Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak atau siswa disabilitas perlu penanganan khusus. Ia pun mengajak pihak swasta maupun masyarakat untuk aktif terlibat.

Andra menyampaikan, menu makanan untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) tak boleh sembarangan. Ia menyebut ABK sensitif terhadap jenis bahan makanan tertentu.

"Sangat sulit terkait memenuhi atau menyediakan makan bergizi gratis untuk anak-anak istimewa, bukan perkara mudah. Anak disabilitas makan tepung atau senyawa tertentu bisa membuat anak tidak stabil secara emosi dan sebagainya," ujar Andra dalam uji coba Makan Bergizi Gratis di Sekolah Khusus (SKh) Negeri 1 Tangerang Selatan, Senin (28/4/2025).

Uji coba MBG ini dilakukan oleh Yayasan Inklusi Pelita Bangsa untuk SKh di daerah Tangerang Raya. Dalam acara itu, hadir pula Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Reda Mantovani.

Sekitar 1.500 murid sekolah khusus di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan akan mendapat makanan bergizi selama satu minggu. Makanan tersebut dibuat oleh UMKM dengan standar dan konsultasi dari pihak sekolah.

"Kita akan berkolaborasi dan menindaklanjuti serta melakukan percepatan. Ini kan kuncinya bekerjasama, dan alhamdulillah saat ini swasta sudah sama-sama membantu. Banten ini banyak perusahaan yang ingin berkontribusi, tapi kami yang belum bisa memberikan arahan yang pas," kata Andra kepada wartawan.

Sementara itu, Reda Mantovani, yang juga merupakan tokoh penggerak disabilitas, menyebut belum ada kelompok yang fokus membahas MBG untuk anak disabilitas.

"Untuk mengisi kekosongan karena pemerintah masih fokus kepada yang biasa ini, kami yang difabel fokusnya dengan melibatkan beberapa teman-teman yang juga perhatian terhadap disabilitas," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Terdapat 197 siswa dari tingkat SD-SMA yang mendapatkan MBG Ramadhan di SLB Negeri 5 Jakarta hari ini

Jakarta (ANTARA) - Pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG) pertama usai libur awal Ramadhan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 5 Jakarta Palmerah Jakarta Barat pada Kamis, diwarnai dengan keceriaan siswa.

Sekitar pukul 11.30 WIB, seorang guru bernama Eka membagikan MBG sambil bertanya kepada para siswa tingkat SMA di SLB tersebut, “Makanannya boleh dimakan sekarang atau tidak?”

Kemudian, sekitar enam orang siswa yang ada di kelas tersebut menjawab secara serempak, “Tidak, bolehnya nanti saat berbuka.”

Terdapat 197 siswa dari tingkat SD-SMA yang mendapatkan MBG Ramadhan di SLB Negeri 5 Jakarta hari ini. Pembagian selama Ramadhan dilakukan dalam dua gelombang, yakni gelombang I untuk siswa SD kelas 1-3 pada pukul 10.00 WIB, dan gelombang II untuk kelas 4-6 SD, SMP, serta SMA pada pukul 11.00 WIB.

Menu MBG yang dibagikan kepada para siswa sebelumnya telah disosialisasikan di grup Whatsapp sejak pagi. Hari ini, para siswa mendapatkan menu berupa buah jeruk, kurma, susu kotak, satu telur rebus, dan biskuit cokelat.

Kepala Sekolah SLB Negeri 5 Jakarta Hani Rustiani menyatakan, program MBG tersebut sangat membantu para siswa, utamanya orang tua, karena rata-rata mereka berpenghasilan menengah ke bawah.

“Mereka -orang tua siswa- sejauh ini sih responsnya sangat positif ya, apalagi sebagian besar kan dari kalangan menengah ke bawah, yang selama ini juga bekerja jadi untuk memberikan makanan yang bergizi bagi anaknya kadang susah, kalau mendapatkan dari sini kan kadar gizinya setidaknya terkontrol dan lebih baik, ya,” ujarnya.

Hani berharap ada perbaikan menu gizi ke depan sehingga lebih ramah kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus.

“Kalau bisa ya diperbaiki menu gizinya, tidak sedikit-sedikit, sehingga anak-anak difabel ini, mereka yang memang rentan, kemudian dari kalangan menengah ke bawah itu ada peningkatan, karena hasil MBG ini diharapkan dapat memperbaiki fokus mereka untuk pembelajaran,” katanya.

Ia juga berharap menu MBG yang dibagikan bisa lebih bebas gluten agar ramah kepada para siswa yang berkebutuhan khusus.

“Saya sudah sampaikan kalau bisa seperti ayam tepung itu, menggunakan tepung yang bebas gluten, karena itu kan tidak hanya bagus untuk anak-anak berkebutuhan khusus, untuk anak-anak umum kan juga berpengaruh itu, kalau gluten-free sangat baik,” ucapnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah Pusat pada Senin (6/1/2024) mulai menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan asupan gizi yang cukup bagi siswa sekolah, tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, program ini melibatkan komunitas marginal seperti, buruh tani, pekerja informal, perempuan kepala keluarga, masyarakat adat, kelompok penyandang difabel, untuk dapat berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaannya. Program unggulan ini menjadi salah satu upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Memberi Manfaat Ekonomi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dikutip Antara, Kamis (17/10/2024), setiap Rp 1.000 yang digelontorkan untuk program MBG akan memberikan manfaat hingga Rp 63.500 terhadap perekonomian. Program ini juga bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,10 persen melalui penyerapan 820.000 pekerja dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terkait.

Studi Indef berdasarkan proyek percontohan MBG di 10 kabupaten/kota, terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak tiga orang serta terdapat peningkatan penghasilan UMKM sebagai mitra penyedia sekitar 33,68 persen. MBG menunjukkan contoh yang nyata program pemberdayaan masyarakat yang bukan saja mampu mengatasi masalah sosial, seperti gizi buruk, tetapi menciptakan ekonomi melalui peningkatan lapangan kerja.

Menggerakkan Semua Lapisan

Program MBG sangat wajar dinantikan oleh masyarakat, terutama kelompok marginal. Program ini menggerakkan semua lapisan masyarakat; tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa asupan gizi bagi siswa sekolah, tetapi juga mencerminkan pendekatan pemberdayaan komunitas yang bersifat bottom-up.

Selama ini, kelompok marginal berada di pinggiran dari struktur sosial, ekonomi, politik, atau budaya dalam masyarakat. Mereka acap tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan kelompok mayoritas yang mempunyai kekuasaan yang dominan. Ketidakmampuan kelompok ini disebabkan karena keterbatasan akses sumber daya, diskriminasi, hingga minimnya representasi dalam struktur sosial masyarakat.

Kondisi ketidakberdayaan semacam itu menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat melalui program MBG untuk dapat menyejahterakan kelompok marginal. Salah satu cara untuk melibatkan komunitas marginal adalah dengan menggunakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pelaksanaan program.

Pendekatan ini sejalan dengan perspektif Arnstein yang menyatakan bahwa tingkat pemberdayaan tertinggi tercapai, ketika masyarakat memiliki kendali penuh atas proses dan hasil program tersebut. Dalam konteks program MBG, pemberdayaan bottom-up dapat dilihat melalui keterlibatan komunitas marginal, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam penyediaan, pengolahan, dan distribusi makanan.

Peluang Berkelanjutan

Selain itu, kemampuan pemerintah pusat dapat mengintegrasikan program MBG ini dengan pelatihan keterampilan, seperti memasak, pengelolaan makanan, atau manajemen rantai pasokan, program ini menciptakan peluang berkelanjutan bagi penerima manfaat untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Pendekatan ini melibatkan penerima manfaat sebagai bagian dari solusi. Misalnya, perempuan kepala keluarga atau komunitas lokal dapat dilibatkan dalam proses pengolahan makanan, mulai dari tahap persiapan hingga distribusi. Selain mendapatkan penghasilan tambahan, keterlibatan langsung ini juga memperkuat rasa kepemilikan terhadap program dan memastikan keberlanjutan inisiatif tersebut.

Lebih jauh lagi, integrasi pelatihan keterampilan memberikan peluang bagi peserta untuk membangun usaha mandiri di bidang katering, pengelolaan makanan, atau layanan terkait lainnya, yang pada akhirnya mendukung pemberdayaan ekonomi lokal.

Dengan cara ini, program MBG tidak hanya menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan sosial-ekonomi yang memberdayakan komunitas marginal secara holistik.

Pada akhirnya, pendekatan pemberdayaan komunitas marginal yang bersifat bottom-up menjadikan program MBG tidak hanya solusi atas masalah gizi di sekolah, akan tetapi juga menjadi solusi atas permasalahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karenanya, penting untuk menjaga kesinambungan program MBG agar nilai manfaat tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang mendalam dan inklusif bagi masa depan bangsa.

Atho'ilah Najamudindosen Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

Jakarta, Investor.id- DPP Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyumbang sekitar 60 unit untuk gotong royong membangun rumah rakyat.

“Sumbangan kami setara dengan sekitar 60 unit rumah tapak. Kami akan membangun rumah itu akhir semester pertama 2025,” ujar Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdilah kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Kini, tambahnya, Apersi mulai mengurus perizinan untuk pembangunan rumah gratis tersebut.

Dia menerangkan, rumah gratis itu diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya kalangan difabel yang belum memiliki rumah.

“Sumbangsih ini merupakan bagian dari program corporate social responsibility Apersi. Kami menawarkan kepada pemerintah,” ujar Junaidi.

Rumah tapak tersebut akan berdiri di atas lahan seluas 0,5 hektare di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Terpisah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa dukungan dan kerja sama dari semua pihak sangat penting dalam mewujudkan Program Tiga Juta Rumah.

“Karena tanpa gotong royong semua pihak, pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat tidak mungkin terlaksana,” tegas Menteri PKP dalam keterangan tertulisnya, baru-baru ini.

Dia menerangkan, salah satu tugas Kementerian PKP adalah  sebagai fasilitator, regulator, dan operator.

“Tugas kami Kementerian PKP adalah bagaimana membuat developer juga bisa nyaman, mempermudah, mempermurah dan mempercepat," tutur Maruarar Sirait.

Sementara itu, kata Junaidi, pihaknya siap mendukung Program Tiga Juta Rumah yang digulirkan oleh pemerintah.

“Apersi mendukung Program Tiga Juta Rumah dan optimistis program itu bisa tercapai,” ujar dia.

Menurut Junaidi, Program Tiga Juta Rumah dapat terwujud bila seluruh para pemangku kepentingan perumahan berkolaborasi.

Selain itu, tambahnya, dilakukan sinkronisasi regulasi di level pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Misal, dalam rencana penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% bagi rumah MBR.

“Penghapusan BPHTB dapat meringankan MBR dalam memperoleh rumah,” tutur dia.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News