Ombudsman RI mencatat banyak persoalan di lapangan terkait dengan realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini disinyalir karena program MBG belum didukung dengan kebijakan anggaran yang memadai.

Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika usai bertemu Kepala Badan Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Keduanya melakukan rapat koordinasi menyusul beberapa keluhan langsung maupun tidak langsung yang dilaporkan kepada Ombudsman.

Yeka mengatakan, ada beberapa isu yang tadi didiskusikan bersama secara mendalam. Isu pertama terkait peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

"Memang diakui bahwa selama dari Januari sampai April lah kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan, karena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," kata Yeka di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Padahal, menurut dia, seharusnya persoalan-persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang matang dari BGN sejak Desember lalu, sehingga pada Januari program berjalan bisa langsung dioptimalkan

"Harapannya Januari running. Persiapan teknis kan tentunya dilakukan jauh sebelum itu sehingga tidak mungkin Januari, Februari itu disetop. Apalagi program ini bobot politiknya sudah sangat tinggi sekali," ujarnya.

"Jadi tensi politik terhadap program ini tinggi sekali oleh karena itu jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah memang bahwa program ini harus running dengan berbagai macam keterbatasan yang ada," sambungnya.

Oleh karena itu, dengan evaluasi yang telah dilakukan, dapat dipastikan mulai bulan Mei ini hingga ke depannya tidak ada lagi persoalan masalah anggaran. Hal ini termasuk juga dengan persoalan pembayaran ke mitra.

"Memang ada mekanisme yang katakanlah selama ini masih belum, masih sifatnya itu bukan trial and error, tapi masih, artinya gini, BGN intinya di lapangan itu satu pemilik. Antara yayasan dengan pemilik dapur gitu, asumsi itu. Ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan, saya melihat bahwa bergentayanganlah calo-calo yayasan," kata dia.

Yeka mengatakan, BGN sudah meminta Kementerian Hukum untuk mempermudah proses yayasan terutama bagi masyarakat yang sudah memiliki kesiapan berkontribusi dalam membangun dapurnya. Ombudsman juga mendorong agar SOP tetap dilaksanakan oleh semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah untuk mencegah isu kualitas makanan hingga keracunan.

Video BGN Butuh Tambahan Anggaran Rp 50 T untuk Program Makan Gratis

Video BGN Butuh Tambahan Anggaran Rp 50 T untuk Program Makan Gratis

Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menanggapi puluhan siswa di Cianjur keracunan setelah diduga santap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Cak Imin minta Kemenkes untuk mengecek sumber masalah.

"Nah itu yang harus dicek sumber utamanya ya. Tolong kepada Kementerian Kesehatan mengecek sumber utama keracunan itu," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Cak Imin meminta diinvestigasi apakah keracunan tersebut lantaran proses pembuatan atau pendistribusian. Ketum PKB ini mendesak pemerintah untuk cepat menanggapi hal itu.

"Apakah dari dapurnya, apakah dari proses angkutannya, apakah dari tempat lain-lain. Nanti kita tunggu aja investigasinya," ujar Cak Imin.

"Laboratorium Kesehatan Daerah harus cepat ya mengambil langkah-langkah supaya kita tenang," tambahnya.

Diketahui, keracunan massal menimpa siswa MAN 1 Cianjur dan SMP PGRI 1 Cianjur. Sebanyak 78 pelajar termasuk beberapa guru mengeluhkan gejala keracunan setelah menyantap menu MBG pada Senin (21/4/2025).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pinjaman online atau pinjol saat ini menjadi salah satu layanan keuangan yang banyak diminati. Namun, adanya pinjol ternyata memberikan efek negatif terutama pada sektor properti.

Menurut Wakil Ketua DPP REI, Hari Ganie banyaknya masyarakat yang mengambil pinjol berakibat penjualan rumah terutama di kawasan TOD menurun 30% sampai 40%.

Hal ini ia ungkapkan dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti yang digelar oleh Indonesia Housing Creative Forum & Urban Forum di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

"Isu pinjol. Padahal produk mereka (pengembang properti yang terdampak) itu tidak ada lawan (kompetitor), tidak ada orang yang bangun TOD karena dia asalnya, dia yang punya. Sekarang ini karena pinjol akhirnya terjegal juga, 30-40 persen penjualan turun," ungkapnya.

Hal ini dikarenakan masyarakat yang mengambil pinjol sulit untuk mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di bank. Riwayat pinjol menyebabkan SLIK OJK calon nasabah dilihat tidak sehat sehingga pengajuannya ditolak.

Hari menilai hal ini sebagai tantangan bagi sektor properti saat ini bahkan hingga tahun depan.

Ditambah lagi saat ini daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah tengah menurun. Hal ini ada kaitannya dengan semakin banyaknya masyarakat mengambil pinjol. Selain itu juga karena ekonomi makro.

"Ini menjadi tantangan buat kita, bukan hanya daya beli karena memang PHK besar-besaran, ekonomi makro bermasalah, tapi juga isu pinjol menjadi masalah penurunan daya beli juga," tuturnya.

Dampak dari daya beli yang rendah terlihat dari data yang dihimpun REI. Rumah di Jabodetabek dengan harga di bawah Rp 300 juta hanya terjual 13,32%. Kalah jauh dengan penjualan rumah Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar yang mencapai 40,55% di kuartal III 2024. Bahkan harga rumah di atas Rp 2 miliar terjual Rp13,90%, masih lebih tinggi daripada rumah di bawah Rp 300 juta.

"Dari pasar yang ada, perumahan di Jabodetabek saja kelihatan bahwa pasar yang gemuk itu Rp 500 juta itu turun. Turun ini karena daya beli masyarakatnya menurun. Lucunya pasar di atas 2 miliar itu naik," ungkapnya

Hari berharap fenomena ini dapat di atasi di tahun depan. Salah satu strateginya dengan tetap adanya insentif PPN DTP, adanya penghapusan BPHTB, hingga ditambahnya kuota FLPP. Dengan begitu, penjualan properti di 2025 tetap bergairah.

"Kita harapkan supaya keberadaan pemerintah di situ ada. Untuk FLPP tetap dilanjutkan kuotanya, PPN DTP juga dilanjutkan, dan penghapusan pajak 17 , BPHTB, PPN, itu juga dilanjutkan," ujarnya.