Tangerang (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga), Wihaji menginstruksikan 6.000 kader pendamping keluarga (TPK) di seluruh provinsi untuk melakukan pemantauan guna memastikan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada ibu hamil, menyusui dan anak non-PAUD.

"Jangan saat seremonial saja dipantau. Lakukan pemantauan rutin. Saya akan cek secara acak di setiap provinsi," kata Menteri Wihaji di sela kegiatan pemberian MBG kepada ibu menyusui di Tigaraksa Tangerang, Senin.

Ia mengatakan TPK adalah garda terdepan dalam menyukseskan program MBG bagi ibu hamil dan menyusui. Sebab, sesuai arahan Presiden Prabowo, MBG bagi ibu hamil dan menyusui menjadi solusi utama mengatasi stunting.

Sistem distribusi dan ketepatan sasaran sangat penting, dan ditekankan untuk dilakukan pendataan secara cermat. Tak hanya itu, MBG juga dikonsumsi oleh ibu hamil maupun menyusui.

"Jangan sampai makanan diberikan, tetapi yang makan bukan ibu hamil maupun menyusui. Inilah tugas kader yang penting, melakukan pemantauan," ujarnya.

Mengingat program itu sangat penting, Mendukbangga yang menjadi koordinator dalam kegiatan ini terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendistribusikan MBG tepat sasaran.

"Kita juga pastikan makanan yang diberikan kepada ibu hamil dan menyusui berbeda. Oleh karena itu, jangan sampai ada kesalahan dan kita buat pemantauan," katanya.

Sementara itu, Bupati Tangerang Rudy Maesyal Rasyid mengaku telah memerintahkan jajaran terkait dalam mendata penerima manfaat program ini sebagai upaya mengatasi stunting.

"Kita mendukung dan memastikan program ini terlaksana dengan baik. Dari tiga ribuan penerima manfaat, sekitar sepuluh persen sudah kita sampaikan," kata dia.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap hasil pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu lalu. Setyo menyampaikan kepada BGN menemukan informasi adanya pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

Adapun pertemuan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (5/3/2025) lalu.

"Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3).

Setyo mengatakan temuan itu disampaikan saat bertemu dengan pihak BGN agar dapat diantisipasi. Kepala BGN Dadan Hindayana, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.

"Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif," kata dia.

"Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan," tambahnya.

Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo melalui keterangan tertulis.

Setyo juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Ia mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," sebutnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meminta masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis karena anggarannya yang besar.

"Seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan, dari berbagai pihak, termasuk KPK," kata Dadan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/3).

Dadan mengatakan bertemu langsung dengan pimpinan KPK. Dia mengatakan BGN mendapat arahan soal tata kelola keuangan yang harus transparan.

"(Terima pengarahan) terkait dengan tata kelola keuangan agar transparan dan banyak melibatkan pihak di dalam pelaksanaannya. Kemudian kami disarankan juga untuk menggunakan teknologi informasi untuk melakukan transparansi kegiatan termasuk di dalam hal efisiensi dan juga pencegahan-pencegahan yang diperlukan," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumas kini menjangkau lebih banyak penerima. Mulai Senin (17/2/2025), program ini diperluas hingga mencakup 25 ribu siswa dari tingkat TK hingga SMA sederajat di berbagai wilayah Banyumas.

Komandan Kodim 0701 Banyumas, Letkol Armed Ida Bagus Adi Permana, mengungkapkan bahwa perluasan program ini ditandai dengan beroperasinya sembilan dapur sehat baru di berbagai titik. Lokasi dapur tersebut tersebar di Purwokerto Timur, dua dapur di Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan, Gumelar, Kemranjen, Sumpiuh, dan Kedungbanteng.

Dengan bertambahnya jumlah dapur, distribusi makanan tidak lagi hanya terpusat di Kota Purwokerto, tetapi juga mulai menjangkau daerah-daerah pelosok Banyumas.

"Hari ini, sembilan dapur sehat tambahan mulai beroperasi, bukan hanya di kota, tapi juga di wilayah pinggiran seperti Sumpiuh, Kemranjen, Gumelar, dan Kedungbanteng. Setiap dapur mampu melayani sekitar 2.500 siswa," kata Letkol Armed Ida Bagus usai diskusi publik bertema Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa di Pendopo Si Panji Purwokerto, Senin.

Dapur sehat ini dikelola oleh yayasan dan pihak swasta yang telah melalui proses verifikasi ketat oleh Badan Gizi Nasional wilayah Banyumas dan Kodim 0701 Banyumas. Proses ini memastikan bahwa peralatan, standar gizi, serta kebersihan makanan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.

Program MBG ini juga mendapat dukungan dari para petani lokal yang berkomitmen menjadi pemasok utama bahan makanan, seperti beras, sayuran, dan lauk pauk. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinpertan KP) Banyumas, Jaka Budi Santoso, menyatakan bahwa kerja sama ini diharapkan dapat mendukung kesejahteraan petani sekaligus menjamin kualitas bahan pangan yang digunakan dalam program MBG.

Namun, Jaka mengakui bahwa salah satu tantangan yang dihadapi adalah masalah permodalan. Pasalnya, sistem pembayaran dalam program ini tidak bisa dilakukan secara langsung seperti transaksi di pasar.

"Saya sudah ketemu dengan para petani di Banyumas, mereka sudah siap memasok sayuran, beras untuk MBG. Jadi persoalan dana yang dibutuhkan cukup besar, karena tidak langsung dibayar kaya beli di pasar," kata Jaka.

Program Makan Bergizi Gratis di Banyumas pertama kali diluncurkan pada Senin (6/1) lalu dengan sasaran awal sebanyak 750 pelajar TK dan SD di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur. Seiring berjalannya waktu, program ini terus berkembang hingga kini mencakup puluhan ribu siswa di berbagai jenjang pendidikan.
 

Editor : Arbi Anugrah

PURBALINGGA, iNewsPurwokerto.id - Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi), bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Ketua DPRD Purbalingga, melakukan pemantauan langsung pelaksanaan hari pertama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (17/2/2025). Monitoring ini dilakukan oleh tiga tim di tiga lokasi berbeda guna memastikan kelancaran distribusi makanan bagi para siswa.

Bupati Tiwi meninjau langsung pelaksanaan di SMAN 1 Kemangkon, sementara Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan, mengawasi jalannya program di SMPN 2 Purbalingga. Lokasi ketiga di SMPN 4 Bobotsari dipantau oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Purbalingga, Mukodam.

Dalam kunjungannya ke SMAN 1 Kemangkon, Bupati Tiwi menyampaikan bahwa program MBG telah menjangkau 37 sekolah di Kabupaten Purbalingga, dengan total 9.540 siswa menerima makanan bergizi secara gratis setiap harinya.

"Alhamdulillah di hari pertama pendistribusian MBG semuanya berjalan dengan lancar. Kami meninjau mulai dari proses memasak di SPPG hingga distribusi di sekolah. Saya juga sempat berdiskusi dengan para siswa, mereka terlihat antusias dan menikmati hidangan yang disiapkan," ujar Bupati Tiwi dalam keterangannya, Senin.

Tiwi berharap program ini dapat terus berjalan dengan baik dan menjadi berkah bagi masyarakat, sejalan dengan upaya menciptakan generasi muda yang sehat, unggul, dan berkualitas di Purbalingga.

Komandan Kodim 0702/Purbalingga, Letnan Kolonel Infanteri Untung Iswahyudi, menjelaskan bahwa program MBG ini didukung oleh tiga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di wilayah Toyareka, Bobotsari, dan Purbalingga Wetan.

"Ketiga dapur ini mengcover kebutuhan makan bergizi bagi 9.540 siswa di 37 sekolah. SPPG merupakan perpanjangan tangan dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang berperan dalam penyediaan makanan bergizi bagi berbagai kelompok masyarakat, mulai dari anak-anak PAUD hingga ibu hamil" jelasnya.

Ia menambahkan bahwa program ini bertujuan untuk memastikan generasi muda memiliki asupan gizi yang cukup, mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

Di lokasi lain, Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan, menegaskan pentingnya evaluasi program secara berkala. Ia meminta para siswa tidak ragu menyampaikan masukan terkait rasa atau kualitas makanan.

"Jika ada yang kurang sesuai terkait rasanya atau apapun, tolong sampaikan saja ke pihak sekolah agar ditindaklanjuti," ujarnya.

Ia juga mengingatkan kepala sekolah dan guru untuk turut mengawasi distribusi makanan agar program ini berjalan optimal. "Jangan sampai kegiatan yang tujuannya baik tapi prosesnya kurang tepat dan akhirnya hasilnya kurang maksimal," tuturnya.

Salah satu siswa SMAN 1 Kemangkon, Thabita Dhenata Putri, mengungkapkan rasa senangnya dengan adanya program ini. "Pastinya sangat senang ya, bisa buat mengirit uang saku sekolah juga, terus jadi enggak perlu bangun pagi buat nyiapin bekal," ujarnya.

Ia juga menilai bahwa kemasan makanan yang diterima sangat higienis dengan porsi yang pas. "Saya suka lauk ayam sama sayur. Porsinya juga cukup, enggak terlalu banyak atau terlalu sedikit," tuturnya.

Editor : Arbi Anugrah

Istana menugaskan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). BPOM bakal mengawal program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan ke anak-anak.

"Kami mulai dari rumah produksinya. Kami evaluasi produk yang dijadikan bahan makanan di (program) Makan Bergizi Gratis ini, mulai dari gizi dan sumbernya, termasuk pelatihan," kata Kepala BPOM, Taruna Ikrar, di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

"Lalu fase distribusinya kami akan terlibat. Kemudian, sampai mitigasi supaya tidak terjadi kejadian luar biasa. Kemudian, bagaimana kalau terjadi," sambung Taruna dilansir dari detikHealth.

BPOM mendapatkan tugas itu setelah menerima kunjungan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, Kamis (13/2/2025). Keduanya membahas terkait sinergi BPOM dan pemerintah dalam program MBG.

Hasan Nasbi berterima kasih kepada BPOM karena telah mengupayakan secara optimal dalam hal membantu menyukseskan program MBG.

"Kemarin ada beberapa kejadian di program makan bergizi gratis ini dan BPOM langsung turun tangan. Setelah itu, perbaikan-perbaikan langsung terjadi. Alhamdulillah sampai saat ini (MBG) lancar," terang Hasan Nasbi.

Hasan Nasbi menambahkan sinergi antar lembaga ini diperlukan agar bisa menyukseskan semua program pemerintah ke depan.

Artikel ini telah tayang di detikHealth. Baca selengkapnya di sini!

Video: Respons BPOM soal Siswa Keracunan Menu MBG di Sukoharjo

Video: Respons BPOM soal Siswa Keracunan Menu MBG di Sukoharjo

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Palembang terus berjalan lancar sejak Senin (6/1/2025) lalu. Sejauh ini, sembilan sekolah di Kecamatan Ilir Barat I dan Sukarami telah menerima manfaat program MBG tersebut dengan 6.000 porsi per hari.

Distribusi paket MBG yang disalurkan ke sembilan sekolah ini berasal dari dua dapur umum MBG. Dua dapur itu berada di Jalan Sei Hitam dan Sukarami.

Pekan pertama distribusi program MBG dilakukan oleh dapur umum di Jalan Sei Hitam sebagai penanggung jawab Pelayanan Pemenuhan Gizi (PPG). Selang seminggu, giliran dapur Sukarami yang menyediakan MBG.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Adrianus Amri mengatakan, untuk menyokong dua dapur yang sudah beroperasi, dapur Kecamatan Kalidoni akan segera diaktifkan dalam waktu dekat. Jumlah paket MBG pun ditargetkan bertambah menjadi 9.000 paket per hari.

"Dalam waktu dekat ini dapur Kecamatan Kalidoni Palembang akan aktif. Sekarang kan 6 ribu paket makanan di bagikan nanti akan menjadi 9 ribu kita terus bertahap melakukan pembagian MBG ini," katanya kepada detikSumbagsel, Kamis (23/1/2025).

Amri menjelaskan tiga dapur umum itu masing-masing memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan tanggung jawab seluruh dapur umum dimonitor Ketua PPG Palembang Diana Putri.

"Untuk dapur umum Jalan Sei Hitam, menyalurkan paket MBG ke lima sekolah yang menjadi wilayah distribusi Ilir Barat (IB) 1. Penanggung jawab dapur tersebut dikelola Muhammad Dicky Alghafarr sebagai SPPG program MBG untuk IB 1 Palembang. Berdasarkan jumlah hidangan MBG yang dibagikan, total ada 2.928 paket hampir 3 ribu begitu juga di Sukarami dan Kalidoni yang dibagikan setiap Senin-Jumat," jelasnya.

Dana dari MBG sepenuhnya dari APBN melalui Badan Gizi Nasional dengan Satuan Kerja Pelayanan Pemenuhan Gizi (Satker PPG).

"Untuk anggarannya per siswa untuk anak TK sampai kelas 3 SD Rp 11 ribu sedangkan untuk Kelas 4 SD-SMA Rp 15 ribu, untuk di Palembang sendiri dana yang dikeluarkan hampir Rp 100 juta sehari kalau dihitung untuk MBG ini," tutupnya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum tersalurkan ke seluruh provinsi. Atas kondisi itu, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua dan anak-anak yang belum merasakan program tersebut.

"Begini, begini, makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada seluruh orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima," kata Prabowo usai peresmian proyek ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, dilansri detikNews, Senin (20/1/2025).

Namun dia berjanji akan merealisasikan program yang jadi prioritas pemerintah tersebut secara menyeluruh dengan segera. Presiden ke-8 RI itu ingin semua anak dapat merasakan program tersebut akhir tahun ini.

"Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," katanya.

Menurutnya program masif tersebut butuh proses baik secara administrasi dan realisasi fisik sehingga membutuhkan waktu dalam penerapannya ke seluruh daerah.

"Tapi bahwa tidak bisa seketika. Ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang. Itu ada proses yang harus kita laksanakan dan oleh karena itu membutuhkan waktu," katanya.

Dia mengatakan pemerintah berupaya agar program itu dapat segera berjalan di seluruh tanah air dan menjamin tidak ada masalah anggaran dalam pelaksanaan program tersebut.

"Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik dan tercepat supaya anak-anak bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan saya minta maaf, tapi Insyaallah akhir 2025, ini proyek yang sangat besar, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin, dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia untuk makan," kata Prabowo.

Video: Makan Bergizi Gratis di Kendari Pakai Uang Prabowo, Ini Kata DPR

Video: Makan Bergizi Gratis di Kendari Pakai Uang Prabowo, Ini Kata DPR

Program makan bergizi gratis (MBG) sudah bergulir sekitar sepekan. Pemerintah pun bakal melakukan evaluasi berdasarkan masukan dari berbagai pihak.

"Salah satunya tentu adalah masukan-masukan soal menu. Soal menu ini sekali lagi perlu kami tegaskan bahwa referensinya adalah angka kecukupan gizi (AKG). Jadi bagaimana AKG atau angka kecukupan gizi itu terpenuhi dengan komposisi dari nutrisi yang seimbang, itu yang paling utama," kata juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, setelah meninjau makan bergizi gratis di SDN Lengkong Gudang, Tangerang Selatan, Senin (13/1/2025).

Dia mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menetapkan angka kecukupan gizi dan komposisi menu-menu. Dia mengatakan menu makan bergizi gratis juga disesuaikan dengan kondisi daerah.

"Jadi ini yang kami sampaikan bahwa soal menu memang akan bervariasi ya, dan ini akan tergantung juga dari kondisi daerah masing-masing," jelasnya.

Masukan kedua untuk makan bergizi gratis adalah teknis distribusi. Dia mengatakan pemerintah bakal melakukan evaluasi jam distribusi makanan.

"Ini sudah kami evaluasi, distribusi ini sebenarnya menyesuaikan waktu jam belajar-mengajar ya, dari setiap sekolah yang memang itu akan menjadi sangat bervariasi," kata dia.

Dia mengatakan ada sekolah yang jam belajarnya pagi sampai siang ataupun siang sampai sore. Dia mengatakan pemerintah bakal melakukan penyesuaian jam distribusinya.

"Ada sekolah yang masuk pagi sampai siang, ada sekolah kelas siang, dari siang sampai sore. Tentu akan disesuaikan, dan itu tidak mengganggu jam pelajaran sekolah," ujarnya.

Adita mengatakan pemerintah juga mendapat masukan soal pemberdayaan masyarakat sekitar sekolah atau UMKM. Dia mengatakan makan bergizi gratis berpotensi menggulirkan ekonomi suatu daerah. Saat ini, baru ada 190 dapur untuk menyuplai makanan dan bakal terus bertambah.

"Ini juga ada hal-hal yang tentu harus kami sempurnakan lagi, dan semua itu sudah dibahas ya, bersama BGN tentunya sebagai penanggung jawab utama, bersama juga tentu kementerian dan lembaga yang terkait," ucapnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil dan menyusui belum terlaksana menyeluruh di sejumlah daerah. Pemerintah membuat skema pendistribusian MBG bakal bekerja sama dengan puskesmas dan posyandu.

Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, mengatakan skema distribusinya berbeda dengan yang diberikan ke pelajar. Sebab, untuk pelajar bisa dikumpulkan saat jam sekolah, lain hal dengan ibu hamil dan menyusui.

"Kalau untuk ibu menyusui dan ibu hamil, balita, kami bekerja sama tentu dengan puskesmas, yang nantinya akan menyelenggarakan titik-titik posyandu," kata Adita Irawati kepada wartawan saat meninjau MBG di SDN Lengkong Gudang, Tangerang Selatan, Senin (13/1/2025).

Program MBG untuk ibu hamil ini sudah dimulai di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1). Kegiatan distribusi digabung dengan cara memberikan penyuluhan untuk yang hadir.

"Itu kemarin sudah langsung ditinjau, ada posyandu, ibu-ibu hadir di titik posyandu itu, lalu kemudian juga dilakukan selain penyuluhan, hal-hal yang memang rutin ya dilakukan, kemudian kita berikan juga tadi makanan bergizi gratis," jelasnya.

Adita menerangkan, sampai saat ini program itu akan dijalankan dengan mengikuti jadwal dari buka posyandu. Penyesuaian juga dilakukan dengan memberikan MBG langsung ke rumah tiap penerima manfaat.

"Ya, untuk sementara ini memang menyesuaikan jadwal posyandu, rata-rata memang seminggu dua kali, namun ada juga yang kemudian kita jemput bola, kita datang ke rumah-rumah ibu-ibu pemilu menyusui, yang datanya tentu sudah dipegang oleh puskesmas dan posyandu setempat ya," kata dia.

Dia menerangkan, pemerintah bakal melibatkan kader penggerak gizi untuk distribusi MBG ibu hamil dan menyusui. Cara ini selanjutnya akan dievaluasi untuk mengatasi kendala di lapangan.

"Juga di beberapa daerah ini ada kader penggerak gizi, ini juga nanti akan kita berdayakan. Jadi kami sudah mulai, tapi kembali lagi itu harus ada evaluasi, untuk nanti bisa diperluas ke jangkauan yang lebih besar," ucap dia.

Selain itu, kader-kader posyandu bakal digerakkan untuk menopang distribusi program ini bagi ibu hamil dan menyusui.

"Tadi saya juga berdiskusi dengan Pak Wakil Wali Kota, di Tangsel ini juga ada kader-kader itu yang memang sebelum ada makan bergizi gratis pun, sebenarnya mereka datang ke rumah-rumah kan dari pintu ke pintu, ya itu juga nanti akan bisa diberdayakan untuk mengantarkan makan bergizi," jelasnya.

Simak Video 'Giliran Bumil, Busui, dan Balita Dapat Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan adanya indikasi sayur basi di program makan bergizi gratis. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan laporan ini didapatkan dari balai besar POM yang ada di bawah koordinasinya.

"Ada sayur yang basi intinya begitu. Sayur yang basi kita cegah untuk tidak didistribusikan, itu contohnya," beber Taruna kepada awak media, Jumat (10/1/2025).

Taruna mengungkapkan laporan tersebut didapatkan dari balai besar POM yang ada di bawah koordinasinya. Setelah itu, laporan telah disampaikan ke satuan kerja untuk mencegah kejadian seperti itu terulang lagi.

Namun, Taruna tidak menyebutkan secara jelas lokasi atau tempat ditemukannya sayur basi dari program makan bergizi tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kepanikan.

"Dan tidak elok kalau saya menyampaikan tempatnya, kenapa? Karena kita tidak mau menimbulkan kepanikan," tutur dia.

"Tapi, artinya kami ingin menunjukkan bahwa BPOM sudah berperan di front terdepan untuk kesuksesan makan bergizi gratis ini," sambungnya.

Taruna menjelaskan bahwa BPOM memiliki tugas yang penting dalam penyelenggaraan program makan bergizi yang belum lama dijalankan. Pihaknya bertugas mengecek kemungkinan terjadinya keracunan atau pemenuhan gizi yang tidak cukup.

Video Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan

Video Catatan Ahli Gizi untuk Makan Bergizi Gratis: Jangan Endorse Gorengan