nasional (BPN), menu makan bergizi gratis dibagi menjadi 11 wilayah.

Komposisi menu dari masing-masing wilayah terdiri dari karbohidrat, lauk, buah, dan sayur yang berbeda tergantung bahan makanan yang diproduksi di tiap daerah.

"Badan Pangan Nasional telah melakukan studi yang cukup lama dan membagi Indonesia menjadi 11 bagian," kata dia.

Dalam paparannya, Dirgayuza merincikan daftar menu makan bergizi gratis berdasarkan hasil kajian BPN tersebut, yaitu:

Area 1 (sebagian besar Sumatera)
Karbohidrat: nasi
Lauk: daging ayam, tahu
Buah: pepaya, manggis
Sayur: kangkung

Area 2 (Mentawai)
Karbohidrat: sagu, talas
Lauk: udang, ikan
Buah: pisang, nangka, durian
Sayur: daun pepaya

Area 3 (Riau dan Bangka Belitung)
Karbohidrat: sagu
Lauk: udang, ikan
Buah: pepaya, durian, nanas
Sayur: kangkung, timun, terong

Area 4 (Kalimantan)
Karbohidrat: Talas, singkong
Lauk: ikan, daging sapi
Buah: pisang, rambutan, jeruk
Sayur: wortel, kangkung, sawi hijau

Area 5 (Banten dan Jawa tengah)
Karbohidrat: nasi, jagung
Lauk: daging ayam
Buah: pepaya, jeruk
Sayur: labu, buncis

Area 6 (DI Yogyakarta dan Jawa Timur)
Karbohidrat: nasi, jagung, singkong
Lauk: udang, ikan, telur, daging
Buah: manga, alpukat, buah naga
Sayur: kol, kacang panjang, wortel

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, anggaran program makan bergizi gratis dipatok sebesar Rp 15.000 per anak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun praktiknya bersifat fleksibel menyesuaikan harga bahan pangan di daerah.

"Hitungan APBN adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung tingkat kemahalan di daerah," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

Ia tak menutup kemungkinan bakal ada subsidi silang dengan mengalihkan sisa anggaran dari kota dengan biaya bahan pangan rendah ke kota yang lebih mahal.

"Mungkin ada yang kurang dari (Rp 15.000) itu, kelebihannya kita kirim ke daerah-daerah yang memang membutuhkan budget lebih. Jadi ditentukan di APBN per anak sekian. Tapi implementasinya tergantung dari pelaksanaan di daerah masing-masing," tutur dia.

Dadan menyatakan, pihaknya tidak membeli paket makanan seharga Rp 15.000, melainkan membeli bahan baku untuk dimasak sendiri.

Menunya pun akan disesuaikan dengan bahan pangan di daerah masing-masing. Adapun untuk tahap pertama, program makan bergizi gratis bakal menyasar 3 juta anak terlebih dahulu.

"Januari mungkin kita 3 juta anak, untuk 3 bulan pertama. (Tiga bulan berikutnya) kita tambah doubling," jelasnya.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada 2 Januari 2025.

Sejumlah persiapan dan uji coba terus berlanjut, sembari menentukan menu yang sesuai untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

Terbaru, pemerintah memiliki opsi untuk mengganti susu kemasan menjadi susu cair sebagai alternatif pengganti dalam menu program makan bergizi gratis.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan, alternatif ini mempertimbangkan susu yang menjadi salah satu komponen menu paling mahal dalam program itu.

Pertimbangan ini pun menjadi salah satu catatan usai uji coba program makan bergizi gratis dilakukan selama berbulan-bulan di beberapa kota.

"Jadi, kita perlu berpikir alternatif lain selain susu yang susu kemasan itu. Mungkin dengan menggunakan susu cair," kata Prasetyo di Akademi Militer Magelang, Minggu (27/10/2024).

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan peraturan baru yang mengalihkan tugas dan fungsi terkait kerawanan gizi dari Badan Pangan Nasional ke Badan Gizi Nasional.

Saat Peraturan Presiden itu berlaku, tugas dan fungsi terkait kerawanan gizi yang sebelumnya dijalankan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi di Badan Pangan Nasional.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 162) tentang Badan Pangan Nasional, dialihkan menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional.

Peralihan itu diatur dalam Bab IX tentang Ketentuan Peralihan pada Perpres Nomor 83 Tahun 2024, khususnya dalam Pasal 55 hingga Pasal 59 yang membahas ketentuan peralihan dalam Peraturan Presiden yang baru.

Lalu, bagaimana isi Pasal 55 hingga Pasal 59 yang mengatur peralihan ini? Berikut penjelasannya.

1. Pasal 55

Pasal 55 menyebutkan bahwa tugas dan fungsi terkait kerawanan gizi yang sebelumnya ditangani oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi di Badan Pangan Nasional, kini sepenuhnya dialihkan ke Badan Gizi Nasional.

Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan fokus dan efektivitas dalam menangani masalah gizi di Indonesia.

2. Pasal 56

Pasal 56 menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di bidang kerawanan gizi di Badan Pangan Nasional dapat dipindahkan menjadi ASN di Badan Gizi Nasional.

Selain itu, perlengkapan, pendanaan, dan dokumen terkait juga akan dialihkan. Proses pengalihan ini ditargetkan selesai dalam satu tahun setelah Peraturan Presiden ini diberlakukan.

3. Pasal 57

Pada Pasal 57 menegaskan bahwa hak-hak keuangan dan fasilitas lain bagi ASN yang pindah akan tetap sama seperti yang diterima sebelumnya.

4. Pasal 58

Kemudian Pasal 58 mengatur mengenai pengisian jabatan di Badan Gizi Nasional yang menggantikan posisi-posisi di Badan Pangan Nasional.

5. Pasal 59

Di akhir, Pasal 59 mengatur bahwa selama lima tahun pertama, pengisian jabatan pimpinan tinggi madya di Badan Gizi Nasional dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden.

Dengan demikian, peralihan ini diharapkan dapat memfokuskan dan mengoordinasikan penanganan isu kerawanan gizi dengan lebih baik, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kondisi gizi masyarakat Indonesia.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali merombak kabinetnya pada Senin (19/8). Ada nama baru yang bergabung ke kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin yang hanya tersisa dua bulan, yakni Dadan Hindayana.

Ia dipercaya Jokowi menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, yaitu badan yang bakal mengurusi program makan bergizi gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dadan merupakan dosen di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dadan tercatat menempuh pendidikan Proteksi Tanaman IPB pada 1986-1990. Ia melanjutkan pendidikannya di University of Bonn, Jerman dan lulus 1997, dan Leibniz Universität Hannover dan lulus 1997.

Dikutip dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Dadan memiliki jabatan fungsional sebagai lektor dengan pendidikan terakhir jenjang S3. Ia juga pernah menerbitkan sejumlah karya ilmiah, termasuk jurnal internasional.

Beberapa karyanya antara lain 'Preferensi Serangan Tikus Sawah (Rattus argentiventer) Terhadap Tanaman Padi'. Lalu, 'Keanekaragaman dan peran fungsional serangga Ordo Coleoptera di area reklamasi pascatambang batubara di Berau, Kalimantan Timur'.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Badan Gizi Nasional. Hal ini sejalan dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang diteken langsung oleh Jokowi pada 15 Agustus 2024.

Institusi ini akan menjadi cikal bakal program Makan Bergizi Gratis yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto. Kebijakan populis itu akan dilakukan Prabowo setelah dia menjabat pada Oktober 2024.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Hadi mengonfirmasi pembentukan Badan Gizi Nasional dipersiapkan untuk mengeksekusi program Makan Bergizi Gratis yang akan dijalankan pemerintah Prabowo.

Presiden Joko Widodo baru saja melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada Senin (19/8/2024). Badan Gizi Nasional adalah sebuah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Tahun 83 Tahun 2024.

Berdasarkan salinan Perpres yang dilihat di laman Sekretariat Presiden, pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional yakni dalam rangka memenuhi gizi nasional terkait upaya mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Gizi Nasional menjalankan beberapa fungsi antara lain koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Selain itu juga melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Pada Pasal 5 ayat 1, sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada:

• Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
• Anak usia di bawah lima tahun;
• Ibu hamil; dan
• Ibu menyusui.

Dalam ketentuan peralihan pada Pasal 55 disebutkan, pada saat Perpres ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.

Simak Video 'Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri & Wamen: Bahlil, Supratman, Rosan dan Angga':

[Gambas:Video 20detik]

Dadan Hindayana baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini. Badan Gizi Nasional merupakan sebuah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Tahun 83 Tahun 2024.

Dilansir detikHealth pada Senin (19/8/2024), berdasarkan salinan Perpres yang dilihat di laman Sekretariat Presiden, pertimbangan pembentukan Badan Gizi Nasional yakni dalam rangka memenuhi gizi nasional terkait upaya mengatur tata kelola tercukupinya konsumsi yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Badan Gizi Nasional menjalankan beberapa fungsi antara lain koordinasi, perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Tak hanya itu, Badan Gizi Nasional juga melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional.

Pada Pasal 5 ayat 1, sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada:

• Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
• Anak usia di bawah lima tahun;
• Ibu hamil; dan
• Ibu menyusui.

Dalam ketentuan peralihan pada Pasal 55 disebutkan, pada saat Perpres ini mulai berlaku, pelaksanaan tugas dan fungsi kerawanan gizi yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dialihkan menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.

Baca selengkapnya di sini

Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional