Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diwarnai masalah keracunan. Terakhir, kasus keracunan usai mengonsumsi makanan MBG terjadi pada siswa TK, SD, dan SMP di Kota Bogor, Jawa Barat.

Merespons masalah tersebut, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan dari 3,4 juta penerima manfaat program MBG, ada empat kasus keracunan.

Program ini pun baru berjalan sekitar enam bulan, sehingga pemerinta masih terus menyempurnakan tata kelola.

"Dari 3,4 juta (penerima manfaat), ada empat kasus yang keracunan. KIta ada evaluasi, ada catatan. Kita sedang bekerja keras agar tidak ada (kasus keracunan), zero insiden. Ini akan lebih diperhatikan sehingga targetnya itu nol. Karena melibatkan begitu besar pekerjaan, harus terus-menerus disempurnakan personilnya, organisasinya, sistemnya," kata pria yang biasa disapa Zulhas itu di Kantor Kemenko Pangan, Jumat (9/5/2025).

Zulhas juga bilang perlu ada percepatan dalam hal penerima manfaat program MBG menuju target angka 82,9 juta orang. Ia bilang, para eselon satu dari kementerian/lembaga terkait dan seluruh stakeholders juga turut mengambil peran.

"Ini program utama, nanti perannya bupati, gubernur, peran kita semua. Kementerian terkait harus support semuanya. Misal Kementerian Keuangan, bagaimana duitnya lancar. Kalau mau PANRB beroperasi, bagaimana cepat kalau kita perlu orang. Ini terkait banyak orang. Harus ada urgensi bahwa ini mendesak. Nanti akan dirumuskan dalam Perpres atau Inpres," tambahnya.

"Mungkin perlu waktu, tidak apa-apa kalau nginep atau konsinering mungkin dua hari, tiga hari tidak apa-apa. Sampai tuntas, dipaparkan target kita, berapa sekolah, berapa yang harus dicapai. Apa yang diperlukan, dan sebagainya. Termasuk penting tadi tata kelolanya, dan yang kemudian nanti selain SPPG itu nanti bagaimana agar 82,9 juta orang itu bisa cepat tercapai," tutur Zulhas

Tonton juga "Kepala BGN Pastikan Tak Ada Lagi Dapur MGB yang Reimburse!" di sini:

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana hari ini mengunjungi para siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur, Jawa Barat yang mengalami gejala gangguan kesehatan usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kunjungan ini dianggap sebagai bentuk empati dan tanggung jawab langsung dari BGN atas peristiwa tersebut.

Dadan mengatakan ini adalah kejadian pertama yang dialami Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cianjur sejak beroperasi pada 15 Januari 2025. Sebanyak 72 siswa dari dua sekolah terdampak, namun semuanya diklaim sudah ditangani dengan baik.

"Pagi ini saya berangkat ke Cianjur untuk mengecek SPPG dan menemui anak-anak kita para pelajar, guru, tenaga kesehatan dan saudara kita lainnya," kata Dadan dalam unggahan di Instagram resmi @badangizinasional.ri, Rabu (23/4/2025).

Sebagai bahan evaluasi, BGN memutuskan untuk menambah Standar Operasional Prosedur (SOP) baru yakni sisa makanan yang awalnya dibersihkan di sekolah menjadi di SPPG. Pelatihan tambahan untuk penguatan sumber daya manusia (SDM) juga disebut akan dilakukan.

"Sebagai evaluasi, BGN menambahkan SOP baru yakni sisa makanan tidak dibersihkan di sekolah, tapi di SPPG. Pelatihan tambahan untuk penguatan SDM juga akan dilakukan," ucap Dadan.

Meskipun pengolahan makanan di dapur penyedia MBG diklaim telah mengikuti standar yang ditetapkan, evaluasi menyeluruh tetap akan dilakukan mulai dari manajemen dapur, penyimpanan bahan pangan, hingga pengantaran ke sekolah.

"Kami akan memperketat sistem pengawasan dan pelatihan terhadap seluruh SPPG. Tujuan kami bukan sekadar menyikapi kasus, tapi membangun sistem pangan sekolah yang kuat, aman dan berkelanjutan," ujar Dadan melalui keterangan resmi.

Ia menekankan bahwa perbaikan gizi melalui program MBG adalah investasi penting untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Pasalnya gizi yang baik disebut mendukung kesehatan fisik, perkembangan otak, serta kecerdasan dan daya pikir anak di usia sekolah.

Dalam kesempatan itu, Dadan juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, pihak sekolah, serta pengelola dapur penyedia MBG untuk memastikan setiap rantai pelayanan pangan diperbaiki dan diawasi secara ketat.

Berdasarkan keterangan resmi, saat ini BGN sedang menunggu hasil laboratorium dari sampel makanan yang dikirimkan ke Labkesda Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut. Hasil analisis dijadwalkan akan keluar dalam waktu 7-10 hari.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan menunggu hasil investigasi resmi. Informasi terkini akan terus disampaikan secara terbuka melalui kanal resmi BGN.

"Kami tidak ingin berspekulasi, yang terpenting saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan perawatan terbaik dan menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran besar untuk perbaikan sistem ke depan," ucap Dadan.

Lihat juga Video: Kata BGN soal Puluhan Siswa di Cianjur Keracunan Setelah Santap MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mendatangi Yayasan Media Berkat Nusantara selaku Mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran. Pertemuan itu guna menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan dana Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan mengevaluasi dan mengecek penyaluran dana yang telah dilakukan di SPPG Kalibata, Pancoran, Jakarta. Ia menyebut telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan.

"Yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN (Media Berkat Nusantara)," kata Dadan dalam keterangan tertulis, Rabu (16/4/2025).

Pada dialog tersebut, pihak mitra menjelaskan tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan. Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG disebut akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

"Isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal mitra (yayasan dan penyedia fasilitas). BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan," terang Dadan.

Dadan menyebut pihaknya akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG. BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin.

"BGN juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan, serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat," ucapnya.

Mitra MBG Tak dibayar hampir Rp 1 M

Sebelumnya diberitakan, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dikutip dari detikNews.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15.000 per porsi, namun di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp 13.000. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15.000 dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13.000 dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memberikan beberapa usul agar pasar modal Indonesia berdaya tahan dari dampak perang tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Wijayanto mengatakan banyak investor melihat beberapa kebijakan Presiden Prabowo Subianto saat ini belum jelas arahnya. Untuk itu, program-program yang berpengaruh terhadap kinerja pasar modal dinilai perlu dikaji ulang.

"Jujur saja, banyak pihak, termasuk investor asing itu merasa pemerintahan Pak Prabowo ini punya banyak rencana, banyak program. Tapi mereka belum melihat adanya rencana konkret, realistis, rasional yang koheren. Jadi Indonesia ini akan dibawa ke mana," kata Wijayanto dalam diskusi virtual bertajuk 'Trump Trade War: Menyelamatkan Pasar Modal, Menyehatkan Ekonomi Indonesia', Jumat (11/4/2025).

Wijayanto mengusulkan agar pemerintah segera melakukan kalibrasi terhadap program yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara. Dengan kuatnya finansial, pemerintah bisa melakukan banyak hal untuk menyelamatkan perekonomian nasional.

Program yang harus dilakukan kalibrasi itu di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), program 3 juta rumah, hingga pembentukan Koperasi Merah Putih.

"Program 3 juta rumah per tahun apa iya perlu kita paksakan? Program MBG melayani 83 juta siswa mulai tahun ini, apa iya kita akan melakukan itu? Apa betul yang butuh 83 juta?" kata Wijayanto.

"Kemudian program Koperasi Merah Putih, yang memerlukan dana Rp 5 miliar dikalikan 80.000, sekitar Rp 400 triliun, apa betul kita akan wujudkan itu. Kemudian BPI Danantara, alhamdulillah timnya saya mengapresiasi solid, tetapi yang perlu diadjust adalah agendanya jangan terlalu agresif," sambungnya.

Menurut Wijayanto, ada tiga hal yang perlu dilakukan para menteri di Kabinet Merah Putih. "Pertama perbaikan komunikasi, alhamdulillah sudah disadari. Yang kedua perbaikan teknokrasi, ini masih menantang. Program-program besar itu harus dikupas, harus dihitung betul, sehingga justified secara teknokratis. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan eksekusi," tegas dia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya telah mengevaluasi pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) selama Ramadan. Menurut Dadan, tidak ada kendala berarti saat pelaksanaan MBG pada bulan Ramadan.

"Alhamdulillah lancar karena makanannya kering, jadi kejadian juga jarang, dan memang titik krusialnya ada di evaluasi menu," kata Dadan di SPPG Polri, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Dadan mengatakan salah satu yang perlu dievaluasi adalah penambahan menu-menu lokal. Menurut dia, menu lokal yang berkualitas dan tahan lama seperti batagor hingga pempek bisa menjadi pilihan menu untuk MBG selama bulan Ramadan.

"Jadi kami harapkan kearifan lokal bisa diakomodir, SPPG dan ahli gizi diharapkan bisa menampilkan menu menu Ramadan lokal yang juga berkualitas," katanya.

"Contohnya pempek, pempek yang tahan lama, seperti itu pempek, batagor, salad, yang seperti itu, yang kita harapkan bisa diimplementasikan," ujarnya.

Dia juga mengatakan pelaksanaan menu MBG pada bulan Ramadan juga akan segera berakhir seiring dengan berakhirnya bulan Ramadan. Menurutnya, menu MBG akan kembali ke menu normal seperti sebelum Ramadan.

"Nah pelayanan juga tidak lama lagi kelihatan sudah akan berakhir, dan bersiap-siap kembali ke menu normal," katanya.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan saat ini sudah ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang mendukung program MBG dengan penerima manfaat mencapai 3 juta orang. Dia berharap di akhir tahun 2025 jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta orang.

"Sudah masuk kurang lebih 1.000 (SPPG), melayani sekitar 3 juta, dan ditargetkan di akhir tahun melayani 82,9 juta," katanya.

Simak juga Video: BPOM Pastikan MBG Selama Ramadan Aman-Bertahan Lama

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya telah mengevaluasi pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) selama Ramadan. Menurut Dadan, tidak ada kendala berarti saat pelaksanaan MBG pada bulan Ramadan.

"Alhamdulillah lancar karena makanannya kering, jadi kejadian juga jarang, dan memang titik krusialnya ada di evaluasi menu," kata Dadan di SPPG Polri, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Dadan mengatakan salah satu yang perlu dievaluasi adalah penambahan menu-menu lokal. Menurut dia, menu lokal yang berkualitas dan tahan lama seperti batagor hingga pempek bisa menjadi pilihan menu untuk MBG selama bulan Ramadan.

"Jadi kami harapkan kearifan lokal bisa diakomodir, SPPG dan ahli gizi diharapkan bisa menampilkan menu menu Ramadan lokal yang juga berkualitas," katanya.

"Contohnya pempek, pempek yang tahan lama, seperti itu pempek, batagor, salad, yang seperti itu, yang kita harapkan bisa diimplementasikan," ujarnya.

Dia juga mengatakan pelaksanaan menu MBG pada bulan Ramadan juga akan segera berakhir seiring dengan berakhirnya bulan Ramadan. Menurutnya, menu MBG akan kembali ke menu normal seperti sebelum Ramadan.

"Nah pelayanan juga tidak lama lagi kelihatan sudah akan berakhir, dan bersiap-siap kembali ke menu normal," katanya.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan saat ini sudah ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang mendukung program MBG dengan penerima manfaat mencapai 3 juta orang. Dia berharap di akhir tahun 2025 jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta orang.

"Sudah masuk kurang lebih 1.000 (SPPG), melayani sekitar 3 juta, dan ditargetkan di akhir tahun melayani 82,9 juta," katanya.

Simak juga Video: BPOM Pastikan MBG Selama Ramadan Aman-Bertahan Lama

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit tiap kuartal atau tiga bulan sekali. Audit diharapkan bisa sekaligus mengevaluasi program andalan Prabowo-Gibran tersebut.

“Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan,” kata Luhut di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Luhut bertemu dengan Kepala BGN Selasa kemarin bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy. Mereka membahas program MBG yang tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.

“Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp 171 triliun, keberhasilan program ini harus kita dukung bersama,” ujar Luhut.

Dia pun mengaku telah mengalami dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana terjadi peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam. “Dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian,” kata dia lagi.

Selain menciptakan lapangan kerja, MBG juga diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan catatan, program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Saat ini, MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi menjaga kualitas makanan dan distribusi agar berjalan lancar. Hingga akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk melayani lebih banyak masyarakat.

“Saya melihat keberhasilan program ini tidak lepas dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Kehadiran MBG saat ini bukan hanya sekadar program sosial, tetapi juga penggerak roda perekonomian daerah yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Luhut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa menanggung pengobatan bagi penerima makan siang gratis yang mengalami keracunan. Hal ini merespons banyaknya laporan siswa keracunan usai konsumsi menu MBG.

Dadan menjelaskan dalam satu porsi menu Makan Gratis terdiri dari biaya bahan baku dan biaya operasional tetap. Nah biaya pengobatan penerima manfaat yang keracunan bisa ditanggulangi dengan dana tersebut.

"Gini, kan Makan Bergizi itu terbagi dari biaya bahan baku dan biaya operasional. Biaya operasional di satuan pelayanan itu, sifatnya at cost untuk menanggulangi hal-hal yang seperti itu," beber Dadan ditemui di Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Jumat (28/2/2025).

"Nanti semua (pengobatan) di-handle sama Kepala Satuan Pelayanan," katanya menegaskan.

Biaya operasional tetap itu disebut Dadan nilainya akan bervariasi sekitar Rp 1.000-3.000 per porsi. Biaya ini juga yang nantinya akan digunakan untuk menggaji para sukarelawan di Dapur MBG.

"At cost tergantung kebutuhan mereka tapi range-nya antara 1.000 - 3.000 per porsi tergantung kebutuhan termasuk harus menggaji nanti sukarelawan-sukarelawan," papar Dadan.

Soal beberapa kasus keracunan ataupun makanan yang belum matang, Dadan bilang hal ini mungkin terjadi karena program Makan Gratis masih tergolong baru dilakukan. Banyak sekali SPPG yang belum terbiasa membuat makanan dalam skala besar.

Namun, dia menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi harian di seluruh SPPG. Dengan begitu, perbaikan bisa dilakukan.

"Makan Bergizi ini kan butuh pembiasaan, jadi makanan belum matang itu rata-rata terjadi pada SPPG yang baru. Oleh sebab itu, Badan Gizi melakukan evaluasi, evaluasi harian," kata Dadan.

"Karena terus terang yang seperti ini butuh pembiasaan. Bisa masak di rumah untuk 10 orang itu belum tentu bisa masak untuk 150 orang," sebutnya melanjutkan.

Kontrol kualitas di setiap SPPG akan dilakukan langsung oleh Ahli Gizi yang ditempatkan di setiap Dapur MBG. Setiap makanan yang mau dibagikan, kata Dadan, wajib dicek terlebih dahulu oleh Ahli Gizi.

"Ya itu salah satu yang harus dilakukan oleh para Ahli Gizi. Jadi sebelum dikirim ke sekolah, dites dulu. Karena sebetulnya kenapa kita mewajibkan di satuan-satuan pelayanan satu Ahli Gizi karena untuk mengontrol itu, mengontrol kualitas," pungkas Dadan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dikembangkan di berbagai daerah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan seluruh anak di Indonesia akan ditargetkan mendapatkan akses makan bergizi gratis pada akhir 2025.

"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025 semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ucap Prabowo dalam keterangannya pada 20 Januari 2025 lalu, dikutip dari presidenri.go.id Senin (10/2/2025).

MBG telah menjadi program prioritas Presiden RI. Untuk mendukung hal ini, bahkan dilakukan efisiensi belanja dan penggunaan anggaran di kementerian atau lembaga.

Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan persoalan. Misalnya terkait menu, wadah makanan, pihak penyedia makanan hingga banyak anak yang belum menerima program tersebut.

Terkait hal ini, Guru Besar Ekonomi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr R Agus Sartono, MBA, mengatakan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi.

"Eksekusi MBG memang perlu dievaluasi. Betul masih banyak kekurangan, belum lagi kemampuan menjangkau 45 juta siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dan di pondok-pondok," katanya kepada detikEdu, ditulis Senin (10/2/2025).

Anak Sekolah di Daerah 3 T Perlu Lebih Diperhatikan

Agus menjelaskan, untuk kelancaran program MBG, penting untuk memperhatikan pendanaan. Hal ini agar program MBG tidak dijadikan ajang mencari 'untung'.

"Kemampuan pendanaan menjadi kuncinya karena tidak banyak UMKM yang punya kemampuan keuangan cukup. Jangan sampai kembali lagi menjadi "ajang" penguasa besar meraup rente dari program yang baik ini," ungkapnya.

Dia berharap, Badan Gizi Nasional (BGN) segera berbenah. Hal ini terutama akses MBG yang lebih diperhatikan untuk wilayah di luar Pulau Jawa.

"Semoga badan yang menangani MBG segera berbenah. Ingat Indonesia tidak hanya jawa, di luar sana apalagi daerah 3 T jauh lebih memerlukan perhatian. Jika abai, justru akan memperbesar disparitas antar daerah. Semoga tidak!!" imbuh Ketua DPD Ikatan Alumni Lemhannas Propinsi DIY tersebut.

MBG Akan Bagus Jika Implementasinya Dilakukan dengan Baik

Menurut Agus, gagasan Makan Bergizi Gratis sebenarnya bagus untuk dilakukan. Sebab, ada banyak multiplier effect yang didapat jika diimplementasikan dengan baik.

Misalnya, jika kebutuhan bahan dipenuhi dari masyarakat lingkungan sekolah, maka akan ada pergerakan ekonomi.

"Ingat pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh konsumsi," ujarnya.

Dalam hal ini, lanjutnya, petani sayur, peternak ayam, ikan, UMKM pembuat tahu, tempe juga akan berkembang. Agus berpendapat kondisi ini akan bisa memperkuat ketahanan ekonomi di level bawah, sekaligus menciptakan lapangan kerja di desa dan mencegah urbanisasi.

Manfaat lain dari MBG, yaitu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan antarsiswa dan bisa membuat pola makan anak akan berubah. Misalnya, anak yang semula tidak suka sayur, karena makan bersama-sama di sekolah, jadi suka sayur sehingga baik untuk kesehatan.

"Anak dididik tentang kebersihan dan kesehatan. Di Jepang atau Korea, malah anak memberesi perlengkapan makan. Sekaligus memisahkan sisa makan yang organik dan non-organik," papar Agus.

"Anak diajari disiplin dan value empati untuk makan hingga bersih. Ingat di luar sana masih banyak saudara kita yang boleh jadi tak bisa makan. Jangan sampai membuang makanan sia-sia," imbuhnya.

Meski begitu, tak bisa dipungkiri bahwa Agus menyadari adanya dampak yang muncul dari MBG. Salah satunya kantin sekolah yang tutup.

"Memang ada dampak negatif, kantin sekolah bisa tutup akibat anak tidak lagi membeli makanan di kantin. Tetapi anak (akan membiasakan diri) terhindar dari berbagai jajanan yang tidak hygiene dan sekaligus mengandung zat-zat tidak baik untuk kesehatan," pungkasnya.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) menjadikan saran dan kritik dari masyarakat untuk meningkatkan kelancaran dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi ada masukan dari masyarakat, masukan dari mitra, masukan siapa saja termasuk dari siswa-siswa itu jadi bahan perbaikan bagi BGN," kata Hasan ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurutnya, setelah satu bulan berjalan, program MBG tentunya masih terus dievaluasi dari waktu ke waktu apalagi program ini terus diperluas ke berbagai daerah di Indonesia agar semakin merata.

Ia mengatakan berbagai masukan dan saran dari masyarakat tentunya turut menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan sistem dari program prioritas pada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini.

Evaluasi-evaluasi itu diharapkan dapat meningkatkan Standard Operating Procedure (SOP) sehingga distribusi MBG bisa semakin andal dan memenuhi ekspektasi masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Program ini secara resmi diluncurkan pada Senin (6/1) dan pada tahap awal program MBG akan menyasar sekitar 3 juta penerima manfaat dalam tiga bulan pertama, dengan target meningkat menjadi 6 juta penerima pada tiga bulan berikutnya.

Penerima manfaat meliputi anak-anak usia PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG telah dijalankan di 31 provinsi di Indonesia dengan 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi mendukung distribusi MBG.

Hadirnya program MBG diharapkan tidak hanya berdampak pada penerima manfaat tapi juga berdampak pada sektor ekonomi, karena dapat melibatkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga pertanian mulai dari pengadaan bahan hingga proses penyiapan paket MBG.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah akan meninjau ulang kinerja investor swasta yang terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Langkah ini dilakukan setelah ditemukan lambatnya realisasi pembangunan dari sejumlah proyek yang telah melakukan groundbreaking.

Maruarar, yang akrab disapa Ara, mengungkapkan banyak proyek swasta telah memulai seremoni groundbreaking, namun hanya sedikit yang melanjutkan pembangunannya. Untuk itu, pemerintah akan mengevaluasi komitmen para investor.

"Kami diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak tapi yang membangun sedikit. Tadi saya sudah diskusikan, Pak Bas (Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono) juga setuju, direview yang sudah groundbreaking," ujar Ara, dilansir dari detikFinance, Rabu (22/1/2025).

Ara menambahkan, pemerintah akan meminta klarifikasi dari pengusaha yang telah melakukan groundbreaking namun belum menunjukkan kemajuan signifikan. Investor yang tidak sanggup melanjutkan pembangunan dapat kehilangan hak atas proyek tersebut.

"Pengusaha yang memang sudah groundbreaking tapi mungkin tidak jadi atau tidak cepat membangun supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak. Nanti akan diberikan kepada yang memang serius mau membangun. Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya," imbuhnya.

Arahan Presiden Prabowo

Ara mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar peran swasta diutamakan dalam percepatan pembangunan IKN. Namun, pemerintah akan memberlakukan tenggat waktu yang tegas bagi para investor untuk menyelesaikan proyek mereka.

"Jadi tidak usah menunggu misalnya dikasih kesempatan 1,5 tahun, tapi ditanya saja satu-satu direview supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Pak Prabowo supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN, terutama yang serius," jelasnya.

Jika ada investor yang tidak mampu memenuhi tenggat waktu, proyek tersebut akan dialihkan ke pihak lain yang lebih kompeten.

"Saya rasa itu harus dikasih deadline waktunya kapan. Kalau nggak ada ya sudah berarti diberikan kesempatan ke yang lain. Kalau nggak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada waktu deadlinenya," pungkas Ara.

Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik

Video: Menteri Ara Gratiskan Rusun Pasar Rumput untuk Wong Cilik