Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyebut ada potensi kuota rumah subsidi kembali bertambah 90 ribu unit.

Subsidi berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema yang ditawarkan adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang saat ini kuotanya baru resmi bertambah menjadi 350 ribu rumah.

"Berarti ada tambahan 130 ribu rumah (dari kuota FLPP awal sebesar 220 ribu unit), sudah ada uangnya," jelas Ara dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (19/5).

"Dan ada lagi potensi untuk menambah (kuota FLPP) 90 ribu rumah," ungkapnya.

Pada bahan paparan Kementerian PKP, kuota awal rumah subsidi di 2025 adalah 220 ribu unit. Kemudian, Ara Dkk mendapatkan tambahan kuota sekitar 130 ribu rumah.

Di lain sisi, Menteri Ara menjelaskan APBN cuma mampu membiayai 9 persen dari total kebutuhan program 3 juta rumah. Ini sama dengan 270 ribu unit rumah yang mampu dibangun menggunakan kas negara.

Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pihaknya masih harus putar otak mencari uang untuk membangun 2,7 juta rumah sisanya. Akan tetapi, ia menegaskan optimistis program ini tetap bisa tercapai berbekal kerja keras, jujur, dan transparansi.

"Mungkin selama ini teman-teman di Komisi V tidak menghadapi situasi seperti yang saya hadapi. Mungkin selama ini menteri terdahulu tidak perlu mencari investasi, pembiayaan, dari Bank Indonesia (BI), corporate social responsibility (CSR) seperti yang kami alami," tutur Ara.

"Pada waktunya kalau kami tidak yakin, kami siap, pembantu presiden kapan pun kami di-reshuffle siap. Bagi kami kehormatan diberikan kesempatan menjadi menteri satu tahun ini. (Tapi) kami gak ragu-ragu kok, kami bekerja keras untuk mencapai ini," tandasnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ponorogo sempat terhenti sejak Jumat pekan lalu. Apa alasannya?

Komandan Kodim 0802/Ponorogo, Letkol Inf Dwi Soerjono menegaskan, program tersebut tidak dihentikan secara permanen, melainkan sedang dalam proses penyesuaian administrasi.

"Jadi kami sampaikan ke seluruh masyarakat dan rekan-rekan semuanya, bahwa untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan dihentikan, tapi sementara sedang perubahan administrasi," kata Letkol Dwi Soerjono kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Ia menjelaskan, saat ini pihak yayasan penyelenggara sedang menyiapkan sistem administrasi baru bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Salah satu perubahan utama adalah penggunaan virtual account untuk setiap dapur penyedia makanan.

"Kalau dulu anggaran diterima di belakang, kalau sekarang diterima di depan," jelas Soerjono.

"Pengajuan anggaran dilakukan di awal bulan. Untuk bulan Juni nanti, diajukan dari awal Mei sesuai kebutuhan dapur selama satu bulan," imbuhnya.

Proses ini disebut Dwi Soerjono sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pendistribusian dana. Seluruh dapur MBG akan memiliki virtual account masing-masing untuk menerima anggaran langsung dari pusat.

"Setelah kegiatan ini, sedang dilakukan pembuatan virtual account. Kita berhenti Jumat kemarin, sampai fiturnya selesai," papar Soerjono.

Ia juga menyebutkan, informasi ini sudah disampaikan kepada seluruh kepala dapur. Mereka diminta menunggu instruksi dari yayasan dan BGN sebelum kembali beroperasi.

"Titik dapur yang belum mendapatkan virtual account-nya semuanya berhenti. Tapi yayasan yang menggunakan rekening bank setempat tidak berhenti," ujar Soerjono.

Menurut Dandim, tidak ada perubahan dalam jumlah penerima manfaat program. Hanya mekanisme pencairan dan distribusi dana yang kini diubah agar lebih sistematis dan terintegrasi.

"Tidak ada perubahan, jumlah siswa tetap. Hanya perubahan mekanisme saja," pungkas Soerjono.

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Presiden Prabowo Subianto menambah kuota rumah subsidi melalui program kredit perumahan rakyat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) menjadi 350 ribu unit.

Awalnya, pemerintah menetapkan kuota rumah subsidi 220 ribu unit. Namun, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara selalu berkata ada kemungkinan penambahan kuota.

"Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220 ribu unit rumah menjadi 350 ribu unit rumah pada tahun ini," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Rabu (14/5).

Ara berkata penambahan kuota rumah subsidi menunjukkan kehadiran pemerintah. Menurutnya, pemerintah hendak membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.

Pada kesempatan itu, Ara menandatangani kesepakatan alokasi 3.000 rumah subsidi untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan P3K Penyuluh. Kesepakatan itu juga ditandatangani Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji.

"Selanjutnya doakan semoga semua lapisan masyarakat, termasuk TPK dan Tenaga Penyuluh BKKBN, semakin mudah untuk memperoleh rumah dengan skema KPR FLPP bagi MBR," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah. Salah satu skema yang dipakai pemerintah adalah KPR FLPP.

Melalui skema FLPP, pemerintah menyubsidi pembelian rumah 75 persen. Adapun 25 persen sisanya didanai bank. Harga rumah subsidi berada pada rentang Rp166 juta hingga Rp240 juta, tergantung daerah.

Pada APBN 2025, anggaran untuk KPR FLPP Rp18,7 triliun dan ditargetkan membiayai pembangunan 220 ribu rumah. Namun, Ara sempat bertemu Bank Indonesia untuk menambah dukungan terhadap program ini.

Dapur Badan Gizi Nasional-Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berhenti beroperasi. Dapur tersebut dikabarkan berhenti operasi mulai hari ini.

Dari penelusuran detikJateng, SPPG ini menjadi dapur MBG pertama di Kabupaten Banyumas yang berhenti beroperasi. Dapur tersebut dikelola langsung oleh BGN.

Kepala SD Negeri 1 Kranji, Idha Nurani, saat dimintai konfirmasi membenarkan adanya pemberhentian suplai program Makan Bergizi Gratis (MBG) per Rabu (14/5/2025). Sekolah ini menjadi salah satu lokasi yang dipilih untuk program MBG.

"Operasionalnya dihentikan sementara untuk SPPG Brobahan. Bukan dihentikan program MBG-nya, untuk SPPG lain masih beroperasi," kata Idha melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Rabu (14/5).

Idha mengaku belum mengetahui sampai kapan pemberhentian operasional Dapur SPPG Brobahan, Kelurahan Kranji tersebut.

"Dari (pihak) SPPG Brobahan diinfokan sampai waktu yang tidak bisa ditentukan," terangnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Brobahan, Luky Ayu Parwatiningsih belum dapat dimintai konfirmasi terkait pemberhentian operasional dapur.

Saat awak media datang untuk meminta konfirmasi ke dapur SPPG Brobahan, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Hanya ada satu petugas keamanan bernama Reza yang datang menemui.

"Kepala SPPG sedang keluar, tidak tahu kapan kembali ke kantor," kata Reza singkat.

Sebagai informasi, SPPG Brobahan menjadi salah satu dapur MBG yang pertama kali beroperasi di Banyumas sejak tanggal 6 Januari 2025.

Lokasi ini awalnya menyuplai MBG untuk 2.740 siswa di tiga sekolah. Di antaranya SD Negeri 1 Kranji Purwokerto, TK Pamardi Siwi Purwokerto dan SMK Negeri 2 Purwokerto.

Video Yayasan Janji Lunasi Pembayaran Dapur Makan Gratis Kalibata, Asal...

Video Yayasan Janji Lunasi Pembayaran Dapur Makan Gratis Kalibata, Asal...

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Brobahan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dikabarkan berhenti beroperasi mulai Rabu (14/5/2025).

Akibatnya, program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan di sejumlah sekolah juga dihentikan.

Saat dikonfirmasi, Kepala SD Negeri 1 Kranji, Idha Nurani, yang merupakan salah satu sekolah sasaran program MBG, membenarkan informasi tersebut.

"Operasionalnya dihentikan sementara untuk SPPG Brobahan, bukan dihentikan program MBG-nya. Untuk SPPG lain masih beroperasi," kata Idha melalui pesan singkat, Rabu.

SPPG pertama di Banyumas

Idha juga menyampaikan bahwa pihaknya belum mengetahui sampai kapan pemberhentian operasional SPPG Brobahan akan berlangsung.

"Dari (pihak) SPPG Brobahan diinfokan sampai waktu yang tidak bisa ditentukan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Brobahan, Luky Ayu Parwatiningsih, belum dapat dihubungi untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai pemberhentian operasional dapur.

Ketika Kompas.com mengunjungi SPPG Brobahan, Luky tidak berada di tempat.

"Kepala SPPG sedang keluar, tidak tahu kapan kembali ke kantor," kata petugas keamanan SPPG Brobahan, Reza.

Perlu diketahui, SPPG Brobahan merupakan SPPG pertama yang beroperasi di Banyumas sejak 6 Januari 2025.

SPPG ini menyuplai program MBG untuk 2.740 siswa di tiga sekolah, yaitu SD Negeri 1 Kranji Purwokerto, TK Pamardi Siwi Purwokerto, dan SMK Negeri 2 Purwokerto.

Pemerintah sedang mendorong Program 3 Juta Rumah untuk membangun dan merenovasi rumah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap Indonesia mendapat dukungan dari lembaga bank pembangunan multilateral mencapai Rp 50 triliun.

Ia mengatakan dirinya sudah mendiskusikan dan mengajukan program kepada sejumlah lembaga, termasuk The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Japan International Cooperation Agency (JICA), World Bank, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB).

"Kita dapat Rp 50 triliun bisa untuk renovasi kawasan dan renovasi rumah. Sebagian mereka juga minat untuk vertical housing. Luar biasa, barulah policy ini punya efek kepada perubahan wajah (Indonesia) sambil tadi kita maintain konsistensi, harus ada regulasi yang solid, melahirkan institusi yang solid, melahirkan public policy yang solid," ujar Fahri dalam acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah sekarang tak hanya merenovasi rumah, tetapi juga kawasan. Pihaknya berencana mengubah kebijakan agar tak ada lagi rumah tapak, melainkan rumah vertikal di perkotaan.

Begitu juga rumah di kawasan kumuh dan pinggir sungai, mereka akan dipindahkan ke bangunan vertikal. Menurut Fahri, langkah tersebut bisa membuat tata kota lebih bersih serta pembangunan perkotaan lebih dahsyat.

"Mereka sangat minat dan tertarik sehingga mereka menyebut angka-angka yang sekarang kita sudah masukkan ke dalam proposal blue book di Kementerian Bappenas sebagai otoritas yang mengatur dana-dana dari luar negeri. Dan mereka menyebut sebenarnya lebih banyak tapi untuk tahun pertama ini kira-kira US$ 3,3 miliar yang mereka cantumkan. Ada di antara lembaga itu yang bilang 'kami unlimited' gitu," ucap usai acara.

Fahri menambahkan dirinya sudah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan. Angka itu akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 untuk pembangunan dan renovasi rumah masyarakat.

Ia mengaku dukungan dana tersebut berupa pinjaman lunak. Adapun rata-rata tenor pinjamannya sampai 20 tahun.

"Ada yang (bunga) 0% malah di situ, tapi nanti kita ini ada posturnya kita sudah kirim," tuturnya.

Menurutnya, lembaga-lembaga ini sangat perhatian dan ingin membantu negara-negara anggota. Program 3 Juta Rumah juga dinilai memberikan efek terhadap kehidupan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah sedang mendorong Program 3 Juta Rumah untuk membangun dan merenovasi rumah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap Indonesia mendapat dukungan dari lembaga bank pembangunan multilateral mencapai Rp 50 triliun.

Ia mengatakan dirinya sudah mendiskusikan dan mengajukan program kepada sejumlah lembaga, termasuk The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Japan International Cooperation Agency (JICA), World Bank, Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IsDB), dan Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB).

"Kita dapat Rp 50 triliun bisa untuk renovasi kawasan dan renovasi rumah. Sebagian mereka juga minat untuk vertical housing. Luar biasa, barulah policy ini punya efek kepada perubahan wajah (Indonesia) sambil tadi kita maintain konsistensi, harus ada regulasi yang solid, melahirkan institusi yang solid, melahirkan public policy yang solid," ujar Fahri dalam acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah sekarang tak hanya merenovasi rumah, tetapi juga kawasan. Pihaknya berencana mengubah kebijakan agar tak ada lagi rumah tapak, melainkan rumah vertikal di perkotaan.

Begitu juga rumah di kawasan kumuh dan pinggir sungai, mereka akan dipindahkan ke bangunan vertikal. Menurut Fahri, langkah tersebut bisa membuat tata kota lebih bersih serta pembangunan perkotaan lebih dahsyat.

"Mereka sangat minat dan tertarik sehingga mereka menyebut angka-angka yang sekarang kita sudah masukkan ke dalam proposal blue book di Kementerian Bappenas sebagai otoritas yang mengatur dana-dana dari luar negeri. Dan mereka menyebut sebenarnya lebih banyak tapi untuk tahun pertama ini kira-kira US$ 3,3 miliar yang mereka cantumkan. Ada di antara lembaga itu yang bilang 'kami unlimited' gitu," ucap usai acara.

Fahri menambahkan dirinya sudah melaporkan hal tersebut kepada Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan. Angka itu akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 untuk pembangunan dan renovasi rumah masyarakat.

Ia mengaku dukungan dana tersebut berupa pinjaman lunak. Adapun rata-rata tenor pinjamannya sampai 20 tahun.

"Ada yang (bunga) 0% malah di situ, tapi nanti kita ini ada posturnya kita sudah kirim," tuturnya.

Menurutnya, lembaga-lembaga ini sangat perhatian dan ingin membantu negara-negara anggota. Program 3 Juta Rumah juga dinilai memberikan efek terhadap kehidupan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan, BGN setidaknya memerlukan anggaran tambahan Rp 51 triliun lagi pada tahun ini untuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini diungkapkan Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengatakan, penyerapan anggaran ditargetkan Rp 116 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima MBG.

“Kami memiliki target bulan Juni sudah Rp 4,71 triliun yang kami serap, kemudian akan melonjak pada bulan Juli mencapai Rp 16 triliun. Agustus sudah Rp 18 triliun, September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun, Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun,” ujar Dadan.

Di sisi lain, pemerintah telah menganggarkan Rp 71 triliun untuk program MBG. Dadan mengatakan, BGN telah memproyeksikan penyerapan anggaran lebih dari Rp 71 triliun.

“Jadi kami masukkan bukan hanya anggaran Rp 71 triliun yang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Presiden (Prabowo Subianto) terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta,” kata Dadan.

Dengan demikian, mengikuti mekanisme yang sudah direncanakan, BGN akan membutuhkan anggaran lebih kurang Rp 116,6 triliun untuk memberikan layanan kepada 82,9 juta penerima MBG.

“Sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan ada Rp 51 triliun sudah cukup untuk bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember (2025),” ujar Dadan.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Sejumlah siswa TK dan SD di Kecamatan Rancaekek tengah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu lalu

“Nah ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kami baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen,” kata Dadan.

Khusus pagu pegawai, dianggarkan sekitar Rp 3,525 triliun dan baru dianggarkan Rp 386,87 miliar.

“Terkait dengan pegawai baru 0,01 persen. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji,” ujar Dadan.

Hal inilah yang membuat penyerapan pagu anggaran di bidang pegawai masih rendah.

“Karena yang baru kami keluarkan untuk sarjana penggerak pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan,” kata Dadan. “Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji, sehingga nanti pencairan di bidang pegawai ini akan lebih cepat setelah bulan depan,” ujar dia.

Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah ditunjuk menjadi Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN). Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan alasan penunjukan Fahri.

Erick mengatakan perubahan susunan komisaris dan direksi merupakan bagian dari strategi meningkatkan efisiensi. Selain itu juga dalam rangka transparansi dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir tentu komposisi pegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergitas program pemerintah, tetapi tetap transparasi publik terus terjadi secara korporasi," ujarnya dikutip detikFinance, Kamis (27/3/2025).

Ketua Umum PSSI ini menjelaskan pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Ia kemudian mencontohkan Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM), kemudian Bank Tabungan Negara (BTN) diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," katanya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Susunan Pejabat Kementerian Jadi Komisaris Bank Pelat Merah

• Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
• Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
• Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
• Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
• Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
• Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta memberi usul kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung agar dapat membangun dapur makan bergizi gratis (MBG) berstandar bintang 5 dibanding renovasi kantin sekolah. Sebab keberadaan dapur MBG diyakini bisa menghasilkan makanan berkualitas untuk pemenuhan gizi anak-anak.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Yudha Permana dalam menyikapi rencana Pramono yang akan mengalihkan program sarapan bergizi gratis jadi merenovasi kantin sekolah.

"Kami Fraksi Gerindra mengusulkan untuk membangun dapur MBG berkualitas standar katering atau hotel bintang lima di kantin sekolah, daripada revitalisasi kantin sekolah yang belum bisa mengontrol kualitas makanan dan minuman yang dijual," kata Yudha dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Ia mengatakan pembangunan dapur MBG bisa jauh lebih efisien jika dibangun di dekat sekolah. Dia meyakini, di setiap sekolah ada kantin yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG.

Ia menjelaskan bahwa Pemprov DKI telah menyiapkan dana ntuk MBG sebesar Rp 2,5-3 triliun, yang ditaruh di BTT (belanja tidak terduga). Maka dari itu, pihaknya berencana akan menyuarakan hal tersebut saat pembahasan APBD-P tahun 2025 mandatang.

"Kami mau coba usulkan pada rapat Komisi E nanti, supaya dana tersebut dipakai untuk membangun infrastruktur berupa dapur MBG, dan lokasinya di sekolah," ungkapnya.

Yudha meyakini, membangun dapur MBG tidak akan menyalahi aturan karena kantin masih menjadi bagian dari lingkungan sekolah. Apalagi pembangunan dapur bisa menjadi ekosistem yang baik dalam menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anak.

"Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini bisa sustainable (berkelanjutan) sehingga ekosistemnya jadi," ucapnya.

Di sisi lain, nantinya para pedagang kantin bisa diberdayakan di dapur MBG. Konsep dapur ini, kata Yudha juga telah diadopsi lebih dulu di negara maju seperti Jepang.

Menurut dia, langkah ini bisa sebagai wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah soal pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Pemerintah daerah mempersiapkan fasilitas infrastruktur berupa dapur, sedangkan pemerintah pusat melalui BGN menyiapkan koki, dan kebutuhan pokok untuk MBG.

"Jadi ada kolaborasi, dari APBD mempersiapkan infrastruktur dapurnya sedangkan dari pemerintah pusat menyiapkan SDM, alat makan hingga bahan makanannya," imbuhnya.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengganti program sarapan gratis menjadi renovasi kantin. Pramono mengatakan renovasi ini akan dilakukan di seluruh kantin di Jakarta.

"Untuk program sarapan pagi gratis akan tetap kami adakan, bukan dalam bentuk sarapannya, tetapi kami akan melakukan renovasi pada kantin-kantin di seluruh Jakarta," terang Pramono saat menghadiri buka bersama pembubaran tim pemenangan di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3).

Pram menyebut program renovasi kantin ini dilakukan agar fasilitas yang dimiliki bisa menjadi lebih baik. Dia memastikan program ini akan memiliki tanggung jawab sama terhadap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Jakarta.

Dia juga mengungkapkan alasan mengganti program ini. Dia menerangkan program yang berkaitan dengan Makan Bergizi Gratis menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi hasil temuan KPK terkait adanya pengurangan nilai makanan dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000. Dadan mengatakan jika pagu bahan baku berbeda sejak awal.

"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal, Anak PAUD-SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000," kata Dadan saat dihubungi, Sabtu (8/3/2025).

Dadan mengatakan perbedaan pagu bahan baku tersebut berlaku di sebagian besar Wilayah Indonesia Barat. Dadan menyampaikan pagu bahan baku itu akan berubah sesuai index kemahalan masing-masing daerah.

"Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717 dan lain-lain. Penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost. Kalau kelebihan akan dikembalikan, kalau kekurangan akan ditambah," jelasnya.

Dadan mengatakan pagu bahan baku tersebut disusun oleh mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dia menyebut penyusunan itu dilakukan setiap 10 hari.

"Dalam usulan sudah rinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing," ujarnya.

"Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya," imbuh dia.

Diketahui, Dadan dan jajarannya pernah mendatangi gedung KPK pada Rabu (5/3). Dia meminta masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis karena anggarannya yang besar.

"Seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan, dari berbagai pihak, termasuk KPK," kata Dadan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/3).

Dadan mengatakan bertemu langsung dengan pimpinan KPK. Dia mengatakan BGN mendapat arahan soal tata kelola keuangan yang harus transparan.

Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap hasil pertemuan dengan BGN. Setyo menyampaikan kepada BGN menemukan informasi adanya pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

"Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3).

Setyo mengatakan temuan itu disampaikan saat bertemu dengan pihak BGN agar dapat diantisipasi. Kepala BGN, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.

Setyo lalu mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo melalui keterangan tertulis.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jembrana, Bali, tetap berjalan selama Ramadan. Namun, ada penyesuaian menu yang diberikan kepada para siswa dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu.

Berbeda dari hari biasanya, menu MBG tidak menggunakan tempat makan atau 'ompreng' yang berisi makanan siap saji, melainkan tas yang berisi makanan kering, seperti sereal, telur, camilan, kurma, dan pisang.

"Selama bulan puasa, menu makanan yang diberikan kepada siswa diubah oleh Badan Gizi Nasional, tidak berupa makanan jadi seperti sebelumnya," ungkap Dandim 1617/Jembrana, Letkol Inf M Ardiansyah, saat ditemui detikBali, Jumat (7/3/2025).

Bagi para siswa yang berpuasa, mereka bisa membawa pulang camilan untuk dinikmati saat berbuka puasa. Sementara untuk siswa yang tidak puasa, langsung bisa menikmati camilan dan buah yang diberikan.

"Jadi makan bergizi gratis tetap diberikan kepada siswa, tetapi bentuknya berbeda. Ini kalorinya tetap masuk, tetapi kami sesuaikan dengan siswanya untuk TK, SD, SMP, SMA, dan sudah ditentukan oleh BGN langsung. Jadi tetap berjalan, tidak ada kata berhenti hingga selesai," jelas Ardiansyah.

Pria yang menjadi pengawas program MBG itu menjelaskan saat ini terdapat dua dapur umum di Jembrana. Dua dapur umum itu melayani sekitar 6.000 siswa yang tersebar di 27 sekolah. Rinciannya ada 7 TK, 18 SD, dan 2 SMP.

"Sudah ada dua dapur yang ada di Kecamatan Negara dan di Kecamatan Pekutatan dan melayani sekitar 6.000 siswa, rencananya akan ada penambahan dapur dan mudah-mudahan cepat terlaksana," harap Ardiansyah.

Seusai data Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Jembrana, jelas Ardiansyah, jumlah siswa TK hingga SMP di Gumi Makepung sebanyak 58 ribu siswa. Jumlah itu tersebar di 144 TK, 185 SD negeri dan swasta, serta 21 SMP negeri dan swasta.

Salah seorang siswa di SDN 1 Loloan Barat, Muhamad Abizar, menjelaskan penyesuaian menu MBG saat bulan puasa dimanfaatkan dirinya untuk menu tambahan saat berbuka puasa bersama keluarga.

"Dibawa pulang (menu MBG). Biasanya dibagi dengan adik dirumah saat berbuka puasa. Seperti kemarin ada menu sari gandum, telur kurma dan susu," kata siswa kelas 6 ini.

Siswa lainnya, Anisa Rahmania, menjelaskan hal serupa. Ia membawa pulang menu MBG untuk dinikmati saat berbuka puasa dirumah. "Dari kemarin saya bawa pulang, jadi ada tambahan untuk berbuka di rumah," ungkap Anisa.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi