Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sejak awal tahun ini ternyata belum sepenuhnya melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam proses standardisasi dan pengawasan mutu pangan.

Hal ini disorot oleh Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Selasa (6/5).

Netty menilai keterlibatan BPOM seharusnya dilakukan sejak awal program bergulir, bukan hanya ketika muncul laporan dugaan keracunan makanan di beberapa daerah.

"Soal koordinasi dengan Badan POM itu juga menjadi pertanyaan saya. Sebetulnya kan kerjasama dan koordinasi dengan Badan POM bukan hanya ketika ada kejadian. Justru standardisasi, kemudian juga sertifikasi tentang mutu dan keamanan pangan itu seharusnya sudah dilakukan pada saat kita akan menjalankan program ini," ujar legislator dari Fraksi PKS tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui koordinasi dengan BPOM masih dalam tahap awal dan belum berjalan secara penuh.

Ia menjelaskan pihaknya tengah menyusun mekanisme kerja sama formal dengan BPOM sebagai lembaga pengawas kualitas dan keamanan pangan.

"Karena ini (program) baru ya, jadi kami masih dalam tahap penyusunan rencana dan kemudian implementasi untuk seluruh kerja sama. Jadi kita sudah sepakat dengan Badan POM bahwa yang memantau, memitigasi terkait kualitas dan keamanan pangan nanti yang melakukan Badan POM," ujar Dadan.

Dadan menambahkan sambil menunggu peran formal BPOM, BGN telah menggandeng Dinas Kesehatan setempat di sejumlah daerah untuk melakukan pengawasan rutin terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau mitra penyedia makanan MBG di lapangan.

"Dinas Kesehatan selalu melakukan cek, terutama terkait aspek higienis dan keamanan pangan. Jadi bahan baku kami biasanya dicek oleh Dinas Kesehatan rutin, baik itu untuk bahan berbahaya maupun pestisida," jelasnya.

Ia juga menyebut adanya inisiatif dari beberapa daerah yang sudah lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan.

"Sebetulnya ada di Bojonegoro, itu Dinas Kesehatannya secara inisiatif melakukan pelatihan," katanya.

Dadan menyampaikan, ke depan, setelah Instruksi Presiden (Inpres) terkait program MBG disahkan, koordinasi lintas lembaga termasuk dengan BPOM diharapkan akan berjalan lebih sistematis.

"Saya kira dengan semakin intensnya kegiatan kita dan inpresnya akan selesai, koordinasinya akan lebih mudah," tutupnya.

Adapun program MBG saat ini telah berlangsung di ratusan wilayah dan menjangkau jutaan penerima manfaat, namun belakangan mendapat sorotan menyusul sejumlah laporan dugaan keracunan makanan di berbagai daerah.

Oleh sebab itu, hal ini memperkuat pentingnya pengawasan mutu pangan sejak awal distribusi program besutan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat ada 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Saat ini, 30.000 sarjana itu masih menjalani pendidikan di Universitas Pertahanan (Unhan) yang akan selesai Juni.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, 30.000 sarjana baru itu yang akan menjalankan program MBG. Dengan begitu, ia meyakini tidak ada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang tidak tidak dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia.

"Itu adalah SDM yang akan membawa program ini, kemudian mengendalikan program ini, kemudian mengeksekusi program, sehingga tidak ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak dipimpin oleh Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia," kata Dadan dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (8/4/2025).

Dadan mengatakan, para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia tersebut menempuh studi di Unhan selama 3-4 bulan dengan rincian, 2 bulan pertama dididik untuk komponen cadangan (Komcad) dan 2 bulan sisanya untuk pendidikan teknis meliputi keamanan pangan, penyiapan makanan, hingga budi daya pertanian.

"Alhamdulillah sampai sekarang sudah dididik dua batch yaitu masing 1.000, dan sudah 2.000 yang kita hasilkan sudah ada di lapangan di seluruh Indonesia di 38 provinsi. Ada 6 orang yang mengundurkan diri dan untuk batch pertama ini murni didanai oleh hamba Allah," ungkapnya.

Pada batch pertama, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia telah bekerja sejak Februari. Sementara batch kedua didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tambahan.

"Sekarang sudah diterima kurang lebih 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia di bawah Kementerian Pertahanan dididik di Unhan," tutupnya.

Simak juga Video Prabowo Bicara Kasih Makan ke Anak yang Lapar: 'What is Wrong with That'

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengapresiasi dan menyambut baik kesiapan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Indonesia yang akan membantu rencana renovasi rumah di 5 provinsi. Rencana ini juga bagian dari realisasi Program 3 Juta Rumah.

Pada tahap awal Kadin telah menyatakan siap merenovasi 200 unit rumah di wilayah Jakarta.

Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan sesuai amanah Undang-undang, Kadin merupakan mitra strategis pemerintah yang wajib dalam mendampingi pemerintah untuk membangun bangsa.

"Saat ini dan ke depan Kadin berpartisipasi bersama pemerintah dalam kemajuan pangan, kesehatan, program perumahan hijau dan program tenaga kerja migran," ujar Anindya saat menghadiri buka bersama di Jakarta, seperti yang dikutip detikcom dari keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025).

Dalam kesempatan ini, hadir pula Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Ia menyampaikan Kadin memiliki peran yang sangat strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan iklim pembangunan strategis.

"Saya ingin Kadin dapat terus fokus pada industri padat karya, ekspor, memberdayakan petani, nelayan dan UMKM serta mendukung kemajuan teknologi dan hilirisasi Industri dengan menjaga keseimbangan alam," ujar Gibran.

Adapun, acara buka puasa bersama yang dihadiri ketiganya merupakan acara yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Berlokasi di Cenderawasih Ballroom Jakarta International Convention Center (JICC), Jum'at (14/2/2025) lalu.

Buka puasa bersama tersebut mengusung tema "Bersatu Dalam Kebaikan" dan sub-tema "Kadin Bersinergi Untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi 8%".

Acara ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi erat antara pemerintah, dunia usaha, serta para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional 8% menuju Indonesia Emas 2045.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengusulkan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengadakan buka puasa bersama dengan penerima manfaat di daerah mayoritas penduduk muslim.

Dadan menjelaskan bahwa selama bulan Ramadhan, mekanisme pembagian Makanan Bergizi Gratis (MBG) akan disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.

“Bagi daerah dengan mayoritas penduduk yang berpuasa, BGN menyarankan untuk mengadakan minimal satu kali buka puasa bersama antara penerima manfaat dan pihak pengelola program,” kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).

Dadan mengatakan, di daerah mayoritas muslim, makanan akan diberikan untuk berbuka puasa.

Sementara itu, di daerah yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa, pelayanan akan berjalan seperti biasa.

Selain itu, pembagian MBG untuk anak sekolah akan dilakukan dengan sistem kantong makanan yang bisa ditukar setiap hari.

“Makanan yang tahan lama akan dibagikan saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang untuk berbuka puasa,” jelasnya.

“Kantong makanan tersebut bisa ditukar keesokan harinya dengan yang baru, sehingga lebih ramah lingkungan dan tidak menghasilkan sampah berlebih,” tambahnya.

Untuk mengakomodasi kebutuhan penerima manfaat yang berpuasa, mekanisme distribusi juga telah disesuaikan.

“Kalau untuk yang puasa, ya nanti makanannya yang tahan lama. Dibagikan pada saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka,” tegas Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah minimal menyelenggarakan buka bersama satu kali pada Bulan Ramadhan

"Satu SPPG minimal satu kali (buka bersama)," katanya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Dadan juga menegaskan, kegiatan buka bersama tersebut diselenggarakan sekaligus dengan edukasi tentang pola gizi seimbang kepada masyarakat, khususnya pada siswa sekolah.

Selama Bulan Ramadhan, Dadan mengemukakan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diberikan kepada siswa pada waktu pulang sekolah.

"Dibagikan saat mau pulang," ucapnya.

Terkait menu, ia menegaskan akan memberikan makanan atau minuman yang tahan lama dan dipastikan masih dalam kondisi baik ketika dikonsumsi saat berbuka.

"Menu-menunya yang tahan lama, contoh telur rebus, susu, buah, kurma, keringan fortifikasi, dan makanan-makanan lain yang bisa dikonsumsi dalam kondisi baik saat berbuka," ujarnya.

Sebelumnya, pada konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Dadan juga memastikan komposisi gizi MBG yang diberikan selama Ramadhan tetap terpenuhi sesuai kadar yang dibutuhkan oleh tubuh berdasarkan saran ahli gizi di masing-masing SPPG.

"Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, karbohidrat, dan ada serat," ucapnya.

Terkait kemasannya, Dadan mengatakan pihaknya telah melakukan inovasi. Tahun lalu, program ini menggunakan tas berbahan kertas, namun tahun ini telah diuji coba di Sukabumi, Jawa Barat, dengan menggunakan kantong yang dapat dibawa pulang oleh siswa.

Kantong tersebut, kata dia, harus dikembalikan keesokan harinya untuk ditukar dengan kantong baru yang berisi makanan. Mekanisme ini dinilainya tidak hanya mengurangi sampah tetapi juga melatih kedisiplinan siswa.

"Itu bentuk pelaksanaan untuk Ramadhan. Jadi, kita akan tetap melaksanakannya," kata dia.

Program MBG akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri. Dia menegaskan bahwa mekanisme ini berlaku untuk semua siswa, termasuk yang nonMuslim.

Dadan menyebut bahwa terdapat usulan agar daerah dengan mayoritas nonMuslim tetap menyediakan makanan seperti biasa selama Ramadhan. Namun, pihaknya memutuskan untuk memberikan perlakuan yang sama dengan daerah-daerah lainnya.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang nonMuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut sistem program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbeda dengan program makan siang bersama di Jepang karena lebih berani memulai langsung dalam skala nasional.

“Yang membedakan program MBG Indonesia dengan Jepang adalah Indonesia tidak memulai dari kelompok kecil, melainkan serentak langsung pada semua kelompok sasaran. Pekerjaan luar biasa yang butuh dukungan semua pihak,” kata Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Nyoto Suwigyo dalam seminar ilmiah di Jakarta, Kamis.

Nyoto menekankan bahwa keberanian pemerintah memulai program MBG secara serentak karena adanya kekompakan antara pemerintah, pihak swasta, perguruan tinggi hingga media.

Program MBG yang baru saja dimulai pada 6 Januari 2025 itu memakai uji coba langsung yang difokuskan pada tujuan terbaik, yakni meningkatkan status gizi anak bangsa sampai dengan ibu hamil guna menunjang 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Kami sadari Jepang berhasil, karena itu uji coba MBG di Indonesia yang baru saja kita mulai ini, harus berhasil. Jadi prinsipnya trial and success, bukan trial and error. Kita cari bagusnya sehingga pelaksanaan MBG di Indonesia, uji coba langsung yang terbaik,” ujar Nyoto.

Nyoto menyebut dalam prosesnya, MBG sedang fokus pada tiga hal yakni mempersiapkan regulasi yang tepat karena program dijalankan bersama berbagai komponen meliputi TNI/Polri, Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sampai Kantor Staf Presiden (KSP).

Selanjutnya yakni menyiapkan administrasi yang baik, termasuk ketika dana MBG sudah diterima serta menyiapkan infrastruktur yang menunjang berjalannya program seperti penyediaan dapur yang mengolah bahan pangan.

“Dapur gizi yang sudah berjalan 246, dari target awal 932. Nantinya target bertambah jadi 5 ribu dapur hingga 30 ribu dapur mesti tersebar di seluruh Indonesia karena harus melayani seluruh rakyat Indonesia yang menjadi sasaran target MBG,” katanya.

Lebih lanjut ia menekankan MBG merupakan program yang tidak sekadar memberikan makanan, tetapi juga ketat terhadap kandungan gizinya yang disesuaikan dengan standar gizi dari Kementerian Kesehatan.

“Rujukan yang dilakukan Jepang, kami coba kombinasikan dan akhirnya tujuan MBG seperti itu,” ucap dia.

Hal lain yang Nyoto sampaikan yaitu menu yang ada dalam MBG disusun oleh ahli gizi dari tiap daerah. Menu disusun untuk satu atau dua minggu ke depan, sehingga bahan baku bisa segera disiapkan.

Pembagian makanan juga menggunakan wadah yang sesuai dengan standar keamanan dan menjaga kesehatan masyarakat agar terhindar dari kejadian seperti keracunan.

Terkait dengan pemantauan program, Badan Gizi Nasional akan melakukan pemantauan secara berkala tiap tiga bulan dan enam bulan sekali untuk melihat sejauh mana progres dan hal-hal apa saja yang perlu dievaluasi.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Profesor dari Kanagawa Institute of Technology Prof. Naomi Aiba memuji program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia karena tidak membebankan biaya makan pada orang tua murid.

“Kalau dibandingkan Jepang, sebenarnya Indonesia lebih hebat karena (menyediakan) free meal. Di Jepang sendiri ini masih harus bayar,” kata Aiba dalam seminar ilmiah di Jakarta, Kamis.

Aiba menyebut sampai hari ini Pemerintah Jepang masih membebankan biaya kepada orang tua siswa, khususnya yang duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah.

Orang tua harus membayar sekitar 250 Yen atau sekitar Rp24.400 ribu per makanan per siswa.

Pemerintahnya sendiri masih melakukan negoisasi lebih lanjut untuk menentukan apakah program makan akan digratiskan seperti halnya di Indonesia di masa depan.

“Sebenarnya di Jepang sendiri, masih ada beberapa daerah yang pemerintahnya menyediakan makan siang yang gratis. Tapi di Jepang sendiri belum merata, masih hanya daerah-daerah tertentu,” ujar peneliti di Institut Kesehatan dan Gizi Nasional Jepang itu.

Ia melanjutkan program makan siang bersama yang dijalankan mulai diberlakukan secara serentak semenjak Pemerintah Jepang mendapatkan bantuan dari UNICEF untuk menyusun kebijakan yang tepat.

“Tapi kalau Jepang dimulai dari jaman dulu step-by-step dan ada terhenti pada saat terjadi makan siang di Jepang. Jadi, setelah perang baru setelah itu terjadi undang-undang yang dibuat setelah adanya bantuan UNICEF,” ujar Aiba.

Pemerintah secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis di sejumlah wilayah Indonesia pada Senin (6/1).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025

Qatar akan membiayai pembangunan satu juta unit rumah di perkotaan yang termasuk dalam Program 3 Juta Rumah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah.

Fahri mengatakan, dirinya akan menyaksikan penandatanganan MoU terkait pembiayaan satu juta unit rumah oleh Qatar di Istana Kepresidenan. Untuk teknisnya akan didiskusikan lebih lanjut nantinya.

"Kebetulan saya diundang ke Istana untuk menyaksikan penandatangan MoU pendanaan untuk satu juta rumah, jadi saya izin duluan (dari rapat bersama Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan/IPK). (Pembiayaan dari mana?) Qatar. Iya hari ini diteken," katanya kepada wartawan di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Fahri mengatakan, pembiayaan tersebut dilakukan oleh salah satu anggota kerajaan Qatar yang juga seorang investor. Nantinya, hunian yang dibangun melalui pembiayaan tersebut berbentuk vertikal.

"(Jumlah huniannya) satu juta unit. Jadi kita lihat aja nanti karena yang akan hadir ini adalah salah seorang anggota dari kerajaan juga dan beliau secara pribadi juga adalah investor," ungkapnya.

Fahri memaparkan, pembangunan satu juta rumah tersebut akan bekerja sama dengan BUMN, perusahaan swasta, dan lainnya. Sementara itu, untuk lokasi pembangunannya masih didiskusikan lebih lanjut.

"Lokasinya juga nanti dibagi-bagi berdasarkan tanah yang ditunjuk oleh partner lokalnya," kata Fahri.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Qatar siap untuk membiayai 6 juta perumahan, sementara Pemerintah Abu Dhabi, ibu kota UEA, siap membantu 1 juta unit perumahan. Dengan demikian, Hashim yakin target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tercapai. Ditambah lagi, pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta juga mengupayakan penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/12/2024).

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sempat mengusulkan untuk membuat omnibus law khusus perumahan. Ia mengaku pihaknya tengah membuat tim untuk hal tersebut.

Fahri mengaku mengusulkan adanya omnibus law perumahan itu untuk mempermudah bagi pelaku usaha yang ingin terjun ke industri perumahan.

"Supaya mempermudah kalau mau masuk ke industri perumahan dan berbisnis perumahan, itu satu dokumen seperti kita membuat omnibus tenaga kerja, kesehatan itu kan satu dokumen, menyelesaikan semua satu buku undang-undang. Supaya memudahkan saja. Iya kita lagi membentuk timnya," kata Fahri di gedung Menara Mandiri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Fahri juga menuturkan sempat dikontak oleh beberapa akademisi yang ingin membantunya menyusun omnibus law di sektor perumahan. Hingga saat ini, kata Fahri, masih dalam tahap diskusi mengenai omnibus law perumahan.

"Jadi ada beberapa undang-undang yang kami identifikasi, itu ingin kita gabungkan. Saya kemarin dikontak oleh beberapa profesor yang ingin bantu dari beberapa kampus tapi semua sedang dalam diskusi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan perlu adanya omnibus law yang khusus mengatur perihal perumahan. Fungsinya agar perumahan memiliki satu kesatuan peraturan dan tidak terpisah-pisah seperti saat ini.

"Pada level berikutnya saya sendiri ingin mengusulkan bahwa perumahan itu tidak saja melahirkan institusi baru Kementerian PKP ini, tapi juga harus ada omnibus law perumahan sehingga regulasi perumahan itu ada di satu buku, jangan di mana-mana," ungkapnya dalam acara Dialog bersama Asosiasi Pengembang di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024).

Pemerintah telah resmi menghapus pungutan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin membeli rumah.

Penghapusan kedua retribusi itu ditandai dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Adapun langkah itu ditujukan untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Kami bertiga menandatangani Surat Keputusan Bersama yang intinya untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Kita melihat bahwa ada beberapa yang bisa kita ringankan biayanya dan juga sekaligus mempercepat prosesnya," ujar Tito dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Tito menjelaskan kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023. Peraturan itu mengatur batasan penghasilan serta luas bangunan untuk rumah umum dan rumah swadaya.

Berdasarkan aturan itu, penghasilan maksimal MBR diatur berdasarkan wilayah.

Untuk wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, NTT, dan NTB, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan.

Sementara bagi MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7,5 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan.

Selain itu, untuk rumah tapak dan rumah susun, luas maksimal yang diperboleh adalah 36 meter persegi, sedangkan rumah swadaya dapat memiliki luas hingga 48 meter persegi.

Secara rinci, Tito memberi contoh harga rumah tipe 36 dapat dikurangi hingga Rp10,5 juta dengan diterapkannya aturan ini.

"Dengan adanya kebijakan ini, maka potensi untuk BPHTB dihapuskan itu nilainya untuk rumah tipe 36 lebih kurang Rp6,2 juta. Kemudian untuk izin PBG akan dibebaskan sebanyak Rp4,3 juta. Jadi untuk rumah tipe 36 sebetulnya bisa dihemat, dikurangi lebih kurang Rp10,5 juta," ujar Tito dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Nantinya, SKB tersebut diteruskan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Adanya aturan itu juga secara otomatis mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, BPHTB dan PBG merupakan retribusi yang masuk dalam PAD.

"Saya juga sudah menyampaikan kepada teman-teman daerah supaya mereka mempelajari betul definisi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena sebetulnya inilah PAD bagi mereka. Retribusi itu PAD tapi spesifik hanya untuk MBR," tutur Tito lebih lanjut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar mengatakan kebijakan penghapusan ini akan berlaku mulai bulan depan. Menurutnya, program ini akan membantu menurunkan hambatan administratif yang kerap dihadapi MBR, sehingga target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah bisa tercapai.

"Ini adalah kebijakan progresif yang berpihak pada rakyat kecil. Dukungan dari bupati, wali kota, dan gubernur. Proses ini tidak boleh lebih dari 10 hari karena keterlambatannya hanya akan menghambat rakyat kecil, tak sampai tahun depan, tapi Desember," jelas pria yang akrab disapa Ara itu.

Selain itu, SKB juga mencakup percepatan penerbitan PBG. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu 28 hari kini dipersingkat menjadi hanya 10 hari.

Pengembang tengah berbahagia mendengar kabar retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah resmi dihapus. Penandatanganan surat edaran (SE) terkait hal tersebut sudah dilakukan hari ini.

Ketua Umum APERSI Junaidi Abdillah mengungkapkan apresiasi mendalam kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) yang sudah mengesahkan SKB terkait penghapusan BPHTB dan retribusi PBG.

"Dalam sejarah perumahan baru kali pertama di bawah Presiden Prabowo melalui Menteri PKP memberikan kado istimewa kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghapusan BPHTB dan ini sangat membantu meringankan masyarakat untuk membeli atau memiliki rumah," ujar Junaidi kepada detikProperti, Senin (25/11/2024).

Ia berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan program 3 juta rumah dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada masyarakat. Pihaknya akan terus mendukung program pemerintah untuk memenuhi rumah bagi masyarakat menengah bawah.

"Selanjutnya kami menunggu blueprint 3 juta rumah, sehingga kami bisa seiring, seirama, dan sejalan apa yg dimau pemerintah dan rakyat Indonesia, khususnya di bidang perumahan untuk masyarakat MBR," ucapnya.

Sebagai informasi, penghapusan retribusi PBG dan BPHTB sudah ditetapkan hari ini melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB). Surat tersebut disahkan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri PU Dody Hanggodo, dan Mendagri Tito Karnavian.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, SKB tersebut berisi tentang pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari dari yang sebelumnya 28 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," ujarnya di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Adapun peraturan tersebut akan mulai berlaku setelah diturunkan dalam peraturan kepala daerah. Tito mengatakan pihaknya menargetkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) bisa selesai pada bulan Desember 2024.

"Dalam waktu satu bulan Perkada selesai. (Desember) selesai. (Dilaksanakan?) Langsung," kata Tito.

Tito menambahkan jika aturan ini sudah berlaku, maka akan terus diterapkan hingga ada aturan baru yang mencabutnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini