Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri Maruarar Sirait (Ara). Novita mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diraih kementerian PKP.

"Saya tetap mengapresiasi meskipun anggarannya minim. Pak Menteri tetap mengutamakan program-program Komisi V, seperti program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan saya melihat ada terobosan luar biasa," kata Novita dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap ini berharap Kementerian PKP memberikan perhatian terhadap wilayahnya. Menurutnya, wilayah Cilacap masuk dalam kategori miskin ekstrem.

"Cilacap tadi masuk kategori miskin ekstrem nomor empat di Jawa Tengah, Cilacap merupakan kabupaten terluas dan penduduknya terbesar nomor dua setelah Brebes. Banyumas pun masih banyak penduduknya yang butuh dukungan, meski tidak tercatat dalam kategori miskin ekstrem," jelas Novita.

Novita mengatakan sinergi antara kementerian, DPR, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan program-program kerakyatan, termasuk melalui dana dari APBN, CSR, sangat penting. Dia berharap ada tambahan anggaran untuk Kementerian PKP.

"Saya berharap ke depan ada tambahan anggaran, baik dari APBN maupun dukungan dari pengusaha dan pihak ketiga, agar program Pak Menteri dapat berjalan lebih maksimal sehingga dapat tercapai sesuai target," sebut anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Novita juga meminta agar program-program strategis seperti pembangunan rumah susun (Rusunawa) tetap dilanjutkan. Sebab, menurutnya program itu banyak diminati masyarakat.

"Mohon program Rusunawa bisa dilanjutkan lagi karena masih banyak yang belum terealisasi. Dan untuk program multi years, saya harap bisa dipastikan tuntas dan tidak mangkrak," kata Novita.

Terakhir, Novita berharap koordinasi dan sinergi antara kementerian dan anggota dewan, khususnya di daerah pemilihan (Dapil). Hal ini, katanya, untuk memastikan keberhasilan program pemerintah di lapangan berjalan tepat sasaran.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sepakat dengan Komisi V DPR untuk memberikan prioritas pada peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tahun 2025.

"Saya mau highlight di sini, program yang paling signifikan adalah BSPS. Karena kami sudah melihat sendiri hasilnya dan aspirasi dari teman-teman Komisi V dan DPD RI dan kepala daerah," kata Menteri Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Anggota Komisi V DPR RI, Novita Wijayanti, memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri Maruarar Sirait (Ara). Novita mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diraih kementerian PKP.

"Saya tetap mengapresiasi meskipun anggarannya minim. Pak Menteri tetap mengutamakan program-program Komisi V, seperti program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan saya melihat ada terobosan luar biasa," kata Novita dalam keterangannya, Jumat (2/5/2025).

Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap ini berharap Kementerian PKP memberikan perhatian terhadap wilayahnya. Menurutnya, wilayah Cilacap masuk dalam kategori miskin ekstrem.

"Cilacap tadi masuk kategori miskin ekstrem nomor empat di Jawa Tengah, Cilacap merupakan kabupaten terluas dan penduduknya terbesar nomor dua setelah Brebes. Banyumas pun masih banyak penduduknya yang butuh dukungan, meski tidak tercatat dalam kategori miskin ekstrem," jelas Novita.

Novita mengatakan sinergi antara kementerian, DPR, dan pemangku kepentingan lain dalam menjalankan program-program kerakyatan, termasuk melalui dana dari APBN, CSR, sangat penting. Dia berharap ada tambahan anggaran untuk Kementerian PKP.

"Saya berharap ke depan ada tambahan anggaran, baik dari APBN maupun dukungan dari pengusaha dan pihak ketiga, agar program Pak Menteri dapat berjalan lebih maksimal sehingga dapat tercapai sesuai target," sebut anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini.

Novita juga meminta agar program-program strategis seperti pembangunan rumah susun (Rusunawa) tetap dilanjutkan. Sebab, menurutnya program itu banyak diminati masyarakat.

"Mohon program Rusunawa bisa dilanjutkan lagi karena masih banyak yang belum terealisasi. Dan untuk program multi years, saya harap bisa dipastikan tuntas dan tidak mangkrak," kata Novita.

Terakhir, Novita berharap koordinasi dan sinergi antara kementerian dan anggota dewan, khususnya di daerah pemilihan (Dapil). Hal ini, katanya, untuk memastikan keberhasilan program pemerintah di lapangan berjalan tepat sasaran.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sepakat dengan Komisi V DPR untuk memberikan prioritas pada peningkatan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di tahun 2025.

"Saya mau highlight di sini, program yang paling signifikan adalah BSPS. Karena kami sudah melihat sendiri hasilnya dan aspirasi dari teman-teman Komisi V dan DPD RI dan kepala daerah," kata Menteri Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, menerima kunjungan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam H.E To Lam hari ini. Sultan mengapresiasi capaian diplomatik Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai cakupan bidang dengan Vietnam.

"Indonesia dan Vietnam merupakan negara yang memiliki jalan sejarah yang nyaris sama. Kita sama-sama negara yang anti terhadap kolonialisme dan imperialisme", kata Sultan di Gedung DPD RI, Selasa (11/3/2025).

Sultan mengatakan kerja sama kedua negara dapat mendukung program prioritas pemerintah seperti swasembada pangan, makan bergizi gratis hingga hilirisasi. Sultan mengaku juga ingin adanya peningkatan di bidang politik, ekonomi, pertahanan keamanan hingga pertukaran kunjungan pada cakupan pendidikan dan sains.

"Harapan kami tentunya agar kerja sama strategis kedua negara dapat mendukung setiap program prioritas utama pemerintah, terutama program swasembada pangan dan energi, makan bergizi gratis hingga program hilirisasi," katanya.

To Lam, kata Sultan, memiliki pandangan diplomatik yang cukup terbuka dan progresif. Ia menilai To Lam mampu memahami hambatan-hambatan kenegaraan dan menemukan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

"Beliau adalah tokoh penting di balik pencapaian ekonomi Vietnam yang mengesankan saat ini. Insyallah Presiden Prabowo akan segera melakukan kunjungan balasan ke Hanoi," ungkapnya.

DPD bersama DPR dan MPR RI, kata Sultan, berkomitmen menjalin dan memperkuat kohesivitas politik dengan Majelis Nasional Republik Sosialis Vietnam. Sultan berharap pertemuan ini menciptakan dampak positif ke masyarakat di dua negara.

"Kami berkomitmen mendukung setiap langkah diplomatik dan kebijakan pemerintahan kedua negara. Tentunya yang berdampak positif bagi masyarakat Indonesia dan Vietnam", imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons berbagai persoalan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu yang disoroti adalah kasus keracunan yang menimpa sejumlah anak suai mengonsumsi MBG.

Dadan menjelaskan, terjadinya keracunan disebabkan oleh masalah teknis yang disebutnya perlu dimaklumi. Menurutnya beberapa orang yang terlibat dalam pengolahan makanan belum terbiasa menyediakan makanan dalam jumlah besar, ditambah kurangnya pelatihan yang memadai.

"Itu memang hal-hal yang teknis, yang ini harus dimaklumi. Kenapa? Karena waktu kami melakukan uji coba, ibu-ibu yang biasa masak di rumah untuk 5 orang, begitu masak untuk 1.000 orang dan 3.000 orang, butuh waktu tiga bulan sampai dia betul-betul bisa dengan kematangan yang benar, dengan rasa yang pas, karena itu tidak mudah," katanya dalam Agrinnovation Conference dan Rakernas Pemuda Tani di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2025).

Oleh karena itu, Dadan menyarankan pihak yang ingin terlibat dalam program MBG dan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mulai secara bertahap dari skala kecil terlebih. Hal ini demi memastikan penyediaan makanan untuk MBG terlaksana dengan baik.

Dadan juga menyebut banyaknya katering yang menemukan hal-hal tidak terbiasa usai bergabung sebagai mitra program MBG. Beberapa katering disebut kewalahan dalam menjalankan tugasnya.

"Karena mereka tidak pernah mencuci ompreng, jadi mereka akhirnya mencuci sampai 14 jam. Kami yang sudah pengalaman, tahu tips and triknya, sehingga mereka yang sudah biasa di katering pun, harus kita kasih tahu bahwa mencuci omprengnya seperti itu," tambahnya.

Dadan mengakui program MBG memang masih perlu dievaluasi oleh pemerintah. Ia lalu menyebut setiap kali ada kejadian berkaitan dengan MBG maka pihaknya langsung berupaya mencarikan solusi.

Isu lain yang direspons Dadan adalah penemuan ulat pada menu MBG di Sumatera Selatan. Menurut Dadan, hal itu tidak seharusnya terjadi karena ulat tersebut sampai keluar ke ompreng atau wadah tempat makanan.

"Ya, contoh kemarin ada misalnya kasus belatung di Palembang. Saya ahli entomologi, paham betul. Tidak mungkin belatung hidup di luar omprengnya," imbuh Dadan.

Atas kejadian ini, BGN memerintahkan untuk meningkatkan SOP demi memastikan pengawasan terhadap MGB. Saat ini setiap kali makanan akan dikirim maka harus ada dokumentasi berupa foto dan video.

"Nah, sekarang ditambah lagi SOP-nya. Setiap kali mau mengirim makanan, divideokan semuanya, foto semuanya. Karena kok tiba-tiba begitu sampai di sekolah, kenapa ada ompreng yang ada belatungnya," tambah dia.

"Itu hal yang tidak normal yang sudah mulai terjadi. Itu meningkatkan SOP kami setiap hari, dan kami selalu pagi hari melakukan pelayanan, sorenya langsung rapat bersama seluruh Indonesia. Jadi ini program yang sangat terkontrol," tegas Dadan.

Menurutnya, BGN telah memeriksa sampel makanan di SPPG dan memastikan tidak ada ulat. Kalau pun ada maka seharusnya ulat tersebut mati.

Sebelumnya, dikutip dari detikSumbagsel, menu MBG di SDN 7 Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, diduga basi dan berulat. Hal ini membuat 8 siswa mengalami pusing, sakit perut, mual serta muntah.

Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Sumsel sekaligus penanggung jawab dapur umum MBG Evie Hadenli mengatakan terkait adanya makanan yang diduga basi dan ada ulat masih menunggu hasil laboratorium.

"Sampel sudah dibawa ke BPOM untuk diperiksa dan kami masih menunggu hasil lab," ujar Evie, Rabu (19/2/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merespons penemuan ulat pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Selatan. Menurut Dadan, hal itu tidak mungkin terjadi karena ulat tersebut sampai keluar ke ompreng atau wadah tempat makanan.

"Ya, contoh kemarin ada misalnya kasus belatung di Palembang. Saya ahli entomologi, paham betul. Tidak mungkin belatung hidup di luar omprengnya," katanya dalam Agrinnovation Conference dan Rakernas Pemuda Tani di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2025).

Atas kejadian ini, BGN memerintahkan untuk meningkatkan SOP demi memastikan pengawasan terhadap MGB. Saat ini setiap kali makanan akan dikirim maka harus ada dokumentasi berupa foto dan video.

"Nah, sekarang ditambah lagi SOP-nya. Setiap kali mau mengirim makanan, divideokan semuanya, foto semuanya. Karena kok tiba-tiba begitu sampai di sekolah, kenapa ada ompreng yang ada belatungnya," tambah dia.

"Itu hal yang tidak normal yang sudah mulai terjadi. Itu meningkatkan SOP kami setiap hari, dan kami selalu pagi hari melakukan pelayanan, sorenya langsung rapat bersama seluruh Indonesia. Jadi ini program yang sangat terkontrol," tegas Dadan.

Menurutnya, BGN telah memeriksa sampel makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan memastikan tidak ada ulat. Kalau pun ada maka seharusnya ulat tersebut mati.

"Kami punya sampel makanan setiap kali kami kirim, kami kan punya sampelnya di Satuan Pelayanan. Itu tidak ada belatungnya, kenapa? Karena bersih. Kalaupun ada belatung, pasti mati harusnya," tutur Dadan.

Dadan menjelaskan, menu yang saat itu disajikan juga memuat buah pepaya. Lalu kalau pun ulat berasal dari pepaya seharusnya ulat tersebut tidak akan keluar karena memilih untuk memakan pepaya.

Sebelumnya, dikutip dari detikSumbagsel, menu MBG di SDN 7 Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, diduga basi dan berulat. Hal ini membuat 8 siswa mengalami pusing, sakit perut, mual serta muntah.

Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Sumsel sekaligus penanggung jawab dapur umum MBG Evie Hadenli mengatakan terkait adanya makanan yang diduga basi dan ada ulat masih menunggu hasil laboratorium.

"Sampel sudah dibawa ke BPOM untuk diperiksa dan kami masih menunggu hasil lab," ujar Evie, Rabu (19/2/2025).

Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai pengelola dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) memastikan pada 3 Februari 2025 mendatang semua wadah makan peserta didik di Sumsel menggunakan ompreng.

"Kami pastikan pada 3 Februari penyaluran MBG ke peserta didik semua sudah full ompreng," kata Ketua DPD PPJI Sumsel Evie Hadenli.

Evie mengatakan pada awal pelaksanaan MBG, pihaknya memang tidak menggunakan wadah ompreng karena adanya kelangkaan. Untuk sementara, penggunaan wadah ompreng di Palembang harus menunggu.

Menurutnya, seluruh Indonesia memesan ompreng serentak untuk program ini. Beberapa sekolah yang sudah menerima MBG pun sempat menggunakan wadah plastik.

"Kami pastikan pada 3 Februari 2025 susah full ompreng karena sudah kita pesan untuk penambahan ompreng tang sudah tiba lebih dulu," ungkapnya.

Jumlah tambahan ompreng untuk Sumsel sekitar 5.000 buah. Awalnya ompreng yang terdata berjumlah 69.500 wadah ompreng. Namun, setelah pengecekan ulang, wadah MBG pakai ompreng untuk seluruh dapur umum di Sumsel di angka 75 ribuan.

"Pendataan awal ompreng di distribusi 3 ribuan, tapi ternyata setelah berjalan ternyata penerima MBG ini bertambah adanya 3.500. Jumlah siswa di sekolah berbeda - beda," tuturnya.

Menurut Evi, pada awal pelaksanaan MBG beberapa kali mengalami persoalan, tapi ke depan di pastikan untuk pengiriman, menu dan wadah makan tidak ada kendala lagi.

"Karena kita setiap minggu menggevaluasi, jika ada masalah pada menu MBG akan kita perbaiki," ungkapnya.

Menurutnya, PPJI Sumsel diberi kepercayaan sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN) yang pertama di Sumsel. Selaku mitra BGN, PPJI Sumsel mendapat jatah 23 titik dapur dari jumlah keseluruhan 26 yang ada.

"Rata-rata satu dapur ada 45 pekerja. Meliputi koki, packing, cleaning service, dan driver. Makanan fresh masak mulai dari jam 2 dini hari untuk masak nasi," katanya.

Evi pun memastikan, menu makanan yang disediakan untuk siswa bervariasi dan sesuai dengan standar harga.

"Kami pastikan menu yang disajikan setiap hari bervariasi dengan gizi seimbang dimana satu menu makanan dibuat semenarik mungkin sehingga siswa bersemangat untuk mengonsumsinya," pungkasnya.

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Video: BGN Pastikan Porsi Makan Gratis Sudah Sesuai Angka Kebutuhan Gizi

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menyarankan kepada pemerintah agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diikuti dengan program edukasi mengenai pentingnya pemenuhan gizi yang baik pada setiap orang dan jenis makanan yang bergizi.

"Saran saya, program Makan Bergizi tetap berjalan, tapi program edukasi juga tetap jalan, bagaimana pola hidup, pola makan," kata Filep dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Badan Gizi Nasional di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, langkah tersebut perlu ditempuh agar tujuan menghadirkan generasi emas yang dapat mewujudkan Indonesia menjadi negara maju bisa tercapai.

Berikutnya, ia juga menyampaikan bahwa edukasi mengenai gizi itu tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga pihak swasta ataupun anggota DPD RI.

"Ini bisa diatur, diedukasi, baik melalui lembaga pemerintah, swasta, atau lembaga lainnya atau keterlibatan kita semua anggota DPD atau dalam kurikulum pendidikan," ujarnya.

Ia mengatakan pula bahwa kebutuhan gizi seseorang akan terpenuhi dengan baik jika diikuti dengan pemahaman yang baik pula.

"Makan Bergizi itu kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kebutuhan ini terpenuhi apabila pendidikannya, pemahamannya baik," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Filep pun menyampaikan harapannya agar semua pihak memahami bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis merupakan tanggung jawab bersama.

"Kita berharap ada kesepahaman bersama antara lintas lembaga/kementerian, daerah jika program tersebut menjadi tanggung jawab bersama," kata dia.

Program Makan Bergizi Gratis saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk program tersebut.

Pada periode pertama yaitu Januari–April 2025 ditargetkan 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.*

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Usulan penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian publik. Usulan ini pertama kali disampaikan oleh Ketua DPD Sultan B Najamuddin pada Selasa (14/1).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan komentar terkait usulan tersebut. Ia mengaku setuju dana zakat maupun dana APBD digunakan untuk program yang bermanfaat bagi warga Surabaya.

"Saya mau lewat zakat, mau lewat APBD, saya setuju, yang penting dibuat untuk warga Surabaya," kata Eri saat ditemui detikJatim di Balai Kota, Minggu (18/1/2025).

Mengenai penggunaan zakat untuk program MBG, Eri mengatakan bahwa ia masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat, terutama terkait penggunaan dana zakat untuk fakir miskin dan kaum dhuafa.

"Kalau untuk fakir miskin apakah diberikan untuk sekolahnya atau dibantukan untuk permakannya, bisa-bisa saja digunakan," ujarnya.

Eri juga mengingatkan pentingnya koordinasi dalam pengelolaan zakat, dan apakah semua orang, termasuk ASN, sudah melaksanakan kewajiban zakat yang terkoordinasi di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

"Kalau sudah bilang zakat, jangan zakat saja, kita juga harus berkaca, kita sudah zakat atau belum, ASN, orang-orang kaya sudah zakat belum? Kalau kita sudah mengatakan kita berzakat, maka Pemkot harus berani meminta seluruh ASN harus berzakat masuk ke Baznas," jelasnya.

Eri juga mempertanyakan mekanisme penyaluran zakat untuk program MBG, apakah dilakukan secara pribadi atau melalui Baznas, untuk memastikan kontrol yang tepat.

"Kalau sendiri-sendiri (zakat) lalu gimana caranya memberikan makan gratis? Lewat siapa? Tidak akan terkontrol kan? Pasti lewat Baznas baru bisa memberikan makan gratis. Nanti bagaimana fatwa MUI, kiai seperti apa, kita bisa jalankan. Kalau ada fatwa yang mengatakan Baznas itu zakat dibolehkan, ya nggak apa-apa, karena Baznas memang untuk fakir miskin dan orang yang membutuhkan," pungkasnya.

Video Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?

Video Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan Najamudin tengah disorot setelah ia mengusulkan agar dana zakat digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis.

Sultan menyampaikan usulan tersebut usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Kendati demikian, ide supaya zakat dialokasikan untuk makan siang gratis tidak langsung diterima semua pihak, termasuk Istana dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Terkait hal itu, apa alasan Sultan mengusulkan agar zakat digunakan untuk membiayai makan bergizi gratis?

Alasan Ketua DPD usul zakat untuk membiayai makan bergizi gratis

Pada awalnya, Sultan meminta pemerintah membuka kesempatan supaya pembiayaan makan bergizi gratis dilakukan melalui zakat, infak, dan sedekah.

Ia beralasan, masyarakat Indonesia mempunyai DNA atau sifat gotong royong.

Selain itu, alokasi zakat untuk membiayai makan bergizi gratis juga dipandang membantu meringankan beban pemerintah.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program makan bergizi gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (program MBG),” ujar Sultan dikutip dari Antara, Selasa (14/1/2025).

“Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran ini betul-betul ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya saja 'kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” tambahnya.

Istana sebut usulan zakat untuk makan bergizi gratis memalukan

Menurut Kepala Staf Kepresidenan, AM Putranto, usulan dana zakat dialokasikan untuk makan bergizi gratis merupakan ide yang memalukan.

Purnawirawan TNI jenderal bintang tiga tersebut mengatakan, penggunaan dana zakat seharusnya mengikuti syariat dan tidak bisa digunakan sembarangan.

“(Anggaran makan bergizi) tidak ada yang ngambil dari mana tadi? Zakat atau apa, wah itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami,” kata AM Putranto dikutip dari Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Meski pelaksanaan makan bergizi gratis menelan anggaran yang besar, AM Putranto menegaskan, pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp 71 triliun agar program ini berjalan pada 2025.

Program tersebut diharapkan memberi dukungan terbaik untuk anak-anak dan ibu hamil.

DPR ingatkan penggunaan zakat

Terpisah, anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina menuturkan, dana yang tepat digunakan untuk membiayai makan bergizi gratis adalah corporate social responsibility (CSR) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia tidak sependapat dengan usulan Najamudin karena dirinya tidak ingin penyaluran zakat mengganggu hak penerima atau mustahik.

Sebabnya, zakat adalah instrumen ibadah yang penggunaannya ditentukan secara spesifik sesuai syariat untuk delapan golongan (asnaf) yang disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60.

Selain itu, Selly juga menegaskan, makan bergizi gratis sudah menjadi tanggung jawab bersama yang semestinya menjadi bagian dari kebijakan sosial dan anggaran negara.

“Meskipun program makan bergizi gratis memiliki tujuan yang baik, penggunaannya dari dana zakat harus benar-benar dipastikan menyasar golongan yang berhak, seperti fakir dan miskin, tanpa melanggar ketentuan agama,” jelasnya dikutip dari Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Baznas tekankan penerima zakat adalah fakir miskin

Sementara itu, Noor Achmad selaku Ketua Baznas menyampaikan, alokasi dana zakat untuk program makan bergizi gratis sangat mungkin dilakukan jika diperuntukkan bagi fakir miskin.

Dilansir dari Kompas.com, Rabu (15/1/2025), ia menjelaskan, golongan mustahik memang berhak memperoleh zakat, infak, maupun sedekah.

Namun, tanpa program makan bergizi gratis pun, Baznas juga sudah menyalurkan zakat kepada fakir miskin.

Salah satunya dengan mempersilakan siapapun yang tidak mampu membeli makanan untuk datang ke Baznas.

“Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin,” tutur Noor.

Kepala BGN enggan berkomentar

Berbeda dengan Istana, DPR, dan Baznas, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana tidak mau berspekulasi lebih jauh soal alokasi zakat untuk makan bergizi gratis.

Ia beralasan, keputusan untuk menggunakan zakat merupakan ranah Prabowo selaku Presiden.

Eks dosen Institut Pertanian Bogor tersebut juga tidak mau berkomentar banyak mengenai kemungkinan Prabowo menyetujui usulan yang disampaikan Najamudin.

“Ini wilayah Presiden,” ucap Dadan dikutip dari Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan dengan anggaran Rp 71 triliun dari kocek negara. Kini, setelah hampir dua pekan program itu berjalan banyak usulan agar pendanaannya bukan hanya dari APBN.

Dana APBD hingga zakat diusulkan bisa ikut membiayai tambahan anggaran bagi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dana dari APBN sendiri juga sebetulnya diwacanakan akan bertambah dari Rp 71 triliun untuk memperluas cakupan Makan Bergizi.

Soal dana APBD ikut membiayai Makan Bergizi Gratis, hal ini diusulkan oleh Gubernur Terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, usulan ini sudah disampaikan langsung olehnya ke Presiden Prabowo Subianto. Usulan itu disampaikan ketika Khofifah sowan ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025) lalu mewakili organisasi Muslimat Nadhlatul Ulama (NU).

Sejauh ini, Khofifah bilang program Makan Bergizi Gratis hanya fokus pembiayaannya lewat APBN. Tepatnya, lewat anggaran yang dikucurkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Padahal banyak daerah yang memiliki APBD cukup mumpuni untuk membantu pembiayaan program ini.

"Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting," sebut Khofifah usai melakukan pertemuan dengan Prabowo.

Sebagai contoh, Pemprov Jawa Timur, Khofifah bilang sebetulnya Pemprov memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program Makan Bergizi Gratis. Misalnya, dalam satu menu bisa saja komposisi telurnya ditambahkan dengan pembiayaan dari APBD.

Bahkan, Khofifah juga mengatakan pemerintah daerah tingkat Kabupaten atau Kota juga diajak untuk menyumbangkan sebagian APBD-nya bila ada ruang fiskal yang cukup. Bukan cuma nutrisinya bisa ditambah, sumbangan APBD juga dinilai dapat memperluas cakupan penerima manfaat MBG.

Di hari yang sama, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin juga mengusulkan potensi dana selain APBN untuk membiayai Makan Bergizi Gratis. Dia mendorong dana zakat untuk membiayai program prioritas Prabowo tersebut.

Dana zakat dinilai menjadi pendanaan yang melibatkan masyarakat luas karena zakat didapatkan langsung dari masyarakat. Dengan begitu, menurut Sultan, pemerintah tidak sekadar menggunakan APBN.

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di Program Makan Bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya kalau zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," sebut Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Prabowo Buka Suara

Ketika ditanya pendapatnya soal dana zakat dijadikan pembiayaan untuk Makan Bergizi Gratis, Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak banyak memberikan komentar, dia cuma menyebut urusan dana zakat sudah ada yang mengurusnya sambil menegaskan pemerintah pusat siap memberi makan anak-anak Indonesia di tahun 2025.

"Ya yang urus zakat saya kira ada pengurusnya. Tapi yang jelas dari pemerintah pusat kita siap semua, anak-anak Indonesia akan diberi makan 2025 ini," katanya ditemui di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

Nah, soal usulan APBD ikut membiayai Makan Bergizi, Prabowo menyiratkan persetujuannya. Dia bilang pemerintah siap membuka diri apabila ada Pemerintah Daerah yang ingin ikut serta menyukseskan program tersebut. Yang penting adalah tidak ada kebocoran dan program harus berjalan secara efisien.

"Kemudian dari Pemda juga ingin ikut serta, para Gubernur, Bupati, monggo kita buka siapa pun yang mau ikut serta boleh. Yang penting efisien dan sampai ke sasaran dan tidak ada kebocoran," tegas Prabowo.

Kepala Badan Gizi Nasional

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga kompak dengan Prabowo. Soal penggunaan dana APBD untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis memang perlu dilakukan. Menurutnya, segala bantuan dari pemerintah daerah, termasuk dukungan anggaran, memang perlu direalisasikan segera.

Bantuan dari pemerintah daerah diyakini dapat mempercepat dan memperluas implementasi program MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sejauh ini, pemerintah melaksanakan MBG dengan dukungan dari kocek negara, ada sekitar Rp 71 triliun anggaran yang ditetapkan di APBN 2025 untuk program ini.

"Tentu saja (bantuan APBD) bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," sebut Dadan dalam keterangan kepada wartawan , ditulis Kamis (16/1/2025).

Dadan membeberkan ada tiga hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk membantu program MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur SPPG dan distribusi MBG, kedua pembinaan masyarakat untuk memasok bahan baku berbasis potensi sumber daya lokal. Ketiga, beberapa dinas di masing-masing pemerintah daerah bisa menyalurkan bantuan MBG utamanya untuk ibu hamil, menyusui, dan anak balita.

Hal-hal semacam ini, kata Dadan, sudah dilaporkan langsung olehnya ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan harapan mendapatkan atensi langsung dari para pejabat tinggi di tingkat daerah.

Sementara itu soal usulan dana zakat, sejauh ini pihaknya belum mendalami hal tersebut. Semua masih fokus dengan dana Rp 71 triliun dari APBN 2025 untuk dimaksimalkan. Dana sebesar itu rencananya akan digunakan untuk program MBG berjalan selama setahun yang skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap, dengan target akhir akan menyentuh 15-17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025 ini.

"BGN fokus dana APBN Rp 71 triliun dulu ya," sebut Dadan dalam keterangannya kepada wartawan.

Presiden Prabowo Subianto buka suara soal usulan dana zakat digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo tidak banyak memberikan penjelasan, namun ia menyebut bahwa zakat sudah ada yang mengurusnya.

Ia lalu menegaskan pemerintah pusat siap memberi makan anak-anak Indonesia di tahun 2025.

"Ya yang urus zakat saya kira ada pengurusnya. Tapi yang jelas dari pemerintah pusat kita siap semua, anak-anak Indonesia akan diberi makan 2025 ini," katanya ditemui di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

Prabowo juga menyatakan siap membuka diri dengan Pemerintah Daerah yang ingin ikut serta menyukseskan program tersebut. Yang terpenting, kata dia, tidak ada kebocoran dan program harus berjalan secara efisien.

"Kemudian dari Pemda juga ingin ikut serta, para Gubernur, Bupati, monggi kita buka siapa pun yang mau ikut serta boleh. Yang penting efisien dan sampai ke sasaran dan tidak ada kebocoran," tegas Prabowo.

Sebelumnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diusulkan pendanaannya bukan hanya dari APBN. Sejauh ini selama setahun penuh di 2025 anggaran negara yang dikucurkan untuk MBG ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.

Dana APBD hingga zakat diusulkan bisa ikut membiayai tambahan anggaran bagi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dana dari APBN sendiri juga sebetulnya diwacanakan akan bertambah dari Rp 71 triliun untuk memperluas cakupan Makan Bergizi.

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin justru mendorong dana zakat untuk membiayai program prioritas Prabowo tersebut. Dana zakat dinilai menjadi pendanaan yang melibatkan masyarakat luas karena zakat didapatkan langsung dari masyarakat. Dengan begitu, menurut Sultan, pemerintah tidak sekadar menggunakan APBN.

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di Program Makan Bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya kalau zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," sebut Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025) yang lalu.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad mengungkapkan prioritas dana zakat adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin beserta beberapa golongan lainnya yang masuk dalam kategori mustahik atau berhak menerima zakat.

Presiden Prabowo Subianto menanggapi munculnya usulan penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo mengatakan realisasi program itu sudah ada pihak yang mengurusnya.

"Yang ngurus zakat saya kira ada pengurusnya, tapi yang jelas dari pemerintah kita siap semua anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini," kata Prabowo setelah menghadiri acara Kadin Indonesia di Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Prabowo menyambut berbagai pihak yang hendak berpartisipasi dalam program tersebut. Dia tak mempermasalahkan siapa pun pihak yang hendak terlibat dalam pendanaan program itu asalkan peruntukannya efisien dan tepat sasaran.

"Kemudian dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, bupati ingin ikut serta, monggo kita buka. Siapa pun yang mau ikut serta, boleh, yang penting efisien, yang penting tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai program MBG. Menurutnya, program andalan Prabowo itu dapat melibatkan masyarakat dari segi pembiayaannya.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya, zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.