BANYUWANGI, KOMPAS.com - Hotel Ketapang Indah di Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi sorotan karena temuan limbah ribuan sandal sekali pakai di Desa Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi mengatakan bahwa sebelum temuan tersebut, pihaknya telah melakukan sosialisasi pengelolaan sampah, namun justru ditolak.

"Kami sudah melakukan sosialisasi saat TPST Balak memulai operasional. Bulan Oktober 2023 kami mendatangi Hotel Ketapang Indah dan usaha-usaha yang ada di Kecamatan Kalipuro untuk bisa berlangganan layanan ke TPST Balak," kata Kepala DLH Banyuwangi, Dwi Handayani, Senin (19/5/2025).

Namun, tawaran DLH Banyuwangi dijawab oleh pihak hotel yang mengatakan bahwa mereka telah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan sampah.

Bahkan, Hotel Ketapang Indah juga mengatakan bahwa sudah ada pasukan kuning yang mengambil limbah sampah mereka secara rutin untuk dibuang ke TPA Bulusan.

"Lho, TPA Bulusan tahun 2018 sudah tutup. Tidak bisa (membuang sampah), sudah ada penjaganya, tidak ada yang membuang sampah ke sana," ucap Dwi mengulangi kalimat yang ia katakan kepada pihak hotel.

Ia pun meminta Hotel Ketapang Indah untuk melakukan pengecekan ulang guna memastikan ke mana limbah hotel dibuang.

Dwi juga mengingatkan pihak hotel bahwa akan ada punishment atau hukuman dari pemerintah setempat untuk pengusaha yang tidak menaati aturan.

"Tapi iya bu, iya bu saja, ternyata sampai sekarang belum dilaksanakan," bebernya.

Peringatan berikutnya disampaikan kembali pada awal tahun 2024, namun lagi-lagi Hotel Ketapang Indah mengatakan bahwa mereka merasa kasihan apabila tidak menggunakan jasa pasukan kuning lagi.

DLH juga sudah mengingatkan kembali untuk mengecek ulang alur pembuangan sampah dan memastikan limbah hotel dikelola dengan baik.

"Kami juga ingatkan bahwa ada sanksi juga bagi pihak yang menyuruh, sudah saya sosialisasikan. Ternyata sekarang (ketahuan) dibuang di lahan pribadi orang dan tidak dikelola dengan baik," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, limbah sampah ribuan sandal hotel sekali pakai ditemukan tim Sungai Watch di area tanah seluas 20 x 25 meter di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur.

Lokasinya berada sangat dekat dengan permukiman karena berada di belakang rumah warga.

Pihak Hotel Ketapang Indah Banyuwangi tidak menampik temuan limbah sandal itu dan sedang melakukan penyelidikan internal.

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Hotel Ketapang Indah di Banyuwangi, Jawa Timur, diduga membuang sampah secara sembarangan usai ditemukannya limbah sampah sandal hotel di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi.

Dari temuan Sungai Watch, ada ribuan limbah sandal yang ditemukan di lahan seluas 20 x 25 meter yang berada sangat dekat dengan permukiman warga, tepatnya di belakang rumah warga yang berlokasi di Kelurahan Bulusan.

Komunikasi pemasaran Hotel Ketapang Indah, Afdan, tak menampik temuan Sungai Watch tersebut dan mengatakan bahwa mereka masih melakukan proses penyelidikan masalah pembuangan sampah.

"Kami sampaikan bahwa masalah pembuangan sampah masih dalam proses penyelidikan oleh pihak hotel guna memastikan sumber dan penyebab temuan tersebut," kata Afdan, Senin (19/5/2025).

Afdan juga mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menangani hal tersebut dengan serius dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Namun, Afdan tak menanggapi ketika ditanya mengenai apakah pihak hotel sudah melakukan hal-hal dasar pengelolaan sampah dengan baik serta melibatkan pihak terkait untuk pengelolaannya.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi mengatakan bahwa sebelum temuan tersebut, pihaknya telah melakukan sosialisasi pengelolaan sampah, namun justru ditolak.

"Kami sudah melakukan sosialisasi saat TPST Balak memulai operasional. Bulan Oktober 2023 kami mendatangi Hotel Ketapang Indah dan usaha-usaha yang ada di Kecamatan Kalipuro untuk bisa berlangganan layanan ke TPST Balak," kata Kepala DLH Banyuwangi, Dwi Handayani.

Namun, tawaran DLH Banyuwangi dijawab oleh pihak hotel yang mengatakan bahwa mereka telah menjalin kerja sama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan sampah.

Bahkan, Hotel Ketapang Indah juga mengatakan bahwa sudah ada pasukan kuning yang mengambil limbah sampah mereka secara rutin untuk dibuang ke TPA Bulusan.

"Lho, TPA Bulusan tahun 2018 sudah tutup. Tidak bisa (membuang sampah), sudah ada penjaganya, tidak ada yang membuang sampah ke sana," ucap Dwi mengulangi kalimat yang ia katakan kepada pihak hotel.

Ia pun meminta Hotel Ketapang Indah untuk melakukan pengecekan ulang guna memastikan ke mana limbah hotel dibuang.

Dwi juga mengingatkan pihak hotel bahwa akan ada punishment atau hukuman dari pemerintah setempat untuk pengusaha yang tidak menaati aturan.

"Tapi iya bu, iya bu saja, ternyata sampai sekarang belum dilaksanakan," bebernya.

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Limbah sampah ribuan sandal hotel sekali pakai ditemukan tim Sungai Watch di area tanah seluas 20 x 25 meter di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur.

Lokasinya berada sangat dekat dengan permukiman karena berada di belakang rumah warga. Diduga, area itu telah menjadi tempat pembuangan limbah hotel yang telah berlangsung lama.

Dari lokasi tersebut, tim Sungai Watch mengangkut setidaknya 5 karung yang penuh terisi limbah sandal hotel, yang diambil dari area pembuangan yang juga berisi sampah jenis lain, mulai dari sisa makanan hingga styrofoam.

"Barang bukti yang kami bawa ada 5 karung, ini masih sebagian. Ada ribuan sandal bertuliskan nama hotel," kata Area Manager Sungai Watch Banyuwangi, Suhardiyanto, Minggu (18/5/2025).

Pria yang akrab disapa Hari itu menjelaskan, keberadaan sampah limbah sandal hotel itu ditemukan sekitar 2 minggu lalu saat timnya menelusuri lokasi pembersihan sampah.

Di lahan milik warga itu, sampah yang dibuang telah menjadi ancaman bagi warga sekitar. Sebab, sampah yang tertimbun tanah, apabila hancur pun, akan menjadi mikroplastik yang membahayakan bagi kelangsungan hidup masyarakat.

"Sepertinya sudah lama (menjadi area pembuangan sampah), tidak mungkin baru 1 atau 2 kali," tegasnya.

Karena banyaknya sampah, tim Sungai Watch belum berhasil melakukan pembersihan secara keseluruhan, meski telah membawa setidaknya 500 kilogram sampah dari area tersebut.

Hari juga memastikan bahwa area itu murni menjadi pembuangan sampah hotel, kecil kemungkinan menjadi tempat pembuangan sampah warga, melihat dari banyaknya jumlah sandal yang ditemukan.

"Pengelolaan sampahnya tidak dibuang pada tempatnya. Seharusnya pihak hotel mengelola sampah dengan baik, misalnya menyetorkan ke pihak terkait seperti DLH," urai Hari.

Dia juga menyayangkan sikap hotel yang melakukan pembuangan sampah di area pemukiman warga, yang dapat menjadi contoh buruk bagi masyarakat untuk membuang sampah secara sembarangan.

Hari juga meminta pengusaha untuk lebih peka terhadap lingkungan dengan menaati aturan atau tata cara pembuangan limbah serta memikirkan efek jangka panjang lingkungan. Harapan yang sama juga ia sampaikan untuk masyarakat.

"Pada dasarnya kita ingin mengajari masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah dengan baik," tandasnya.

Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tetap diberikan kepada siswa dan khusus selama Ramadan. Menu MBG diganti dengan makanan kering agar bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa.

"Program MBG berjalan lancar dan jangkauan terus bertambah, selama bulan puasa program ini juga masih tetap bergulir tentu dengan penyesuaian," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (8/3).

Di Banyuwangi, sudah ada tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tersebar di tiga kecamatan yang menjangkau 39 sekolah dengan jumlah siswa penerima program Makan Bergizi Gratis sebanyak 5.642 orang.

Bupati Ipuk menyampaikan selama bulan Ramadan, menu makan bergizi gratis yang didapatkan oleh para siswa bukan seperti makanan siap saji yang dikonsumsi di sekolah biasanya, namun diganti dengan makanan kering untuk berbuka puasa yang bisa dibawa pulang, seperti kurma, susu, telur, makanan ringan dan buah.

Program MBG di Banyuwangi secara resmi dimulai pada 3 Februari 2025, dan saat ini pelaksanaan MBG telah menjangkau 39 sekolah di Banyuwangi, mulai dari jenjang TK, SD, SMP negeri dan swasta.

"Saat ini di Banyuwangi sudah ada tiga dapur umum SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) yang berada di wilayah Kecamatan Rogojampi, Sempu dan Banyuwangi," ujar Bupati Ipuk.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Suratno menyampaikan pendistribusian makanan selam bulan puasa ke sekolah-sekolah tersebut tetap berlangsung setiap hari.

Selama bulan puasa pendistribusian makanan tetap dilakukan oleh pihak SPPG ke sekolah-sekolah setiap hari.

"Dari hasil pantauan kami, anak-anak sangat antusias menerima makan bergizi gratis yang bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa," kata Suratno.

Saat ini di Banyuwangi sudah ada tiga dapur umum SPPG

Banyuwangi (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tetap diberikan kepada siswa dan khusus selama Ramadhan menu MBG diganti dengan makanan kering agar bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa.

"Program MBG berjalan lancar dan jangkauan terus bertambah, selama bulan puasa program ini juga masih tetap bergulir tentu dengan penyesuaian," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu.

Di Banyuwangi, sudah ada tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG tersebar di tiga kecamatan yang menjangkau 39 sekolah dengan jumlah siswa penerima program Makan Bergizi Gratis sebanyak 5.642 orang.

Bupati Ipuk menyampaikan bahwa selama bulan Ramadhan, menu makan bergizi gratis yang didapatkan oleh para siswa bukan seperti makanan siap saji yang dikonsumsi di sekolah biasanya, namun diganti dengan makanan kering untuk berbuka puasa yang bisa dibawa pulang, seperti kurma, susu, telur, makanan ringan dan buah.

Program MBG di Banyuwangi secara resmi dimulai pada 3 Februari 2025, dan saat ini pelaksanaan MBG telah menjangkau 39 sekolah di Banyuwangi, mulai dari jenjang TK, SD, SMP negeri dan swasta.

"Saat ini di Banyuwangi sudah ada tiga dapur umum SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) yang berada di wilayah Kecamatan Rogojampi, Sempu dan Banyuwangi," ujar Bupati Ipuk.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Suratno menyampaikan pendistribusian makanan selam bulan puasa ke sekolah-sekolah tersebut tetap berlangsung setiap hari.

Selama bulan puasa pendistribusian makanan tetap dilakukan oleh pihak SPPG ke sekolah-sekolah setiap hari.

"Dari hasil pantauan kami, anak-anak sangat antusias menerima makan bergizi gratis yang bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa," kata Suratno.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Sebanyak 28 sekolah tingkat taman kanak-kanak, dasar dan menengah di Kabupaten Banyuwangi telah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Pemerintah Pusat, dengan total jumlah siswa sebanyak 5.642 siswa yang dilayani melalui 3 Dapur Umum di 3 kecamatan berbeda.

Sejak di launching pada 3 Februari 2025 lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Dapur Umum di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kecamatan Rogojampi telah menyasar 17 sekolah dengan capaian siswa penerima sebanyak 2.915 orang.

Komandan Kodim (Dandim) 0825 Banyuwangi Letkol Arh Joko Sukoyo menyampaikan sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN), selain di Rogojampi, SPPG Jambewangi dan Kebalenan juga sudah dioperasikan.

"Arahan BGN yang di Desa Jambewangi dan Kebalenan sudah beroperasi, artinya, dapur umum pendistribusi menu MBG itu sudah sama seperti SPPG yang ada di Kecamatan Rogojampi," kata Joko Sukoyo, Kamis (27/2/2025).

Dia menambahkan saat ini SPPG Jambewangi melayani 8 sekolah dengan jumlah siswa 1.347 orang, sementara SPPG Kebalenan melayani 3 sekolah dengan 1.380 siswa.

"Dengan demikian saat ini program MBG di Banyuwangi telah menjangkau 28 sekolah mulai jenjang TK, SD, SMP, dan pondok pesantren," tabah Joko.

Dia tegaskan pihaknya berkomitmen mengawal dan melaksanakan program MBG di Banyuwangi demi menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo. Sementara, terkait operasional SPPG lainnya di Banyuwangi dia sebutkan masih menunggu persetujuan dari BGN.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyuwangi terus digencarkan dengan memperhatikan standar mutu dan perluasan cakupan. Untuk memenuhi target cakupan, sejak 25 Februari 2025 telah ditambahkan dua Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di dua kecamatan berbeda.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengungkapkan, sebelumnya hanya terdapat satu dapur umum di Kecamatan Rogojampi, namun kini jumlahnya telah bertambah menjadi tiga dapur umum, yakni di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, dan di Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi.

Dapur umum pertama sebelumnya telah dioperasikan di Desa/Kecamatan Rogojampi.

"Alhamdulillah, mulai pekan ini kita ada tambahan dua SPPG lagi. Jadi sudah ada 3 SPPG yang menyokong program MBG di Banyuwangi. Harapannya, secara bertahap akan terus ditambah agar jangkauan MBG di Banyuwangi semakin meluas," ujar Bupati Ipuk Fiestiandani, Kamis (27/2/2025).

Menurut Ipuk, kedua dapur umum yang baru telah mulai beroperasi dan melayani sejumlah sekolah di masing-masing kecamatan. SPPG di Kecamatan Banyuwangi telah beroperasi sejak 24 Februari 2025, sedangkan SPPG di Kecamatan Sempu mulai beroperasi sejak 25 Februari 2025.

Sinergi dengan berbagai pihak diharapkan dapat semakin meningkatkan cakupan program ini. Selain itu, keberlangsungan program juga membutuhkan pengawasan sinergis dari berbagai pihak terkait agar berjalan dengan optimal.

"Sinergi dengan sejumlah pihak supaya program ini berjalan lancar, agar cakupan program semakin luas, sehingga semakin banyak siswa yang mendapat manfaat program unggulan Presiden Prabowo ini," pungkas Ipuk.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi, Jawa Timur, bakal menggandeng puskesmas untuk memantau hasil pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada Senin (3/2/2025).

Kepala Dispendik Banyuwangi, Suratno mengatakan, bidang terkait di Dispendik Banyuwangi bakal bekerja dengan puskesmas terdekat dengan tempat tinggal para penerima manfaat terkait hal tersebut.

Kemungkinan akan mulai diberlakukan setelah tahun ajaran baru. “Kita usul, bisa menugaskan tenaga kesehatan untuk memantau anak yang dapat MBG,” kata Suratno, di Banyuwangi, Senin (17/2/2025).

Para tenaga kesehatan akan memantau hasil dari pelaksanaan MBG yang berpengaruh pada siswa.

Indikatornya antara lain, penambahan tinggi badan, berat badan, peningkatan kecerdasan, hingga memantau kualitas makan para anak sehari-hari.

Pemantauan akan dilakukan selama satu tahun dengan evaluasi secara berkala untuk memastikan manfaat program MBG diterima para pelajar secara optimal.

“Kami akan mengawal bagaimana nantinya program ini berpengaruh pada kualitas belajar. Bisa jadi bagian riset,” tutur Suratno.

Sementara itu, pada minggu kedua pelaksanaannya, diurai Suratno, MBG di Banyuwangi telah mencakup 17 sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SLB, hingga pondok pesantren dengan total sajian 2.913 porsi.

Sebagai pengawas para penerima program MBG, Suratno mengatakan, pihaknya juga memberikan edukasi kepada para pelajar terkait pengenalan budaya makan sehat dan hidup bersih.

“Misalnya anak-anak bawa sendok tidak bersih dari rumah. Kita edukasi, setelah makan ada sesi cuci sendok bersama. Kita dampingi yang seperti itu,” ujar dia.

Sementara itu, dua minggu berjalan, pelaksanaan MBG yang awalnya terkendala jalur pendistribusian kini disebutnya mulai konsisten.

Namun, dia juga menggarisbawahi bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu memantau terus hal tersebut agar pendistribusian makanan tidak sampai terlambat.

Dia meminta kesigapan SPPG agar makanan sudah sampai di sekolah, paling tepat sebelum jam istirahat atau saat jam istirahat berlangsung agar tidak mengganggu pelajaran.

Suratno juga meminta SPPG memastikan kesegaran sajian makanan saat tiba di tangan para pelajar penerima program yang mayoritas adalah anak-anak.

“Mudah-mudahan makanan selalu fresh. Kalau di mata anak tidak fresh, mereka tidak mau, terutama sayur-sayuran yang rentan. Karena program ini bisa berdampak positif untuk peningkatan gizi anak-anak,” tandas dia.

Banyuwangi (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perdana bagi siswa SMP Negeri 2 Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin.

"Jadi pada hari ini saya bersama Bupati Banyuwangi serta kepala sekolah (SMPN 2 Rogojampi) memulai program Makan Bergizi Gratis," kata Zulhas, sapaan Menko Zulkifli Hasan kepada wartawan di Banyuwangi.

Menurut dia, program MBG merupakan program besar Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menyiapkan generasi masa depan yang unggul guna menyongsong masa depan yang lebih baik.

Zulhas mengakui bahwa masih banyak yang harus diperbaiki dari program MBG, namun bukanlah menjadi penghambat terlaksananya program yang menyasar jutaan anak di Indonesia itu.

"Tentu terus kami lakukan evaluasi, dan semuanya akan terstandardisasi, mulai dari gizinya hingga proses menyiapkannya," katanya.

Ia juga menilai Kabupaten Banyuwangi sudah siap untuk melaksanakan program MBG.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung program nasional itu.

"Insya Allah daerah siap, dan kami lakukan secara bertahap sesuai dengan arahan pemerintah pusat," ujarnya.

Ipuk menyampaikan, Kabupaten Banyuwangi yang kaya bahan pangan akan memberikan dukungan maksimal untuk menyukseskan makan bergizi gratis tersebut.

"Misalnya, kami akan fasilitasi petani untuk membantu menyiapkan beras dan buah lokal, sehingga harganya lebih terjangkau," katanya.

Sebanyak 828 orang siswa SMPN 2 Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi menikmati makan siang program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Para siswa menyantap menu yang disediakan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Rogojampi, berupa ayam asam manis, cap cay, buah pisang, dan susu.

Salah seorang siswa SMPN 2 Rogojampi, Putri Nadita mengaku suka dengan menu yang diberikan pada perdana makan bergizi gratis.

"Enak rasanya, dan saya suka. Enak juga karena bisa menghemat uang saku, tidak perlu beli makan siang," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis di Banyuwangi dilaksanakan secara bertahap, pada pelaksanaan perdana hari ini SPPG Rogojampi menyediakan 1.005 porsi makanan untuk sekolah di sekitarnya, mulai jenjang TK hingga SMP.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah digelar di sekitar 254 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan saat memantau langsung pelaksanaan MBG di Banyuwangi menyebutkan target MBG menyasar 82,9 juta anak di Indonesia.

Setelah mengunjungi dapur umum, Menko Zulhas langsung memantau implementasi distribusi makanan dari dapur umum ke SMP Negeri 2 Rogojampi dan SMA Negeri 1 Rogojampi. Menurutnya implementasi itu sudah sesuai standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Sudah sesuai standar yang ada. Ini makannya dibagikan karena nanti akan ada pemantauan dari Badan Gizi terkait peningkatan kualitas gizinya. Nanti tentu akan ada perkembangan dan perbaikan," ujar Zulhas, Senin (3/1/2025).

Zulhas menegaskan terkait capaian sasaran dari jumlah anggaran sebesar Rp 71 Triliun akan bertambah hingga Rp 140 Triliun dengan target penerima manfaat mencapai 82 juta lebih anak Indonesia pada Desember 2025.

"254 yang sudah selesai, Anggaran Rp 71 triliun sekarang dengan 15 juta lebih penerima manfaat. Ketika nanti bapak Presiden memberikan lagi Rp 140 triliun dari BGN maka bulan Desember penerima manfaat bisa sampai 82 juta lebih," tegasnya.

Menurut Zulhas, sistem pelaksanaan yang berada di Kabupaten Banyuwangi sudah tepat dan dapat dipraktikkan secara berkala. Ia dia pastikan pelaksanaan MBG akan difokuskan pada peningkatan kualitas anak Indonesia, sehingga hal-hal yang berfokus pada keuntungan personal tidak diutamakan.

Dia juga menegaskan bahwa sistem penerapan MBG ini akan dikembangkan sesuai dengan kondisi yang berkembang di masing-masing daerah sasaran.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Pemerintah Pusat pada Senin (6/1/2024) mulai menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan asupan gizi yang cukup bagi siswa sekolah, tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, program ini melibatkan komunitas marginal seperti, buruh tani, pekerja informal, perempuan kepala keluarga, masyarakat adat, kelompok penyandang difabel, untuk dapat berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaannya. Program unggulan ini menjadi salah satu upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Memberi Manfaat Ekonomi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dikutip Antara, Kamis (17/10/2024), setiap Rp 1.000 yang digelontorkan untuk program MBG akan memberikan manfaat hingga Rp 63.500 terhadap perekonomian. Program ini juga bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,10 persen melalui penyerapan 820.000 pekerja dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terkait.

Studi Indef berdasarkan proyek percontohan MBG di 10 kabupaten/kota, terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak tiga orang serta terdapat peningkatan penghasilan UMKM sebagai mitra penyedia sekitar 33,68 persen. MBG menunjukkan contoh yang nyata program pemberdayaan masyarakat yang bukan saja mampu mengatasi masalah sosial, seperti gizi buruk, tetapi menciptakan ekonomi melalui peningkatan lapangan kerja.

Menggerakkan Semua Lapisan

Program MBG sangat wajar dinantikan oleh masyarakat, terutama kelompok marginal. Program ini menggerakkan semua lapisan masyarakat; tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa asupan gizi bagi siswa sekolah, tetapi juga mencerminkan pendekatan pemberdayaan komunitas yang bersifat bottom-up.

Selama ini, kelompok marginal berada di pinggiran dari struktur sosial, ekonomi, politik, atau budaya dalam masyarakat. Mereka acap tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan kelompok mayoritas yang mempunyai kekuasaan yang dominan. Ketidakmampuan kelompok ini disebabkan karena keterbatasan akses sumber daya, diskriminasi, hingga minimnya representasi dalam struktur sosial masyarakat.

Kondisi ketidakberdayaan semacam itu menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat melalui program MBG untuk dapat menyejahterakan kelompok marginal. Salah satu cara untuk melibatkan komunitas marginal adalah dengan menggunakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pelaksanaan program.

Pendekatan ini sejalan dengan perspektif Arnstein yang menyatakan bahwa tingkat pemberdayaan tertinggi tercapai, ketika masyarakat memiliki kendali penuh atas proses dan hasil program tersebut. Dalam konteks program MBG, pemberdayaan bottom-up dapat dilihat melalui keterlibatan komunitas marginal, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam penyediaan, pengolahan, dan distribusi makanan.

Peluang Berkelanjutan

Selain itu, kemampuan pemerintah pusat dapat mengintegrasikan program MBG ini dengan pelatihan keterampilan, seperti memasak, pengelolaan makanan, atau manajemen rantai pasokan, program ini menciptakan peluang berkelanjutan bagi penerima manfaat untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Pendekatan ini melibatkan penerima manfaat sebagai bagian dari solusi. Misalnya, perempuan kepala keluarga atau komunitas lokal dapat dilibatkan dalam proses pengolahan makanan, mulai dari tahap persiapan hingga distribusi. Selain mendapatkan penghasilan tambahan, keterlibatan langsung ini juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap program dan memastikan keberlanjutan inisiatif tersebut.

Lebih jauh lagi, integrasi pelatihan keterampilan memberikan peluang bagi peserta untuk membangun usaha mandiri di bidang katering, pengelolaan makanan, atau layanan terkait lainnya, yang pada akhirnya mendukung pemberdayaan ekonomi lokal.

Dengan cara ini, program MBG tidak hanya menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan sosial-ekonomi yang memberdayakan komunitas marginal secara holistik.

Pada akhirnya, pendekatan pemberdayaan komunitas marginal yang bersifat bottom-up menjadikan program MBG tidak hanya solusi atas masalah gizi di sekolah, akan tetapi juga menjadi solusi atas permasalahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karenanya, penting untuk menjaga kesinambungan program MBG agar nilai manfaat tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang mendalam dan inklusif bagi masa depan bangsa.

Atho'ilah Najamudindosen Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

Banyuwangi kaya potensi laut. Salah satunya perikanan dengan metode budi daya air tawar. Ini menjadi objek potensial untuk mengoptimalkan peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan Nasional.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi mengembangkan budi daya ikan lele dengen metode Bioflok atau kolam bundar.

Melalui metode ini, budi daya ikan lele memungkinkan kapasitas panen mencapai 3 ton per kolam dengan angka fatality rate rendah yakni di bawah 10%.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) I Nyoman Radiarta dalam kunjungan kerjanya ke wilayah kerja BPPP Banyuwangi melihat langsung proses budi daya lele dengan metode itu.

Selain itu, dia juga meresmikan Smart Fisheries Village (SFV) yang menjadi program unggulan optimalisasi potensi balai besar yang berada di bawah Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Nyoman Radiarta menyebutkan SFV di Banyuwangi patut diapresiasi karena mampu mengoptimalkan aset untuk berinovasi dan membangun jejaring produktif baik dengan masyarakat maupun pengusaha yang menyerap produk lele hasil budi daya Bioflok.

Menurutnya, poin pentingnya dari program Desa Perikanan Cerdas itu juga mampu membaca kebutuhan pasar. Di mana dalam waktu dekat, Indonesia dituntut memiliki kelimpahan produksi pangan untuk menopang program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Smart Fisheries Village Banyuwangi (Foto: Eka Rimawati)

"Ada UPT inti dan UPT Plasma jadi kita tidak bisa lihat secara parsial, kalau misal kita optimalkan seperti di Ciamis misalnya satu desa jadi penghasil ikan Nila maka program UPT yang kemudian dikolaborasikan dengan desa atau masyarakat sekitar dan ini ditangkap sebagai potensi yang besar," ujarnya, Rabu (25/12/2025).

"Misal dengan memanfaatkan dana desa membudidayakan lele bioflok dan kita sebagai pemerintah memberikan asistensi memberikan pelatihan sehingga itu jadi sentra produksi ikan. Jadi dapur-dapur untuk program makan gizi gratis itu bisa ambil ikan dari sana," tegas Radiarta.

Ia menegaskan, konsep produktivitas dari hulu hingga hilir yang diterapkan BPPP Banyuwangi dapat menjadi best practice yang bisa diimplementasikan secara masif bak pada program SFV UPT inti maupun plasma.

Salah satu best practice di mana budi daya lele bukan hanya berfokus pada pembesaran tetapi juga pada pemberian pakan dari hasil produksi sendiri yang dapat menekan angka pengeluaran hingga 50%.

"Saya sangat setuju dengan konsep begini Jadi dari hulu sampai Hilir. Di sini menyiapkan pakan sendiri karena kalau kita beli pakan 1 kilonya Rp13.000 margin keuntungannya tidak ada. Dengan produksi pakan sendiri hanya 6.000-7.000 dengan harga jual lele Rp 20.000 artinya sangat besar margin keuntungan. Tentu ini juga akan menjadi potensi menambah Pendapatan Negaa Bukan Pajak (PNBP) dari UPT," kata I Nyoman Radiarta.

Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Lilly Aprilya Pregiwati mengatakan BPPP Banyuwangi bukan cuma fokus pada pembudidayaan namun juga peningkatan kapasitas keterampilan dan keahlian.

Peningkatan kapasitas keterampilan dan keahlian itu ditujukan agar mereka yang didampingi memiliki kemampuan bekerja di kapal-kapal ikan baik di dalam maupun di luar negeri.

Smart Fisheries Village Banyuwangi (Foto: Eka Rimawati)

Termasuk peningkatan kapasitas pelestarian melalui SFV berbasis konservasi di laut Bangsring. Apa yang dimiliki seluruh UPT tentu yang juga hadir di Banyuwangi untuk sharing pengalaman dan teknologi bisa saling mengembangkan produk unggul yang nanti bisa menjadi peluang potensi peningkatan PNBP.

"Sebagai satker PNBP kita juga dituntut untuk bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak dan itu bisa ditingkatkan dari apa yang kita punya. Terus terang untuk mengandalkan dari pemerintah itu sangat terbatas," ujarnya.

Dengan adanya PNBP dan pengembangan 74% dari aset milik BPPP Banyuwangi, dia yakin hal ini bisa merangsang pengembangan BPPP Banyuwangi. Menurutnya, ini merupakan skema kerja sama dalam hal pengelolaan yang baik.

"BPP Banyuwangi juga kemarin menjadi motor pelatihan internasional yang kami adakan untuk peserta dari Afrika yang kita adakan di Bali dan kami memperkenalkan budi daya ikan nila yang kami lakukan selama ini dan akan mereka terapkan di negara masing-masing," katanya.

Hadir di acara pembukaan pelatihan dan peningkatan kapasitas dampingan BPPSDMKP, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Dia menyambut baik program SFV di Banyuwangi dan berharap menjadi potensi kolaborasi peningkatan perekonomian warga sekaligus untuk memenuhi kebutuhan ikan di program Makan Bergizi Nasional.

"Kesempatan ini semoga bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku perikanan yang ada di Banyuwangi dan kalau bicara potensi Banyuwangi bukan hanya air laut tapi juga tawar. Kalau kita bicara perikanan tentu juga soal lingkungan bagaimana kita bersinergi menjaga lingkungan agar lebih baik untuk jangka panjang," kata Ipuk.

"Banyuwangi sebenarnya sudah melakukan pengembangan budidaya perikanan dengan Dinas perikanan dan juga didukung BPPP untuk program pengembangbiakan ikan lele tapi dengan skala rumah tangga dengan menggunakan Bioflok sangat bagus sekali yang tidak hanya pemenuhan gizi pada program makan gratis tapi juga peningkatan ekonomi," ujarnya.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah