Bogor -

Total siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat, yang diduga keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi 171 orang. Badan Gizi Nasional turun tangan.

"Sumber masalah dalam pendalaman," ujar Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kepada wartawan, Sabtu (10/5/2025).

Kasus keracunan ini sedang diselidiki oleh Badan Gizi Nasional. Dadan menyebut pihaknya juga tengah menunggu hasil uji sampel.

"Menunggu hasil lab," jelasnya.

Belum diketahui kapan hasil lab tersebut keluar. "Menunggu dari Dinkes," sambung Dadan.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan total pelajar di Bogor yang keracunan makanan program MBG menjadi 171 siswa. Pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas, serta berkoordinasi dengan rumah sakit (RS) tentang pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.

"Korban baru yang terdata hari ini sebanyak 135 orang, sehingga total korban menjadi 171 orang," kata Sri.

Sejauh ini data tersebut berasal dari 13 sekolah di Kota Bogor. Dinkes Kota Bogor tengah menginvestigasi epidemiologis untuk mencari sumber kejadian, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah dan instansi terkait dalam upaya penanganan, pengambilan sampel, dan edukasi ke masyarakat.

(isa/idn)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah meluncurkan layanan pengaduan masyarakat di sektor perumahan bernama BENAR-PKP. Nantinya, para konsumen bisa mengadukan berbagai pengaduan, seperti sengketa hingga janji 'palsu' pengembang.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menuturkan, meski layanan pengaduan bisa digunakan selama 24 jam, pengaduan yang masuk akan diproses pada jam kerja.

"(Layanan) aktif 24 jam tapi respons di jam kerja, jam 08.00-17.00, Senin sampai Jumat. Kalau untuk pengaduan bisa kapan saja," katanya saat ditemui usai acara.

Fitrah menambahkan, layanan pengaduan konsumen sektor perumahan bisa dilakukan melalui WhatsApp di nomor 0812-88888-911. Di layanan tersebut nantinya akan ada informasi dan edukasi, ada juga pengaduan terkait integritas pegawai, serta pengaduan konsumen.

"Umpamanya ada permasalahan lahan, lahan itu kita akan koordinasi dengan ATR/BPN, kan nggak instan gitu kan. Kalau respons pengaduan mereka tercatat, itu pasti. (Proses penyelesaiannya) butuh waktu, tergantung dari berat tidaknya pengaduan," ungkapnya.

Meski memerlukan waktu untuk menyelesaikan masalah, Fitrah berharap bisa menyelesaikan setiap aduan yang masuk ke kanal BENAR-PKP. Permasalahan yang bisa diadukan beragam, mulai dari sengketa tanah, janji 'palsu' pengembang, dan lainnya.

"Ada janji-janji pengembang tidak sesuai. Pokoknya (permasalahan) sektor perumahan," ujarnya.

Bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan, hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp untuk kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi. Tim satgas Pengaduan Perumahan akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait. Pelayanan ini tidak dipungut biaya apapun alias gratis.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurkan kanal pengaduan masyarakat di sektor perumahan. Kanal ini nantinya tidak hanya digunakan untuk pengaduan saja, tetapi juga untuk edukasi dan kepastian hukum bagi konsumen perumahan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, kanal pengaduan ini diluncurkan untuk menunjang Program 3 Juta Rumah, di mana tidak hanya fisik bangunannya saja yang disiapkan tetapi juga adanya kanal pengaduan apabila rumah yang diterima tidak sesuai spesifikasi dan lainnya.

"Jadi tentu kanal pengaduan ini sangat bermanfaat bagi kita. Kalau boleh kami sampaikan kanal pengaduan ini kami beri nama adalah Benar PKP," kata Fitrah dalam acara Peluncuran Layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadi BENAR-PKP, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

BENAR-PKP merupakan singkatan dari Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan yang tidak hanya melayani pengaduan masyarakat terkait perumahan juga akan digunakan untuk edukasi. Nantinya, kanal pengaduan ini bisa diakses melalui WhatsApp di nomor 0812-88888-911.

"Tentu banyak hal yang masih belum sempurna, tentu ini merupakan akan terus secara terus-menerus kita selesaikan dan kita sempurnakan agar pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat perumahan tentu akan lebih baik," tuturnya.

Kanal pengaduan ini tidak hanya untuk konsumen rumah subsidi, bagi konsumer rumah komersial juga menggunakannya.

Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp untuk kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari unsur internal Kementerian PKP baik di Pusat maupun Balai, BPKN, YLKI, BP Tapera, Bank BTN, dan Asosiasi Pengembang.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian PKP turut mengurus hak-hak konsumen perumahan. Pihaknya menyiapkan layanan pengaduan yang disertai bantuan hukum untuk masyarakat yang merasa tertipu pengembang.

"Sebentar lagi kita akan launching, kalau di luar negeri itu ada 911 pengaduan kalau ada kejahatan ada apa gitu ya, tabrakan, kita akan buat pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara di Perumahan XYZ Livin, Park Serpong, Kabupaten Tangerang, Sabtu (15/3/2025).

Ia berpesan agar layanan tersebut memiliki tim verifikasi yang kuat dan menyediakan bantuan mediasi. Lalu, masyarakat yang benar mengalami penipuan dapat melapor kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

(abr/zlf)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menjelaskan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dipastikan tetap berjalan selama Ramadan. Prosesnya akan berlangsung ketika siswa kembali masuk ke sekolah selesai libur awal puasa pada Kamis, 6 Maret 2025 mendatang.

"Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau sekolah masuk maka program makan bergizi tetap dilaksanakan," ujar Dadan dikutip dari Kantor Berita Antara, Jumat (28/2/2025).

Akan ada perbedaan antara MBG di bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya. Yakni dari makan bersama saat istirahat di sekolah menjadi bisa dibawa pulang ke rumah oleh para siswa.

"Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang," tambahnya.

Berlaku di Seluruh Daerah

Mekanisme MBG dibawa pulang diberikan bagi siswa yang berpuasa. Bagi siswa yang tidak berpuasa atau nonmuslim, MBG tetap bisa dikonsumsi di sekolah secara sembunyi-sembunyi.

Dadan menegaskan mekanisme ini berlaku untuk semua siswa di seluruh daerah Indonesia. Ia mengaku sempat mendapat usulan agar daerah dengan mayoritas nonmuslim tetap menyediakan MBG seperti biasa.

Tetapi pada akhirnya BGN memberikan keputusan untuk berlaku adil. Dengan kata lain seluruh daerah akan mendapat perlakuan yang sama.

"Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu begitu, apakah di daerah yang nonmuslim sama seperti yang pada umumnya atau diberikan perlakuan khusus," ucapnya.

Imbauan pelaksanaan MBG selama Ramadan juga sudah diterima Dinas Pendidikan daerah. Contohnya Disdik Kota Batam.

Kepala Disdik Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto menjelaskan MBG di daerahnya akan tetap berjalan. Kini pihaknya menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait pelaksanaannya.

Meski begitu, Tri sudah melakukan pertemuan dengan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). MBG nantinya akan diberikan dalam bentuk makanan kering agar tahan lama hingga waktu berbuka puasa.

"MBG di bulan puasa, hasil koordinasi dengan kepala SPPG itu akan tetap berjalan dengan menyediakan makanan dalam bentuk makanan kering yang bisa dibawa pulang anak untuk berbuka di rumah," kata Tri.

Ia akan meminta para guru agar bisa memberikan edukasi kepada murid-muridnya bila MBG bisa dimakan di rumah baik untuk siswa muslim maupun non muslim. Sehingga makanan tidak dimakan secara diam-diam di jalan pulang.

"Mungkin nanti para guru yang akan edukasi ke anak-anak bahwa makanan ini akan dinikmati saat waktu buka puasa. Sehingga tidak dimakan secara diam-diam di jalan. Bagi yang nonmuslim silahkan makan di rumah, disarankan jangan makan di depan teman-temannya yang sedang berpuasa," imbuh Tri.

MBG akan tetap dilaksanakan hingga menjelang Idul Fitri. Mekanisme ini juga akan berlaku untuk seluruh siswa.

Berbagai menu MBG di selama bulan Ramadan bisa cek di sini:

MBG Sudah Berjalan di 38 Provinsi

Memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kepala BGN Dadan Hidayana menyebut MBG sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan. Pelaksanaannya didukung oleh 693 SPPG.

Pada Senin, 24 Februari 2025 lalu MBG baru hadir di Provinsi Papua Tengah. Provinsi ini menjadi yang terakhir dan menandakan secara resmi MBG sudah dilaksanakan di seluruh provinsi Indonesia.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan MBG sudah melayani 2 juta penerima manfaat dan akan terus bertambah untuk mencapai target Presiden Prabowo yakni 6 juta siswa di seluruh Indonesia.

(det/nwy)

Jakarta -

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI turut berkontribusi dalam program pencegahan stunting sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL). Melalui program tersebut, BNI menyalurkan tambahan Makan Bergizi untuk anak-anak, bantuan sembako, hingga edukasi orang tua dan kader posyandu.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, komitmen nyata BNI dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto salah satunya dilakukan melalui sejumlah aktivitas TJSL.

"Dalam rangkaian kegiatan TJSL yang dimulai sejak 2 Desember 2024 hingga 2 Februari 2025 di Tasikmalaya Jawa Barat ini, BNI memberikan tambahan Makan Bergizi, edukasi hingga beragam aktivitas edukasi dalam rangka mengurangi stunting di Indonesia," kata Okki dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025).

Melalui TJSL di Desa Leuibudah, Tasikmalaya, Jawa Barat ini, BNI menyalurkan bantuan makanan tambahan bergizi kepada 47 anak stunting selama 2 bulan, bantuan sembako kepada orang tua anak stunting, hingga seminar gizi ibu hamil dalam rangka pencegahan stunting.

"Kami juga memberikan pelatihan smart parenting dan mental health, pelatihan bidan dan kader sigap stunting, serta memberikan alat permainan edukasi untuk 8 posyandu di desa tersebut," tutur Okki.

Okki menambahkan, program serupa akan terus dilanjutkan di lokasi yang berbeda sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencetak generasi masa depan Indonesia emas. BNI akan kembali melakukan kegiatan serupa di beberapa tempat untuk berkolaborasi mendukung program prioritas pemerintah.

"Dengan adanya peran aktif seluruh pihak dalam mendukung program pemerintah untuk mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing, kami yakin akan mempermudah pencapaian tersebut," tutup Okki.

(ega/ega)

Sidoarjo -

Kepedulian terhadap anak-anak dilakukan Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bhayangkari (PYKB) Daerah Jawa Timur Ny. Ade Imam Sugianto. Salah satuhnya dengan membagikan makanan bergizi di TK Kemala Bhayangkari 83, Sidoarjo, Kamis (13/2/2025).

Kegiatan mendukung program pemerintah pusat ini bertujuan untuk memberikan edukasi ke masyarakat, mengenai pentingnya konsumsi makanan bergizi sejak dini serta mendukung tumbuh kembang anak-anak secara optimal.

Ny. Ade Imam Sugianto menyampaikan, program ini merupakan bagian dari komitmen Yayasan Kemala Bhayangkari untuk terus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak, khususnya di sektor kesehatan, gizi dan tentunya kemajuan pendidikan kita.

"Kami ingin memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup agar mereka dapat tumbuh sehat dan cerdas," ungkap Ny. Ade Imam Sugianto.

Ia menambahkan, Program makan bergizi ini menjadi salah satu inisiatif pihaknya untuk memperhatikan kesejahteraan dan masa depan cemerlang anak-anak di wilayahnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberhasilan program ini, para orang tua dan pihak sekolah memberikan apresiasi tinggi atas perhatian dan upaya yang dilakukan oleh Bhayangkari. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus berlangsung di masa depan demi kesejahteraan anak-anak.

Pada kesempatan ini, Ketua PYKB Daerah Jatim Ny. Ade Imam Sugianto didampingi pengurus YKB Daerah Jatim, Ketua PYKB Cabang Kota Sidoarjo Ny. Dani Tobing dan Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing memberikan tali asih kepada guru, kader posyandu dan pengurus TK Kemala Bhayangkari 83.

(abq/iwd)

Surabaya -

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengusulkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah tetap berlangsung selama Ramadan. Namun, dia usulkan ada sejumlah penyesuaian.

Menurutnya, program ini dapat dijalankan dalam format yang lebih relevan dengan situasi Ramadan. Misalnya, dengan menyediakan susu kemasan, buah, dan kurma yang dapat dibawa pulang siswa.

"Di bulan Ramadan, jam belajar siswa biasanya berubah. Karena itu, saya usul agar MBG diberikan dalam bentuk lebih fleksibel. Misalnya, susu kemasan, buah, atau kurma yang bisa dibawa pulang siswa untuk berbuka puasa bersama keluarga," ujar Arif dalam keterangan kepada detikJatim, Sabtu, (25/1/2025).

Politisi Golkar Surabaya ini juga menekankan konsep membawa pulang makanan bergizi memiliki nilai edukasi yang penting, terutama dalam mengajarkan toleransi sejak dini.

"Di sekolah-sekolah ada siswa yang non-muslim. Dengan membawa pulang makanan ini, mereka tetap bisa menikmatinya bersama keluarga tanpa terpengaruh jadwal berbuka puasa. Ini adalah bentuk pembelajaran toleransi yang bisa ditanamkan sejak dini," jelasnya.

Selain itu, kata Arif, program MBG selama Ramadan juga memiliki potensi untuk mendukung perekonomian masyarakat kecil, khususnya pelaku UMKM yang terlibat sebagai penyedia bahan pangan.

"Program ini harus dilihat sebagai roda penggerak ekonomi. Jika makanan atau minuman yang diberikan berasal dari UMKM lokal, maka secara langsung program ini bisa membantu meningkatkan pendapatan keluarga mereka," tambahnya.

Ia berharap pemerintah kota dapat mendukung usulan ini, sehingga program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa, tetapi juga menjadi solusi inklusif yang mendukung berbagai aspek, mulai dari pendidikan karakter hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Ramadan adalah momen yang sangat baik untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, berbagi, dan gotong-royong. Program MBG harus menjadi bagian dari semangat ini," pungkasnya.

(dpe/iwd)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma menyarankan kepada pemerintah agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diikuti dengan program edukasi mengenai pentingnya pemenuhan gizi yang baik pada setiap orang dan jenis makanan yang bergizi.

"Saran saya, program Makan Bergizi tetap berjalan, tapi program edukasi juga tetap jalan, bagaimana pola hidup, pola makan," kata Filep dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Badan Gizi Nasional di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, langkah tersebut perlu ditempuh agar tujuan menghadirkan generasi emas yang dapat mewujudkan Indonesia menjadi negara maju bisa tercapai.

Berikutnya, ia juga menyampaikan bahwa edukasi mengenai gizi itu tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga pihak swasta ataupun anggota DPD RI.

"Ini bisa diatur, diedukasi, baik melalui lembaga pemerintah, swasta, atau lembaga lainnya atau keterlibatan kita semua anggota DPD atau dalam kurikulum pendidikan," ujarnya.

Ia mengatakan pula bahwa kebutuhan gizi seseorang akan terpenuhi dengan baik jika diikuti dengan pemahaman yang baik pula.

"Makan Bergizi itu kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kebutuhan ini terpenuhi apabila pendidikannya, pemahamannya baik," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Filep pun menyampaikan harapannya agar semua pihak memahami bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis merupakan tanggung jawab bersama.

"Kita berharap ada kesepahaman bersama antara lintas lembaga/kementerian, daerah jika program tersebut menjadi tanggung jawab bersama," kata dia.

Program Makan Bergizi Gratis saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk program tersebut.

Pada periode pertama yaitu Januari–April 2025 ditargetkan 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.*

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta - Data dari Global Nutrition Report 2023 menunjukkan bahwa 24,4% anak Indonesia mengalami stunting, sementara 10,2% menderita gizi kurang. Makan siang gratis yang bergizi seimbang dapat membantu mengurangi angka tersebut. Penelitian oleh World Food Programme juga menemukan bahwa pemberian makan siang sekolah dapat meningkatkan asupan energi anak hingga 20–30%, memberikan kontribusi besar terhadap kebutuhan nutrisi harian.

Program serupa di negara lain memberikan hasil yang menjanjikan. Di India, program Mid-Day Meal Scheme meningkatkan kehadiran siswa hingga 9,3% di daerah pedesaan (data: World Bank). Hal ini menunjukkan bahwa program makan siang gratis tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga mendorong anak-anak untuk tetap sekolah.

Jika program ini melibatkan petani lokal sebagai penyedia bahan pangan, akan ada dampak positif pada sektor ekonomi. Sebagai contoh, kebijakan makan siang sekolah di Brasil (Programa Nacional de Alimentacao Escolar) meningkatkan pendapatan petani kecil karena pemerintah membeli bahan pangan secara lokal. Hal ini dapat diterapkan di Indonesia untuk memberdayakan petani lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Pengelolaan yang Baik

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diluncurkan pada 6 Januari 2025 sebagai sebuah revolusi. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun dalam APBN 2025 untuk mendukung pelaksanaan program ini. Program ini bertujuan untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya, sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat Indonesia.

Meskipun program makan siang gratis ini memiliki banyak manfaat, implementasinya membutuhkan pengelolaan yang baik. Tantangan utama adalah memastikan distribusi yang merata, kualitas makanan yang sesuai standar gizi, dan keberlanjutan pendanaan. Di Brebes, Jawa Tengah, uji coba makan gratis menunjukkan beberapa sekolah mengalami keterlambatan distribusi makanan, terutama di daerah terpencil. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur dan akses transportasi.

Banyak sekolah tidak memiliki fasilitas dapur yang memadai untuk menyimpan atau mempersiapkan makanan. Di Makassar, misalnya, menu makanan disiapkan oleh pihak ketiga, yang kadang mengalami kendala operasional. Uji coba di Makassar menunjukkan bahwa beberapa siswa kurang menyukai lauk tertentu, seperti sayuran, sehingga makanan terbuang sia-sia. Hal ini mencerminkan kurangnya penyesuaian menu dengan kebiasaan makan lokal.

Belum Selalu Seimbang

Laporan di beberapa daerah menunjukkan bahwa meski program bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi, komposisi menu belum selalu seimbang. Misalnya, ada makanan yang kekurangan protein atau sayuran segar. Di Makassar, anggaran per porsi makanan dipotong dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000, yang berdampak pada kualitas bahan makanan yang disediakan. Dengan harga yang lebih rendah, sulit untuk memastikan menu tetap bergizi seimbang.

Beberapa daerah melibatkan donatur atau sponsor untuk menutup kekurangan biaya, yang membuat keberlanjutan program bergantung pada pihak luar.

Di beberapa sekolah, anak-anak lebih memilih makanan yang digoreng atau memiliki rasa gurih dibandingkan makanan sehat seperti sayuran rebus. Hal ini menunjukkan kurangnya edukasi tentang pentingnya gizi.

Dalam beberapa program bantuan makanan sebelumnya, ditemukan kasus mark up harga bahan makanan atau pengadaan fiktif. Risiko ini juga bisa terjadi dalam program makan siang gratis jika pengawasan kurang ketat.

Peningkatan infrastruktur seperti menyediakan dapur sekolah atau fasilitas penyimpanan makanan yang layak, terutama di daerah terpencil. Edukasi gizi dengan melibatkan guru, orangtua, dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya makanan sehat.

Pemerintah perlu memastikan alokasi dana yang cukup untuk menjaga kualitas makanan dan penggunaan teknologi seperti aplikasi monitoring untuk memantau distribusi, pengadaan, dan kualitas makanan diharapkan mampu mengatasi kekurangan revolusi makan gratis ini. Dengan mengatasi kekurangan ini, program makan siang gratis dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi siswa dan masyarakat.

Tundung MemoloKepala SMPN 3 Satap Sapuran Wonosobo

(mmu/mmu)

Tabanan -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa di Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, Bali, mulai dilaksanakan pada Senin (13/1/2025). Sebanyak 3.028 siswa dari tingkat TK hingga SMA/K di 23 sekolah menerima makanan bergizi yang disediakan pemerintah.

Pantauan di lokasi menunjukkan, makanan disajikan dalam wadah plastik berkapasitas 600 ml yang dapat digunakan hingga lima kali. Menu yang diberikan meliputi nasi putih, ayam kecap, sayur buncis dengan wortel, serta sepotong semangka.

Beberapa siswa tampak membawa sendok makan sendiri, sementara lainnya makan menggunakan tangan. Kegiatan ini dimulai pukul 12.00 Wita dengan doa bersama.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, I Gede Susila, mengatakan program ini belum menemui kendala, meskipun menggunakan wadah plastik.

"Nah kalau misalnya harus diperbaiki, nanti akan diperbaiki. Kita lihat dulu seperti apa nantinya," ujar Gede Susila, Senin (13/1/2025).

Ia menambahkan, kegiatan ini diprakarsai oleh Kodim 1619/Tabanan dan telah diawasi langsung oleh Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Tabanan.

"Terkait makan gratis di Seltim (Selemadeg Timur) yang digelar Kodim tadi, Pak Asisten II sudah monitor," jelasnya.

Susila juga menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan akan melanjutkan program serupa, menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

"Yang jelas Pemkab Tabanan sudah siap melaksanakan program ini," tambahnya.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Denpasar, I Gusti Ayu Adhi Aryapatni, mengungkapkan pihaknya terlibat dalam pengawasan program ini. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi dapur, pengolahan makanan, pengujian sampel, serta edukasi kepada sekolah.

"Makanan yang diberikan telah memenuhi pengujian dan memenuhi standar keamanan pangan. Sehingga aman dikonsumsi siswa," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis juga dilaksanakan di Kabupaten Karangasem. Menurut Aryapatni, kegiatan ini turut dipantau oleh BBPOM Denpasar dan Pangdam IX/Udayana.

Adapun SMKN 3 Tabanan menjadi salah satu sekolah yang mengikuti program ini dengan melibatkan 1.066 siswa. Plt Kepala SMKN 3 Tabanan, Wayan Sudarsana, menjelaskan total siswa di sekolah tersebut mencapai 1.396 orang, tetapi sebagian sedang menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL).

"Kalau keseluruhan siswa sebanyak 1.396, tapi yang dapat makan bergizi ada 1.066 siswa. Sisanya masih mengikuti PKL," ujarnya.

(dpw/gsp)

Jakarta -

Program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah dilaksanakan dalam waktu satu pekan terakhir ini mengundang pro dan kontra dari banyak pihak. Ada sebagian orang mempertanyakan apakah program ini bisa dilaksanakan dengan baik dan dapat memastikan kebutuhan gizi bagi yang menerimanya.

Pakar gizi komunitas Dr dr Tan Shot Yen, MHum berpendapat bahwa MBG sebagai program baru pemerintah dilaksanakan secara terburu-buru. Menurutnya program ini masih belum disosialisasikan secara matang pada masyarakat.

Padahal hal ini perlu untuk memastikan kelancaran program MBG yang lebih baik sehingga manfaat diberikan bisa diterima maksimal oleh masyarakat.

Selain itu, dr Tan menyebut bahwa program MBG ini seharusnya lebih mengutamakan orang-orang yang tinggal di daerah 3T (terluar, terdepan, dan terbelakang). Hal ini bertujuan untuk menjadikan program MBG ini bisa tepat sasaran.

"Nomor satu kita harus fokus kepada daerah yang sungguh membutuhkan, yaitu daerah 3T. Jangan sampai penggal pertama uang yang dihabiskan untuk perkotaan, yang sebetulnya anaknya saja diantar naik motor, gedung sekolahnya bagus, ayah ibunya punya handphone. Jadi kita harus betul-betul kembali pada daerah 3T," kata dr Tan dikutip dari 20detik, Minggu (12/1/2025).

Menurut dr Tan, program MBG juga bisa berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat lokal. Tidak hanya petani atau nelayan, penjual di kantin sekolah juga bisa diberdayakan.

Semenjak program MBG digulirkan, tak sedikit penjual-penjual makanan di kantin sekolah mengeluhkan adanya penurunan angka penjualan.

Oleh karena itu, dr Tan menuturkan program MBG seharusnya dilakukan dengan edukasi pra-program yang baik pada masyarakat, anak-anak, hingga sekolah. Untuk sebuah program nasional, program MBG diperlukan penilaian dan pertimbangan yang sangat panjang.

"Karena apa? Akhirnya kalau jadi food waste, ini bukan cuma sekedar dibuang ke tong sampah. Tetapi, makanan yang semestinya tidak tepat sasaran, karena anaknya nggak doyan, nggak dimakan, nggak suka, akhirnya ini menjadi mubazir. Padahal kan ini triliunan dan itu dari pajak masyarakat," tandasnya.

(avk/up)

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Para ibu-ibu mengaku senang mendapatkan makan bergizi gratis.

Program MBG hari ini didistribusikan untuk ibu hamil dan menyusui di dua Posyandu di Ciracas, Jakarta Timur. Menu MBG yang diberikan yakni nasi, telur rebus, sayur labu, buah jeruk dan susu.

Sejumlah ibu-ibu berharap menu makan bergizi gratis bisa lebih variatif. Salah seorang ibu menyusui bernama Lidia (35) ingin agar makan bergizi memperbanyak menu sayur yang ditumis.

"Kalau sayurnya tumis-tumis, mungkin sayurnya bisa capcay, buncis wortel ya," kata Lidia di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

Dia juga berpesan agar lauk yang diberikan adalah lauk yang disenangi anak-anak seperti ayam dan telur.

"Ya kayak, telur, ayam, itu kan menu sehari-hari, anak makan jadi doyan ya," ujarnya.

Ibu lainnya, Kamini (30) juga senang dengan pemberian makan bergizi gratis karena mendapat pengetahuan soal gizi seimbang. Namun, dia berharap agar susu yang diberikan adalah susu dengan kadar gula yang rendah.

"Alhamdulillah, jadi tahu edukasi kan ya, edukasi apa yang dibutuhkan anak, jadi biar gizi seimbang," kata Kamini.

"Paling susunya aja sih, susu yang plain, karena (yang diberikan) itu banyak gulanya," harapnya.

Melihat Menu Makan Bergizi untuk Bumil-Busui di Ciracas:

[Gambas:Video 20detik]

(idn/idn)