Jadi langkah dapur satelit untuk membantu desa-desa di seberang sungai bisa sangat membantu

Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dibutuhkan dapur satelit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sulit dijangkau, agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah 3T bisa tetap berjalan.

"Untuk SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang ada di Desa Koa, ini akan melayani beberapa sekolah di desa-desa di kecamatan ini. Kalau yang desanya di seberang sungai bisa dibuatkan dapur satelit," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan di Kupang, Kamis.

Hal ini disampaikan usai meninjau lokasi SPPG yang menjadi mitra BGN dalam mensukseskan program MBG di daerah 3T itu kemarin (12/3).

Untuk mencapai ke Desa Koa, kata dia, butuh waktu sekitar empat jam perjalanan dari Kota Kupang. Selain itu harus melintasi jalur atau jalan yang belum sempurna serta Sungai Noelmina yang lebarnya mencapai kurang lebih dua kilometer.

Dapur satelit itu nantinya, lanjut dia, bisa dimanfaatkan untuk memasak makanan bergizi gratis untuk kemudian bisa diberikan kepada anak-anak di desa tersebut.

Tigor yakin walaupun kondisi infrastrukturnya masih belum memadai, namun pelaksanaan MBG di desa tersebut nantinya bisa dijalankan. "Kami yakin bisa dijalankan," ujar dia.

Hal ini karena antusias masyarakat yang sangat tinggi dengan Program MBG tersebut, lalu kemauan dari seluruh masyarakat di desa tersebut untuk membantu terlaksananya Program MBG di daerah itu.

Sekda Timor Tengah Selatan (TTS) Seperius Edison Sipa juga mengakui bahwa tantangan di kabupaten itu untuk penyelenggaraan MBG memang sangat berat karena memang akses infrastrukturnya kurang sempurna.

"Apalagi kalau musim hujan, jika hujan di hulu pasti banjir akan sampai di sini. Jadi langkah dapur satelit untuk membantu desa-desa di seberang sungai bisa sangat membantu," ujar dia.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jadi langkah dapur satelit untuk membantu desa-desa di seberang sungai bisa sangat membantu

Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dibutuhkan dapur satelit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sulit dijangkau, agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah 3T bisa tetap berjalan.

"Untuk SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang ada di Desa Koa, ini akan melayani beberapa sekolah di desa-desa di kecamatan ini. Kalau yang desanya di seberang sungai bisa dibuatkan dapur satelit," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan di Kupang, Kamis.

Hal ini disampaikan usai meninjau lokasi SPPG yang menjadi mitra BGN dalam mensukseskan program MBG di daerah 3T itu kemarin (12/3).

Untuk mencapai ke Desa Koa, kata dia, butuh waktu sekitar empat jam perjalanan dari Kota Kupang. Selain itu harus melintasi jalur atau jalan yang belum sempurna serta Sungai Noelmina yang lebarnya mencapai kurang lebih dua kilometer.

Dapur satelit itu nantinya, lanjut dia, bisa dimanfaatkan untuk memasak makanan bergizi gratis untuk kemudian bisa diberikan kepada anak-anak di desa tersebut.

Tigor yakin walaupun kondisi infrastrukturnya masih belum memadai, namun pelaksanaan MBG di desa tersebut nantinya bisa dijalankan. "Kami yakin bisa dijalankan," ujar dia.

Hal ini karena antusias masyarakat yang sangat tinggi dengan Program MBG tersebut, lalu kemauan dari seluruh masyarakat di desa tersebut untuk membantu terlaksananya Program MBG di daerah itu.

Sekda Timor Tengah Selatan (TTS) Seperius Edison Sipa juga mengakui bahwa tantangan di kabupaten itu untuk penyelenggaraan MBG memang sangat berat karena memang akses infrastrukturnya kurang sempurna.

"Apalagi kalau musim hujan, jika hujan di hulu pasti banjir akan sampai di sini. Jadi langkah dapur satelit untuk membantu desa-desa di seberang sungai bisa sangat membantu," ujar dia.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diluncurkan Badan Gizi Nasional 6 Januari 2025 mendatang. Untuk menjalankan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu, 937 dapur disiapkan.

"Tanggal 6 Januari rencananya (peluncuran), (disiapkan) 937 dapur di seluruh Indonesia," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional Lalu Muhammad Iwan Mahardan dikutip detikFinance, Jumat (3/1/2025).

Iwan menyebut sasaran utama pada daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T), maka dapur lebih banyak di luar Pulau Jawa.

"(Dapur) paling banyak di luar Jawa, daerah yang masih kekurangan gizi yang masih kategori miskin dan perlu dibantu, itu sasaranya," tuturnya.

Lalu juga menyebutkan target awal penerima manfaat terdiri dari anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui. Jumlah keseluruhan target penerima awal menyasar kepada 3 juta orang.

"Penerima manfaat tahap awal setiap dapur ada 3.000-3500 sasaranya. Sasarannya mulai usia 5 tahun, Paud, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah memastikan implementasinya Makan Bergizi Gratis akan dimulai 6 Januari 2025.

"Dalam proses persiapan agar 6 Januari bisa jalan," tegas Dadan, Senin (30/12/2024).

Dadan mengatakan implementasi program ini akan dilakukan secara merata di berbagai daerah di Indonesia secara langsung pada 6 Januari 2024. Hanya saja ketika ditanya di mana saja titik-titik awal program ini berjalan, dia belum mau menjelaskan.

"Saya lapor Presiden dulu," katanya singkat.

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Video: Anggaran Makan Gratis Turun Jadi Rp 10 Ribu, Menu Dibahas Pemerintah

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) akan membuat desa tematik untuk tahun 2025. Setiap desa akan dikembangkan sesuai dengan potensinya untuk mendukung ketahanan pangan.

Mendes PDT Yandri Susanto menyebut program prioritas itu mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun. Menurutnya, program ini sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan ketahanan pangan.

"Jadi kita tulis di situ (Permendes), kita cantumkan di Pasal 7 ayat 4 bahwa sekurang-kurangnya dana desa itu dibuat untuk ketahanan pangan. Jadi nanti akan kita buat desa tematik apakah desa tomat, desa cabai, desa padi, desa ikan nila, desa ayam petelur, dan lain sebagainya," kata Yandri usai meninjau lokasi pengungsian korban bencana tanah bergerak di Sukabumi, Jawa Barat, Senin (23/12/2024).

Yandri menjelaskan hasil dari program ini adalah membuat lumbung pangan di desa. Ke depan, kata dia, lumbung pangan ini salah satunya untuk menopang kesiapan program makan bergizi gratis.

"Jadi ujungnya itu adalah lumbung pangan di desa untuk kesiapan makan siang bergizi dan kalau bisa kita jadi lumbung pangan dunia. Jadi itu lebih fokus ke sana kita," ucapnya.

Yandri menjelaskan Kemendes PDT bersama dengan TNI-Polri, termasuk pihak swasta maupun BUMN akan bergerak mendorong desa untuk swasembada pangan, swasembada energi dan air hingga hilirisasi produk-produk di desa.

Yandri ingin Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa ambil bagian dalam pengelolaan program tersebut. Sehingga ke depannya bisa menjadi salah satu sumber pendapatan desa.

"Bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, mengurangi angka pengangguran, ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Tahun depan ada lagi kan dana desa kan? Jadi dana desa yang sekarang dipakai tetap ada untuk ketahanan pangan karena dia diolah secara program-program BUMDes, tahun depan nambah lagi. Jadi semakin besar modalnya, insyaallah akan bisa membuat produksi di desa itu semakin bagus," imbuhnya.

Program prioritas pemerintah, makan bergizi gratis (MBG) akan mulai dijalankan pada Januari 2025 mendatang. Sejalan dengan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga berperan dalam program tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan KKP berperan dalam menyuplai kebutuhan protein di menu MBG. Pria yang akrab disapa Trenggono ini menjelaskan pihaknya telah menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan, dan Daerah Tertinggal untuk mengoptimalkan potensi desa-desa di bidang kelautan dan perikanan.

"Kalau itu kemudian kita mendorong untuk membangun, kemarin kita dengan Menteri Desa salah satunya adalah membangun misalnya desa perikanan. Jadi misalnya desa gurame, desa lele, desa patin, desa nila, misalnya begitu," kata Trenggono dalam wawancara khusus dengan detikcom, dikutip Senin (9/12/2024).

Trenggono menyebut hasil kelautan dan perikanan dari desa-desa ini nantinya dapat diserap oleh unit dapur di bawah naungan Badan Gizi Nasional di daerah setempat. Menurut dia, Badan Gizi Nasional berencana menyiapkan 30 ribu unit dapur yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjalankan program MBG. Setiap dapur dapat melayani 3.000 siswa.

Dia pun menilai program tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Sebab, Badan Gizi telah mengalokasikan dana sebesar Rp 1,2 triliun per hari untuk belanja menu MBG.

"Belanjanya menurut Kepala Badan Gizi yang disampaikan ke saya, satu hari itu Rp 1,2 triliun. Jadi kalau Senin-Jumat berarti kan Rp 6 triliun itu uang yang di-spending. Nah, kalau ini kemudian beredar di seluruh masyarakat, di desa-desa. Satu desa katakan ada 3 ribu siswa di situ, ada 30 ribu desa. Itu ekonominya kebayang, 'kan?" tambah Trenggono.

Tak berhenti di situ, pihaknya juga terus mendorong kawasan budidaya komoditas kelautan dan perikanan lebih masif lagi. Rencananya, kawasan tersebut akan dikelola oleh korporasi lalu komoditasnya dapat dikembangkan menjadi berbagai macam olahan.

Dia menerangkan budidaya ini akan menjadi salah satu unggulan di Indonesia. Sebab, Indonesia sebagai negara maritim berpotensi produksi ikan lebih tinggi lagi. Saat ini, produksi perikanan budidaya baru mencapai 5 juta ton. Angka ini jauh tertinggal dari negara Vietnam yang mencapai 25 juta ton ikan budidaya.

"Nanti yang dikelola oleh korporasi, lalu produknya dalam kuantum atau dalam kuantiti yang besar, yang bisa diolah ke proses hilirisasi berikut, bisa menjadi bakso ikan, bisa menjadi fishball, dan lain sebagainya. Taste-nya dan lain sebagainya itu bisa secara umum bisa diterima, dan kandungan proteinnya tinggi," jelas Trenggono.

Trenggono pun menambahkan KKP mempunyai lima kebijakan ekonomi biru yang menjadi program prioritas. Pertama, memperluas kawasan konservasi laut hingga mencapai 30 juta hektar sampai 2045.

Kedua, penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur. Kebijakan ini mengatur ikan siap yang diperbolehkan ditangkap. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dan ekosistem di laut.

Ketiga, mendorong budidaya perikanan air laut, air payau, dan air tawar yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan produksi ikan budidaya Indonesia yang masih tertinggal. Keempat, pengawasan dan pengelolaan pesisir dan pulau kecil.

"Keempat itu pulau-pulau kecil, pengawasan pemanfaatan dan pengawasan pulau kecil. Kelima, pembersihan sampah plastik di laut itu yang jadi penting juga ya," imbuh Trenggono.