Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenalkan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto kepada pengusaha Rusia. Beberapa yang disebut oleh Airlangga adalah program makan bergizi gratis, swasembada pangan hingga swasembada energi.

Airlangga mengatakan, di tengah ketidakpastian global, sektor pangan menjadi sektor yang krusial. Dalam hal ini, kata dia, Indonesia siap berkolaborasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dengan Rusia.

"Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia memiliki berbagai program strategis. Makan bergizi gratis misalnya untuk semua pelajar Indonesia. Kedua ada ketahanan pangan dan ketahanan energi," ujarnya dalam The Russia-Indonesia Business Forum di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025).

"Tiga program itu adalah prioritas Indonesia, dan di bawah ketidakpastian global menurut saya yang paling penting bagi orang-orang adalah ketercukupan pangan. Dalam hal itu Indonesia terbuka untuk kolaborasi dan kerja sama, serta membuat mega proyek ini bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi," tambah Airlangga.

Airlangga menambahkan, Indonesia juga membutuhkan investasi US$ 800 miliar atau Rp 13.360 triliun (kurs Rp 16.700) untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Dalam hal ini sektor yang bakal menjadi andalan adalah investasi di bidang hilirisasi yang juga terbuka untuk dikerjasamakan.

Hilirisasi tidak hanya menyasar sektor mineral penting seperti nikel atau bauksit, tapi juga menjamah sektor agrikultur seperti minyak kelapa sawit. Nantinya produk-produk mentah akan diolah di dalam negeri agar memberikan nilai tambah sebelum diekspor ke negara lain.

Airlangga juga memamerkan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan spesialisasi yang berbeda-beda. KEK diharapkan bisa mendukung iklim berusaha di Tanah Air.

"Sumatera ada kelapa sawit, beberapa area lain ada yang fokus ke minyak dan gas, kalau di Kalimantan tambang batu bara juga dengan perkebunan, lalu di Timur ada mineral processing, nikel, tembaga, emas, dan termasuk bauksit di Kalimantan Barat," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, James Riady menilai Indonesia dan Rusia memiliki hubungan bilateral yang cukup baik. Ia juga menyebut Indonesia menawarkan banyak peluang bagi Rusia, namun kurang dikerjasamakan secara optimal.

"Kita butuh banyak B2B engagement, dan kita belum cukup banyak membawa pebisnis Indonesia ke Rusia, begitu pula membawa pengusaha Rusia ke Indonesia. Kita akan melihat peluang ini serta memberikan dukungan, dan akan berpartisipasi lebih aktif untuk itu," tutup James.

Proyek 3 juta rumah per tahun diminati investor dari sejumlah negara. Adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan negara yang telah berkomitmen berinvestasi dalam proyek itu yakni Qatar dan United Arab Emirates (UAE).

Ketua Satuan Tugas Perumahan itu menyebut, pemerintah Qatar berkomitmen mengucurkan dana untuk pembangunan 3 sampai 5 juta unit rumah. Sementara UAE diyakini akan mendanai pembangunan 1 juta unit rumah.

"Baru negara Qatar. Uni Emirat Arab telah berkomitmen untuk membangun 1 juta dan mempertimbangkan lebih banyak lagi," kata Hashim, dalam Indonesia Economic Summit 2025, di Shangri La, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Hashim menyebut telah melobi-lobi pemerintah dan pengusaha China untuk berinvestasi dalam proyek itu. Dia mengatakan ada sinyal keinginan dari negara tersebut, mengingat sektor properti di China tengah terpuruk.

"Saya sudah ke China tiga kali tahun ini dan pemerintah China, perusahaan konstruksi China sangat, sangat ingin datang ke Indonesia. Mengapa? Karena sektor konstruksi China sedang lesu. Mereka mencari pasar lain. Jadi kami datang di waktu yang tepat," ungkapnya.

Untuk proyek 3 juta rumah ini, Hashim mengatakan akan dibangun dalam waktu 10 tahun. Artinya jika per tahunnya 3 juta rumah, akan terdapat 30 juta unit rumah baru.

Proyek ini diyakini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hashim menyebut, penambahannya mencapai 2% sampai 2,5%.

"Kami menargetkan dapat melakukan selama 10 tahun ke depan, 3 juta per tahun, itu berarti (akan ada) 30 juta unit. Ini akan mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2% hingga 2,5%," pungkasnya.

Sebelumnya, dikutip dari detikproperti, Hashim juga telah mengatakan ada beberapa negara yang berminat untuk ikut membangun 1 juta hunian di perkotaan. Beberapa di antaranya adalah Qatar dan China.

"Di sini, konsep dari kita Satgas adalah kita akan nanti mengundang perusahaan-perusahaan dari China, Qatar, Abu Dhabi, Singapura, dan Malaysia masuk. Dan saya bisa lapor sudah ada indikasi sukses," paparnya dalam Propertinomics Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Dalam keterangan terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie ada dua negara yang menyatakan kesiapannya untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah, yakni Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi.

Kontribusi investor dibutuhkan karena pembangunan proyek itu akan memakan dana mencapai Rp 900 triliun.

"Dari kunjungan ke Abu Dhabi mereka bilang kita siap untuk ikutan sejuta. Arab Saudi juga sejuta," kata Anindya, dalam acara Forum Anggota Luar Biasa (ALB) Pra-Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Pelaku UMKM di Biak Numfor dapat memanfaatkan potensi usahanya mendukung program makan bergizi gratis di Biak Numfor

Biak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua akan melibatkan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) orang asli Papua untuk menyediakan pangan lokal menu makan bergizi gratis (MBG) untuk anak-anak setempat.

"Pelaku UMKM di Biak Numfor dapat memanfaatkan potensi usahanya mendukung program makan bergizi gratis di Biak Numfor," ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Biak Numfor ZL Mailoa di Biak, Sabtu.

Ia menyebut ada 43 ribu siswa sekolah berbagai satuan pendidikan menjadi sasaran pemberian makan bergizi gratis pada 2025.

"Program makan bergizi gratis merupakan kebijakan strategis Astacita dari Presiden Prabowo Subianto sehingga semua jajaran Pemkab Biak Numfor sudah menyiapkan anggaran untuk mendukungnya," katanya.

Diakuinya, untuk menyukseskan program makan bergizi gratis pihak Pemkab Biak Numfor akan berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), satuan TNI/Polri serta pemangku kepentingan lainnya.

"Hal ini kami lakukan untuk menyukseskan pelaksanaan program MBG untuk anak-anak pada 2025 guna mewujudkan generasi emas Papua 2045," katanya.

Sekda Mailoa mengajak jajaran Pemkab Biak Numfor berkomitmen memberikan perhatian program makan bergizi guna mengatasi masalah gizi dalam menciptakan generasi penerus yang kuat dan sehat dan cerdas.

Ia mengaku, program MBG memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Sekda Mailoa mengajak semua elemen masyarakat Biak Numfor untuk mendukung pemerintah daerah menyukseskan program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah. merupakan kebijakan pemerintah untuk menyiapkan generasi emas Biak 2045.

"Jajaran Pemkab Biak Numfor sudah siap melaksanakan program makan gratis untuk anak-anak," katanya

Pelaku usaha produksi perikanan Sandra Yawan mengatakan, kelompok usaha kelola hasil perikanan Ayundi siap menyuplai kebutuhan pangan lokal program MGB 2025.

"Hasil produk perikanan kelompok usaha Ayundi bisa dijadikan menu pangan lokal makan bergizi gratis bagi anak sekolah di Biak Numfor," ujarnya.

Pewarta: Muhsidin
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melalui sebuah diskusi.

Diskusi bertajuk "Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Emas Indonesia" yang digelar di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (22/1), juga dalam rangka menyambut Hari Pers 2025.

Diskusi itu diisi oleh sejumlah narasumber, yakni Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI Hasan Nasbi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana diwakili Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola yang merangkap sebagai Plt. Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi Ermia Sofiyessi.

Selain itu juga hadir sebagai narasumber, yaitu penggiat dapur umum masyarakat Papua Selatan yang juga mantan Bupati Merauke dua periode, Johanes Gluba Gebze.

Dalam diskusi, Hasan Nasbi dikutip dari siaran pers pada Kamis mengatakan program MBG adalah program strategis dan menjadi wajah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hasan menyebut keberlangsungan program MBG ternyata memberikan sejumlah dampak positif bagi para pelajar. Bukan hanya pada pemenuhan gizi, tetapi juga ada perbaikan kebiasaan sosial budaya diantara pelajar.

Berdasarkan peninjauan langsung di sejumlah daerah, ia menemukan fenomena di mana banyak anak-anak yang mau belajar untuk mengantre hingga banyak sekolah yang kemudian menyediakan tempat cuci tangan.

"Di beberapa tempat kita menemukan anak-anak belajar antri untuk mengambil makanan, mungkin kalau tidak ada ini, anak-anak tidak akan belajar antri dan ini di desa-desa. Anak-anak belajar membawa alat makan, tetapi kalau dia tidak bawa makan, dia harus cuci tangan. Jadi, sekolah yang awalnya tidak menyediakan tempat cuci tangan, jadi menyediakan tempat cuci tangan," ungkapnya.

Bahkan, Hasan mengatakan adanya program MBG membuat banyak anak Indonesia yang kini menjadi menyukai sayuran.

"Kemudian anak-anak yang awalnya tidak suka makan sayur, jadi suka makan sayur karena ada temannya yang makan sayur," ujar Hasan.

Sementara itu, Plt. Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN Ermia Sofiyessi, mengungkap bahwa pemerintah menargetkan 5.000 dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 2025.

Dalam setiap SPPG, mempunyai tanggung jawab untuk mendistribusikan sebanyak 3.000 paket MBG sehingga nantinya ada 15 sampai 17,5 juta anak penerima manfaat di 2025 ini.

"Target yang sudah ditetapkan untuk tahun 2025 itu ada 5.000 SPPG. Nah, itu kalau dikali 3.000 ada 15 juta dengan anggaran Rp71 triliun," ujar Yessi.

Terkait dengan pelaksanaan program MBG, ia juga menyarankan adanya keterlibatan pemerintah daerah untuk membantu menyuplai pasokan makanan yang akan diolah oleh SPPG untuk paket MBG.

Selain mempermudah kinerja masing-masing dapur SPPG, hal tersebut juga dapat menghidupkan perekonomian masyarakat setempat.

"Biarlah BGN ini untuk menyiapkan makan bergizi, tetapi untuk suplainya mohon dibantu. Kalau bicara gizi, untuk satu hari saja, butuh 3.000 ribu telur untuk satu SPPG karena 3.000 penerima. Bisa tidak 3.000 itu dipikirkan oleh pemerintah daerah, jadi kepala SPPG itu tidak mencari pasar keluar daerah tersebut. Jadi itu bisa menjadi satu pemicu buat untuk memenuhi adanya pergerakan lokal untuk memenuhi pasokan," kata Yessi.

Sementara itu, Johanes Gluba Gebze menceritakan soal pengalamannya membentuk dapur umum untuk rakyat.

Ia sendiri menyusun Program Lima Aman untuk mengatasi persoalan gizi masyarakat Papua.

"Amankan perut rakyat, kalo perut rakyat sudah aman, berarti hati rakyat sudah aman, kalau hati rakyat sudah aman berarti pikiran rakyat juga aman, lalu mulut akan aman dan akan tertib untuk menghormati siapapun. Terakhir, amankan tangan rakyat agar dia tidak mencuri atau membunuh hanya karena dia lapar," kata Johanes.

Johanes lantas mengapresiasi kepekaan Presiden Prabowo dalam memahami apa yang menjadi persoalan mendasar bagi masyarakat Indonesia.

Ia menyadari bahwa pelaksanaan MBG masih belum sempurna, tetapi menurutnya hal itu adalah suatu proses yang sudah sesuai dengan jalan untuk menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

"Kita tidak bisa sulap, tetapi kita bersyukur bahwa Presiden kita sudah mulai menyuarakan kesadaran kita untuk melihat Indonesia secara konkret," ucapnya.

Ia juga menyadari persoalan gizi tidak mampu diselesaikan dalam waktu singkat lantaran bukan persoalan yang mudah. Untuk itu, ia mengapresiasi Presiden Prabowo karena sudah berani dan bersedia untuk memulainya.

"Lima tahun tidak cukup untuk membangun konstruksi Indonesia bergizi. Kita sedang berusaha untuk membalik piramida konstruksi sosial masyarakat kita, di mana yang besar sejahtera bergizi itu banyak di atas. Sementara yang kurang bergizi itu kurang di bawah," katanya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum berjalan di Provinsi Papua Tengah. Pemprov Papua Tengah disebut masih dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Ada beberapa provinsi yang sudah menerapkan program tersebut, namun untuk kita di Papua Tengah belum dilakukan. Kami masih melakukan koordinasi dengan BGN di pusat," ujar kepada wartawan, Senin (13/1/2025).

Selain koordinasi dengan BGN, Pemprov Papua Tengah saat ini masih mendiskusikan ketersediaan bahan baku makan bergizi tersebut. Menurutnya, hal tersebut tengah dikoordinasikan dengan Forkopimda di delapan kabupaten.

"Tentunya, makanan yang nanti disajikan ada di dalamnya adalah makanan lokal yang ada di Papua Tengah," ujarnya.

"Soal kandungan gizi dari makanan lokal tersebut, tentunya akan diatur oleh BGN," sambungnya.

Disinggung soal berapa jumlah dapur umum yang bakal disediakan, Damanik mengatakan hingga kini pihaknya belum melakukan survei. Dia mengakui penyediaan infrastruktur untuk program ini menjadi tanggung jawab pihaknya.

"Infrastruktur tersebut meliputi, dapur umum, SDM, peralatan makan dan minum, dan lainnya," pungkasnya.

Video Menkes Sebut Standar Gizi MBG akan Dijaga

Video Menkes Sebut Standar Gizi MBG akan Dijaga

Tim Pakar Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Susu, Prof. Dr. Epi Taufik menyatakan susu merupakan alternatif sumber protein yang baik untuk melengkapi menu gizi seimbang anak, sehingga menjadi komponen penting dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini sendiri akan dijalankan bertahap mulai 6 Januari 2025.

"Jangan lupa di umur 9 tahun sampai ke 13 tahun ada puncaknya kecepatan manusia tumbuh. Dengan adanya susu dalam program Makan Bergizi Gratis, diharapkan dapat memenuhi gizi seimbang anak," kata Epi dalam acara detikcom Leaders Forum bertajuk 'Pentingnya Susu dalam Program Makan Bergizi Gratis untuk Tingkatkan Pemenuhan Nutrisi Menuju Generasi Emas 2045' di Habitate Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Epi juga membeberkan inovasi berbagai jenis produk susu yang bergizi dan terjangkau bagi masyarakat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis ini. "Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan industri susu sangat penting dalam meningkatkan konsumsi susu di Indonesia, misalnya pemerintah dapat menyediakan kebijakan yang mendukung distribusi dan subsidi susu di Indonesia, sementara industri susu dapat menyediakan dan meningkatkan produksi susu dengan harga yang terjangkau," jelasnya.

Sementara itu, Dokter Spesialis Anak, dr. Ria Yoanita, Sp.A menjelaskan, umumnya usia anak diberikan susu bubuk terfortifikasi, khusus dengan kandungan tambahan mikronutrien yang dibutuhkan anak. Susu merupakan sumber kalsium yang sangat baik, berperan penting dalam mendukung kesehatan tulang dan gigi. Berdasarkan data DIAAS (Digestible Indispensable Amino Acid Score), penyerapan protein dari susu lebih optimal dibandingkan sumber protein lainnya, menjadikannya pilihan yang unggul untuk memenuhi kebutuhan protein harian.

Untuk anak-anak, susu fortifikasi memberikan manfaat tambahan dengan menyediakan nutrisi esensial yang tidak dapat dihasilkan sendiri oleh tubuh, seperti vitamin D, zat besi, dan beberapa mineral penting lainnya. Konsumsi susu fortifikasi dapat membantu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, terutama bagi mereka yang mungkin memiliki keterbatasan asupan gizi dari makanan sehari-hari.

"Termasuk vitamin D, vitamin C, kalsium, mikronutrisi ini penting untuk didapatkan si kecil. Misalnya saat mengalami defisiensi mikronutrien dan pencegahan anemia tersebut. Hal ini dikarenakan susu merupakan media untuk penyerapan nutrisi terbaik." ungkapnya.

Simak Video: Menko Zulhas Atasi Masalah Peternak dan Pemerah Susu Lokal

[Gambas:Video 20detik]

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sudah menyalurkan pembiayaan untuk lebih dari 200.000 unit rumah program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alias 100% tersalurkan.

Berdasarkan data per 17 Desember 2024, BP Tapera telah menyalurkan 200.086 unit rumah selama 2024 atau sudah 100,04%. Dana yang disalurkan untuk program tersebut yaitu Rp 24,55 triliun.

Di sisi lain, ada juga menyalurkan rumah berdasarkan pembiayaan Tapera. Totalnya ada 5.816 unit rumah atau senilai Rp 969 miliar.

"Selain FLPP, Tapera juga menyalurkan rumah Tapera yang sumbernya dana dari peserta, ini sudah 5.800. Jadi targetnya 7.200 unit tapi ada kendala. Ini kendalanya di dalam Undang-undang, di PP-nya karena di situ ada syarat harus memiliki tabungan. Nah ini kita selesaikan benar," tutur Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera, Imam Syafii Toha dalam acara Forwapera 'Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah' di Grand Whiz, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Sebelumnya diberitakan, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan 199.649 unit rumah untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dana yang disalurkan dalam program tersebut sudah mencapai Rp 24,5 triliun tahun ini.

"Capaian program pembiayaan FLPP tahun 2024 sampai dengan 13 Desember 2024 telah mencapai 199.649 unit senilai Rp 24,5 triliun dan KPR Tapera mencapai mencapai 5.792 unit senilai Rp 965 miliar," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2024).

Ia menyoroti penyaluran KPR subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah pemerintahan baru mencapai 33.769 unit senilai Rp 4,2 triliun selama dua bulan. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan akselerasi penyaluran yang terbesar dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Di sisi lain, ketersediaan dana Tapera untuk pembiayaan perumahan saat ini masih sangat terbatas karena belum ada tabungan baru dari peserta. Pihaknya pun tengah menyusun pengembangan model bisnis yang lebih menarik bagi peserta. Namun, pengembangan tersebut masih memerlukan dukungan dari di sisi keselarasan regulasi.

"Sesuai arahan Pak Menteri (PKP), Pak Ara, BP Tapera diminta untuk menyiapkan grand strategy, sehingga program Tapera dapat disukai dan tidak dibenci oleh masyarakat," ucapnya.

Rumah Subsidi Banyak Tak Dihuni

Rumah Subsidi Banyak Tak Dihuni

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang merancang skema baru untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ke depan, skema komposisi pendanaan akan menjadi 50:50 dari APBN dan perbankan, berubah dari yang sebelumnya 75:25.

"Dengan keterbatasan sumber pembiayaan APBN, diharapkan bisa dicapai hasil yang optimal. Seluruh bank penyalur sudah menyatakan kesiapannya dengan komposisi 50:50 agar optimalisasi penyaluran dana KPR bisa lebih besar," kata Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera, Imam Syafii Toha dalam acara Forwapera 'Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah' di Grand Whiz, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Imam menyebutkan, pada Senin (23/12) mendatang, BP Tapera dengan seluruh bank penyalur akan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) terkait skema baru pendanaan tersebut. Tak hanya itu, pada waktu yang sama rencananya juga akan diumumkan kuota FLPP untuk tahun depan.

"Dengan skema saat ini, dengan komposisi 75:25 akan menghasilkan 220 ribu unit rumah. Jika skemanya diubah menjadi 50:50, maka porsi pendanaan KPR FLPP bisa mendanai 330 ribu unit tahun depan. Komitmen ini akan diikrarkan ekosistem pembiayaan perumahan pada saat penandantanganan PKS di hadapan Menteri Keuangan dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)," ujar Imam.

Sementara itu, Kepala Divisi Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Budi Permana, tidak mempersoalkan perubahan skema komposisi KPR FLPP dari 75:25 menjadi 50:50.

"Skema pendanaan 50:50 tidak menjadi isu karena BTN tidak ada masalah dengan likuiditas. Apabila margin masih 5 persen, maka itu akan jadi permasalahan. Kalau suku bunganya dinaikkan menjadi 7 persen hingga 8 persen, tentunya akan lebih menarik bagi bank penyalur karena ada profit margin yang sama dengan skema komposisi 75:25," tutur Budi.

Imam menambahkan, rencananya skema baru komposisi KPR subsidi di tahun depan menggunakan suku bunga tiering atau berjenjang.

"Sampai dengan tahun ke-10 tenor cicilan masih dalam masa subsidi sehingga tingkat bunga pinjaman sebesar 5%. Selanjutnya, akan berlaku suku bunga tier antara 6% hingga maksimal 7%," ucapnya.

Video: Rumah Musik Harry Roesli di Bandung Dijual Rp 25 M

Video: Rumah Musik Harry Roesli di Bandung Dijual Rp 25 M

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menyebutkan Presiden Prabowo Subianto akan membuat Keputusan Presiden (Keppres) agar masyarakat yang tidak punya slip gaji dapat membeli rumah melalui skema cicilan atau kredit pemilikan rumah (KPR).

Menurut Bonny keinginan Prabowo itu juga salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan di mana saat ini ada sekitar 24-25 juta orang miskin di Indonesia.

Bonny menuturkan, umumnya masyarakat yang belum punya slip gaji ini merupakan masyarakat desa yang bekerja sebagai petani, peternak, dan pekerja informal lainnya. Padahal, masyarakat ini memiliki kemampuan untuk membeli rumah namun terhambat persyaratan formal berupa slip gaji.

Bonny menuturkan, di perdesaan tidak ada investasi industri properti yang hadir karena tidak ada developer. Jika tidak ada developer, tidak ada perbankan.

"Kenapa tidak ada perbankan? Karena syarat formil untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah adalah slip gaji. Bahkan untuk slip gaji itu tidak mungkin di dapat di desa," tuturnya dalam acara Forwapera 'Gotong Royong Mewujudkan Mimpi Bangun 3 Juta Rumah' di Grand Whiz, Jakarta, Jumat (20/12/2024).

"Lebih dari 80 persen masyarakat desa itu bercocok tanam, berwira usaha, berternak, dan sebagainya sehingga sebenarnya ada penghasilan mereka tetapi kita ini selalu terbentur dengan syarat formil," tambahnya.

Bonny melanjutkan, Prabowo ingin membuat Keputusan Presiden (Keppres) untuk membantu cicilan rumah warga yang tidak punya slip gaji.

"Beliau adalah presiden pertama yang bisa mem-bankable-kan 25 juta orang miskin dengan Keppres," katanya.

Ditemui selepas acara, Bonny mengatakan Keppres tersebut memang belum ada dan baru akan dibuat. Namun, ia tidak merinci kapan Keppres tersebut akan diteken.

"Belum, belum (Keppres belum ada) baru mau dibuat sama Perpres Kementerian (Perumahan) lagi dibuat," ujarnya kepada wartawan.

"(Rencana kapan Keppres keluar?) Kamu tanya sama Setneg, jangan sama saya," ujar Bonny.

Wakil Menteri (Wamen) Kebudayaan, Giring Ganesha Djumaryo, menengok uji makan bergizi gratis di Sekolah Dasar (SD) Inpres Merdeka di Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (11/12/2024). Uji coba makan bergizi gratis di sana menggunakan menu lokal.

"Hari ini kita uji coba pemberian makan bergizi dengan menu pangan lokal SD Inpres Merdeka di Lembata," kata Giring dikutip detikBali melalui melalui akun Instagram-nya @giring, Kamis (12/12/2024).

Melalui videonya di Instagram, Giring terlihat menyapa para siswa di salah satu kelas SD Inpres Merdeka. "Selamat siang," sapa Giring kepada anak-anak di salah satu kelas itu.

Video yang diunggah juga memperlihatkan Giring mengobrol dengan anak-anak di SD Inpres Merdeka. Sejumlah anak terlihat menyantap makanan yang disajikan dalam uji coba makan begizi gratis itu.

Giring pada akhir video juga mengungkapkan jika anak-anak di SD Inpres Merdeka mempunyai cita-cita yang tinggi. Mereka ingin menjadi polisi, tentara hingga guru. "Ada yang mau jadi penyanyi kayak om, pemain bola juga," ungkap Giring.

Dikutip dari siaran pers Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata, Giring meninjau uji coba makan bergizi gratis di SD Inpres Merdeka bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat. Peninjauan tersebut bertujuan untuk melihat langsung implementasi program makan siang bergizi gratis bagi 93 peserta didik di sekolah tersebut.

"Program makan siang gratis bergizi ini adalah bagian dari program strategis dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kami juga memiliki program khusus mengenai pangan lokal yang merupakan inisiatif dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia," ungkap Giring Ganesha.

Menurut Giring, program ketahanan pangan dan pemberian makan bergizi untuk anak-anak adalah fokus utama pemerintahan saat ini. Ia menegaskan pentingnya ketahanan pangan bagi kesejahteraan bangsa.

"Presiden Prabowo Subianto dalam setiap rapat kabinet selalu menekankan soal pangan dan ketahanan pangan. Dengan swasembada pangan, kami yakin rakyat akan bahagia dan sejahtera," ujar Giring.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu juga menekankan bahwa pangan lokal dan ketahanan pangan bukan hanya menjadi misi pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat, termasuk masyarakat Lembata.

"Makan siang bergizi gratis ini adalah bagian dari rencana besar pemerintah untuk memastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang baik demi menciptakan generasi emas yang akan membawa bangsa ini menuju kejayaan pada tahun 2045 dan seterusnya," tegas Giring.

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Video: Kementan Optimis Pasokan Pangan di 2025 Cukup untuk Program Makan Bergizi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menggodok aturan yang mengatur soal lahan sawah (Lahan Sawah Dilindungi/LSD) yang bisa digunakan untuk pembangunan perumahan. Aturan tersebut rencananya akan rampung pada awal 2025 mendatang.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menuturkan, menggunakan lahan sawah atau lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B) untuk dijadikan permukiman sebetulnya tidak boleh. Ke depan, kata Nusron, lahan sawah bisa digunakan untuk membangun rumah namun para developer harus menyediakan lahan sawah pengganti.

Misalnya, seorang developer ingin membangun perumahan di kawasan LSD atau LP2B di wilayah Bekasi. Maka mereka harus mengganti lahan serupa di Bekasi tetapi kalau di Bekasi lahannya sudah tidak ada, bisa diganti di daerah lainnya contohnya di Ambon.

"Kami sudah rapat dengan Pak Menko Infrastruktur dan semua jajaran. Ini lagi disusun PP-nya, namanya PP RTRW Nasional.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, turunan dari Undang-Undang nomor 59 tahun 2024tentang perencanaan pembangunan jangka panjang 2025 tahun 2045.Salah satu poinnya adalah akan memasukkan LP2B Nasional," kata Nusron dalam acara HUT APERSI sekaligus Forum Diskusi Rumah Rakyat Bersama Stakeholder Perumahan Menuju Indonesia Sejahtera di Mövenpick Hotel, Jakarta Pusat (11/12/2024).

"Jadi bapak-bapak kalau di Jawa, Pulau Jawa, karena disetting untuk kepentingan hilirisasidan disetting untuk kepentingan 3 juta rumah, mau nggak mau mengambil tanah LP2B di sini,bapak-bapak tidak harus mengganti LP2B atau mencetak sawah di lahan yang sama di kabupaten tersebut.Tidak perlu, tapi bisa diganti di Papua, di Sumatera, di Kalimantan, di mana-mana.Yang di sana lahannya masih banyak, tapi dengan tingkat produktivitas pangan yang sama," tambahnya.

Nusron menuturkan, aturan tersebut menjadi salah satu solusi dalam penyediaan rumah untuk program 3 juta rumah dan juga sebagai cara penyediaan lahan untuk swasembada pangan. Rencananya, aturan itu akan rampung pada kuartal I 2025 atau sekitar bulan Januari-Maret 2025.

"Pak Menteri Infrastruktur sudah menjanjikan Q1 tahun depan selesai PP-nya.Kalau bicara Q1 berarti antara Januari sampai Maret," ujar Nusron.

Sebagai informasi, dalam catatan Kementerian ATR/BPN, terdapat alih fungsi lahan sawah 100-150 ribu hektare setiap tahunnya. Maka dari itu, adanya peraturan mengenai LP2B nasional sangat penting. Hal ini untuk mengakomodir jika ketersediaan lahan di suatu provinsi tidak ada maka dapat diusulkan di provinsi lain untuk mengganti lahannya.

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kota Sabang, Provinsi Aceh, membagikan makanan bergizi gratis dari produk olahan ikan kepada anak-anak Pulau Weh itu sebagai salah satu upaya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pj Wali Kota Sabang Andri Nourman, di Kota Sabang, Senin, mengatakan makanan yang dibagikan semuanya berbahan dasar ikan. Pihaknya akan terus mengampanyekan pentingnya mengonsumsi ikan sebagai sumber protein yang sehat dan berkualitas untuk tumbuh kembang anak.

"Kegiatan ini merupakan upaya kita mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein berkualitas yang sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak-anak kita," kata Andri.

Program ini diinisiasi Dinas Perikanan dan Kelautan berkolaborasi dengan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) Kota Sabang. Kegiatan ini mengusung tema "Ikan Sumber Protein Bangsa Untuk Swasembada Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis".

Makanan bergizi gratis dengan menu olahan serba ikan itu dibagikan kepada anak-anak di PAUD Al Fathanah Gampong Kuta Barat, Kota Sabang. Pembagian makanan bergizi ini juga dalam rangka memperingati Hari Ikan Nasional (Harkanas) Ke-11.

Andri menjelaskan program ini sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah terkait MBG, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas asupan nutrisi yang dikonsumsi masyarakat khususnya di kalangan pelajar.

Ia berharap kegiatan ini juga terus berlanjut, dengan diikuti oleh instansi-instansi lain di kota paling barat Indonesia itu sebagai langkah kolaborasi dalam pemberian makanan bergizi dan sehat.

“Melalui kegiatan ini semoga asupan nutrisi yang dikonsumsi anak-anak kita terutama pelajar semakin meningkat, sehingga kita dapat melahirkan generasi cerdas menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Forikan Kota Sabang Zikri Hayati mengatakan ada 70 paket makanan bergizi yang dibagikan kepada anak-anak Sabang. Hal ini sebagai langkah untuk mendukung program MBG dengan menyajikan menu ikan yang lezat, sehat, dan berkelanjutan.

“Menu yang kita bagikan hari ini semuanya olahan ikan yang kaya akan kandungan protein, omega tiga, serta vitamin lain yang sangat bermanfaat bagi tumbuh kembang anak," katanya.

Ia menambahkan, menu yang dibagikan tersebut merupakan kreasi olahan ikan yang juga disajikan pada lomba masak serba ikan tingkat Provinsi Aceh tahun 2024, di mana saat itu Sabang meraih peringkat pertama.

Pewarta: Khalis Surry
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024