Madiun (ANTARA) - Wali Kota Madiun Maidi menyatakan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ketiga di Kota Madiun, Jatim yang berada di Jalan Mayjend Sungkono Kelurahan Nambangan Lor siap beroperasi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Dapur ketiga ini diberi nama Dapur Sehat Merpati Mitra Mandiri. Pemkot Madiun dan pihak terkait terus melakukan penambahan dapur secara bertahap," ujar Maidi di Madiun, Senin.

Pihaknya mengatakan, di Kota Madiun setidaknya ditargetkan akan ada 17 dapur MBG. Sampai saat ini, sudah ada tiga dapur MBG.

Ketiga itu yakni dapur sehat di Jalan Tirta Raya, kedua ada di Kelurahan Banjarejo, dan ketiga di Jalan Mayjend Sungkono yang baru saja diluncurkan.

Wali Kota menambahkan dapur sehat di sejumlah lokasi lain juga terus berproses. Orang nomor satu di Kota Pendekar itu berharap dapur MBG lain juga bisa segera beroperasi.

"Di lokasi lain juga terus kita persiapkan. Nanti menyusul akan segera kita resmikan. Harapannya, program bisa segera menyentuh seluruh pelajar di Kota Madiun," katanya.

Sementara, Komandan Kodim 0803/Madiun Letkol Kav Widhi Bayu Sudibyo mengatakan dapur MBG ketiga ini langsung beroperasi pada Senin (19/5) ini. Keberadaan dapur MBG tersebut akan melayani sebanyak 11 sekolah di sekitarnya dari tingkat TK hingga SMA sederajat.

"Jarak sekolah terdekat yang dilayani mencapai 120 meter. Sedang, sekolah terjauh mencapai 2,7 kilometer. Total pelajar yang dilayani ada sebanyak 3.473 siswa," katanya.

Seperti di tempat lainnya, di Dapur Sehat Merpati Mitra Mandiri juga terdapat kepala SPPG, ahli gizi, juru masak, dan lain sebagainya.

"Untuk bahan baku menu masakannya akan menggandeng kelompok tani setempat sebagai supplier," katanya.

Dandim menambahkan, pelaksanaan MBG di Kota Madiun sejak pertama bergulir, cukup lancar sejauh ini. Kendala teknis yang mengemuka langsung bisa diantisipasi sebelumnya. Hal itu karena adanya pendampingan menyeluruh yang dilakukan.

Sesuai data, total siswa di Kota Madiun yang menjadi sasaran program Makan Bergizi Gratis mencapai sekitar 51 ribu anak.

Pihaknya bersama Pemkot Madiun yakin dengan penambahan SPPG secara bertahap tersebut, akan mendukung kelancaran program MBG di Kota Madiun.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Bandung -

Narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar), diberdayakan menjadi kru dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Adita Irawati, mengatakan pemberdayaan napi lapas merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025) dilansir dari detikFinance.

Hal ini, ungkap Adita, menjadi bukti program MBG dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Napi di Lapas Sukamiskin dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Bukan hanya napi, koperasi lapas juga mendapat keuntungan secara ekonomis. Sebab, lembaga usaha itu diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak. "Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Sukamiskin mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya makin cepat berlalu karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG memercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Mulai dari menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

(hsa/iws)

Jakarta -

Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung diberdayakan menjadi kru Dapur Makan Bergizi Gratis. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG baru saja dibuka di Sukamiskin.

Hal ini menjadi bukti program Makan Gratis dapat memberdayakan seluruh unsur masyarakat sehingga tercipta efek berganda atau multiplier effect. Di Sukamiskin warga binaan dilatih khusus dan tersertifikasi sehingga layak untuk bekerja di dapur MBG.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Adita Irawati mengatakan pemberdayaan warga binaan merupakan salah satu contoh nyata dampak positif dari pelaksanaan Program MBG.

"Lapas Sukamiskin sudah menerapkan pemberdayaan, sesuai tujuan dari Program MBG. Warga binaan mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi untuk bisa terlibat dalam Program MBG. Jadi, semua sesuai standar yang sudah Badan Gizi Nasional tetapkan," kata Adita dalam keterangannya, Minggu (18/5/2025).

Adita menyatakan bukan cuma warga binaan saja yang mendapatkan kegiatan. Secara ekonomis, koperasi lapas juga mendapat keuntungan karena diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku memasak.

"Koperasi di lapas juga diberdayakan sebagai vendor penyediaan bahan baku," sebut Adita.

Pendirian dapur MBG di Lapas Kelas I Sukamiskin pun mendapat sambutan baik dari para warga binaan. Kegiatan positif di lingkungan lapas bertambah.

"Sekarang hari-hari saya semakin cepat berlalu, karena sibuk di dapur, menyiapkan makanan untuk Program MBG," kata Rijatono Lakka salah satu warga binaan yang ikut menjadi kru Dapur MBG.

Sebelum berada di Lapas, Tono mengaku dirinya pernah punya usaha restoran dan ahli dalam meracik makanan. Tak heran jika SPPG mempercayakan Tono menjadi juru masak.

"Saya senang sekali bisa berkontribusi menyukseskan program Bapak Presiden Prabowo dengan penuh tanggung jawab. Dari kegiatan ini, warga binaan jadi punya keahlian. Dengan keahlian, warga binaan jadi punya tempat di masyarakat, punya kesempatan untuk bekerja ketika nanti sudah kembali ke masyarakat," ujar Tono.

Selain Tono, ada sekitar 47 warga binaan lainnya yang juga terlibat mengelola dapur MBG untuk melayani 3.450-an penerima manfaat setiap hari. Dari mulai menerima bahan baku, mengecek kualitas, membersihkan, memasak, mengemas makanan, sampai mencuci peralatan masak dan makan.

Firsa dan Dimas, warga binaan lainnya, mengaku bangga bisa terlibat di dapur MBG. Firsa mendapat tugas memasak protein. Sedangkan Dimas juru masak nasi atau karbohidrat lainnya.

"Kami jadi dapat ilmu, pengalaman, dan teman baru. Saya jadi tahu ternyata menjaga gizi sangat penting. Saya bangga karena ini termasuk pengabdian kepada Bapak Presiden," kata Firsa.

"Saya terharu, termotivasi, dan bangga ketika peralatan makan sudah kembali ke dapur, kami mendapat surat cinta dari siswa. Saya berharap program ini bisa terus berlanjut. Jadi ketika kami sudah kembali ke masyarakat, bisa terlibat di dapur lagi," ujar Dimas.

(acd/acd)

Palembang -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana mengungkapkan bahwa di Sumatera Selatan (Sumsel) membutuhkan kurang lebih 965 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk mencapai target 2,2 juta-2,5 juta penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Saat ini, kata Dadan, BGN meminta kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan tiga lahan di setiap Kabupaten/Kota untuk membangun dapur SPPG di Sumsel.

"Jadi di Sumsel ini diperlukan kurang lebih 965 SPPG dan masing-masing SPPG ini akan melayani 3.000 daerah-daerah padat dan terpencil, tergantung jumlahnya," katanya usai MoU penyedia lahan SPPG, Kamis (15/5/2025).

Menurut Dadan, saat ini penerima manfaat MBG sudah mencapai 3,8 juta orang. Mereka dilayani 1.335 SPPG di seluruh Indonesia. Untuk di Sumsel, lanjut Dadan, penerima MBG sudah mencapai 180 orang, mereka dilayani 65 SPPG.

"Maka dari itu BGN menargetkan jumlah penerima MBG. Jika pelaksanaanya dilakukan serentak maka kurang lebih sekitar Rp 10 triliun akan masuk ke Sumsel," ungkapnya.

BGN menargetkan sekitar 2,2 juta-2,5 juta penerima program MBG di Sumsel. Selain dua juta anak sekolah dari tingkat TK - SMA yang menerima manfaat MBG, ada juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita.

"Daerah-daerah yang menerima manfaat MBG ini akan berdiri SPPG ini. Untuk anggaran satu SPPG akan menerima sekitar Rp 10 miliar setiap tahunnya. Dengan adanya MoU ini maka pembangunan dapur SPPG bisa lebih cepat dan penerima manfaat MBG juga semakin banyak," katanya.

Dadan mengatakan dengan adanya MoU ini dapat mendorong pemerintah daerah dalam menyukseskan MBG. BGN ingin rantai pasok bahan baku lokal dengan membina petani, peternak, dan nelayan, untuk meningkatkan produktivitas.

Selain itu, pembangunan dapur SPPG juga dipercepat agar pelaksanaan penyaluran MBG juga cepat terlaksana. Sebab, di Sumsel ini SPPGnya masih 65 dan pelayanan untuk MBG masih 10 persen dari hasil evaluasi.

"Maka dari itu kami ingin pembangunan dapur SPPG cepat dilaksanakan dan MBG membutuhkan dukungan dan sinergi dari pemerintah," ujarnya.

(csb/csb)

Surabaya -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya berhenti sementara. Namun, belum diketahui secara pasti alasannya.

Salah satu sekolah penerima program MBG, SMPN 13 Surabaya, membenarkan bahwa sejak Rabu (15/5/2025), sekolah tidak lagi menerima distribusi makanan dari program tersebut. Program MBG libur sementara hingga awal pekan depan.

"Dari tim MBG menyampaikan libur sementara sejak tanggal 15 Mei kemarin," kata Humas SMPN 13 Surabaya Karyadi saat dihubungi detikJatim, Jumat (16/5/2025).

Namun, hari ini ia menerima informasi bila hari Selasa (20/5/2025) program MBG akan dilanjutkan kembali. SMPN 13 tidak menerima makan siang sejak tanggal 15 dan 16 Mei.

"Info yang saya terima setelah salat Jumat tadi, dari tim MBG sekolah bahwa tanggal 20 Mei kemungkinan lanjut lagi," jelasnya.

Perkara berhenti atau libur sementara program MBG, pihak sekolah tidak mengetahui alasannya.

"Terkait alasannya libur, kami tidak mendapatkan informasinya," ujarnya.

Karyadi menyebut, sejauh ini tidak ada masalah pada makanan dari program pemerintah. Sebelumnya pada bulan Februari, SMPN 13 sempat mengeluhkan buah terasa kecut seperti mau basi.

"Tidak ada masalah. buahnya relatif aman karena berkulit, misalnya jeruk, klengkeng, pisang, anggur," pungkasnya.

Sementara itu, pihak dapur MBG masih belum merespons ketika dikonfirmasi detikJatim.

(auh/hil)

Jakarta -

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya telah menandatangani MoU dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang di dalamnya menyangkut 13 program, termasuk pengawasan terhadap Makan Bergizi Gratis. Namun, Ikrar menyebut pada kenyataannya di lapangan pihaknya tak dilibatkan, misalnya untuk mengawasi dapur-dapur MBG.

Hal itu disampaikan Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ikrar mulanya menjawab pertanyaan mayoritas anggota Komisi IX DPR RI terkait makan bergizi hingga kasus keracunan di sejumlah daerah.

"Sesuai dengan MOU BPOM dan BGN, itu kita mempunyai kesepakatan akan membuat kegiatan, ada 13 program yang akan kami lakukan untuk menjalankan dan mengawasi dan mengawal MBG ini. Namun, kenyataannya, kami dari BPOM, dari 13 yang harus kami lakukan, sebetulnya ada beberapa kendala," kata Ikrar dalam rapat.

Ikrar mengatakan BPOM mempunyai personel untuk mengawasi produksi pangan, tetapi tak dilibatkan. Dia mengatakan penentuan personel di sana menjadi tanggung jawab penuh BGN.

"Contoh paling konkret untuk penyiapan. Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian dalam hal pengawasan untuk produksi pangan itu. Nah, selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini kami tidak dilibatkan dalam penanganan. Ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak, kami tidak dilibatkan dalam hal itu," ujar Ikrar.

"Tentu kami sebagai lembaga yang tentu bukan kewenangan kami menjalankan Makan Bergizi Gratis itu, domainnya ada di BGN, kami akan turun, bekerja, kalau dilibatkan. Kan begitu logikanya. Jadi bukan kami tidak mau bekerja untuk itu, tapi kami tidak dilibatkan untuk pengajuan hal itu," tambahnya.

Dia pun menjelaskan pelibatan BPOM dalam pemberian modul-modul untuk pelatihan. Ikrar mengatakan semestinya untuk pengawasan dapur, BPOM diikutsertakan lantaran menjadi hal yang sangat mendasar.

"Tetapi dalam hal yang sangat prinsip, menurut saya itu dapurnya itu kami harus dilibatkan seharusnya," ujarnya.

Ikrar mengatakan pihaknya akan dilibatkan saat sudah terjadi kejadian luar biasa atau keracunan pada siswa-siswa. Dia berharap nantinya BPOM dilibatkan sepenuhnya dalam pengawasan itu.

"Nah kami dilibatkan pada saat sudah terjadi kejadian luar biasa karena memang itu kenyataannya. Jadi maksudnya kami menjelaskan secara transparan apa adanya, supaya menggugah Badan Gizi untuk melibatkan kami," kata Ikrar.

"Karena tidak mungkin kami sekonyong-konyong kami menugaskan kami punya tim sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu," imbuhnya.

(dwr/idn)

Jakarta -

Ombudsman RI menemukan maraknya praktik 'calo yayasan' di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi tersebut dikhawatirkan menambah masalah pada program andalan Presiden Prabowo Subianto itu di kemudian hari.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan program MBG ini dengan penuh keterbatasan, terutama menyangkut masalah anggaran hingga mekanisme penyaluran dana ke SPPG yang belum matang. Hal ini menjadi celah untuk para 'calo yayasan' ini masuk.

"Memang ada mekanisme yang katakanlah selama ini masih belum, masih sifatnya itu bukan trial and error, tapi masih, artinya gini, BGN intinya di lapangan itu satu pemilik. Antara yayasan dengan pemilik dapur gitu. Asumsi itu ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan, saya melihat bahwa bergentayangan lah calo-calo yayasan," kata Yeka, dalam usai pertemuan dengan Kepala BGN Dadan Hindayanadi Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Sebagai langkah antisipasi, menurut Yeka, BGN akan meminta Kementerian Hukum untuk mempermudah proses yayasan yang siap berkontribusi untuk membangun dapur MBG. Hal ini termasuk juga dengan masyarakat sekitar dapur.

Selain itu, sebelumnya juga ditemukan pembayaran yang tertunda imbas mekanisme reimburse untuk para mitra dan dapur MBG. Yeka mengatakan, ke depannya hal serupa tidak akan terjadi lagi. Sebab, perubahan mekanisme telah dilakukan mulai bulan Mei ini.

"Anggaran untuk pelaksanaan program MBG ini dilakukan dengan cara dana uang muka. Jadi biaya untuk 10 hari ke depan itu sudah ditransfer dari awal, dan nanti 5 hari berikutnya SPPG mengajukan anggaran untuk 10 hari berikutnya lagi. Jadi negara tidak ada lagi hutang kepada pelaku usaha," jelasnya.

Anggaran untuk operasional ini juga bersifat add cost, di mana setiap akhir periode harus dilaporkan berapa uang yang tersisa. Dengan demikian, harapannya ke depan tidak ada lagi persoalan-persoalan terkait penundaan pembayaran serta ruang untuk para calo ini bermain-main.

"Ombudsman melihat bahwa yang add cost ini tidak ada ruang untuk main-main. Jadi ruang korupsi ini diharapkan di sini harus ditutup dengan berbagai mekanisme pertanggungjawaban yang sudah di, mekanismenya disusun oleh BGN," kata dia.

Ombudsman juga akan memperketat pengawasan terhadap dapur-dapur MBG di daerah. Yeka mengatakan, uji petik juga akan dilakukan di 34 provinsi.

Monitoring juga akan terus dilakukan selama pelaksanaan program, khususnya untuk dua hal, antara lain melihat pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh yayasan setempat selama program, serta melihat kesesuaian menu MBG.

"Dua hal itu nanti yang mudah-mudahan akan mengurangi ekses-ekses yang sekarang ini terjadi. Dan kami sudah mulai juga melihat bahwa calo-calo yayasan, rasanya nanti di Mei atau Juni ini sudah pada out lah. Karena sudah tidak ada ruang lagi bagi mereka untuk bermain-main di program ini," ujar Yeka.

Simak juga Video: BGN Klaim Program Makan Gratis Ciptakan 90 Ribu Lapangan Pekerjaan

(shc/ara)

Banyumas -

Dapur Badan Gizi Nasional-Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terletak di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berhenti beroperasi. Dapur tersebut dikabarkan berhenti operasi mulai hari ini.

Dari penelusuran detikJateng, SPPG ini menjadi dapur MBG pertama di Kabupaten Banyumas yang berhenti beroperasi. Dapur tersebut dikelola langsung oleh BGN.

Kepala SD Negeri 1 Kranji, Idha Nurani, saat dimintai konfirmasi membenarkan adanya pemberhentian suplai program Makan Bergizi Gratis (MBG) per Rabu (14/5/2025). Sekolah ini menjadi salah satu lokasi yang dipilih untuk program MBG.

"Operasionalnya dihentikan sementara untuk SPPG Brobahan. Bukan dihentikan program MBG-nya, untuk SPPG lain masih beroperasi," kata Idha melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Rabu (14/5).

Idha mengaku belum mengetahui sampai kapan pemberhentian operasional Dapur SPPG Brobahan, Kelurahan Kranji tersebut.

"Dari (pihak) SPPG Brobahan diinfokan sampai waktu yang tidak bisa ditentukan," terangnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Brobahan, Luky Ayu Parwatiningsih belum dapat dimintai konfirmasi terkait pemberhentian operasional dapur.

Saat awak media datang untuk meminta konfirmasi ke dapur SPPG Brobahan, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Hanya ada satu petugas keamanan bernama Reza yang datang menemui.

"Kepala SPPG sedang keluar, tidak tahu kapan kembali ke kantor," kata Reza singkat.

Sebagai informasi, SPPG Brobahan menjadi salah satu dapur MBG yang pertama kali beroperasi di Banyumas sejak tanggal 6 Januari 2025.

Lokasi ini awalnya menyuplai MBG untuk 2.740 siswa di tiga sekolah. Di antaranya SD Negeri 1 Kranji Purwokerto, TK Pamardi Siwi Purwokerto dan SMK Negeri 2 Purwokerto.

(ams/apl)

Jakarta -

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto meresmikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Pembangunan SPPG Desa Panongan hasil kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BuMDes) dan pertama di Indonesia.

"Jadi ini Badan Usaha Milik Desa yang pertama di Indonesia yang punya unit usaha Satuan Pelayanan pemenuhan gizi atau dapur makan bergizi gratis yang ada di Indonesia. Jadi kita sudah meresmikan bersama Pak Bupati, Pak Maesyal Rasyid di Desa Panongan Kecamatan Panongan kabupaten Tangerang provinsi Banten," kata Yandri di Tangerang, Rabu (14/5/2025).

Menteri Yandri hadir langsung untuk meresmikan SPPG Desa Panongan. Hadir juga dalam kegiatan tersebut, sejumlah pejabat Kementerian Desa PDT, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, Kepala Desa Panongan Suhendi dan perwakklan Forkpimda Tangerang.

Pembangunan SPPG melalui BumDes merupakan upaya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo. Selain itu, pembangunan SPPG melalui BUMDes dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

"Insyaallah dengan adanya unit usaha SPPG ini, maka ada gerakan ekonomi atau kegiatan yang akan menguntungkan bagi desa yang dimaksud, melalui badan usaha milik desa. Maka terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya kepada Desa Panongan yang hari ini pertama kali di Indonesia yang kita resmikan," kata Yandri dalam sambutannya.

Yandri Berharap, pendirian SPPG melalui BumDes bisa dicontoh oleh desa lain di Banten. Menurutnya, butuh kerja sama banyak pihak untuk menyukseskan program MBG.

"Insyaallah ini sebagai pemacu dan pemicu untuk daerah-daerah lain desa-desa yang lain, pertama di Kabupaten Tangerang atau di Kabupaten Lebak di Kabupaten Serang, kemudian di 4 kota di Banten insyaallah banyak yang mencontoh atau melakukan kerjasama seperti Desa Panongan," pungkasnya.

(sol/ygs)

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membangun 1.542 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. SPPG ini akan dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditargetkan rampung pada Agustus 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, saat ini ada 1.286 unit SPPG yang telah beroperasi. Namun SPPG tersebut seluruhnya dibangun oleh mitra Makan Bergizi Gratis (MBG). Ke depan, pihaknya membangun 1.542 unit SPPG baru.

"Ini sudah ada anggarannya, dalam tahap konsultan perencanaan. Akhir bulan ini akan ditender, dan selesai paling lambat Agustus lah sudah selesai bangunan itu," kata Dadan di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Dadan menjelaskan, SPPG atau dapur MBG ini akan dibangun di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh mitra MBG. Ditargetkan dibangun 3 dapur MBG per kabupaten di seluruh Indonesia.

Daerah terpencil menjadi prioritas utama pembangunan dapur MBG. Menurutnya, pembangunan dapur di daerah terpencil itu perlu mendapat dukungan dari pemerintah karena jumlah penerima manfaat yang minim sehingga mitra keberatan masuk.

"Di daerah terpencil, di daerah yang paling membutuhkan, yang mungkin jumlah penerima manfaatnya hanya 200, 300, 500 (orang). Di daerah seperti itu, mitra akan keberatan masuk. Makanya negara hadir di daerah seperti itu, dan kami belum bisa melakukannya karena itu kan menggunakan uang negara," ujarnya.

Untuk mulai pembangunan dapur MBG diperlukan prosedur penggunaan anggaran hingga penetapan lokasi. Proses ini masih membutuhkan waktu beberapa bulan, sehingga ditargetkan baru bisa selesai pada Agustus 2025.

Meski dapur MBG akan dibangun di tempat terpencil, Dadan memastikan bahwa operasional di daerah tersebut akan aman, termasuk dari kasus keracunan seperti yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini karena akan ada kepala satuan yang berjaga dari perwakilan pusat.

"Seluruhnya (Kepala Satuan) dari pusat. Semua program makan bergizi tidak ada yang dilepas ke pihak lain. Langsung diawasi oleh pusat, dilakukan oleh pusat," tegasnya.

Sebagai informasi, untuk membangun SPPG ini diperlukan dana Rp 6 triliun. BGN telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan SPPG tersebut.

"Kurang lebih sekitar Rp 6 triliun (hanya untuk yang) baru ya," kata Dadan di Kompleks DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Simak juga Video 'BGN Kaji Skema Asuransi untuk Program Makan Gratis':

(shc/ara)

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berencana membangun 1.000 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, mengungkapkan Kadin akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk merealisasikan target tersebut. Tahap awal, Kadin membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG Gotong Royong dan akan berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program ini.

"Kadin memiliki empat quick win, yang pertama adalah MBG. Oleh karena itu, kami menyebutnya MBG Gotong Royong Kadin," ujar Anindya saat peresmian Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG, di Jakarta, Selasa (13/5).



Terkait Satgas MBG, Kadin berencana menyusun buku panduan operasional, menggelar pelatihan, dan sertifikasi bagi pengelola dapur SPPG di seluruh Indonesia. Pelatihan tersebut akan mencakup administrasi keuangan, perekrutan tenaga kerja, hingga keamanan pangan. Kadin juga akan menggandeng Kadin Institute dalam penyusunan kurikulum dan pelatihan.

Jember -

Bupati Jember Muhammad Fawait meresmikan mulai beroperasinya dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang. Dapur MBG ini dikelola pihak swasta dan akan menjangkau lebih dari 6.000 siswa. Mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA.

Owner Dapur MBG Ahmad Sudiono mengungkapkan ada dua dapur MBG yang dia kelola. Dapur 1 akan mulai beroperasi pada 19 Mei. Sedangkan dapur 2 akan menyusul. Dapur 1 dan 2 masing-masing melayani 3.652 dan 3.682 siswa penerima manfaat.

"Angka ini jauh di atas standar minimum 3.000 siswa per dapur," katanya, Selasa (13/5/2025).

Sementara untuk dapur yang diresmikan memiliki potensi peningkatan hingga 4.000 siswa seiring dengan perkembangan program.

"SOP-nya jelas, bahan makanan tidak boleh dibeli dengan harga melebihi pasar," ujarnya.

Selanjutnya kata dia, setiap dapur akan diawasi secara langsung oleh kepala dapur. Takaran makanan yang disajikan juga disesuaikan dengan setiap jenjang pendidikan, dengan memperhatikan kebutuhan gizi yang seimbang.

Kata Sudiono, bahan baku untuk MBG diperoleh langsung dari pelaku usaha kecil, bukan dari tengkulak.

"Juga didukung oleh administrasi yang rapi dan tenaga ahli gizi untuk memastikan pengelolaan yang terorganisir. Menu yang disajikan juga harus mencakup karbohidrat, protein dan serat agar gizinya seimbang," paparnya.

"Sayur kamu ambil dari petani, ayam dari peternak. Semuanya dipilih dengan seleksi ketat untuk memastikan keberlanjutan pasokan sekaligus mendukung perputaran ekonomi UMKM," tambahnya.

Distribusi makanan nantinya akan dilakukan secara bertahap. Pada pukul 08:30 WIB, makanan akan diberikan ke TK, pukul 09:30 WIB untuk siswa kelas 1-3 SD, lalu pada pukul 11:00 WIB untuk kelas 4 SD hingga SMA.

Dapur MBG pertama yang diselenggarakan oleh pihak swasta ini diresmikan secara langsung oleh Bupati Jember Muhammad Fawait. Menurut Fawait, dapur tersebut membuktikan bahwa Jember siap bersinergi dalam menjalankan program pemerintah pusat.

"Dapur ini juga akan membuka lapangan pekerjaan, dan yang terpenting ialah memperbaiki gizi anak-anak Indonesia," ungkapnya.

Pria yang akrab siapa Gus Fawait itu menambahkan bahwa dapur itu akan memberikan efek ganda bagi ekonomi lokal. Yaitu dengan melibatkan para perajin tempe, tahu, peternak ayam dan pelaku UMKM lainnya.

"Ini merupakan bagian dari cita-cita besar bangsa untuk mencapai Indonesia Emas 2045, dimana anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup. Ekonomi juga bergerak hingga ke pelosok desa," tandasnya.

(auh/abq)