Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) resmi berjalan hari ini, 6 Januari 2025. Dalam pelaksanaannya, ternyata susu tidak dimuat dalam menu MBG. Pemerintah menyatakan susu sapi akan masuk dalam menu di wilayah yang terdapat produsen susu sapi.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan masuknya susu sapi dalam komponen menu MBG untuk memberdayakan industri susu sapi dalam negeri. Dengan begitu diharapkan tidak menambah angka impor susu sapi.

"Susu akan menjadi bagian makanan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada, untuk mendorong setiap daerah agar punya sapi perah. Kami tidak ingin program ini menjadi bagian peningkatan impor, tetapi ingin memberdayakan sumber daya lokal," beber Dadan di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (6/1/2025).

Dadan menjelaskan lebih lanjut anggaran program MBG akan tetap Rp 10 ribu per anak, walau nantinya akan memuat susu di dalam menunya.

"Kami sudah melakukan simulasi kapan susu diberikan, ketika masak apa. Karena indeksnya sudah diletakkan oleh Bapak Presiden. Jadi, agar indeksnya tetap masuk, kami akan melakukan kombinasi-kombinasi. Sehingga, di daerah-daerah yang ada sapinya, susu diberikan minimal 3 kali dalam seminggu," tambah Dadan.

Terkait dengan daerah yang tidak memiliki produsen susu sapi, Dadan bilang, sumber proteinnya sementara bisa digantikan dengan protein lain seperti dari ikan atau telur. Sumber kalsium lainnya, kata Dadan, salah satunya bisa dari daun kelor.

"Untuk daerah-daerah yang tidak ada sapi perahnya, untuk sementara proteinnya bisa digantikan dengan protein lainnya, misalnya dengan ikan, dengan telur, dan lain-lain, dan sumber kalsium lainnya, termasuk seperti yang sudah saya sebutkan, kelor, ya," katanya.

Berdasarkan pantauan detikcom pada pelaksanaan MBG di SD Angkasa 5, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, menu MBG yang didistribusikan ke SD Angkasa 5 memuat nasi putih, ayam teriyaki, sayur buncis dan wortel, dan buah pisang. Deputi II Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, Noudhy Valdrino, bilang bahwa susu baru akan disediakan pada pelaksanaan MBG selanjutnya.

"Jadi susu ini kita lihat di Halim Perdana Kusuma hari ini belum ada, tapi saya terima informasi dari dapur tadi bahwa besok atau lusa akan diberikan susu," kata Valdrino kepada wartawan di SD Angkasa 5 Halim.

Meski begitu, ia menekankan bahwa menu MBG hari ini telah disesuaikan dengan kandungan gizi yang dibutuhkan. Valdrino menekankan, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiagakan tiga perwakilannya ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kandungan gizi pada menu MBG.

Kebutuhan susu dalam negeri saat ini 80% masih dipenuhi secara impor. Pemerintah dan industri perlu kerja keras untuk mendorong produktivitas seiring kebutuhan susu yang meningkat akan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peneliti senior sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan setidaknya ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama, impor sapi perah untuk meningkatkan produksi.

"Sapi yang untuk perahnya, indukan sapi yang buat perah itu kita impor. Pola itu yang kemudian mungkin dilakukan karena kita memang existing sekarang impornya sudah besar, ke depannya memang harus dikurangi," kata Tauhid kepada detikcom, Minggu (22/12/2024).

Tauhid menyebut kondisi eksisting produksi susu sapi Tanah Air kini berada di kisaran 1 juta ton atau setara dengan 21%. Sedangkan, impor susu sapinya ada di kisaran 3,7 juta ton atau setara dengan 79%.

"Padahal sampai 2029, kebutuhannya (susu sapi) bisa dua kali lipat, sekitar 8,5 juta ton. Ini bertahap tentu saja ya, karena kita kan bertahap 8,5 juta ton di mana susu segar itu dari dalam negeri mungkin 4,9 juta ton sampai 2029, dan impor itu 3,6 juta ton. Artinya, dengan situasi ini, ketergantungan impornya masih tinggi," bebernya.

Kedua, industri dalam negeri harus memperluas skala bisnisnya. "Mulai dari tempat untuk rumputnya, tempat untuk ternaknya, membangun infrastruktur dan sebagainya," ucapnya.

Ketiga, dari sisi pemerintah harus memberikan dorongan fasilitas pembiayaan bagi industri susu sapi dalam negeri.

"Karena begini, untuk menambah kapasitas susu dalam negeri tidak mudah, ini butuh sekian (anggaran). Itu kan bisnisnya peternak juga menanggung, misalnya peternak butuh indukan, dia harus siapkan uangnya. Uangnya dari mana? Itu juga tidak gratis. Pemerintah bisa datangkan (indukan sapi perah impor), tapi peternak harus beli indukan sapi perahnya," jelasnya.

Menurut Tauhid, butuh waktu untuk Indonesia memenuhi kebutuhan susu di dalam negeri. Untuk itu, di tahun-tahun pertama diyakini masih akan ada impor susu untuk mensukseskan program MBG.

"Itu butuh waktu, jadi mungkin di tahun pertama hingga tahun kedua itu belum cukup, pasti kita masih ada importasi susu. Akan tetapi mungkin kalau ada dukungan anggaran untuk infrastruktur, mungkin saja itu bisa dilakukan," terangnya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menambahkan bahwa susu bisa diganti dengan protein hewani atau nabati bagi daerah yang sulit dijangkau peternak susu.

"Daerah pesisir kan ada ikan laut dan berbagai jenis produk perikanan yang potensial menjadi pasokan protein hewani untuk MBG. Sekolah di pinggir laut menunya mungkin berbeda dengan daerah basis peternakan sapi perah, tetapi kandungan gizinya yang perlu dipastikan merata," beber Bhima.

Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) mengatakan bahwa angka rata-rata kebutuhan susu sapi untuk dalam negeri yakni sebanyak 80% impor, dan 20% dari industri susu sapi dari dalam negeri. Angka ini untuk kebutuhan domestik dalam negeri, belum termasuk dengan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah. Pihak industri susu punya cara untuk mendorong produktivitas sapi perah domestik, seiring dengan potensi meningkatnya kebutuhan susu sapi dengan adanya program MBG.

Direktur Eksekutif AIPS, Sonny Effendy, menerangkan bahwa ada sinergi saat daya beli masyarakat turun dengan pemerintah yang menggagas program MBG.

"Itu sebetulnya ada captive market yang dibentuk karena program pemerintah yang akan baru berjalan Januari nanti. Mestinya, setelah Januari, permintaan susu itu akan naik," terang Sonny saat dihubungi detikcom pada Sabtu (21/12/2024).

Sonny bilang bahwa industri susu sapi dalam negeri dirasa belum cukup untuk menyuplai program MBG, yang berkisar seperempat dari keseluruhan porsi kebutuhan susu sapi yang akan masuk dalam program MBG.

"Belum cukup, karena dari kebutuhan 100%, yang bisa disuplai kemungkinan 25%-nya atau seperempatnya. Sisanya impor, tapi kan Pak Prabowo tidak mau impor. Jadi, yang ada berapa (dari industri susu sapi dalam negeri) diserap. Nanti sisanya, bisa diganti protein yang lain, sambil mendatangkan sapi perah baru tau untuk nambah produksi," terang Sonny.

Untuk mendorong industri susu dalam negeri agar mencukupi kebutuhan program MBG, Sonny bilang, produktivitas sapi perah dalam negeri bisa ditingkatkan dengan perbaikan pakan dan menerapkan metode good farming practice.

"Kalau di luar negeri, produktivitas susu per ekor sapi bisa mencapai 38 liter per hari. Kalau sapi kita masih berkisar di angka 10-12 liter per hari. Dengan populasi yang ada, kalau diperbaiki pakannya, perbaikan kandang, perbaikan good farming practice, produktivitasnya bisa meningkat sampai 20%," jelasnya.

Sonny juga bilang, bahkan tanpa menambah sapi pun, produktivitas per ekor sapi bisa bertambah dengan menerapkan hal tersebut.

"Produktivitas bisa naik sampai delapan kilogram per ekor dalam sehari, 75% naik dari populasi, dari jumlah produksi sekarang yang sekitar 1,8 ton jumlah susu segar per hari. Naiknya signifikan," papar Sonny.

Sonny bilang, untuk mendatangkan sapi perah impor butuh infrastruktur yang banyak mulai dari ketersediaan kandang, pakan, pembibitan, karantina, dan sebagainya.

"Yang praktikal sekarang dengan memperbaiki sapi perah yang ada, dengan pendekatan good farming practice, kandangnya diperbaiki, pakannya diperbaiki. Dengan sapi yang ada, sudah menambah produksi susu sapi dalam negeri. Sehingga bisa menambah kebutuhan untuk MBG," tandas Sonny.

Simak Video Mendag Godok Aturan Perketat Impor Susu Buntut Protes Peternak

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah berencana menjalankan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mulai Januari 2025. Selain makanan, program yang di awal berencana menyasar 3 juta anak ini juga butuh susu sebagai minuman pendampingnya. Sekitar Rp 14 triliun disiapkan untuk memenuhi kebutuhan susu program MBG.

Mampukah kapasitas industri susu dalam negeri mengakomodir kebutuhan ini?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai industri susu di Tanah Air sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan program MBG. Hal ini diyakini akan memberikan nilai tambah lebih bagi masyarakat.

"Industri susu Tanah Air sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan MBG di daerah sekitar lokasi peternakan. Dibanding harus impor susu, lebih baik ketersediaan susu lokal diprioritaskan," terang Bhima kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

Bhima mengelaborasi lebih lanjut, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan agar kebutuhan susu untuk MBG terpenuhi adalah dengan memastikan vendor penyedia jasa MBG mengambil susu langsung dari koperasi atau peternak susu.

"Dalam sistem pengadaan barang dan jasa bisa diarahkan ke susu lokal. Ini sejalan dengan target 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah harus libatkan usaha mikro, kecil, dan koperasi," tambahnya.

Terkait dengan daerah yang sulit dijangkau peternak susu lantaran biaya logistik dan akses distribusi, maka susu bisa diganti opsi lain seperti protein hewani atau nabati.

"Daerah pesisir 'kan ada ikan laut, dan berbagai jenis produk perikanan yang potensial menjadi pasokan protein hewani untuk MBG. Sekolah di pinggir laut menunya mungkin berbeda dengan daerah basis peternakan sapi perah, tetapi kandungan gizinya yang perlu dipastikan merata," beber Bhima.

Bicara soal impor susu sapi, Bhima mengaku khawatir akan efek dari memaksakan impor susu sapi akan "mematikan" usaha peternak sapi lokal, bahkan dapat menurunkan devisa atau memicu defisit perdagangan.

"Bahkan kalau tidak hati-hati ada penularan penyakit akibat impor produk hewani dari negara yang berisiko tinggi menularkan penyakit ternak," tandasnya.

Simak juga Video: Menko Zulhas Atasi Masalah Peternak dan Pemerah Susu Lokal

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah berencana menjalankan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mulai Januari 2025. Selain makanan, program yang di awal berencana menyasar 3 juta anak ini juga butuh susu sebagai minuman pendampingnya. Sekitar Rp 14 triliun disiapkan untuk memenuhi kebutuhan susu program MBG.

Mampukah kapasitas industri susu dalam negeri mengakomodir kebutuhan ini?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai industri susu di Tanah Air sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan program MBG. Hal ini diyakini akan memberikan nilai tambah lebih bagi masyarakat.

"Industri susu Tanah Air sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan MBG di daerah sekitar lokasi peternakan. Dibanding harus impor susu, lebih baik ketersediaan susu lokal diprioritaskan," terang Bhima kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

Bhima mengelaborasi lebih lanjut, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan agar kebutuhan susu untuk MBG terpenuhi adalah dengan memastikan vendor penyedia jasa MBG mengambil susu langsung dari koperasi atau peternak susu.

"Dalam sistem pengadaan barang dan jasa bisa diarahkan ke susu lokal. Ini sejalan dengan target 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah harus libatkan usaha mikro, kecil, dan koperasi," tambahnya.

Terkait dengan daerah yang sulit dijangkau peternak susu lantaran biaya logistik dan akses distribusi, maka susu bisa diganti opsi lain seperti protein hewani atau nabati.

"Daerah pesisir 'kan ada ikan laut, dan berbagai jenis produk perikanan yang potensial menjadi pasokan protein hewani untuk MBG. Sekolah di pinggir laut menunya mungkin berbeda dengan daerah basis peternakan sapi perah, tetapi kandungan gizinya yang perlu dipastikan merata," beber Bhima.

Bicara soal impor susu sapi, Bhima mengaku khawatir akan efek dari memaksakan impor susu sapi akan "mematikan" usaha peternak sapi lokal, bahkan dapat menurunkan devisa atau memicu defisit perdagangan.

"Bahkan kalau tidak hati-hati ada penularan penyakit akibat impor produk hewani dari negara yang berisiko tinggi menularkan penyakit ternak," tandasnya.

Simak juga Video: Menko Zulhas Atasi Masalah Peternak dan Pemerah Susu Lokal

[Gambas:Video 20detik]