Pati -

Puluhan warga Desa Gadingrejo Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati menggelar aksi unjuk rasa di depan pabrik cor beton. Mereka kesal karena pabrik itu membuat lingkungan berdebu.

Pantauan di lokasi sejumlah warga mendatangi pabrik yang ada di pinggir Jalan Pantura Juwana Pati tepatnya Desa Gadingrejo. Warga membawa berbagai tulisan. Mereka meminta agar pabrik itu ditutup karena mencemari lingkungan.

Warga setempat, Darman, mengatakan warga menolak adanya pabrik cor beton yang berdiri tidak jauh dari permukiman warga. Warga kesal karena adanya pabrik itu mencemari lingkungan sekitar. Terutama debu sampai ke permukiman warga.

"Saya salah satu warga Gadingrejo Dukuh Guwo tidak menerima dengan adanya pabrik cor beton ini. Karena dampaknya itu pertama polusi pencemaran terhadap warga karena terlalu dekat dengan permukiman warga," jelasnya kepada wartawan ditemui di lokasi, Rabu (23/4/2025).

Menurutnya jarak pabrik dengan rumah warga hanya sekitar 100 sampai 200 meter. Tak ayal saat pabrik beroperasi debu di sekitarnya sampai ke permukiman warga. Warga merasa sesak napas karena debu ke permukiman warga sekitar.

"Baru pengurukan debunya sudah sampai ke rumah-rumah ini. Ini bahaya. Belum lagi kalau sudah beroperasi," ujarnya.

Darman menjelaskan pabrik itu berdiri sejak sebulan ini. Menurutnya warga sekitar belum pernah diajak bersosialisasi sejak berdirinya pabrik cor beton itu. Warga menduga pabrik itu belum memiliki izin resmi.

"Pabrik ini berdiri sudah satu bulan ini. Tanpa pengetahuan dengan warga sekitar. Langsung mendirikan pabrik ini. Bisa dibilang pabrik ini gelap. Pabrik siluman. Pemiliknya kurang jelas. Makanya kita bilang pabrik siluman ini pemiliknya belum jelas," ungkap dia.

Oleh karena itu warga menolak adanya pabrik itu. Dia meminta agar pabrik tersebut ditutup saja.

"Pokoknya semua warga menolak tidak bisa dilanjut. Dan tutup saja," minta dia.

Sementara itu saat di lokasi perwakilan pabrik tidak ada yang memberikan statemen atas tuntutan warga. Para pekerja hanya bisa diam di lokasi.

Lain kesempatan Sekdes Gadingrejo, Sarwi, menjelaskan pabrik cor beton ini belum ada izin resmi ke pemerintahan desa. Dia mengaku tidak tahu jika pabrik itu sudah beroperasi.

"Belum tahu. Belum ada izin lisan belum, izin lingkungan aja belum. Dulu ada perusahaan pasti izin dulu," jawab singkat saat ditemui di kantornya.

(afn/apl)

Jakarta -

Dalam dinamika demokrasi, kritik terhadap kebijakan publik adalah sesuatu yang sehat dan perlu. Namun, ketika kritik berubah menjadi kampanye pembatalan terhadap program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) seperti yang disampaikan majalah TEMPO minggu ini, maka yang dirugikan bukanlah pemerintah, melainkan anak-anak dari keluarga rentan yang bergantung pada dukungan negara untuk bertahan hidup dan berkembang.

MBG bukan program biasa. Ini adalah intervensi terarah untuk mengatasi tiga persoalan mendasar bangsa: Gizi buruk, kemiskinan struktural, dan minimnya lapangan kerja lokal.

April ini sudah 3 juta anak Indonesia telah mendapat manfaat dari MBG. Dapur komunitas tumbuh di ribuan titik membuka ribuan lapangan pekerjaan baru, dan petani lokal mulai merasakan peningkatan permintaan dari rantai pasok pangan yang terbangun.

Mereka yang hari ini menyerukan agar program ini dibatalkan, barangkali lupa bahwa setiap piring makan yang disediakan bukanlah sekadar bantuan Pemerintah - tetapi investasi masa depan bangsa.

Menyerukan pembatalan program ini sama dengan memutus akses gizi anak-anak miskin, menghentikan pendapatan ribuan pekerja dapur, dan melemahkan ekonomi desa.

Dunia Justru Bergerak Mendukung MBG

Kita perlu melihat ke panggung dunia. Sejak 2021, inisiatif global School Meals Coalition telah mengajak seluruh negara untuk memastikan setiap anak di dunia mendapat satu kali makan sehat di sekolah pada tahun 2030.

Koalisi ini dipimpin oleh negara-negara dengan pengalaman panjang dan keberhasilan dalam program serupa - Prancis, Finlandia, dan Brasil. Indonesia sendiri baru bergabung pada 2025 dan mendapat sambutan positif.

Menolak MBG sama saja dengan menolak membaca fakta dan menutup mata terhadap arah kebijakan global. Sementara dunia bergerak maju menjadikan makan bergizi gratis sebagai hak dasar setiap anak, mengapa sebagian dari kita seperti justru mundur dan mengampanyekan pembatalan?

Yang Dibutuhkan: Perbaiki, Bukan Batalkan

Benar, pelaksanaan MBG belum sempurna. Namun bukan berarti MBG harus dihentikan. Seperti program BPJS, BOS, dan sekolah gratis yang dulu juga ramai kritik, MBG perlu perbaikan bertahap dan penguatan tata kelola, bukan pembatalan.

Langkah-langkah perbaikan bisa dan sedang dilakukan dengan perbaikan kualitas dan pengawasan makanan, digitalisasi sistem pembayaran untuk mitra, dan penguatan kolaborasi antar daerah dan pusat.

Saat bangsa lain berlomba-lomba memastikan anak-anak mereka tidak belajar dalam keadaan lapar, majalah TEMPO justru membangun narasi agar program MBG dihentikan. Ini bukan sekadar kekeliruan strategi - ini adalah kelalaian moral.

Menolak MBG berarti menolak masa depan anak-anak Indonesia. Mari kita waras: Kebaikan yang belum sempurna bukan untuk dihentikan, tapi untuk disempurnakan.

Sejarah akan mencatat - di tengah berbagai perdebatan, apakah kita berdiri di sisi yang membela hak anak-anak untuk makan, atau justru menjadi bagian dari suara yang mengosongkan piring-piring mereka.

Iwan Setiawan, Direktur Indonesia Political Review (IPR).

(idn/idn)

Denpasar -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan agar masyarakat memberikan kesempatan kepada pemerintah dalam menjalankan program prioritas Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini disampaikannya saat mengunjungi kediaman Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di Solo, Jawa Tengah, Senin (31/3/2025).

Luhut menyayangkan adanya kritik terhadap program MBG yang sudah mulai berjalan. Ia meminta masyarakat bersikap kompak dan memberikan dukungan kepada pemerintahan yang baru.

"Dulu Makan Bergizi Gratis yang mengkritik sana-sini, 'kan itu sudah jalan. Kita harus kompak, Presiden Prabowo mendengarkan masyarakat," kata Luhut, dikutip dari detikFinance.

Selain itu, Luhut juga menyoroti pentingnya menjaga budaya sopan santun dalam kehidupan demokrasi, termasuk dalam memberikan kritik terhadap pemerintahan. Ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap berdasarkan data dan fakta yang jelas.

Sebagai orang yang pernah bekerja dekat dengan Jokowi selama dua periode kepemimpinannya, Luhut menyatakan bahwa ia tidak melihat adanya pelanggaran konstitusi yang dilakukan Jokowi selama menjabat sebagai presiden.

"Saya titip satu hal, selesai Ramadan ini, mari tetap memelihara santun dan ramah tamah Indonesia. Jangan berburuk sangka, saya saksi hidup sebagai pembantu Pak Jokowi selama sepuluh tahun," ujarnya.

Luhut juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tetap harus berada dalam koridor yang sesuai, tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat. Ia meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pengamat yang mengkritik tanpa data yang jelas.

"Saya harus katakan agak keras, karena menurut saya sudah terlalu banyak keluar koridor. Pengamat tanpa data jelas membuat keruh pemerintah. Kita beri kesempatan Pak Prabowo memimpin," tutur Luhut.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

(dpw/dpw)

Denpasar -

Puluhan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Mataram berdemonstrasi di depan gedung DPRD NTB, Rabu (12/3/2025). Mereka mendesak pengesahan UU Perampasan Aset hingga menolak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami tolak pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Ini berdampak pada banyaknya dana infrastruktur harus disetop akibat efisiensi anggaran karena program MBG ini," kata Koordinator Umum Aksi IMM Mataram, Ahamid.

Ahamid mengatakan banyak kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang tumpang tindih. Salah satunya soal kewenangan TNI. "Tampak dalam hal ini (Prabowo) ingin memberikan peran ganda terhadap TNI," kata Ahamid.

Koordinator Lapangan Yogi Setiawan mengatakan pada program MBG, Prabowo dengan kebijakannya melakukan efisiensi APBN dengan dalih mengurangi anggaran tidak terlalu penting yang difokuskan pada keberlangsungan masyarakat.

"Tapi kami sadari bahwa semua itu hanyalah untuk mempermulus janji politiknya di awal Pemilu," tegasnya.

Ia menyoroti pemerintah yang menempatkan perwira TNI aktif dalam lembaga-lembaga sipil negara, bahkan menjabat di badan usaha milik negara (BUMN). Hal itu dinilai melanggar konstitusi negara sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan UU tersebut, Yogi menyebut tugas utama TNI melakukan operasi militer perang dan operasi militer. Terlepas daripada itu, TNI memiliki 14 peran, termasuk mengamankan presiden.

"Seyogyanya TNI hanya difokuskan pada titik, keamanan objek vital dalam negara, bukan untuk ikut serta menjadi bagian yang memonitoring kebutuhan pokok masyarakat. Itu jelas menyalahi aturan," ujarnya.

Yogi mendesak pemerintah segera berbenah jika ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045. "Kalau begini kondisinya bagaikan mimpi yang tidak pernah terwujudkan. Bukan jadi Indonesia Emas tapi Indonesia Cemas," tandasnya.

Berikut enam tuntutan IMM Mataram:

1. Mendesak DPRD mengesahkan RUU Perampasan Aset
2. Menolak revisi UU TNI Polri
3. Evaluasi Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di NTB
4. Menolak kebijakan efisiensi anggaran di sektor Pendidikan dan Kesehatan
5. Mengecam tindakan represif oknum terhadap masa aksi lader IMM
6. Batalkan kebijakan 'Multifungsi' TNI Polri.

Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya, mengapresiasi setinggi-tingginya kepada mahasiswa telah menunjukkan semangat juang membela kepentingan masyarakat. Semua tuntutan mahasiswa bisa disampaikan dengan analisa mendalam untuk disampaikan ke DPR RI.

"Terkait ada tindakan represif oknum TNI di Bima, saya kira TNI Polri ada mekanisme yang harus dilalui jika memang terbukti melakukan tindakan demikian yang disampaikan para mahasiswa," ujar politikus Gerindra ini saat menemui para mahasiswa. Ia meminta mahasiswa melengkapi narasi terhadap enam tuntutan tersebut agar bisa disampaikan ke pusat.

Terkait RUU perampasan aset, Wirajaya meminta mahasiswa membuat analisa dalam narasi yang lengkap apa saja poin yang mengharuskan RUU itu segera disahkan. Mahasiswa juga diminta ikut bagian dalam mengawasi program MBG. Dia juga memastikan anggaran pendidikan dan kesehatan di NTB tidak akan dipangkas untuk program MBG.

"Kami sepakat pendidikan dan kesehatan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Semua tuntutan mahasiswa kami bawa kajian ini ke tingkat pusat," tandasnya.

(nor/gsp)

Paniai -

Siswa SD, SMP dan SMA di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, menggelar demonstrasi menolak program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah pusat. Mereka melakukan long march ke kantor Bupati Paniai.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan para siswa melakukan long march dari Paniai Timur ke kantor bupati pada Senin (24/2/2025) pukul 07.30 WIT. Dalam aksinya, para siswa memakai seragam sekolahnya.

"Aksi ini untuk menolak program makan bergizi gratis diganti dengan sekolah gratis," ujar Benny saat dikonfirmasi detikcom, Senin (24/2).

Benny mengatakan aksi tersebut berlangsung tertib hingga pukul 12.30 WIT. Sebanyak 120 personel kepolisian diturunkan mengawal aksi tersebut.

"Aksi ini berjalan aman dan kondusif karena para guru juga ikut mendampingi aksi tersebut," bebernya.

Dia memastikan situasi di Yalimo kondusif setelah aksi para siswa tersebut. Dia juga meminta para siswa bersabar menerima program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Biar program ini berjalan dulu, nanti sambil berkembang. Kita juga berharap agar aksi tersebut dapat berjalan aman dan damai," imbuhnya.

Sementara dalam video beredar, tampak sejumlah siswa memakai seragam sekolah berjalan kaki. Para siswa yang berjalan nyaris memenuhi ruas jalan.

Aksi para siswa tersebut dikawal aparat kepolisian. Tampak juga para guru mendampingi siswanya dalam aksi tersebut.

(hsr/hsr)

JAKARTA - Sembilan tuntutan akan disuarakan para mahasiswa dalam demo bertajuk Indonesia Gelap pada hari ini. Unjuk rasa yang dijadwalkan hari ini merupakan lanjutan dari demo pada Senin, 17 Februari 2025 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

"Aksi di Patung Kuda Istana jam 14:00,? kata Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Herianto kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).



Dia membeberkan sembilan tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi puncak Indonesia Gelap nanti.

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

2. Tranparansi status pembangunan dan pajak rakyat.

3. Evaluasi besar-besaran Makan Bergizi Gratis.

4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah.

5. Tolak Dwifungsi TNI.

6. Sahkan RUU Perampasan Aset.

7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional.

8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat.

9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam Pemerintahan Prabowo.

Jakarta - Pelajar di Wamena, Papua Pegunungan, menggelar aksi demo tolak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Begini reaksi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming terkait demo tersebut. (dhm/dhm)

Nabire -

Polisi mengungkap dua alasan siswa SMP dan SMA di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, melakukan demonstrasi menolak program makan bergizi gratis (MBG). Program BMG dinilai belum dibutuhkan di Nabire dan para siswa mendapat informasi pelajar keracunan makanan dari menu BMG.

Sejumlah pelajar tersebut melakukan aksi di Kota Baru dan di depan Gereja Sion, Distrik Karang Mulai, Kota Nabire pada Senin (17/2). Polisi kemudian menggiring para pelajar tersebut ke Mapolres Nabire untuk diberikan pembinaan.

"Pelajar yang melakukan demo ini menolak makan bergizi gratis dari pemerintah," kata Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Samuel mengatakan para siswa menolak program MBG karena dianggap belum menjadi prioritas di Nabire. Dalam aksinya, siswa menginginkan difasilitasi program pendidikan gratis.

"Mereka juga tidak menginginkan makan gratis melainkan sekolah gratis. Menurut para pelajar tersebut, untuk makanan, orang tua mereka sudah menyiapkannya," terangnya.

"Namun yang menjadi persoalan mendasar masyarakat khususnya di Nabire adalah kebutuhan akan sekolah gratis," sambung Samuel.

Selain itu, para siswa mendapat informasi sejumlah pelajar di Pulau Jawa keracunan makanan dari menu MBG. Namun Samuel menegaskan informasi pelajar keracunan belum tentu benar.

"Ada informasi beberapa pelajar di Pulau Jawa keracunan sehingga mereka menolak program tersebut," katanya.

"Kami sampaikan bahwa kalau memang ada data soal di mana, kapan pelajar keracunan dari program MBG bisa langsung diberikan ke dinas pendidikan," lanjutnya.

Polisi Dalami Keterlibatan KNPB

Polisi mendalami keterlibatan organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam aksi demonstrasi pelajar menolak program MBG di Nabire. Anggota KNPB Kabupaten Jayapura Zadrak Lagoan diduga berperan dalam aksi pelajar tersebut.

"Dari pengakuan pelajar berinisial MS yang kami periksa disebutkan ada keterlibatan KNPB wilayah Kabupaten Jayapura yaitu Zadrak Lagoan. Kami akan telisik lebih lanjut," kata Samuel.

Selain itu kata Samuel, pihaknya juga menyita sejumlah barang seperti gelang bermotif Bintang Kejora dan KNPB. Para pelajar yang ikut demonstrasi juga membawa noken bergambar bendera KNPB.

"Mereka (pelajar) menggunakan tali (gelang motif Bintang Kejora) bahkan tadi setelah diperiksa banyak bendera KNPB dalam lambang di noken yang mengarah ke hal yang tidak bagus," katanya.

Menurutnya, aksi para pelajar tersebut dipimpin oleh orang dari luar Nabire. Pasalnya ditemukan selebaran KNPB yang dibawa para pelajar saat turun aksi.

"Kami menghimbau kepada pelajar dan juga orang tua untuk lebih berperan aktif dalam memberikan pemahaman dan edukasi kepada anak-anaknya untuk tidak melakukan aksi-aksi yang melanggar hukum," imbuhnya.

(hsr/hsr)

Jakarta -

Partai Demokrat mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) bisa menjadi peluang ekonomi baru. Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan peluang ekonomi tercipta dari permintaan pasokan bahan baku.

"Ini kan peluang. Kenapa kemudian Pak Prabowo juga selalu menyampaikan bahwa MBG ini bukan hanya untuk memenuhi rasa lapar atau memenuhi kebutuhan perut, kebutuhan gizi, kebutuhan nutrisi. Kemudian ada harapan jangka panjang bisa mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, tetapi bisa menciptakan ekonomi baru," kata Herman di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

Herman mencontohkan, pemenuhan telur untuk program MBG bisa mencapai hingga 82,9 butir per hari. Dia mengatakan kebutuhan itu bisa membuka peluang ekonomi baru.

"Seperti sekarang juga kan telur pasti kekurangan. Bayangkan kalau sudah 82,9 juta sesaran terpenuhi, satu hari butuh satu telur saja per orang, berarti butuh 82,9 juta telur. Ini harus disiapkan," katanya.

"Disiapkan kan bukan hanya di Jawa, harus disiapkan di seluruh wilayah. Nah ini menjadi potensi ekonomi baru di wilayah-wilayah tertentu yang memang belum ada produksinya," ucapnya.

Dia mengatakan, pemenuhan pasokan bahan baku untuk program MBG juga memberikan dampak ekonomi. Herman meyakini target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen bisa tercapai dengan dampak ekonomi dari program MBG.

"Nah ini menurut saya, di sinilah memang kecerdasan dan kehebatan Presiden Prabowo, untuk bisa bagaimana men-trigger keinginan pertumbuhan 8 persen dari berbagai sisi, termasuk makan bergizi gratis juga bisa untuk menopang terhadap pertumbuhan 8 persen," katanya.

(maa/maa)

KENDAL,iNewsPantura.id -  Puluhan warga perumahan di Desa Sarirejo dan Wonorejo, Kabupaten Kendal, menggelar aksi protes di depan perumahan mereka pada Minggu pagi (19/01/2025).

Aksi ini sebagai bentuk kekesalan warga yang kerap kali diterjang banjir setiap kali hujan deras mengguyur daerah tersebut.

Menurut para peserta aksi, banjir yang melanda perumahan mereka tidak hanya terjadi sesaat, tetapi genangan air seringkali baru surut setelah lima hari atau lebih.

Hal ini disebabkan oleh saluran air yang tidak berfungsi dengan maksimal, sehingga air tidak bisa mengalir dengan lancar.

Para warga dan komunitas peduli lingkungan yang terlibat dalam aksi tersebut membentangkan poster dan spanduk sambil berorasi, menyampaikan tuntutan agar permasalahan banjir ini segera diselesaikan oleh pemerintah dan instansi terkait.

Kordinator aksi, Jawahir Muhammad, dalam orasinya mengungkapkan bahwa pembangunan Kawasan Industri Kendal (KIK) dan pembangunan SPBE di jalan lingkar Kaliwungu menjadi penyebab utama terhambatnya aliran air, yang akhirnya menggenangi pemukiman warga.

“Kondisi banjir di perumahan ini semakin sering terjadi dan surut dalam waktu lebih dari lima hari. Banjir ini disebabkan oleh limpasan sungai dan kondisi gorong-gorong jalan lingkar yang tersumbat oleh sedimentasi lumpur,” ujar Jawahir.

Dirinya juga menilai bahwa pemerintah tidak menunjukkan niatan serius untuk menangani permasalahan banjir yang rutin terjadi di kawasan tersebut.

“Bahkan banyak warga yang terpaksa menjual rumah mereka karena tidak tahan dengan banjir yang terus-menerus datang, dan rumah tersebut pun sulit terjual,” tambah Jawahir.

Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah, antara lain agar segera melakukan normalisasi sungai, memperbaiki dan memfungsikan pintu air yang rusak, serta membuat pintu penahan rob di kawasan tersebut.

Mereka juga meminta agar gorong-gorong yang tersumbat sedimentasi di jalan lingkar Kaliwungu segera dibersihkan, dan saluran air yang ada di SPBE jalan lingkar dikembalikan seperti semula.

Selain itu, pihak KIK juga diminta untuk lebih peduli terhadap lingkungan yang terdampak banjir akibat pembangunan mereka.

Aksi sempat mendapat pengawasan ketat dari petugas kepolisian yang meminta warga tidak melakukan long march ke Kawasan Industri Kendal atau ke SPBE di jalan lingkar Kaliwungu. Petugas hanya mengizinkan mereka untuk berorasi di depan pintu masuk perumahan Graha Raya Sarirejo.

Pj Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari, yang hadir menemui warga, berjanji untuk menampung keluhan dan aspirasi mereka.

“Kami akan segera melakukan pendataan terkait keluhan dan aspirasi warga yang terdampak banjir. Tentunya kami tidak bisa langsung memenuhi tuntutan tersebut, tetapi kami akan cari solusi untuk memperbaikinya,” ujarnya.

Namun, warga yang sudah bosan dengan janji-janji sebelumnya mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika dalam waktu tiga bulan ke depan tidak ada tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi masalah banjir yang sudah lama mereka hadapi.

Editor : Eddie Prayitno

Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron mendukung rencana anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah usai program berjalan. Herman menilai akan ada banyak penyesuaian yang perlu dilakukan setelah program diluncurkan ke masyarakat.

"Sekali lagi, ini adalah program yang baru diluncurkan. Persiapannya memang sudah dilakukan sebelumnya, tetapi dengan besaran yang begitu masif dan continue tiap hari harus dilakukan, ini pasti ada kekurangan di awal-awal. Maka itu tadi saya bilang longgarkan lah dulu daya kritis kita, supaya kita melihat dalam sebulan ini," kata Herman kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Herman menilai, penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan pun beragam, dari menu hingga sistem distribusi. Selain itu, kata dia, penyajian makanan kepada anak-anak harus tepat.

"Karena pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian terhadap menu, penyesuaian terhadap porsi, penyesuaian terhadap delivery, penyesuaian terhadap memulai masaknya kapan, dapurnya. Kan nggak bisa terlalu lama (penyajian makanan), tidak terlalu cepat juga," lanjutnya.

Ketua BPOKK Demokrat ini menilai pengelolaan dapur makan bergizi bukanlah hal mudah. Dia kemudian menyinggung pelaksanaan program makan gratis di Jepang yang telah sukses berjalan bertahun-tahun.

"Oleh karena tadi saya katakan, ini tidak sederhana dan tidak mudah untuk mengelola per dapur, per satuan unit dapurnya itu untuk alokasi 3.000 siswa. Ini tidak mudah. Tetapi saya kira ini pasti dalam hari-hari ke depan akan terjadi penyesuaian dan pada akhirnya akan lancar seperti yang dilakukan di Jepang," katanya.

"Dan apresiasi itu kan juga dilakukan bukan karena saya berasal dari partai pemerintah, tetapi kan pemerintah Jepang juga mendukung dan memberikan apresiasi," lanjut dia.

Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis bisa terus bertambah. Ia menyampaikan saat ini memang baru disepakati pemerintah dan DPR sebesar Rp 71 triliun.

"Mungkin ada miss info mengenai anggaran makanan bergizi yang kemarin saya sampaikan di Jawa Timur ya. Agar ngutipnya tepat, memang tahun 2025 baru disepakati, diputuskan pemerintah dan DPR Rp 71 triliun. Bukan untuk 6 bulan," kata Zulkifli Hasan di Serang, Jumat (10/1/2025).

Pada pelaksanaan tahap pertama ini, Makan Bergizi Gratis ditargetkan untuk 3 juta penerima manfaat. Jumlah itu pun akan terus bertambah hingga akhir tahun.

Zulhas mengungkap adanya pembahasan untuk penambahan anggaran. Ia menyebut potensi anggaran akan bertambah hingga Rp 140 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat.

"Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, nambah ini, kalau, dilihat APBN menambah di Rp 140 triliun di bulan Agustus, Juli atau Agustus, ditambah Rp 140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang, jadi hampir semuanya," ujarnya.

(fca/taa)

Denpasar -

Wacana Presiden Prabowo Subianto menginginkan sistem pilkada kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai pro dan kontra. Khususnya di Bali dan NTB.

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan secara pribadi tidak sepakat jika sistem tersebut diterapkan dengan alasan anggaran pemilu dinilai boros.

"Sebagai penyelenggara 21 tahun menyelenggarakan pemilu, saya sangat sayangkan. Belum apa-apa, belum dievaluasi, sudah ngomong memindahkan atau ada rencana (menghapus pilkada langsung)," ujar Lidartawan saat media gathering KPU Bali di Denpasar, Senin (23/12/2024).

Lidartawan Tak Sepakat

Menurut Lidartawan, banyak hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi pengeluaran anggaran pilkada. Ia sempat mengusulkan ke KPU RI untuk merevisi beberapa aturan saat evaluasi pemilihan legislatif (pileg) di Jakarta.

"Satu, kita boleh menghemat dengan cara jumlah TPS ke depan dikurangi, jumlah orang per TPS diperbanyak. Waktunya diperpanjang dari jam 1 sampai jam 3 sore. Seribu (orang) per TPS itu pasti berkurang anggarannya," tegas Lidartawan.

Kemudian, ia juga menyarankan agar tidak perlu memasang baliho sosialisasi dan sebagainya.

"Pakai medsos saja pasti berkurang (anggarannya)," imbuhnya.

Upaya Menghemat Anggaran

Mantan Ketua KPU Bangli itu juga mengusulkan agar tidak ada lagi sosialisasi tatap muka. Sosialisasi dialihkan dengan pengumuman saja agar anggaran dapat berkurang.

"Tidak usah lagi memfasilitasi alat peraga kampanye untuk calon dan percayalah, untuk penyelenggara bisa diirit, bisa dimodifikasi," tegas Lidartawan. Dia menilai penyebab besarnya anggaran pilkada bukan dari penyelenggara.

"Jadi kalau saya pendapat pribadi saya nggak mau hak konstitusi saya menentukan calon yang sudah ditentukan akan diambil lagi oleh orang lain yang belum tentu mampu menyuarakan apa yang saya inginkan sebagai warga negara yang punya hak pilih. (Ini) Kalau saya pribadi ya," ungkapnya.

Namun, jika sebagai anggota KPU, Lidartawan menegaskan akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh KPU RI di Jakarta.

"Untuk itu saya minta teman-teman bekerja dengan baik. KPU tetap melayani, melakukan tugas-tugasnya dengan baik, karena kalau dibilang boros, kami nggak. Kami tunjukkan hampir 50 persen lho uang kembali dibandingkan pilkada yang masing-masing sebelumnya," tandasnya.

Prabowo Ingin Atur Ulang Sistem Politik

Wakil Ketua Umum DPP Gelora, Fahri Hamzah, menyebut Presiden Prabowo Subianto mau mengatur ulang sistem politik di Indonesia. Salah satu indikatornya adalah karena ongkos pemilu yang mahal.

Fahri mengungkapkan Prabowo menyadari betul kelemahan Indonesia saat ini. Salah satunya ada kesalahan struktur.

"Makanya mau ditata ulang sistem politik di Indonesia ini oleh beliau (Prabowo)," ujar Fahri saat meresmikan rumah layak huni (RLH) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (23/12/2024).

Fahri berpendapat, selama 25 tahun setelah reformasi, Indonesia kehilangan komando. Rakyat kocar-kacir, para politikus bertengkar tak jelas. Ongkos pemilu mahal. Kemudian para politikus atau pejabat politik ikut pemilu dengan utang.

"Habis pemilu, uang negara digarong untuk bayar utang," ujarnya. "Betul apa tidak?" tanya Fahri disambut teriakan betul oleh warga.

"Tapi rakyat minta money politics. Pasti rindu serangan fajar, kan?" tambah Fahri.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) ini melihat karena biaya atau ongkos pemilu mahal, para politikus yang bertarung sampai menjual rumah dan tanah.

"Gaji kecil. Akibatnya apa? Uang rakyat diganggu," imbuhnya.

Seperti diketahui Prabowo Subianto mewacanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) seperti pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Adapun tujuan Prabowo yakni menekan biaya politik yang tinggi.

(hsa/hsa)