JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berencana melibatkan lebih banyak kantin sekolah dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kita akan kembangkan lebih lanjut untuk kantin-kantin sekolah lainnya,” kata Dadan kepada Kompas.com, Rabu (30/4/2025).

Menurut Dadan, program MBG pada dasarnya memang dikembangkan untuk merangkul semua pihak, termasuk kantin sekolah.

Ia pun mengeklaim bahwa BGN sudah membuat percontohan dalam menggandeng kantin sekolah, seperti di Sekolah Bosowa Bina Insani Bogor.

“BGN sudah membuat percontohan di Sekolah Bosowa Bina Insani Bogor dengan memanfaatkan Kantin Sekolah,” ujar Dadan.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut bahwa pelaksanaan program MBG belum mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem sekolah, yakni terpuruknya pendapatan kantin sekolah.

Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, mengatakan bahwa pelaksanaan MBG berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan kantin sekolah.

Melalui wawancara dengan para penjaga kantin di sejumlah wilayah, diketahui bahwa kehadiran MBG telah menggeser peran kantin tanpa ada upaya pelibatan sebelumnya.

“Implementasi MBG ini tidak secara detail melihat bagaimana ekosistem sekolah yang sudah ada sebelum ada MBG, itu tidak diperhatikan. Harusnya kan ada kerja sama paling tidak atau merangkul kantin-kantin yang memang sudah bersama di situ, di sekolah tersebut," kata Eva dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta menilai, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tidak sensitif terhadap persoalan kualitas makanan dalam program makan bergizi gratis.

Pernyataan Dadan yang menyebut kasus keracunan MBG hanya menimpa sebagian kecil siswa sekolah dianggap menciderai kekhawatiran para orangtua yang mencemaskan kualitas makanan program tersebut.

“Cerita soal keracunan dibecandakan dengan bilang, ‘itu kan cuma sebagian kecil anak-anak yang keracunan’. Itu pernyataan yang sangat luar biasa bodoh dan tidak bertanggung jawab,” kata anggota Koalisi, Irwan Aldrin, dalam sebuah diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, tak seharusnya penderitaan anak-anak direduksi menjadi angka statistik.

“Masa anak kita bisa dipersentase? Satu saja sakit itu sudah masalah. Cara memberi pernyataan seperti itu bikin orang tua makin khawatir,” tegasnya.

Irwan juga menyampaikan bahwa di DKI Jakarta, banyak orang tua justru berusaha menghindari program MBG karena takut anak-anaknya mengalami gangguan kesehatan.

Meski tidak bisa digeneralisasi, tren tersebut cukup mencerminkan keresahan publik.

“Orang tua di DKI itu perhatian ke anak-anak masih tinggi. Beberapa dari mereka yang kami temui malah berusaha menghindari program MBG,” katanya.

Ia pun menyinggung soal anggaran besar yang dibutuhkan untuk menjalankan MBG.

Mengutip pernyataan Kepala BGN, Irwan menyebut program ini membutuhkan Rp 25 triliun setiap bulan, angka yang dinilainya fantastis dan membebani negara.

“Ini seperti kita naik taksi dengan argo Rp 25 triliun tiap bulan, tapi kita enggak tahu mau ke mana. Hutang kita baru saja nambah Rp 250 triliun, dan itu hanya cukup untuk membiayai MBG selama 10 bulan,” ujar Irwan.

Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta mendorong pemerintah untuk mengevaluasi program MBG secara serius, termasuk cara komunikasi para pejabat publik dalam merespons kritik masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, Dadan menemukan adanya tempat makanan atau food tray MBG (Makan Bergizi Gratis) masih menggunakan bahan dasar plastik.

Hal ini ditemukan Dadan dalam pengecekannya ke Cianjur usai adanya 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang menunjukkan gejala mual, muntah, dan diare usai menyantap MBG.

"Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik," imbuh Dadan saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Dadan menduga, tempat makan plastik itu yang menjadi penyebab puluhan siswa mengalami gejala keracunan.

"Dua sekolah yang sebagian kecil muridnya terkena itu, food tray-nya dari plastik. Makanya kami minta segera diganti," ucapnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons temuan bakteri dalam sampel wadah makanan program makan bergizi gratis (MBG) yang sebelumnya diduga menyebabkan keracunan massal siswa di Cianjur, Jawa Barat.

Dadan meminta agar publik dan pihak terkait tidak buru-buru menyimpulkan penyebab insiden berdasarkan temuan awal tersebut.

"Terlalu cepat memberitakan kalau berbasis wadah," kata Dadan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (29/4).

Ia menjelaskan pengiriman wadah makanan ke sejumlah sekolah menggunakan bahan berbeda.

Menurutnya, sekolah yang menerima wadah berbahan plastik, seperti SMP PGRI dan MAN di Cianjur menunjukkan hasil negatif dalam pengujian laboratorium, meskipun insiden keracunan terjadi di sana.

Sementara itu, sekolah yang menerima wadah berbahan stainless steel dinyatakan aman.

"Wadah yang dikirim ke SMP PGRI dan MAN yang berbahan plastik, yang negatif. Tapi kejadian ada di sana. Sekolah yang dikirim menggunakan stainless steel semua aman," lanjutnya.

Dadan menegaskan pihaknya belum ingin berspekulasi terkait penyebab keracunan karena adanya data yang bertentangan.

"Jadi kenapa kami belum mau berspekulasi karena ada fakta yang bertentangan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Cianjur mengungkap hasil uji laboratorium terhadap wadah makanan yang digunakan dalam program MBG menunjukkan adanya bakteri Staphylococcus sp, Escherichia coli (E. coli), dan Salmonella sp.

Namun, polisi menyatakan belum dapat menyimpulkan penyebab pasti dari insiden keracunan tersebut.

Kasat Reskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto mengatakan penyidik masih menunggu hasil sampel makanan serta pemeriksaan terhadap ahli kesehatan dan dokter yang menangani para korban.

Hingga saat ini, sebanyak 30 orang telah diperiksa sebagai saksi, termasuk pihak sekolah, Dinas Kesehatan, Labkesda, serta tim SPPG Cianjur. Belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini.

Puluhan siswa dari dua sekolah keracunan makanan MBG di Cianjur, Jawa Barat, pekan lalu.

Para siswa sempat dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis. Mereka mengalami keracunan dengan gejala pusing, mual, hingga dengan muntah-muntah.

Usai kejadian tersebut, Pemkab Cianjur pun memberlakukan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan memastikan siswa mengalami keracunan massal mendapat pelayanan kesehatan dan pengawasan maksimal dari tenaga kesehatan.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meminta untuk penyelenggara makan bergizi gratis untuk berhati-hati usai insiden keracunan massal yang terjadi di Cianjur.

"Jadi gini aja, ya ke depan para penyelenggaranya harus lebih berhati-hati," kata Dedi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengeklaim, BGN sudah menyiapkan beberapa langkah untuk mengatasi persoalan keracunan akibat makan bergizi gratis (MBG).

Dadan menyebutkan, salah satu langkah yang akan diterapkan adalah meningkatkan penerapan prosedur operasi standar (standard operating procedure/SOP) dalam pelaksanaan program MBG.

“Meningkatkan SOP aspek higienis dan melakukan penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan,” ujar Dadan saat dihubungi Kompas.com, Senin (28/4/2025).

Dadan menyatakan, BGN punya target agar tidak ada lagi kasus keracunan akibat program MBG.

“BGN memiliki target tidak ada kejadian,” kata dia.

Ia melanjutkan, BGN juga masih menunggu hasil uji laboratorium terkait kasus keracunan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang menimbulkan ratusan korban.

Namun, Dadan menyebut masalah air dan peralatan MBG sejauh ini sudah tidak ada masalah.

“Kalau dari air dan peralatan sudah clear aman dan tidak ada masalah,” kata Dadan.

Kasus siswa yang keracunan seusai menyantap MBG terjadi di berbagai tempat sepanjang 2025, yakni di di MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur; SDN 33 Bombana; SDN Proyonanggan 5 Batang; SD Katolik Andaluri, Waingapu; SDN 2 Alaswangi, Pandeglang; hingga SDN 3 Dukuh, Sukoharjo.

Bahkan, kasus keracunan MBG di Cianjur, Jawa Barat, telah ditetapkan sebagai kasus luar biasa (KLB) karena 78 siswa dari dua sekolah mengalami gejala keracunan makanan.

Jakarta -

Yayasan Media Berkat Nusantara menyampaikan klarifikasi soal tudingan belum membayar mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan. Yayasan sendiri telah dilaporkan atas dugaan penggelapan pembayaran senilai Rp 975.375.000 atau nyaris Rp 1 miliar.

Kuasa Hukum Yayasan, Timoty Ezra Simanjuntak, menyampaikan beberapa poin klarifikasi. Pertama, ia menegaskan bahwa tudingan yang dilayangkan mitra tidak benar. Pembayaran dari instansi itu sudah ada di dalam rekening dan nominalnya tidak berubah.

"Tidak sesuai dengan tuduhan penyelewengan dana, itu sangat jauh. Pembayaran sudah diterima, sudah di-keep, tidak dilakukan penyelewengan oleh Yayasan Media Berkat Nusantara," kata Timoty dalam Konferensi Pers di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Menurutnya, dana pembayaran tersebut sudah ada di dalam rekening dan tidak terjadi penyelewengan. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat terkait perhitungan sehingga dana belum dapat cair sepenuhnya kepada mitra.

Kedua, yayasan bersama pengelola dapur membutuhkan data-data konkrit yang transparan dan akuntabel untuk pencairan dana ke mitra. Ketiga, terkait pertanggungjawaban, pihaknya sedang dalam proses mengundang pihak kuasa hukum mitra MBG penggugat yaitu Ira.

"Kami harus mengutamakan prinsip kehatian, data pendukung harus akuntabel, harus transparan. Banyak yang tidak seperti itu, banyak oknum-oknum. Jadi kita mencegah, karena ini proyek nasional dan harus didukung," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan yayasan, Mei Imaniar, mengatakan pihaknya akan mencairkan uang pembayaran mitra tersebut sesuai dengan arahan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan hindayana.

"Kami akan cairkan, dari Yayasan akan mencairkan langsung ke rekening Ibu Ira. Terkait ketentuan tentang transparansi pengeluaran yang uang negara itu, kami serahkan kepada pihak lain. Begitu arahan dari Kepala Badan Gizi Nasional," ujar Mei.

Namun demikian, Mei enggan menyebutkan berapa besaran dana tersebut. Ia juga tidak mengkonfirmasi apakah angkanya hampir menyentuh Rp 1 miliar seperti yang digugat Ira. Satu hal yang pasti, dana akan dicairkan ketika datanya valid.

"Jadi intinya ketika ada tagihan, dilengkapi data yang cukup, dan datanya itu valid, kita bayarkan. Itu yang pertama. Dibayarkan metodenya banyak, bisa titip konsignasi, bisa titip di escrow, masih banyak cara-cara. Makanya kita akan undang kuasa hukum dari Ibu Ira, kalau tidak hari Rabu, hari Selasa. Kita akan ngomong, nih, yuk kita omongin. Tertutup, biar cepat selesai," imbuh Timoty.

Sebagai informasi, sebelumnya mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke Kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dilansir Antara.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Presiden Prabowo Subianto juga telah merespons dugaan penggelapan dana tersebut. Prabowo mengatakan dirinya akan menelusuri secara langsung hal ini. Ketika ditanya, Prabowo nampak kaget dengan adanya penggelapan dana yang terjadi. Dia mengaku belum tahu dan akan mengecek secara langsung kasus ini.

"Penggelapan? Nanti saya cek ya. Saya belum tahu," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

(acd/acd)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons siswa Sekolah Dasar (SD) di Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diduga keracunan usai menyantap menu dari program makan bergizi gratis (MBG).

Namun Dadan mengklaim siswa tersebut belum sempat menyantap MBG. Ia mengaku siswa baru mencium bau menu hingga kemudian muntah-muntah.

"Belum (disantap), baru mencium bau, makanya makanan segera ditarik. Atas koordinasi antara petugas dan guru, makanan tidak jadi dibagikan," kata Dadan saat dihubungi, Kamis (24/4).

Ia pun memastikan makanan yang dikeluhkan di SD itu akan menjadi bahan evaluasi bagi BGN. Di sisi lain, Dadan mengatakan usai peristiwa itu, pada pengiriman makanan ke sekolah lain di Bombana berjalan lancar dan aman.

Dinas Kesehatan Bombana sebelumnya menduga kejadian muntah-muntah itu karena kualitas ayam dalam menu MBG tak bagus. Pihak dinas pun sudah mengambil sampel makanan tersebut untuk diperiksa.

Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwis mengatakan program MBG di Kabupaten Bombana telah berjalan selama tiga hari di tiga sekolah dasar dengan jumlah makanan untuk 1.043 orang.

"Ini hari ketiga, anak-anak ada yang muntah karena busuk itu ayamnya, maka kami ambil sampelnya, besok saya kirim ke BPOM," kata Darwis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) Dadan Hindayana menemukan adanya tempat makanan atau food tray MBG (Makan Bergizi Gratis) masih menggunakan bahan dasar plastik.

Hal ini ditemukan Dadan dalam pengecekannya ke Cianjur usai adanya 78 siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang menunjukkan gejala mual, muntah, dan diare usai menyantap MBG.

"Yang pertama, food tray-nya harus diganti, karena setengah dari food tray itu masih plastik," imbuh Dadan saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (24/4/2025).

Dadan menduga, tempat makan plastik itu yang menjadi penyebab puluhan siswa mengalami gejala keracunan.

"Dua sekolah yang sebagian kecil muridnya terkena itu, food tray-nya dari plastik. Makanya kami minta segera diganti," ucapnya.

Selain soal tempat makan, Dadan meminta kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur untuk memisahkan alur proses masuk dan keluar barang.

"Kedua, kami lihat SOP untuk alur proses antara barang masuk dengan barang keluar, itu kami minta berbeda," jelasnya.

Sampai saat ini, Dadan belum mengetahui penyebab keracunan di Cianjur.

Soalnya, sisa makanan telah dibersihkan pihak sekolah.

"Hanya ada yang kurang pada saat ngecek. Sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu sudah dibersihkan di sekolah. Jadi kami tidak bisa ambil sampelnya," ujar Dadan.

Karena temuan itu, BGN menambah satu standar operasional prosedur (SOP) bahwa sisa makanan harus dibersihkan di SPPG.

"Jadi kami tambah SOP, makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG," katanya.

Dari catatan Kompas.com beberapa pekan terakhir sejak MBG ini diterapkan, setidaknya tujuh kasus dugaan keracunan makanan yang dikaitkan dengan program ini mencuat ke publik.

Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi mengatakan, kejadian yang berulang-ulang itu menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

"Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan, terlebih karena program MBG sejatinya bertujuan mulia, yaitu meningkatkan gizi anak-anak sekolah dan menekan angka stunting," kata Nurhadi, Rabu (23/4/2025).

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani juga menyoroti kasus keracunan ini sekaligus adanya penggelapan dana dalam pengadaan program MBG di Kalibata, Jakarta.

"Proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah," ujar Netty lewat keterangan tertulisnya.

Terkait kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah, ia meminta BGN untuk melakukan investigasi terhadap penyediaan, pengolahan, hingga distribusi MBG.

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menambah standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) usai adanya insiden keracunan massal yang menimpa siswa-siswi di Cianjur, Jawa Barat.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menerangkan, SOP yang akan diterapkan yakni sisa dari makanan tersebut akan dibersihkan di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

?Dari peristiwa ini, Badan Gizi Nasional menambah satu SOP dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, yaitu, sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah tapi di SPPG,? kata Dadan dalam keterangannya dikutip Kamis (24/4/2025).

Selain itu, Dadan juga menerangkan pihaknyga juga akan memberikan pelatihan tambahan dalam rangka penguatan SDM di lapangan.



?Selain itu akan dilakukan beberapa pelatihan tambahan untuk penguatan SDM di lapangan,? jelas dia.

Siswa Keracunan Massal

Sebagai informasi, puluhan pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Cianjur, Jawa Barat diduga keracunan massal seusai menyantap makan bergizi gratis (MBG) pada Senin (21/4/2025). Para pelajar tersebut dirawat di dua rumah sakit yakni 28 siswa dirawat di RSUD Sayang Cianjur dan 10 pelajar dirawat di RS Bhayangkara Cianjur.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Frida Layla Yahya mengatakan, puluhan pelajar yang dirawat tersebut rata-rata mengeluhkan gejala meyerupai keracunan, seperti pusing, mual, muntah, hingga diare.

"Para pelajar tersebut mengeluhkan keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis (MBG) di sekolah. Namun berbeda-beda ada yang mengalami gejalanya disekolah dan ada juga yang merasakan sakit setelah di rumah. Jadi kemungkinan ada yang masih dirawat di rumah atau di Puskesmas," terang Frida.

Dia mengimbau kepada Puskesmas untuk mendata pasien yang diduga mengalami keracunan, terutama pelajar untuk memastikan jumlah korban.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan peristiwa keracunan massal Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cianjur akan dijadikannya sebagai pelajaran berharga bagi perbaikan pelaksanaan program pemerintah ini.

"Kejadian ini sebagai pembelajaran besar untuk perbaikan sistem (pelaksanaan MBG) ke depan," kata Dadan dalam keterangan persnya, Rabu (23/4/2025).

Doktor ilmu serangga (entomologi) Universitas Hannover ini menyampaikan evaluasi akan tetap dilakukan meskipun pengolahan makanan di dapur penyedia MBG telah mengikuti standar yang ditetapkan.

"Evaluasi menyeluruh akan tetap dilakukan, mulai dari manajemen dapur, penyimpanan bahan pangan, hingga pengantaran ke sekolah," imbuhnya.

BGN akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Tujuan kami bukan sekadar menyikapi kasus, tapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat, aman, dan berkelanjutan," tambahnya.

Akibat peristiwa ini, BGN menambah satu Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan MBG.

"Sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah tapi di SPPG," tegasnya. BGN akan mengadakan pelatihan tambahan untuk memperkuat sumber daya manusia di lapangan.

Sebanyak 78 siwa mengalami keracunan setelah menyantap hidangan MBG di Cianjur, Senin (21/4) lalu. Dari jumlah itu, 55 siswa berasal dari MAN 1 Cianjur, sedangkan 23 lainnya dari SMP PGRI 1 Cianjur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menambah satu standar operasional prosedur (SOP) setelah adanya insiden keracunan massal usai menyantap makanan bergizi gratis di Cianjur, Jawa Barat.

Dadan menuturkan, sisa makanan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dibersihkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukan oleh pihak sekolah.

"Sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah, tapi di SPPG," tegas Dadan saat dikonfirmasi, Rabu (23/4/2025).

Dadan menyebut, BGN akan mengadakan pelatihan tambahan untuk memperkuat sumber daya manusia di lapangan.

"Akan dilakukan beberapa pelatihan tambahan untuk penguatan SDM di lapangan. Jadi perlu penyegaran melalui pelatihan," katanya.

Pada hari ini, Dadan mengecek langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Cianjur dan menemui anak-anak, guru, dan tenaga kesehatan yang masih dirawat di rumah sakit.

Dari hasil pengecekan, SPPG Cianjur setiap harinya memproduksi makanan bergizi hingga 3.470 porsi yang dibagikan ke 9 sekolah.

"Setiap hari SPPG Cianjur memproduksi 2.071 porsi hingga 3.470 porsi Makanan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi anak-anak kita di 9 sekolah," ucapnya.

Saat ini, BGN masih menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk mengetahui penyebab keracunan.

Adapun, desakan BGN untuk segera mengevaluasi pelaksanaan program MBG diutarakan oleh Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani.

Ia menyoroti sejumlah insiden dalam pelaksanaan MBG.

Kejadian di Cianjur bukan merupakan yang pertama kali terjadi.

"Proses pengelolaannya dari hulu sampai hilir harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisasi risiko yang terjadi, semisal anak keracunan makanan atau proses pembayaran yang bermasalah," ujar Netty lewat keterangan tertulisnya, Rabu (23/4/2025).

Terkait kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah, ia meminta BGN untuk melakukan investigasi terhadap penyediaan, pengolahan, hingga distribusi MBG.

"Pengawasan terhadap keseluruhan standar operasional harus dilakukan dengan cermat agar bantuan pemerintah tidak berubah menjadi musibah," kata Netty.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana turun langsung ke Cianjur, Jawa Barat, untuk menjenguk siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur yang diduga keracunan massal setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan juga mengecek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur.

"Pagi ini Rabu, 23 April 2025, saya berangkat ke Cianjur, Jawa Barat, untuk mengecek SPPG Cianjur dan menemui anak-anak kita para pelajar, guru, tenaga kesehatan dan saudara kita lainnya," ujar Dadan dalam keterangan persnya yang diterima, Rabu (23/4/2025).

Dadan mengatakan SPPG Cianjur telah beroperasi sejak 15 Januari 2026. Dia mengatakan akan mencari tahu penyebab keracunan massal ini. Menurutnya, ini pertama kali terjadi di Cianjur.

"Musibah keracunan ini adalah kejadian pertama, berbagai penyebab terus kami ditelusuri dengan teliti," katanya.

Dia mengungkapkan setiap hari SPPG Cianjur memproduksi 2.071 porsi hingga 3.470 porsi Makan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi anak-anak di sembilan sekolah. Dia mengatakan siswa yang mengalami keracunan ini sudah ditangani.

"Jumlah siswa yang terdampak akibat mengonsumsi Makan Bergizi Gratis, yaitu 52 dari 788 siswa MAN 1, dan 20 dari 167 Siswa SMP PGRI 1. Semuanya telah ditangani dengan baik," katanya.

BGN Tambah 1 SOP MBG

Akibat peristiwa ini, Dadan mengatakan pihaknya menambah satu standar operasional prosedur (SOP) MBG. Dadan meminta agar sisa makanan dibersihkan di SPPG.

"Dari peristiwa ini, Badan Gizi Nasional menambah satu SOP dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, yaitu, sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah, tapi di SPPG. Selain itu akan dilakukan beberapa pelatihan tambahan untuk penguatan SDM di lapangan," katanya.

Saat menjenguk siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Dadan menyampaikan keprihatinannya. Dadan mengatakan saat ini dia sedang menunggu hasil laboratorium dari sampel makanan yang dikirimkan ke Labkesda Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut.

Adapun hasil analisis dijadwalkan akan keluar dalam waktu 7-10 hari.

"Saya sangat prihatin dan ikut merasakan kekhawatiran para orang tua. Anak-anak adalah masa depan bangsa dan kesehatan mereka adalah prioritas utama kami," ujar Dadan saat berdialog dengan siswa dan orang tua ketika membesuk para siswa.

Dadan mengatakan pihaknya akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan seluruh SPPG. Dia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu hasil investigasi resmi.

"Kami akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tujuan kami bukan sekadar menyikapi kasus, tapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat, aman, dan berkelanjutan," tambahnya.

(zap/dhn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana irit bicara soal munculnya tagihan Rp 400 juta kepada pengelola mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata, Ira Mesra Destiawati, oleh Yayasan MBN.

“Itu pasti terkait perjanjian di antara mereka berdua. Kita tidak ingin terlibat dalam masalah internal,” ujar Dadan kepada Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).

Persoalan tagihan ini muncul di tengah proses hukum yang sedang berjalan antara dapur MBG Kalibata dengan yayasan MBN. Pihak dapur sebelumnya menduga yayasan MBN menggelapkan anggaran MBG sebesar hampir Rp 1 miliar.

Akibat persoalan ini, aktivitas dapur MBG yang dikelola Ira sempat berhenti. Namun, kini dapur tersebut kembali beroperasi, meski menggunakan kocek pribadi Ira.

Dadan menekankan bahwa BGN tetap berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan Program MBG, terutama dalam memastikan hak penerima manfaat tidak terganggu oleh konflik yang terjadi di lapangan.

“Fokus kami di BGN adalah menjaga agar program tetap berjalan karena ini menyangkut hak penerima manfaat,” tegasnya.

Ia juga menyebut bahwa pihaknya tengah melakukan konsolidasi agar permasalahan antara mitra dan yayasan tidak berimbas pada operasional dapur atau distribusi makanan bergizi gratis yang telah berjalan di berbagai titik.

“Kami sedang konsolidasi agar konflik internal mitra tidak berdampak terhadap program,” tambah Dadan.

Adapun sebagian dari tagihan Rp 400 juta tersebut dikatakan berasal dari pembelian ompreng (wadah makanan) yang dilakukan oleh kliennya secara mandiri.

Padahal, Ira mengeluarkan dana pribadi sebesar Rp 200 juta untuk pengadaan ompreng dengan harga satuan Rp 12.000 tersebut.

Pihak Ira menilai tudingan ini sangat janggal. Sebab operasional dapur selama program berlangsung ditanggung sepenuhnya oleh Ira.

Mulai dari bahan pangan, sewa tempat, listrik, kendaraan, peralatan dapur, hingga gaji juru masak, semuanya dari dana pribadi Ira tanpa ada subsidi atau pendanaan dari Yayasan MBN.

Saat ini, pemeriksaan dugaan penggelapan dana operasional senilai Rp 1 miliar yang dilaporkan Ira, masih terus berjalan.