KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan di media sosial.

Banyak warganet yang mengkhawatirkan soal kelanjutan sisa makanan yang tidak habis dimakan oleh para siswa.

Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat, DR. dr. Tan Shot Yen, M.hum, program ini masih memerlukan asesmen lebih, khususnya mengenai preferensi makan anak.

“Assessment-nya bukan cuma sekadar bagaimana didistribusikan secara massal, tapi juga memperhatikan referensi dan preferensi makan anak,” ujar dr. Tan kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2025).

Ia menambahkan, makanan yang tidak sesuai dengan selera anak-anak, seperti jenis sayuran atau daging tertentu, berpotensi menjadi food waste atau limbah makanan.

Tak cuma itu, permasalahan lainnya juga muncul ketika program ini membuat para penjaga kantin kehilangan sumber pendapatannya sehari-hari.

“Anak-anak sebelumnya membeli makanan di kantin sekolah. Sekarang, penjual di kantin kehilangan pendapatan,” katanya.

Ia menilai, penjaga kantin seharusnya dilibatkan dalam program ini, sebab mereka lebih memahami preferensi makanan anak-anak di sekolah.

Sehingga, menu makanan tiap sekolah tidak bisa digeneralisir, karena preferensi makanan setiap anak juga berbeda.

“Daripada mengambil tenaga kerja baru, lebih baik meningkatkan kualitas kantin dan mengedukasi penjaga kantin tentang gizi makanan anak,” saran dr. Tan.

Menurutnya, dengan melibatkan penjaga kantin, makanan bisa dimasak mendekati waktu istirahat anak sehingga tetap segar dan layak konsumsi para siswa.

Sementara itu, untuk sekolah yang tidak memiliki kantin, dia menyarankan agar distribusi makanan dilakukan melalui Sentra Pangan dan Produk Gizi (SPPG) wilayah.

Hal ini dapat membantu memastikan makanan tetap higienis dan sesuai standar gizi.

“Kalau dirangkul orang kantinnya, enggak akan ada makanan basi. Karena mereka masak fresh ketika mendekati waktu istirahat anak. Lalu yang tidak punya kantin, baru didistribusikan dari SPPG,” pungkasnya.

Program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah dilaksanakan dalam waktu satu pekan terakhir ini mengundang pro dan kontra dari banyak pihak. Ada sebagian orang mempertanyakan apakah program ini bisa dilaksanakan dengan baik dan dapat memastikan kebutuhan gizi bagi yang menerimanya.

Pakar gizi komunitas Dr dr Tan Shot Yen, MHum berpendapat bahwa MBG sebagai program baru pemerintah dilaksanakan secara terburu-buru. Menurutnya program ini masih belum disosialisasikan secara matang pada masyarakat.

Padahal hal ini perlu untuk memastikan kelancaran program MBG yang lebih baik sehingga manfaat diberikan bisa diterima maksimal oleh masyarakat.

Selain itu, dr Tan menyebut bahwa program MBG ini seharusnya lebih mengutamakan orang-orang yang tinggal di daerah 3T (terluar, terdepan, dan terbelakang). Hal ini bertujuan untuk menjadikan program MBG ini bisa tepat sasaran.

"Nomor satu kita harus fokus kepada daerah yang sungguh membutuhkan, yaitu daerah 3T. Jangan sampai penggal pertama uang yang dihabiskan untuk perkotaan, yang sebetulnya anaknya saja diantar naik motor, gedung sekolahnya bagus, ayah ibunya punya handphone. Jadi kita harus betul-betul kembali pada daerah 3T," kata dr Tan dikutip dari 20detik, Minggu (12/1/2025).

Menurut dr Tan, program MBG juga bisa berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat lokal. Tidak hanya petani atau nelayan, penjual di kantin sekolah juga bisa diberdayakan.

Semenjak program MBG digulirkan, tak sedikit penjual-penjual makanan di kantin sekolah mengeluhkan adanya penurunan angka penjualan.

Oleh karena itu, dr Tan menuturkan program MBG seharusnya dilakukan dengan edukasi pra-program yang baik pada masyarakat, anak-anak, hingga sekolah. Untuk sebuah program nasional, program MBG diperlukan penilaian dan pertimbangan yang sangat panjang.

"Karena apa? Akhirnya kalau jadi food waste, ini bukan cuma sekedar dibuang ke tong sampah. Tetapi, makanan yang semestinya tidak tepat sasaran, karena anaknya nggak doyan, nggak dimakan, nggak suka, akhirnya ini menjadi mubazir. Padahal kan ini triliunan dan itu dari pajak masyarakat," tandasnya.

Video: Evaluasi-Saran Ahli Gizi Terkait Program MBG yang Sudah Mulai Berjalan

Video: Evaluasi-Saran Ahli Gizi Terkait Program MBG yang Sudah Mulai Berjalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Prita Laura menyatakan, pengolahan food waste atau sampah makanan dari Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu berkontribusi untuk perekonomian.

Menurut Prita, limbah makanan yang tersisa semestinya tidak dipandang sebagai masalah, tetapi potensi untuk menambah perputaran perekonomian lokal.

"Jadi mari kita melihat bagian dari sampah makanan yang dihasilkan ini bukan sebagai satu permasalahan tapi sebuah kesempatan untuk kemudian justru menambah perekonomian lokal," kata Prita di Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

Prita mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup telah merampungkan Standard Operating Procedure (SOP) terkait penanganan food waste ini.

Penanganan sampah sisa makanan ini sudah disosialisasikan juga kepada dinas lingkungan hidup di tiap daerah di Indonesia.

"SOP-nya ini saat ini sedang terus disosialisasikan, bukan hanya untuk SPPG menjadi bagian dari SOP, namun juga kepada dinas-dinas lingkungan hidup," kata dia.

Prita menyebut, dinas lingkungan hidup memiliki peran penting untuk pengolahan sampah MBG.

"Karena bagaimanapun juga, dinas lingkungan hidup di berbagai daerah punya peran sangat penting untuk kemudian mengambil dan mengolah sampah," ujar dia.

Salah satu contoh pengolahan limbah makanan dapat diarahkan untuk dijadikan bahan utama pembuatan pupuk kompos.

Prita menilai, kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara maupun penerima manfaat untuk membangun budidaya maggot atau larva.

"Ini adalah kesempatan bagi masyarakat dan juga SPPG sendiri untuk mengolah sampah makanan menjadi sirkular ekonomi, menjadi kompos, menjadi industri magot, seperti itu," kata Prita.

JAKARTA,investor.id – Anggaran program makan bergizi gratis dipangkas dari semula Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi per orang. Pemerintah dinilai tak boleh memukul rata biaya produksi makanan dan perlu mempertimbangkan variasi biaya hidup yang berbeda di setiap daerah.

Ekonom Senior sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menyampaikan, anggaran Rp 10.000 per porsi sejatinya sangat minim, apalagi jika diterapkan di daerah dengan biaya produksi dan biaya hidup yang tinggi.

“Rp 10.000 itu sudah tipis banget. Apalagi kita kalau mempertimbangkan variasi biaya hidup antar daerah gitu ya. Di luar Jawa terutama, rata-rata kan lebih mahal dibandingkan dengan di Jawa,” ungkap Faisal, saat ditemui di Kantor Core Indonesia, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Menurut Faisal, langkah pemerintah memangkas anggaran makan bergizi demi menjaring sebanyak-banyaknya penerima manfaat adalah keputusan yang kurang tepat.

“Pemerintah pengen sebanyak mungkin beneficiaries-nya ya. Tapi kalau kemudian ditekan harganya sampai pada titik dimana mutu itu jadi trade off-nya, terutama di daerah-daerah di Indonesia ini memang luar biasa variasinya,” ujarnya.

“Kita lihat dari UMR saja lah, UMR itu kan jauh banget bedanya ya. Antara Jawa Tengah sama Jawa Barat itu saja bisa jauh banget. Nah jadi itu titik hal yang perlu diperhatikan. Jadi jangan one size fits all. Jangan Rp 10.000 untuk seluruh daerah,” tambahnya.

Faisal khawatir, minimnya anggaran tersebut dapat mengurangi nilai mutu dari kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan. “Artinya, jika diterapkan di daerah-daerah yang biaya produksinya mahal itu bisa menurunkan nilai mutu makanannya,” kata dia.

Lebih lanjut, Faisal menilai, kualitas dan pilihan menu makanan yang tidak sesuai dapat berujung pada timbulnya masalah baru, yakni food waste. Apalagi, makan bergizi gratis ini menyasar anak-anak dan ibu hamil yang kerap memiliki preferensi menu tertentu.

“Jadi banyak juga kasus dimana makanan yang sudah dikasihkan pada saat pilot project itu terbuang, karena ternyata terima menunya bukan dari preferensi mereka ya, tapi kan sudah dikasih,” demikian tutur Faisal.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Ekonom Senior sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal mengingatkan pemerintah munculnya potensi permasalahan food waste, buntut pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis menjadi Rp 10.000 per porsi.

Menurut Faisal, ada sejumlah permasalahan yang perlu diantisipasi pemerintah untuk memastikan progam Makan Bergizi Gratis berjalan baik mulai Januari 2025 mendatang. 

"Selain memastikan distribusinya lancar, perlu memastikan kualitas dari makanannya itu juga bagus, untuk menghindari hal-hal yang tidak diprediksi. Salah satunya adalah food waste. Jadi banyak juga kasus dimana makanan yang sudah dikasihkan pada saat pilot project itu terbuang," ungkap Faisal, saat ditemui di kantor Core Indonesia, Jakarta, Rabu (19/12/2024).

Faisal khawatir, minimnya anggaran makan bergizi gratis saat ini dapat mengurangi nilai mutu dari kualitas makanan dan pilihan menu yang disajikan. Apalagi, makan bergizi gratis ini menyasar anak-anak dan ibu hamil yang kerap memiliki preferensi menu tertentu.

"Misalkan ketika sebagian daripada anak sekolah itu tidak teredukasi pentingnya sayur misalnya, mereka nggak mau makan sayurnya, jadi sayurnya dibuang. Jadi cuma makan yang dia suka aja. Jadi artinya menimbulkan food waste," ujarnya. 

Karena itu, Faisal menekankan agar pemerintah dapat mematangkan persiapan-persiapan tersebut, termasuk edukasi terhadap penerima manfaat, sebelum program ini akan diimplementasikan.

Di samping itu, Faisal menyampaikan, anggaran Rp 10.000 per orang untuk satu porsi makan ini sangatlah minim, apalagi jika diterapkan di daerah dengan biaya produksi dan biaya hidup yang tinggi.

"Rp 10.000 itu sudah tipis banget. Apalagi kita kalau mempertimbangkan variasi biaya hidup antar daerah gitu ya. Di luar Jawa terutama, rata-rata kan lebih mahal dibandingkan dengan di Jawa," ucapnya.

Menurut Faisal, langkah pemerintah memangkas anggaran makan bergizi demi menjaring sebanyak-banyaknya penerima manfaat adalah keputusan yang kurang tepat. 

"Pemerintah pengen sebanyak mungkin beneficiaries-nya ya. Tapi kalau kemudian ditekan harganya sampai pada titik dimana mutu itu jadi trade off-nya, terutama di daerah-daerah di Indonesia ini memang luar biasa variasinya," ujarnya.

"Kita lihat dari UMR saja lah, UMR itu kan jauh banget bedanya ya. Antara Jawa Tengah sama Jawa Barat itu saja bisa jauh banget. Nah jadi itu titik hal yang perlu diperhatikan. Jadi jangan one size fits all. Jangan Rp 10.000 untuk seluruh daerah," tambahnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News