BEKASI, KOMPAS.com - Mobil bak yang membuang sampah di bantaran Kali Bekasi, Kelurahan Kebalen, Babelan, Kabupaten Bekasi, diduga berasal dari salah satu perumahan di Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu warga, Amin (78), yang kerap mencari barang bekas di tumpukan sampah bantaran Kali Bekasi.

"Itu dari perumahan," kata Amin saat berbincang dengan Kompas.com di lokasi, Rabu (23/4/2025).

Amin mengungkapkan, pembuangan sampah di lokasi tersebut sudah berlangsung sekitar 10 tahun.

Sampah yang menggunung itu baru steril apabila air Kali Bekasi meluap lantaran terbawa arus sungai hingga ke laut lepas di pesisir utara Bekasi.

"Sampahnya kendang (hanyut) ke sono (arah laut lepas)," kata Amin.

Sementara itu, Lurah Kebalen, Andika, membenarkan bahwa sampah yang dibuang mobil bak di bantaran kali di wilayahnya berasal dari Kota Bekasi.

Menindaklanjuti peristiwa ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi untuk melayangkan surat keberatan ke Kota Bekasi.

"Nanti koordinasinya bareng-bareng sama DLH juga, kita bersurat," kata Andika saat menginspeksi ke lokasi.

Andika juga mengaku warganya beberapa kali menangkap basah warga Kota Bekasi membuang sampah sembarangan di bantaran kali di wilayahnya.

"Kalau untuk dari kota memang ada beberapa kali saya nangkap, bukan orang kita sendiri, bahkan orang luar yang buang sampah di sini," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, video yang menampilkan mobil bak membuang sampah di bantaran Kali Bekasi, Kabelan, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, viral di media sosial.

Dalam video yang diunggah akun Youtube J2P Channel menunjukkan, empat orang terlihat tengah menurunkan sampah dari mobil bak.

Sampah tersebut kemudian dikumpulkan di bantaran bagian atas Kali Bekasi, sebagian lainnya dibuang di bantaran bagian bawah.

BEKASI, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi diminta bertanggung jawab membuatkan jembatan baru bagi warga penghuni Perumahan Bintang Sriamur Residence, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Hal ini disampaikan pengembang Perumahan Bintang Sriamur Residence, Andri Jana, merespons polemik rencana pembongkaran jembatan yang mengancam penghuni terisolir.

"Iya Pak Gubernur yang (harusnya) bertanggung jawab. Dia yang menyuruh, merusak, dan harusnya memperbaiki," kata Andri di Kantor Desa Sriamur, Senin (21/4/2025).

Adapun jembatan Perumahan Bintang Sriamur Residence berdiri di atas sebuah saluran air di Jalan Kong Isah yang tengah dinormalisasi oleh Dedi Mulyadi.

Jembatan tersebut bakal dibongkar karena diduga spesifikasi bangunannya melanggar.

Sebagai perbandingan, lebar saluran air sekitar 15 meter, sementara lebar gorong-gorong jembatan tersebut tak sampai dua meter.

Andri menyatakan, program normalisasi dicetuskan oleh Dedi Mulyadi, sehingga menurutnya, Pemprov Jawa Barat yang harus bertanggung jawab.

Dia menekankan, program normalisasi tersebut jangan sampai merugikan hak masyarakat.

"Itu program baik, tapi jangan sampai merugikan hak-hak masyarakat umum. Kenapa? Itu akses masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Teknik Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat, Aan Heryadi menyatakan, pihak pengembang yang seharusnya bertanggung jawab atas pembangunan jembatan baru.

"Untuk pembangunan jembatan baru diserahkan kepada developer, karena developer kan pengakuannya dulu juga membangun jembatan tersebut," tegas Aan di Kantor Desa Sriamur.

Aan mengungkapkan, total terdapat 10 jembatan di Jalan Kong Isah yang segera dibongkar.

Dari seluruh bangunan, hanya jembatan Perumahan Bintang Sriamur Residence yang masih tarik ulur. Penyebabnya, jembatan tersebut menjadi akses utama bagi warga setempat.

"Kalau dibongkar sekarang kelihatannya masyarakat sudah tidak bisa akan melaksanakan kegiatan sehari-hari, ke sekolah, ke kantor dan sebagainya," kata Aan.

Aan pun berjanji akan melaporkan persoalan ini ke pimpinannya, dengan tembusan ke Dedi Mulyadi.

"Ini jadi pertimbangan utama kami, nanti bagaimana solusinya dari Pak Gubernur, apakah nanti ada kebijakan dari beliau atau memang tetap harus dibongkar," imbuh dia.

Sebelumnya, 38 keluarga penghuni Perumahan Bintang Sriamur Residence terancam terisolir.

Penyebabnya, jembatan yang menjadi akses utama keluar-masuk warga bakal dibongkar Dinas SDA Jawa Barat dalam rangka normalisasi saluran air depan perumahan.

Ketua RT 08/RW 03 Sriamur, Dedi Beben mengatakan bahwa warga dilema lantaran pihak developer lepas tangan.

"Di perumahan ini developer sudah lepas tangan dengan alasan unit sudah terjual semua," ujar Beben kepada Kompas.com di Perumahan Bintang Sriamur Residence, Jumat (18/4/2025).

Beben mengatakan, mobilitas warga sangat terganggu apabila jembatan dibongkar. Karena itu, warga meminta SDA Jawa Barat membongkar jembatan sepanjang di jalur saluran air Jalan Kong Isah secara bertahap.

Tujuannya tak lain agar warga bisa mengakses jembatan perumahan terdekat seraya menunggu proses pembangunan.

"Kita berharap pembongkaran jembatan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu mobilitas, kita bisa ke perumahan sebelah, jangan serempak," jelasnya.

Beben juga berharap Gubernur Jawa Barat mempertimbangkan lagi waktu pembongkaran jembatan. Hal ini menyusul warga masih kesulitan mengumpulkan dana swadaya untuk pembangunan jembatan baru.

Sebaliknya, warga mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa apabila jembatan tetap dibongkar besok.

"Kami akan menggelar demo, kami bukan tidak mendukung normalisasi, itu bagus. Tapi, mohon kebijakannya untuk mengulur waktu," tegas dia.

Pemerintah melarang alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan maupun industri. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan.

Terkadang, lahan pertanian memang kerap dibeli untuk kemudian dijadikan perumahan. Hal itu karena biasanya lahan pertanian harganya lebih murah dibandingkan lahan yang memang untuk permukiman.

Namun, bagaimana nasib pengembang yang sudah terlanjur membeli lahan pertanian untuk dibangun perumahan?

Menanggapi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh dipakai untuk perumahan, apalagi lahan yang termasuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Jika terlanjur membeli lahan sawah, pengembang harus menggantinya dengan lahan yang produktivitasnya sama.

"Ya kalau dia LSD nggak bisa dibangun rumah, kalau dia udah kadung beli ya beli untuk tanamin jagung atau tanamin padi. Enggak boleh tanamin batu bata, apalagi kalau sudah LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan). Dia harus mengganti lahan dengan produktivitas yang sama," kata Nusron kepada wartawan usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (21/4/2025).

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa lahan persawahan tidak boleh dialihfungsikan menjadi area perumahan. Hal ini supaya masih ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia berbincang dengan salah satu pengembang dalam acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025). Saat itu, Direktur PT Bangun Famili Sejahtera, Hari Purnomo, mengungkapkan keluh kesahnya dalam membangun rumah subsidi, salah satunya terkait aturan mengenai lahan persawahan tak boleh digunakan sebagai area perumahan.

Hari menuturkan, pihaknya telah membebaskan lahan yang berada di Bekasi, Jawa Barat untuk dibangun perumahan karena berada di zona kuning, yaitu area yang diperuntukkan permukiman. Namun, sebagian besar lahan itu merupakan area persawahan yang kini tak boleh lagi dialihfungsikan sebagai perumahan.

"Nah, sekarang kendalanya tidak mungkin kita sebagai pengembang membebaskan tanah darat di daerah Bekasi. Satu, tidak ada lagi yang luas dan zonanya yang kuning sudah habis sedangkan kita sudah membebaskan sebagian besar lahan sawah yang zonanya kuning," kata Hari dalam acara tersebut.

Ara pun langsung merespons keluhan Hari. Ia menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh digunakan untuk area perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasmbada pangan. Jadi betul tidak boleh Pak persawahan dibuat perumahan," ungkapnya.

Video: Bahas Banjir Jabar, Pengamat Sebut Pengawasan Alih Fungsi Lahan Tak Berjalan

Video: Bahas Banjir Jabar, Pengamat Sebut Pengawasan Alih Fungsi Lahan Tak Berjalan

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 38 kepala keluarga (KK) penghuni Perumahan Bintang Sriamur Residence, RT 8/RW 3, Desa Sriamur, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terancam terisolir.

Penyebabnya, jembatan yang menjadi akses utama keluar-masuk warga bakal dibongkar Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat pada Sabtu (19/4/2025).

Pembongkaran dalam rangka normalisasi saluran air depan perumahan.

Ketua RT 08/RW 03 Sriamur, Dedi Beben mengatakan bahwa warga dilema lantaran pihak developer lepas tangan.

"Di perumahan ini developer sudah lepas tangan dengan alasan unit sudah terjual semua," ujar Beben kepada Kompas.com di Perumahan Bintang Sriamur Residence, Jumat (18/4/2025).

Beben mengatakan, mobilitas warga dipastikan sangat terganggu apabila jembatan dibongkar.

Karena itu, warga meminta SDA Jawa Barat membongkar jembatan sepanjang di jalur saluran air Jalan Kong Isah secara bertahap.

Tujuannya tak lain agar warga bisa mengakses jembatan perumahan terdekat seraya menunggu proses pembangunan.

"Kita berharap pembongkaran jembatan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu mobilitas, kita bisa ke perumahan sebelah, jangan serempak," jelasnya.

Beben juga berharap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mempertimbangkan lagi waktu pembongkaran jembatan.

Hal ini menyusul warga masih kesulitan mengumpulkan dana swadaya untuk pembangunan jembatan baru.

Sebaliknya, warga mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa apabila jembatan tetap dibongkar besok.

"Kami akan menggelar demo, kami bukan tidak mendukung normalisasi, itu bagus. Tapi, mohon kebijakannya untuk mengulur waktu," tegas dia.

Koordinator Lapangan Normalisasi Tambun Utara dari Dinas SDA Jawa Barat, Nurman mengungkapkan, terdapat enam jembatan yang segera dibongkar di sepanjang jalur saluran air Jalan Kong Isah.

Pembongkaran dilakukan karena jembatan perumahan melanggar spesifikasi.

"Diameter sungai itu lebarnya 15 meter, sementara gorong-gorongnya cuma berapa meter, kami hanya melaksanakan tugas," kata Nurman.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa lahan persawahan tidak boleh dialihfungsikan alias 'disulap' menjadi area perumahan. Hal ini supaya masih ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia berbincang dengan salah satu pengembang dalam acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025). Saat itu, Direktur PT Bangun Famili Sejahtera, Hari Purnomo, mengungkapkan keluh kesahnya dalam membangun rumah subsidi, salah satunya terkait aturan mengenai lahan persawahan tak boleh digunakan sebagai area perumahan.

Hari menuturkan, pihaknya telah membebaskan lahan yang berada di Bekasi, Jawa Barat untuk dibangun perumahan karena berada di zona kuning, yaitu area yang diperuntukkan permukiman. Namun, sebagian besar lahan itu merupakan area persawahan yang kini tak boleh lagi dialihfungsikan sebagai perumahan.

"Nah, sekarang kendalanya tidak mungkin kita sebagai pengembang membebaskan tanah darat di daerah Bekasi. Satu, tidak ada lagi yang luas dan zonanya yang kuning sudah habis sedangkan kita sudah membebaskan sebagian besar lahan sawah yang zonanya kuning," kata Hari dalam acara tersebut.

Ara pun langsung merespons keluhan Hari. Ia menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh digunakan untuk area perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasmbada pangan. Jadi betul tidak boleh Pak persawahan dibuat perumahan," ungkapnya.

Ara mengaku, hal tersebut merupakan tantangan tersendiri di bidang perumahan. Walau demikian, ia tak mau menyelesaikan masalah perumahan lalu menimbulkan masalah baru di bidang pangan.

"Saya sebagai Menteri Perumahan tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan, tapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif," tuturnya.

Ditemui seusai acara, Ara mengaku akan mempertemukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan para pengembang di Jawa Barat untuk membahas lebih lanjut mengenai masalah lahan sawah menjadi area perumahan.

"Nanti kita akan buat pertemuan, kan itu banyak masalah di Jawa Barat. Nanti saya akan undang Pak Dedi atau saya datang ke Jawa Barat. Bersama dengan teman-teman pengembang tadi untuk cari solusi. Harus ada solusinya," tegasnya.

Dirinya ingin masalah lahan untuk perumahan maupun untuk pertanian bisa mendapatkan win-win solution. "Jadi nggak boleh saling mematikan," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP Bakal Luncurkan Layanan Aduan Perumahan

Video: Menteri PKP Bakal Luncurkan Layanan Aduan Perumahan

BEKASI, KOMPAS.com - Boin, pria terduga pemalak kuli bangunan di Perumahan Griya Srimahi Indah (GSI), Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, merupakan sekuriti.

"Pelaku orang kampung situ, terus kerjanya di situ (Perumahan GSI)," kata Kapolsek Tambun Selatan Kompol Wuryanti kepada Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Adapun peristiwa dugaan pemalakan tersebut terjadi di Perumahan GSI pada Selasa (15/4/2025).

Saat itu, pelaku diduga memalak korban berinisial L yang tengah bekerja merenovasi salah satu rumah subsidi.

Tak lama, polisi menangkap pelaku di kediamannya di Desa Srimahi pada Rabu sekitar pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, pelaku sempat menerima uang Rp 100.000 dari korban.

Akan tetapi, pelaku langsung mengembalikan uang tersebut begitu mengetahui aksinya direkam korban.

"Kalau pengakuannya korban dikasih Rp 100.000, begitu tahu divideokan, duitnya dikembalikan, tapi kan duit itu sudah diterima, terus ada kata-kata 'ikhlas enggak lu?'," jelas Wuryanti.

Saat ini, polisi masih memeriksa pelaku untuk mengetahui motif di balik aksi dugaan pemalakan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, seorang pria paruh baya diduga memalak kuli bangunan yang tengah bekerja di Perumahan GSI, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi itu terekam dalam sebuah video berdurasi 6 menit 50 detik.

Berdasarkan video tersebut, pria yang mengaku sebagai "putra daerah" itu terlihat mengenakan kaus bertuliskan "security".

Pria berambut putih itu tampak mengintimidasi dan meminta uang kepada korban yang tengah merenovasi salah satu unit rumah subsidi. Korban memenuhi permintaan pria tersebut.

Akan tetapi, pria itu justru emosi setelah menerima uang pemberian korban.

"Kalau enggak ikhlas, enggak usah, cuma jangan ikut campur kerjaan di sini. Ini untuk putra daerah," kata pria tersebut kepada korban, dikutip Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Selanjutnya, pria itu mengingatkan korban bahwa terdapat peraturan "putra daerah" yang mengatur pekerjaan di kawasan perumahan hanya boleh dilakukan oleh warga setempat.

Bahkan, pria itu mengatakan, tidak ada aturan yang melarang hal itu.

"Eh sekarang peraturan putra daerah, otonomi daerah. Pekerjaan enggak ada undang-undang. Orang sini butuh makan lah," kata pria tersebut seraya emosi. "Ya saya juga butuh makan," jawab kuli bangunan. Cekcok keduanya pun berlanjut.

Bahkan, pria tersebut meminta korban agar angkat kaki mencari pekerjaan di tempat lain.

"Ya elu kerja di tempat lain," imbuh dia.

BEKASI, KOMPAS.com - Boin, pria terduga pemalak kuli bangunan di Perumahan Griya Srimahi Indah (GSI), Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, merupakan sekuriti.

"Pelaku orang kampung situ, terus kerjanya di situ (Perumahan GSI)," kata Kapolsek Tambun Selatan Kompol Wuryanti kepada Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Adapun peristiwa dugaan pemalakan tersebut terjadi di Perumahan GSI pada Selasa (15/4/2025).

Saat itu, pelaku diduga memalak korban berinisial L yang tengah bekerja merenovasi salah satu rumah subsidi.

Tak lama, polisi menangkap pelaku di kediamannya di Desa Srimahi pada Rabu sekitar pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan pemeriksaan sementara, pelaku sempat menerima uang Rp 100.000 dari korban.

Akan tetapi, pelaku langsung mengembalikan uang tersebut begitu mengetahui aksinya direkam korban.

"Kalau pengakuannya korban dikasih Rp 100.000, begitu tahu divideokan, duitnya dikembalikan, tapi kan duit itu sudah diterima, terus ada kata-kata 'ikhlas enggak lu?'," jelas Wuryanti.

Saat ini, polisi masih memeriksa pelaku untuk mengetahui motif di balik aksi dugaan pemalakan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, seorang pria paruh baya diduga memalak kuli bangunan yang tengah bekerja di Perumahan GSI, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aksi itu terekam dalam sebuah video berdurasi 6 menit 50 detik.

Berdasarkan video tersebut, pria yang mengaku sebagai "putra daerah" itu terlihat mengenakan kaus bertuliskan "security".

Pria berambut putih itu tampak mengintimidasi dan meminta uang kepada korban yang tengah merenovasi salah satu unit rumah subsidi. Korban memenuhi permintaan pria tersebut.

Akan tetapi, pria itu justru emosi setelah menerima uang pemberian korban.

"Kalau enggak ikhlas, enggak usah, cuma jangan ikut campur kerjaan di sini. Ini untuk putra daerah," kata pria tersebut kepada korban, dikutip Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Selanjutnya, pria itu mengingatkan korban bahwa terdapat peraturan "putra daerah" yang mengatur pekerjaan di kawasan perumahan hanya boleh dilakukan oleh warga setempat.

Bahkan, pria itu mengatakan, tidak ada aturan yang melarang hal itu.

"Eh sekarang peraturan putra daerah, otonomi daerah. Pekerjaan enggak ada undang-undang. Orang sini butuh makan lah," kata pria tersebut seraya emosi. "Ya saya juga butuh makan," jawab kuli bangunan. Cekcok keduanya pun berlanjut.

Bahkan, pria tersebut meminta korban agar angkat kaki mencari pekerjaan di tempat lain.

"Ya elu kerja di tempat lain," imbuh dia.

BEKASI, KOMPAS.com - Seorang pria paruh baya diduga memalak kuli bangunan yang tengah bekerja di Perumahan Griya Srimahi Indah (GSI), Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Aksi itu terekam dalam sebuah video berdurasi 6 menit 50 detik. Berdasarkan video tersebut, pria yang mengaku sebagai "putra daerah" itu terlihat mengenakan kaos bertuliskan "security".

Pria berambut putih itu tampak mengintimidasi dan meminta uang kepada korban yang tengah merenovasi salah satu unit rumah subsidi.

Korban memenuhi permintaan pria tersebut. Akan tetapi, pria itu justru emosi setelah menerima uang pemberian korban.

"Kalau enggak ikhlas, enggak usah, cuma jangan ikut campur kerjaan di sini. Ini untuk putra daerah," kata pria tersebut kepada korban, dikutip Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Selanjutnya, pria itu mengingatkan korban bahwa terdapat peraturan "putra daerah" yang mengatur pekerjaan di kawasan perumahan hanya boleh dilakukan oleh warga setempat.

Bahkan, pria itu mengatakan, tidak ada aturan yang melarang hal itu.

"Eh sekarang peraturan putra daerah, otonomi daerah. Pekerjaan enggak ada undang-undang. Orang sini butuh makan lah," kata pria tersebut seraya emosi.

"Ya saya juga butuh makan," jawab kuli bangunan.

Cekcok keduanya pun berlanjut. Bahkan, pria tersebut meminta korban agar angkat kaki mencari pekerjaan di tempat lain.

"Ya elu kerja di tempat lain," imbuh dia.

Kapolsek Tambun Selatan Kompol Wuryanti mengaku telah menangkap pria yang mengaku sebagai "putra daerah" itu di rumahnya di Desa Srimahi pada Rabu sekitar pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan hasil interogasi polisi, diketahui pelaku bernama Boin yang sehari-sehari bekerja sebagai sekuriti Perumahan GSI. Sedangkan korban berinisial L.

"Pelaku orang kampung situ, terus kerjanya di situ," kata Wuryanti kepada Kompas.com.

Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (15/4/2025). Dari pemeriksaan sementara, korban sempat memberikan uang sebesar Rp 100.000 kepada pelaku.

Namun, pelaku langsung mengembalikan uang tersebut ketika mengetahui korban merekam aksinya.

"Kalau pengakuannya korban dikasih Rp 100.000, begitu tahu divideokan, duitnya dikembalikan, tapi kan duit itu sudah diterima, terus ada kata kata 'ikhlas enggak lu?'," imbuh dia.

Saat ini, polisi masih memeriksa pelaku untuk mengetahui motif di balik aksi dugaan pemalakan tersebut.

Polisi menemukan pisau yang digunakan pelaku pembunuhan pria berinisial R (23) di kawasan perumahan di Gunungputri, Bogor Jawa Barat. Pisau ditemukan di rerumputan tidak jauh dari lokasi kejadian.

"Untuk update terkini itu pisaunya sudah ditemukan dan kita tanyakan, dia (mengaku) itu pisau dia. Ditemuin ada di dekat TKP di rumput-rumput," kata Kapolsek Gunungputri AKP Aulia Robby Putra dihubungi wartawan, Minggu (13/5/2025).

"Bukan pisau dapur, bukan badik juga, pisau saja ada pegangan dari (bahan) karet," kata Aulia.

Aulia menyebutkan polisi masih mencoba untuk menggali motif pelaku terhadap korban. Namun pelaku belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut sehingga akan diperiksa kejiwaannya di rumah sakit.

"Belum bisa digali lagi informasinya. Diperiksa sih sudah, cuma omongannya belum nyambung," kata Aulia.

"Kita sih berharapnya orangnya normal ya, cuma karena stres atau depresi itu masih kita upayakan untuk periksa kejiwaannya dulu. Masih kita komunikasikan dulu dengan rumah sakit," imbuhnya.

Sebelumnya, R ditemukan tewas dibunuh di sekitar perumahan di Gunungputri, Kabupaten Bogor. Korban warga Bekasi, Jawa Barat, itu mengalami luka tusuk di leher.

"Bukan begal, pembunuhan itu, nggak ada barang yang hilang," kata Kapolsek Gunungputri AKP Aulia Robby Putra, saat dihubungi, Sabtu (12/4).

Peristiwa itu terjadi pada sekitar pukul 02.00 WIB tadi. Saat ditemukan, lanjut Robby, korban sudah dalam keadaan tergeletak tak bernyawa.

"Ditemukan jam 04.00 WIB, kejadian diperkirakan kejadian jam 02.00 WIB dari CCTV," bebernya.

Pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Namun Robby menjelaskan pelaku hingga saat ini belum bisa dimintai keterangan oleh penyidik.

"Pelakunya sudah diamankan, tapi untuk diambil keterangan kita belum bisa. Entah karena stres, entah mabuk, kita masih dalami," sebutnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

KOMPAS.com - Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi meminta Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menghentikan izin pembangunan perumahan. Saat ini, kata Dedi, di Bekasi sudah sangat banyak perumahan.

"Sudah kebanyakan, sawah-sawahnya sudah ketutup rumah," kata Dedi dalam video yang diunggah di media sosial dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Kamis (27/3/2025).

Akibat sawahnya hilang, lanjut dia, akhirnya orang-orang Bekasi tidak punya penghasilan harian. Mereka kemudian dagang menggunakan tempat apapun dan pinjam duit dari bank emok.

Pada kesempatan itu, gubernur dan bupati menyerahkan dana kompensasi kepada warga yang rumah dan warungnya dibongkar karena berada di daerah aliran sungai.

Pasca pembongkaran bangunan di daerah aliran sungai, kata Dedi, saat ini sungainya sudah mulai terbentuk. Normalisasi sungai akan terus dilakukan sampai dengan Kali CBL (Cikarang Bekasi Laut).

"Sampai indah, pohon-pohon harus bagus," jelas Dedi

Bupati Bekasi Ade Kuswara dalam video tersebut menjelaskan, saat ini normalisasi sungai dalam tahap pembersihan sampah. Setelah Lebaran, proses normalisasi kembali dilanjutkan.

Dedi meminta Pemda Bekasi fokus pada normalisasi sungai secara bersama.

"Jangan lupa nanti ada pergeseran anggaran Kabupaten Bekasi," ujar Dedi.

Dia kemudian bertanya kepada bupati, anggaran akan difokuskan untuk apa?

"Membangun sarana prasarana jalan, jembatan, drainase, irigasi, puskesmas, rumah sakit, pendidikan, kesehatan, rutilahu," beber Ade.

Dedi kembali bertanya, total anggaran ada berapa?

Ade menjawab, "Rp 8,3 triliun," sebutnya.

Banjir besar melanda perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi pada Selasa (4/3/2025) lalu. Penyebab utama banjir ini berasal dari luapan limpasan air Sungai Cikarang dan curah hujan yang tinggi.

Pengembang The Arthera Hill 2, PT Prisma Inti Propertindo berjibaku membantu warga perumahan yang terdampak. Beberapa tim diturunkan dibantu dengan pihak terkait seperti pemadam kebakaran dan BPBD Kabupaten Bekasi untuk mempercepat proses pemulihan.

Bantuan logistik berupa makanan dan obat-obatan disediakan untuk memenuhi kebutuhan warga. Kemudian, pengungsian darurat dan dapur umum pun didirikan. Semua bantuan tersebut didistribusikan dibantu oleh perwakilan Prisma Properties dan pengurus Paguyuban Perumahan The Arthera Hill 2.

Banjir yang melanda bukan hanya membawa air, melainkan lumpur tebal. Setelah surut, lumpur tersebut tertinggal di halaman rumah warga, selokan, hingga ke jalanan. Pengembang bekerja sama dengan pemadam kebakaran melakukan pembersihan lumpur pada area jalan dan selokan agar akses di perumahan lancar dan saluran air tidak mampet.

Tim khusus juga diturunkan untuk memperbaiki kanopi rumah warga yang rusak imbas diterjang banjir. Bantuan alat berat juga disediakan untuk mengangkut puing-puing barang yang berserakan imbas terseret air.

Lalu, perbaikan infrastruktur di perumahan The Arthera Hill 2 juga dilakukan untuk mengantisipasi bencana jangka panjang yakni meninggikan tanggul dan memperkuat struktur tanah di sekitarnya. Selain itu, sistem drainase juga dioptimalkan dengan menambah kapasitas pompa penyedot air agar debit di dalamnya tidak meluap dan membuat water pond untuk mencegah terjadinya genangan.

Setelah banjir terjadi, banyak warga yang menginginkan adanya keringanan angsuran KPR. Seperti yang diketahui, perumahan The Arthera Hill 2 merupakan perumahan subsidi yang sebagian besar warganya mengambil KPR dengan masa angsuran yang baru berjalan sekitar 1 tahun.

Pengembang memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan keluhannya terkait KPR di posko khusus yang dihadiri oleh perwakilan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Minggu (16/3/2025) lalu.

Video: Kondisi Terkini Sapi-sapi di RPH Bekasi Seusai Terendam Banjir

Video: Kondisi Terkini Sapi-sapi di RPH Bekasi Seusai Terendam Banjir

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) terkena efisiensi sebesar Rp200 miliar, tetapi dijanjikan akan dapat tambahan Rp100 triliun pada September mendatang.

Dadan menyebut anggaran merupakan salah satu kunci dari program MBG. Namun, ia mengklaim lembaga yang ia pimpin tak bermasalah soal anggaran karena pengajuannya pasti akan disetujui Presiden Prabowo Subianto.

"Anggaran tidak perlu dipertanyakan, karena berapapun yang diminta oleh Badan Gizi pasti akan diberi oleh Pak Presiden," ujarnya saat penandantangan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Sabtu (22/3).

"Jadi kalau yang lain diefisienkan, Badan Gizi diefisienkan sedikit, ditambahnya lebih besar daripada diefisienkan. Jadi kita kena efisiensi 200 miliar, tetapi September sudah dijanjikan tambahan Rp100 triliun, jadi Rp200 miliar enggak ada apa-apanya," lanjutnya.

Dadan menyebut saat ini BGN memiliki pagu anggaran Rp71 triliun, dan akan mendapatkan tambahan Rp100 triliun tersebut.

Ia mengatakan pada 2026, ketika program MBG menjalankan 30 ribu satuan pelayanan yang menjangkau 82,9 juta penerima, pihaknya akan membutuhkan anggaran sekitar Rp360-Rp400 triliun per tahun.

"Jadi kami akan spending Rp1,2 triliun per hari. Jadi kalau anggaran Menteri Perencanaan Pembangunan Rp1,2 triliun setahun, Badan Gizi cukup 1 hari saja," kelakarnya.

Perputaran uang yang besar ini, kata Dadan, akan memberikan keuntungan ekonomi untuk masyarakat karena ada kebutuhan bahan pokok yang sangat besar dari tiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia menyatakan setiap harinya SPPG membutuhkan 200 kilogram beras, 350 kilogram ayam, 3000 telur, 300 kilogram sayur, 350 kilogram buah, serta 30-40 liter susu.

Sebelumnya penambahan anggaran MBG ini juga sempat dinyatakan oleh Kemenkeu pada 13 Maret. 

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran membengkak karena target penerima MBG yang bertambah dari 17,9 juta orang menjadi 82,9 juta orang.

"Bapak Presiden telah memberikan instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai Rp82,9 juta orang. Untuk itu, kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi mencapai Rp171 triliun. Ini akan disiapkan," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu, Kamis (13/3).

Banjir yang melanda wilayah Jabodetabek, khususnya yang cukup parah seperti Bekasi, memberikan catatan khusus untuk pelaksanaan program MBG. Dadan mengatakan pihaknya akan merelokasi SPPG yang berada di zona rawan banjir ke tempat yang lebih aman.

"Untuk SPBG yang terdampak banjir, kami sudah mencari model di Babelan (Bekasi). Jadi kami sudah survei ke Babelan, daerah mana yang secara historis tidak pernah terdampak banjir, dan di situlah SPPG akan ditempatkan," tuturnya.

Tak hanya diselamatkan dari banjir, ia mengatakan SPPG juga dipastikan akan ditempatkan di lokasi yang amab dari bencana longsor dan gempa bumi.