JAKARTA, KOMPAS.com - Ira Mesra, pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, akan mengajukan gugatan perdata jika ganti rugi biaya operasional program MBG belum diselesaikan.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengungkapkan, pihaknya kini tengah menyusun gugatan perdata.

"Ini kami sedang disiapkan gugatan (perdata). Kan sudah seharusnya minggu kemarin (dibayarkan) tapi ini belum ada," ucap Danna saat dikonfirmasi, Senin (21/4/2025).

Danna menjelaskan, sampai saat ini kliennya belum memperoleh ganti rugi biaya operasional MBG dan masih terus menggunakan dana pribadi.

"Hingga saat ini belum ada lagi (komunikasi), saya akan bersurat lagi (ke Yayasan MBN). Hari ini masih memasak pakai uang pribadi," ungkap Danna.

Danna berujar, saat ini ada satu saksi sedang diperiksa oleh Polres Jakarta Selatan terkait dugaan penggelapan dana MBG yang diperkirakan mencapai hampir Rp 1 miliar.

"Hari ini satu saksi diperiksa (Polres Jakarta Selatan), saksi itu merupakan bagian dari operasional dapur Kalibata dan besok ada dua orang," jelas Danna.

Sebelumnya, kasus ini terkuak setelah Ira Mesra melaporkan dugaan penggelapan dana MBG ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tersebut terregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya pada Kamis, 10 April 2025.

Danna Harly menyatakan bahwa laporan tersebut ditujukan kepada yayasan dan beberapa individu yang terkait.

"Untuk laporan polisi sudah kami serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Danna.

Yayasan MBN diduga tidak menyalurkan dana MBG yang seharusnya digunakan untuk operasional dapur.

Menurut Harly, kliennya telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan namun tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN diketahui telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang mengelola program MBG, tetapi dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra atau vendor yang bertanggung jawab atas kegiatan memasak dan distribusi.

Ira Mesra menanggung seluruh biaya operasional sendiri, termasuk pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, yayasan justru mengklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta akibat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kami sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware.

Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," ucap Harly.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana irit bicara soal munculnya tagihan Rp 400 juta kepada pengelola mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata, Ira Mesra Destiawati, oleh Yayasan MBN.

“Itu pasti terkait perjanjian di antara mereka berdua. Kita tidak ingin terlibat dalam masalah internal,” ujar Dadan kepada Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).

Persoalan tagihan ini muncul di tengah proses hukum yang sedang berjalan antara dapur MBG Kalibata dengan yayasan MBN. Pihak dapur sebelumnya menduga yayasan MBN menggelapkan anggaran MBG sebesar hampir Rp 1 miliar.

Akibat persoalan ini, aktivitas dapur MBG yang dikelola Ira sempat berhenti. Namun, kini dapur tersebut kembali beroperasi, meski menggunakan kocek pribadi Ira.

Dadan menekankan bahwa BGN tetap berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan Program MBG, terutama dalam memastikan hak penerima manfaat tidak terganggu oleh konflik yang terjadi di lapangan.

“Fokus kami di BGN adalah menjaga agar program tetap berjalan karena ini menyangkut hak penerima manfaat,” tegasnya.

Ia juga menyebut bahwa pihaknya tengah melakukan konsolidasi agar permasalahan antara mitra dan yayasan tidak berimbas pada operasional dapur atau distribusi makanan bergizi gratis yang telah berjalan di berbagai titik.

“Kami sedang konsolidasi agar konflik internal mitra tidak berdampak terhadap program,” tambah Dadan.

Adapun sebagian dari tagihan Rp 400 juta tersebut dikatakan berasal dari pembelian ompreng (wadah makanan) yang dilakukan oleh kliennya secara mandiri.

Padahal, Ira mengeluarkan dana pribadi sebesar Rp 200 juta untuk pengadaan ompreng dengan harga satuan Rp 12.000 tersebut.

Pihak Ira menilai tudingan ini sangat janggal. Sebab operasional dapur selama program berlangsung ditanggung sepenuhnya oleh Ira.

Mulai dari bahan pangan, sewa tempat, listrik, kendaraan, peralatan dapur, hingga gaji juru masak, semuanya dari dana pribadi Ira tanpa ada subsidi atau pendanaan dari Yayasan MBN.

Saat ini, pemeriksaan dugaan penggelapan dana operasional senilai Rp 1 miliar yang dilaporkan Ira, masih terus berjalan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dapur makanan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, kembali mendistribusikan makanan ke sejumlah sekolah setelah sempat berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Kamis (17/4/2025), tim dapur MBG Kalibata mulai mendistribusikan makanan menggunakan satu mobil pukul 08.23 WIB. Dari informasi yang didapat, tim dapur MBG Kalibata mulai memasak pada pukul 01.00 WIB dini hari.

Makanan yang telah disiapkan dalam kotak makan stainless kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna merah. Kantong-kantong tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil untuk diantar ke SDN 03 Pengadegan.

Pada pukul 09.45 WIB, aktivitas di dapur MBG Kalibata sudah tidak terlihat lagi setelah pengantaran makanan ke SDN 03 Pengadegan selesai. Pintu masuk ke dapur MBG Kalibata terlihat terkunci dan digembok.

Kepala sekolah SDN 03 Pengadegan, Yayah Fitriah, menjelaskan, pengiriman Makanan Bergizi Gratis sempat berhenti dalam beberapa hari.

"Dari saya sampaikan dari 9 April 2025 berhenti, baru jalan lagi sekarang ini," ucap Yayah saat ditemui di SDN 03 Pengadegan, Kamis.

Yayah juga mengungkapkan bahwa sekolahnya menerima ratusan pasokan makanan bergizi gratis.

"Sesuai dengan jumlah siswa kami itu sekitar 569 dan menunya sayur labu, telur orak-arik dan tahu, minumannya yakult," kata Yayah.

Sebelumnya diberitakan, dana Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga senilai hampir Rp 1 miliar digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.

Kasus ini terkuak dari laporan vendor dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.

Dilansir dari Tribun Jakarta, Ira Mesra melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis, 10 April 2025.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan pada Selasa (15/4) kemarin, laporan ditujukan ke yayasan dan juga pada perorangan yang masih terkait dengan yayasan tersebut.

"Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Harly.

Yayasan ini diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tetapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG.

Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra atau vendor yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan, mulai dari pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, pihak yayasan justru mengeklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta, dengan alasan terdapat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Namun, menurut Harly, dalih tersebut tidak berdasar. Sebab, faktanya, tidak ada satu pun biaya yang dikeluarkan yayasan. Semua dikelola dan dibayar oleh mitra dapur.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," kata Harly.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dapur makan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan terpaksa berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Penyebabnya, dapur yang dioperasikan Ira Mesra itu, belum dibayar oleh Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

Padahal, sejak Februari 2025, dapur milik Ira telah menyuplai 65.025 porsi makan bergizi gratis dalam dua tahap pelaksanaan program.

Untuk mendukung pelaksanaan program unggulan pemerintah itu, Ira bahkan harus merogoh uang Rp 973.375.000.

Namun, uang yang justru menjadi haknya tersebut hingga kini belum dibayarkan oleh yayasan MBN.

BGN bakal evaluasi

Kepala BGN Dadan Hindayana memastikan akan mengevaluasi peristiwa ini agar tak terjadi lagi di kemudian hari.

Ia memastikan, BGN akan lebih selektif dalam memilih mitra Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan melaksanakan program MBG.

“Kedepan, kami berkomitmen melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG,” jelasnya.

“Sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat,” tegas dia.

KOMPAS.COM/AJI YK PUTRA Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan ke SMP Negeri 19 Palembang, Senin (14/4/2025).

Sudah bayar ke yayasan

Di sisi lain, Dadan mengatakan, pihaknya telah membayarkan kewajiban mereka di dalam pelaksanaan MBG ini.

“BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN,” lanjut dia.

Selain itu, ia mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan yayasan MBN, mitra serta Kepala SPPG Pancoran untuk mengevaluasi persoalan ini.

“BGN selaku pemrakarsa program MBG turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan,” kata Dadan.

Kepercayaan publik taruhannya

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, kepercayaan publik terhadap program pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah ini dapat menurun, jika isu ketidakberesan di dalam pengelolaan serta eksekusi program ini berantakan.

“Kalau program MBG gagal, maka dampaknya jelas mempengaruhi public trust. Ketidakpercayaan publik bisa memunculkan resistensi tinggi terhadap program-program serupa ke depan,” ujar Trubus kepada Kompas.com, Senin (14/4/2025).

Dia menambahkan, kasus ini ibarat fenomena gunung es yang kemungkinan hanya menampakkan sebagian kecil dari persoalan besar yang terjadi di lapangan.

Trubus mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh atas dugaan penyelewengan program bantuan ini.

“Ini perlu investigasi menyeluruh, karena dugaan kita pasti kasus serupa terjadi di tempat lain. Kenapa bisa begitu? Karena pengawasan yang lemah dan tata kelola yang tidak transparan,” jelas Trubus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bertemu dengan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), Mitra, dan Kepala SPPG Pancoran untuk melakukan evaluasi.

Hal ini menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan dana MBG nyaris senilai Rp 1 miliar.

“BGN selaku pemrakarsa program MBG turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan,” kata Dadan mengutip keterangan resmi.

“BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN,” lanjut dia.

Dalam pertemuan tersebut, pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan.

Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

Dadan mengatakan bahwa isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal mitra (yayasan dan penyedia fasilitas).

“BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan,” ungkapnya.

“Kami akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG,” jelas dia.

Dadan berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin.

“Kedepan, kami berkomitmen melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG, sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat,” tegas dia.

Kronologi

Sebelumnya diberitakan, dana Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga senilai hampir Rp 1 miliar digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.

Kasus ini terkuak dari laporan vendor dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.

Melansir Tribun Jakarta, Ira Mesra melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis, 10 April 2025.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan pada Selasa (15/4/2025) kemarin, laporan ditujukan ke yayasan dan juga pada perorangan yang masih terkait dengan yayasan tersebut.

"Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," kata Harly.

Yayasan ini diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tetapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG. Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra atau vendor yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Menurut Harly, seluruh biaya operasional ditanggung sendiri oleh kliennya tanpa ada bantuan dari pihak yayasan, mulai dari pembelian bahan makanan, sewa tempat, biaya listrik, pengadaan peralatan dapur, kendaraan distribusi, hingga pembayaran juru masak.

Ketika Ira menagih haknya, pihak yayasan justru mengeklaim bahwa Ira memiliki kekurangan pembayaran sekitar Rp 45 juta, dengan alasan terdapat invoice pembelian barang yang belum dipertanggungjawabkan.

"Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan," ungkap Harly.

Namun, menurut Harly, dalih tersebut tidak berdasar. Sebab, faktanya, tidak ada satu pun biaya yang dikeluarkan yayasan. Semua dikelola dan dibayar oleh mitra dapur.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dalam dua tahap pelaksanaan program MBG ini ditaksir mencapai Rp 975.375.000.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," kata Harly

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan di Kalibata, Jakarta Selatan, tengah menjadi sorotan.

Operasional dapur yang seharusnya menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat mendadak berhenti, dan hal ini memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi serta manajemen dana program pemerintah tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa penghentian operasional dapur MBG di Kalibata murni disebabkan oleh persoalan internal mitra pelaksana.

“Itu murni masalah internal mitra,” ujar Dadan saat ditemui di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

Apa Penyebab Utama Terhentinya Operasional Dapur MBG?

Dadan mengungkapkan bahwa permasalahan terjadi antara dua entitas berbeda yang bekerja sama dalam menjalankan dapur MBG, yakni Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) dan mitra operasional dapur, Ira Mesra.

BGN sendiri, menurut Dadan, baru mengetahui bahwa kedua pihak tersebut bukan satu kesatuan.

“Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu, antara yayasan dengan pemilik fasilitas, adalah dua pihak yang berbeda,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dadan menyatakan bahwa perjanjian antara yayasan dan pemilik dapur dilakukan secara internal.

“Dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus,” ujarnya.

Benarkah Ada Dugaan Penggelapan Dana?

Persoalan internal ini berkembang menjadi kasus hukum. Mitra MBG, Ira Mesra, melalui kuasa hukumnya, Danna Harly, melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Yayasan tersebut diduga melakukan penggelapan dana hingga Rp 1 miliar yang seharusnya digunakan untuk operasional dapur MBG.

Menurut Danna, kliennya telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan bergizi, namun tidak menerima pembayaran sepeser pun.

“Klien kami sudah produksi puluhan ribu porsi, tapi tak mendapat pembayaran,” ungkapnya.

Diketahui, Yayasan MBN telah menerima dana sebesar Rp 386,5 juta dari Badan Gizi Nasional, namun dana tersebut diduga tidak diteruskan kepada mitra pelaksana. Akibatnya, kegiatan dapur MBG terpaksa terhenti.

Menanggapi persoalan ini, BGN segera mengadakan pertemuan dengan Yayasan MBN. Dalam siaran pers resminya, BGN menyatakan bahwa pihak yayasan mengakui adanya kesalahpahaman antara mereka dan mitra, namun tidak ada permasalahan secara langsung dengan BGN sebagai lembaga pemerintah.

“Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa,” tulis siaran pers tersebut.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dapur MBG Kalibata Berhenti Operasi, Kepala BGN: Murni Masalah Internal Mitra".

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum pengelola mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata, Danna Harly menyampaikan, bahwa kliennya tidak memiliki tuntutan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN).

Perkara ini murni antara Ira Mesra, selaku pengelola mitra dapur MBG Kalibata, dengan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN).

Menurut Harly, pihak BGN sebenarnya telah memberikan kepada Yayasan MBN dana yang dibutuhkan untuk operasional mitra dapur MBG Kalibata.

Namun, pihak Yayasan MBN justru tak kunjung memberikan dana tersebut kepada Ira selaku pengelola.

“Dalam perkara ini BGN tidak ada masalah. Kenapa? Karena seperti kemarin saya bilang, BGN sudah bayar. Masalah itu, sekarang ini hanya kepada ibu Ira dengan yayasan. Clear itu,” kata Harly saat ditemui di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Atas perkara tidak kunjung dibayarkannya dana operasional tersebut, Harly menegaskan, bahwa pihak Ira akan menggugat Yayasan MBN secara perdata di pengadilan.

“Sudah kita buat laporan polisi, dan akan kita gugat perdata karena ada hak kita disitu,” tegas Harly.

Harly menjelaskan, dalam pengadilan perdata nanti, pihak Ira akan memperjuangkan dana sebesar Rp975 juta yang seharusnya dibayarkan Yayasan MBN ke mitra dapur MBG Kalibata yang dikelola Ira.

Jumlah dana tersebut merupakan kalkulasi dari kontrak awal harga makanan MBG per porsi, yang seharusnya Rp15.000 untuk semua porsi, dengan jumlah makanan yang diadakan dapur MBG Kalibata.

“Itu kontrak yang kita perjanjikan antara ibu Ira dengan yayasan. Itulah patokan kita (dana Rp975 juta) yang menjadi dasar nanti kita ajukan gugatan ke pengadilan. Kita akan tetap kejar disitu. Karena dikontrak, sudah jelas Rp15.000 per porsi,” kata Harly.

Sebelumnya, mitra dapur MBG di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, terpaksa berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Penyebabnya, karena dana operasional sebesar Rp975 juta tidak kunjung dibayar oleh pihak pengelola dana, Yayasan MBN.

Dapur MBG Kalibata yang dikelola oleh Ira Mesra, merupakan mitra Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memproduksi makanan MBG.

Sejak Februari 2025, Ira telah menyuplai 65.025 porsi makanan dalam dua tahap pelaksanaan program.

Namun, hingga dapur berhenti beroperasi pada akhir Maret 2025 lalu, Ira belum menerima satu rupiah pun dari yayasan untuk menutup biaya operasional.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly menjelaskan, bahwa seluruh pengeluaran, seperti untuk bahan pangan, listrik, peralatan dapur, sewa tempat, bahkan gaji juru masak, ditanggung oleh kliennya secara mandiri.

Ira resmi melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan dana.

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 10 April 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, terpaksa berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Dapur tersebut dikelola oleh Ira Mesra, mitra dari Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Berhentinya dapur MBG Kalibata tersebut karena sudah tidak mampu menjalankan operasional. Pasalnya, biaya operasional sebesar Rp975.375.000 tidak kunjung dibayarkan oleh Yayasan MBN.

Atas hal ini, pihak Ira selaku pengelola dapur MBG Kalibata melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Berikut adalah kronologi lengkap kasus tersebut dari munculnya polemik hingga kasus ini resmi dilaporkan ke kepolisian.

- Februari–Maret 2025: Dapur MBG Beroperasi dan Produksi Puluhan Ribu Porsi

Sejak awal Februari 2025, dapur MBG Kalibata mulai beroperasi untuk mendistribusikan makanan bergizi dalam program nasional yang berada di bawah naungan BGN.

Dapur MBG Kalibata yang dikelola Ira ditunjuk sebagai mitra oleh Yayasan MBN dalam menyiapkan makanan program MBG.

Dalam kurun waktu dua bulan, dapur yang dikelola oleh Ira telah memasak dan menyalurkan 65.025 porsi makanan dalam dua tahap kegiatan.

Menurut kuasa hukum Ira, Danna Harly, hingga akhir operasionalnya pada Maret 2025, Ira tidak menerima pembayaran satu rupiah pun dari pihak yayasan untuk menutupi biaya operasional.

"Kita tidak bisa lagi memberikan modal karena dua tahap, 60.000 porsi. Kita tidak dibayar sepeserpun," kata Harly, dikutip dari Antara.

- 24 Maret 2025: Perselisihan Dimulai, Terungkap Adanya Perubahan Harga Sepihak

Masalah mulai mencuat pada Senin, (24/3/2025), ketika pihak Ira mengetahui adanya perubahan nilai anggaran per porsi makanan yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin, (24/3/2025), dimana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA atau SD," kata Harly.

Dalam kontrak, disebutkan bahwa harga makanan adalah Rp15.000 per porsi untuk semua porsi makanan.

Namun, di tengah pelaksanaan, sebagian sebagian harga diubah secara oleh yayasan MBN menjadi Rp13.000 per porsi.

Tak hanya itu, dari kedua nilai tersebut, hak Ira masih dipotong lagi sebesar Rp2.500 per porsi, sehingga nilai aktual yang diterima dapur hanya Rp12.500, bahkan Rp10.500 per porsi.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp2.500. Jadi dari Rp15.000 dipotong 2.500 menjadi Rp12.500 dan dari Rp13.000 dipotong pula Rp2.500 setiap porsinya," ungkap Harly.

- Tanggapan Yayasan: Klaim Ira Masih Memiliki Tunggakan

Alih-alih membayarkan uang operasional, pihak Yayasan MBN justru menyebut, bahwa Ira masih memiliki tunggakan sebesar Rp45.314.249. Angka ini disebut berasal dari invoice pembelian barang oleh yayasan atau SPPG di lapangan.

Namun, klaim ini dibantah keras oleh pihak Ira. Menurut Harly, semua pembelian dan pengadaan barang dilakukan langsung oleh Ira, tanpa bantuan dari yayasan, termasuk seluruh kegiatan operasional dapur ditanggung sendiri oleh Ira.

Diantaranya, seperti bahan pangan, sewa tempat, kendaraan operasional, listrik, peralatan dapur, hingga gaji juru masak, semuanya dibayar oleh pihak dapur tanpa dukungan dana dari yayasan.

“Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira,” tegas Harly.

Sementara itu, Harly mengungkapkan, bahwa Yayasan MBN telah menerima pencairan dana sebesar Rp386.500.000 dari BGN, namun dana tersebut tidak diteruskan kepada Ira.

- 10 April 2025: Ira Melaporkan Yayasan MBN ke Polisi

Karena tidak kunjung menerima pembayaran dan upaya penagihan tidak membuahkan hasil, pihak Ira akhirnya melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya, tertanggal 10 April 2025.

Yayasan dituduh melakukan penggelapan dana operasional dengan nilai kerugian yang ditaksir mencapai Rp975.375.000.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," kata Harly.

- Desakan ke BGN dan Harapan Penanganan Tegas

Kasus ini menimbulkan keprihatinan publik terhadap pengelolaan dana sosial, khususnya dalam program-program bantuan makanan yang menyasar kelompok rentan seperti anak-anak dan pelajar.

Harly berharap agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera turun tangan untuk menyelesaikan sengketa ini.

“Yang paling penting sekarang bagaimana BGN memfasilitasi masalah ini,” tegas Harly.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Dan Atau 372 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menghadiri pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara, Mitra dan Kepala SPPG Pancoran guna menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan dana progam Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (16/4/2025).

Menanggapi isu terkait penyaluran dana yang terjadi di SPPG Kalibata, Pancoran, Jakarta, BGN selaku pemrakarsa program MBG turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan.

“BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN [Media Berkat Nusantara],” ujar Dadan lewat rilisnya, Rabu (16/4/2025).

Pada dialog tersebut, pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan Badan Gizi Nasional karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan. Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

Dadan juga menyampaikan bahwa isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal mitra (yayasan dan penyedia fasilitas). BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan.

Dia menambahkan bahwa pihaknya akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG.

BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin.

“Kami juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG, sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat,” pungkas Dadan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana angkat bicara terkait dengan isu Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan yang tengah berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025, tepat sebelum perayaan Idulfitri 1446 H.

Berhenti beroperasi akibat belum dibayarkannya dana operasional oleh pihak Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) selaku mitra penyelenggara program, Dadan menyebut BGN tengah berupaya memediasi konflik internal antara mitra penyelenggara.

“Ini masalah internal mitra. BGN sedang memediasi,” ujar Dadan dalam pesan teks kepada Bisnis, Rabu (16/4/2025).

Sekadar informasi, dapur MBG tersebut mengalami kerugian hampir Rp1 miliar akibat tunggakan pembayaran yang tak kunjung diselesaikan oleh pihak yayasan.

Akibatnya, layanan makan bergizi gratis untuk warga sekitar Kalibata terpaksa dihentikan. Program MBG selama ini dikenal sebagai salah satu inisiatif pemenuhan gizi masyarakat urban yang rentan, terutama di wilayah padat penduduk.

Dadan memastian bahwa pihaknya tengah menyelesaikan urusan penutupan dapur ini agar tak menimbulkan keprihatinan dari berbagai pihak, mengingat pentingnya keberlanjutan layanan pangan tersebut.

"Dari kemarin [Selasa] pagi sedang dimediasi," pungkas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah salah satu mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan adanya dugaan penggelapan dana MBG sebesar Rp 975.375.000.

Penggelapan dana tersebut diduga dilakukan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN). Yayasan tersebut bekerja sama dengan mitra dapur di Kalibata yang dikelola Ira Mesra dalam menyediakan makanan untuk program MBG.

Namun, usai dua tahap menyediakan makanan program MBG, mitra dapur yang dikelola Ira Mesra tidak kunjung dibayar oleh Yayasan MBN.

Tidak hanya itu, dalam kerja sama ini juga terjadi perubahan sepihak terhadap harga kontrak per porsi makanan di tengah masa operasional program.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengungkapkan bahwa permasalahan mulai muncul pada Senin (24/3/2025), ketika Ira mengetahui adanya perbedaan nilai anggaran untuk kategori penerima makanan, seperti anak-anak PAUD, TK, RA, dan SD.

Dalam kontrak awal, harga disepakati sebesar Rp 15.000 per porsi. Namun, di tengah pelaksanaan, pihak yayasan secara sepihak mengubah sebagian harga menjadi Rp 13.000 per porsi.

Tak hanya itu, hak Ira sebagai mitra dapur juga mengalami pemotongan sebesar Rp 2.500 per porsi, baik dari harga awal Rp 15.000 maupun harga baru Rp 13.000.

Hal ini menyebabkan nilai yang diterima menjadi hanya Rp 12.500 atau Rp 10.500 per porsi, meski dalam praktiknya, seluruh operasional tetap ditanggung penuh oleh pihak dapur.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15.000 dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13.000 dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," ungkap Harly, Selasa (15/4/2025), dikutip dari Antara.

Harly, menjelaskan bahwa kliennya telah bekerja sama dengan Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak Februari hingga Maret 2025.

Dalam periode tersebut, dapur MBG Kalibata telah memproduksi sekitar 65.025 porsi makanan, tetapi tidak mendapat pembayaran satu pun dari yayasan.

Menurut Harly, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mencairkan dana sebesar Rp 386.500.000 kepada Yayasan MBN. Namun, hingga kini Ira belum menerima pembayaran sepeser pun.

Bahkan, saat mencoba menagih haknya, pihak yayasan justru menyatakan bahwa Ira masih memiliki kekurangan bayar senilai Rp 45.314.249 dengan dalih adanya kebutuhan lapangan.

Padahal, seluruh biaya operasional mulai dari bahan pangan, sewa tempat, listrik, kendaraan, peralatan dapur, hingga gaji juru masak ditanggung sendiri oleh dapur MBG Kalibata yang dikelola Ira.

Karena tidak ada kepastian pembayaran, dapur MBG Kalibata yang dikelola Ira akhirnya berhenti beroperasi, dan Ira memutuskan mengakhiri kemitraannya dengan program MBG.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu, kami sudah siapkan untuk langkah hukum, baik gugatan maupun laporan polisi," kata Harly.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah salah satu mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan adanya dugaan penggelapan dana MBG sebesar Rp 975.375.000.

Penggelapan dana tersebut diduga dilakukan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN). Yayasan tersebut bekerja sama dengan mitra dapur di Kalibata yang dikelola Ira Mesra dalam menyediakan makanan untuk program MBG.

Namun, usai dua tahap menyediakan makanan program MBG, mitra dapur yang dikelola Ira Mesra tidak kunjung dibayar oleh Yayasan MBN.

Tidak hanya itu, dalam kerja sama ini juga terjadi perubahan sepihak terhadap harga kontrak per porsi makanan di tengah masa operasional program.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengungkapkan bahwa permasalahan mulai muncul pada Senin (24/3/2025), ketika Ira mengetahui adanya perbedaan nilai anggaran untuk kategori penerima makanan, seperti anak-anak PAUD, TK, RA, dan SD.

Dalam kontrak awal, harga disepakati sebesar Rp 15.000 per porsi. Namun, di tengah pelaksanaan, pihak yayasan secara sepihak mengubah sebagian harga menjadi Rp 13.000 per porsi.

Tak hanya itu, hak Ira sebagai mitra dapur juga mengalami pemotongan sebesar Rp 2.500 per porsi, baik dari harga awal Rp 15.000 maupun harga baru Rp 13.000.

Hal ini menyebabkan nilai yang diterima menjadi hanya Rp 12.500 atau Rp 10.500 per porsi, meski dalam praktiknya, seluruh operasional tetap ditanggung penuh oleh pihak dapur.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15.000 dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13.000 dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," ungkap Harly, Selasa (15/4/2025), dikutip dari Antara.

Harly, menjelaskan bahwa kliennya telah bekerja sama dengan Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak Februari hingga Maret 2025.

Dalam periode tersebut, dapur MBG Kalibata telah memproduksi sekitar 65.025 porsi makanan, tetapi tidak mendapat pembayaran satu pun dari yayasan.

Menurut Harly, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mencairkan dana sebesar Rp 386.500.000 kepada Yayasan MBN. Namun, hingga kini Ira belum menerima pembayaran sepeser pun.

Bahkan, saat mencoba menagih haknya, pihak yayasan justru menyatakan bahwa Ira masih memiliki kekurangan bayar senilai Rp 45.314.249 dengan dalih adanya kebutuhan lapangan.

Padahal, seluruh biaya operasional mulai dari bahan pangan, sewa tempat, listrik, kendaraan, peralatan dapur, hingga gaji juru masak ditanggung sendiri oleh dapur MBG Kalibata yang dikelola Ira.

Karena tidak ada kepastian pembayaran, dapur MBG Kalibata yang dikelola Ira akhirnya berhenti beroperasi, dan Ira memutuskan mengakhiri kemitraannya dengan program MBG.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu, kami sudah siapkan untuk langkah hukum, baik gugatan maupun laporan polisi," kata Harly.