Sejumlah murid TK di Batang mengeluhkan mual, muntah, dan pusing usai menyantap makan bergizi gratis (MBG) pagi tadi. Dinas Kesehatan (Dinkes) Batang tengah menyelidiki kejadian ini.

Keluhan para orang tua ini diunggah di Instagram @batanghelp. Tercatat tiga murid TK Al Karomah Batang dilaporkan muntah sesaat setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terdiri dari mi goreng, telur dadar, dan sayur.

Salah satu orang tua murid, Adi Pras, mengungkapkan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 09.30 WIB tadi, saat sebagian besar anak sudah selesai makan.

"Tadi njemput anak, di jalan cerita kalau muntah, katanya setelah makan langsung pusing. Ada tiga yang muntah dari kelas anak saya, " kata Adi saat dihubungi wartawan lewat telepon, Senin (14/4/2025).

Selain anaknya, Adi mengatakan, ada dua anak lain yang mengalami hal serupa seusai menyantap MBG.

"Jadinya trauma, nggak mau makan lagi di sekolah," ucapnya.

Adi juga menyayangkan pihak sekolah yang menyuruh anak-anak makan menu MBG tanpa memeriksa kualitas makanannya terlebih dahulu.

"Gurunya harusnya juga makan biar tahu makanannya layak atau tidak. kalau layak ya nggak apa-apa, tapi ini malah bikin trauma anak nggak mau makan," kata Adi Pras.

Hal senada dikatakan Ema, orang tua di TK yang sama. Ia menceritakan anaknya pucat usai menyantap makanan MBG. Anaknya juga mengeluhkan sakit, pusing dan mual setelah sebelumnya muntah-muntah di kelas.

"Ngeluh perutnya sakit. Saya takut itu keracunan. Sempat saya periksa diobati. Kalau sampai besok ya tak bawa ke klinik, ke rumah sakit," kata Ema.

"Saat ini saya suruh tidur. Masih merasa mual-mual, agak anget perutnya. Makan nggak mau, trauma takut muntah. Biasanya pas dia sakit minta maem, kalau ini nggak mau makan," tambah Ema.

"Banyak muntah di kelas anak saya, banyak yang bilang (makanan) basi. Mual-mual masih. Tadi agak khawatir, la berangkat nggak kayak gitu, terus pulang kok pucat, pusing," kata Ema.

Mendapati anaknya dalam kondisi seperti itu, Ema langsung mengonfirmasi ke guru yang bersangkutan.

"Bu guru sudah tak konfirmasi, sudah menghubungi MBG, kalau bisa jangan diulangi, yang saya takutkan, berlanjut, takut sama (kondisi) anak," kata Ema.

"Saya trauma, anak saya juga trauma, terus gimana nggak mau makan, perut sakit terus," imbuhnya.

Dimintai konfirmasi wartawan, Korlap MBG Kecamatan Batang, Hasan Al Sidiq, menyatakan tidak ada komplain dari pihak sekolah terkait menu makanan MBG pagi tadi. Ia justru baru tahu dari media sosial.

"Kita langsung mencari informasi anak-anak yang mengalami mual-mual itu. Dari dinas juga sudah melakukan pemeriksaan, mengambil sampel makanan," ucapnya.

"Bisa jadi ada yang tidak suka dengan menu yang diberikan, mungkin aroma mi dengan bawang goreng. Kami introspeksi diri, ke depan tidak akan menggunakan mi sebagai pengganti karbohidrat lagi," tambahnya.

Hasan bercerita, kejadian yang berkaitan dengan aroma makanan juga pernah terjadi sebelumnya. "Ada juga cerita anak yang tidak suka ketika mencium aroma pisang. Sehingga kita mengantisipasi pisang dengan dibungkus plastik," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, Didiet Wisnuhardanto, menjelaskan pihaknya masih melakukan penelitian pada kasus tersebut.

"Masih diteliti," katanya saat dimintai konfirmas melalui pesan singkat.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Pemerintah memperkirakan ada 3 juta lapangan kerja yang tercipta dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini menjadi program utama yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto sejak awal tahun ini.

Dalam unggahan bersama di Instagram resmi Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) dan Badan Gizi Nasional, disebutkan 3 juta lapangan kerja terbuka untuk sektor pangan, logistik, dan jasa pendukung lainnya dalam operasional MBG.

"Tak hanya memberikan Anak Generasi Emas asupan gizi yang baik, pelaksanaan MBG diperkirakan dapat membuka 3 juta lapangan kerja di sektor pangan, logistik, dan jasa pendukung lainnya," tulis unggahan tersebut, dilansir pada Rabu (9/4/2025).

Disbuetkan juga persiapan dan distribusi MBG membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar dimulai dari petani, peternak, pengolah makanan hingga pengantar makanan dan manajemen logistik.

Dalam paparan data yang diunggah PCO dalam Instagram resminya, disebutkan tiap satu pengusaha baru membuka Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ada sekitar 81 lapangan kerja baru.

Rinciannya di ada sekitar 54 pekerja dalam satu dapur SPPG. Mulai dari 1 kepala dapur, 31 tukang masak, 1 ahli gizi, 1 admin, 1 koordinator lapangan, 15 tukang cuci, dan 4 pengemudi.

Sementara itu dari setiap SPPG ada juga 27 lapanga kerja baru untuk pemasok pihak ketiga. Terdiri dari 5 produsen sayur dan buah dan sekitar 22 petani.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan mekanisme pengelolaan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menjelaskan penetapan pagu bahan baku program ini mempertimbangkan dua faktor utama, yakni jumlah kalori yang dibutuhkan setiap kelompok penerima manfaat dan indeks kemahalan daerah.

"Penetapan pagu bahan baku itu berbasis dua faktor, yang pertama adalah jumlah kalori dari setiap tahap perkembangan penerima manfaat. Yang kedua adalah indeks kemahalan daerah," ujar Dadan dalam keterangannya, dikutip dari Instagram resmi BGN, Selasa (11/3).

Menurutnya, setiap daerah memiliki standar pagu yang berbeda sesuai dengan kondisi ekonominya.

Misalnya, di Jawa Barat, pagu untuk MBG ditetapkan sebesar Rp10 ribu per orang. Namun, untuk anak dengan kebutuhan kalori 350 kilokalori (kkal) seperti anak usia dini, anggaran yang ditetapkan adalah Rp8.000.

Dalam pelaksanaannya, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama mitra akan menyusun proposal anggaran untuk periode 10 hari ke depan.

Dadan berkata proposal ini mencakup jumlah penerima manfaat yang dikategorikan berdasarkan kelompok seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak PAUD, anak SD, SMP, hingga SMA.

Ia menjelaskan setiap kategori memiliki pagu yang berbeda, misalnya ibu hamil mendapatkan Rp10 ribu per hari, sedangkan anak balita, PAUD, dan SD kelas 3 menerima Rp8.000.

"Jadi prosesnya di dalam menetapkan anggaran itu nanti kepala SPPG bersama dengan mitra akan membuat proposal untuk 10 hari ke depan dengan isi, satu, terkait berapa jumlah penerima manfaat, yang kemudian penerima manfaat itu dikategorisasi," jelas Dadan.

Setelah total anggaran dihitung untuk 10 hari, ia menyebut dana akan dicairkan sesuai kebutuhan.

Jika, misalnya, dalam satu periode anggaran yang diajukan adalah Rp300 juta, tetapi hanya Rp290 juta yang terpakai, maka sisa Rp10 juta akan digunakan untuk periode selanjutnya.

Dengan begitu, saat mengajukan kembali dana sebesar Rp300 juta, yang akan dicairkan hanya Rp290 juta.

Sebaliknya, Dadan menyebut jika dalam periode itu terjadi kenaikan harga dan dana yang dibutuhkan lebih besar dari anggaran yang telah diberikan, maka kekurangan tersebut akan diajukan pada periode berikutnya.

"Nah, sementara kalau nanti pada saat mengajukan Rp300 juta total dan ternyata harga-harga naik, maka pada 10 hari berikutnya akan ditagihkan berapa kekurangannya," tambahnya.

Dadan menegaskan sistem ini diterapkan dengan pola at cost untuk menjaga dua aspek utama, yakni jumlah kalori yang harus dipenuhi dan komposisi gizi makanan.

"Kami menetapkan pola seperti itu yang disebut dengan pola at cost, karena yang kami jaga adalah dua hal. Yang pertama, jumlah kalori yang harus dipenuhi. Yang kedua, komposisi gizi. Ini kualitas yang kami jaga supaya tidak terpengaruh harga," tuturnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) siap didistribusikan selama bulan Ramadan. Distribusi MBG sendiri bakal dilakukan selama 14 hari efektif sekolah.

"Program Makan Bergizi Gratis akan didistribusikan selama 14 hari efektif sekolah selama bulan Ramadan," tulis Instagram BGN @badangizinasional.ri, Kamis (6/3/2025).

Sementara itu menu makanan yang disediakan juga disesuaikan, mencakup roti, telur rebus, susu, buah-buahan hingga kurma.

"Program ini bertujuan untuk menjaga kecukupan gizi anak-anak sekolah agar tetap sehat dan bertenaga selama menjalankan ibadah puasa," tambah BGN.

Adapun distribusi MBG di bulan Ramadan dilakukan mulai Kamis, 6 Maret 2025 sampai Selasa 25 Maret 2025. Selama periode tersebut, program MBG libur di hari Sabtu dan Minggu.

"Tetap dukung program ini agar generasi penerus Indonesia tumbuh sehat dan kuat!" tutup BGN.

Simak Video: BPOM Pastikan MBG Selama Ramadan Aman-Bertahan Lama

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membeberkan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini tengah berjalan.

Menurutnya, beberapa masalah yang muncul berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru beroperasi, terutama dalam hal skala produksi makanan.

"Rata-rata itu karena masih belum terbiasa. Jadi kami sekarang menyarankan, menginstruksikan kepada yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil. Meskipun ibu-ibu sudah biasa memasak untuk lima sampai 10 orang, tapi untuk bisa memasak lebih dari 1.000 itu butuh pembiasaan," ujar Dadan di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Oleh karena itu, ia menekankan agar SPPG yang baru memulai program cukup memasak untuk 100-150 orang terlebih dahulu. Jika sudah terbiasa, jumlahnya bertahap ditingkatkan ke 500, 700, hingga akhirnya mampu melayani 3.000 penerima manfaat.

Menanggapi laporan makanan basi yang sempat mencuat di publik, Dadan mengklarifikasi beberapa informasi yang beredar tidak sepenuhnya akurat.

"Misalnya ada berita yang menyebut makanan basi sampai tiga hari, ternyata tidak, hanya sehari. Kami evaluasi, besoknya sudah terjadi perbaikan," katanya.

Ia juga menegaskan pihaknya rutin melakukan evaluasi setiap hari setelah makanan didistribusikan. Evaluasi tersebut mencakup verifikasi berita di media, laporan masyarakat, serta tindak lanjut kepada SPPG yang mengalami kendala.

Saat ini, program MBG telah melibatkan 726 SPPG yang melayani lebih dari 2,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

BGN juga sedang memverifikasi tambahan 300 SPPG baru, yang ditargetkan dalam dua minggu ke depan dapat memperluas jangkauan layanan hingga lebih dari 3 juta penerima manfaat.

Dari segi anggaran, Dadan menjelaskan untuk melayani 3 juta penerima manfaat, BGN mengalokasikan sekitar Rp1 triliun per bulan.

Namun, jika program ini dipercepat dan ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025, maka kebutuhan anggarannya akan meningkat menjadi Rp25 triliun per bulan mulai September hingga Desember 2025.

"Kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025, dan tambahan Rp25 triliun per bulan akan dialokasikan sesuai dengan perkembangan program," paparnya.

Secara keseluruhan, Dadan menilai program ini berjalan lancar, terutama bagi SPPG yang telah beroperasi lebih dari empat minggu.

Sebagai upaya transparansi dan pengawasan bersama, ia meminta seluruh SPPG untuk mengunggah hasil masakan mereka setiap hari ke media sosial seperti Instagram dan Facebook.

"Agar semua yang dimasak di hari itu diunggah ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," ujarnya.

Terkait efektivitas pengawasan melalui media sosial, Dadan menegaskan laporan dari penerima manfaat tetap menjadi sumber utama dalam menilai kualitas makanan.

"Kalau rasa, mereka yang menerima. Biasanya akan ada laporan dari lokasi masing-masing, itu pasti," katanya.

Ia juga memastikan bahan baku dan makanan yang disajikan diperiksa secara berkala setiap bulan untuk menjaga kualitasnya.

Mengenai insiden ayam mentah yang sempat terjadi, Dadan menyebut hal itu lebih disebabkan oleh kurangnya kecepatan dalam proses memasak.

"Kami sudah evaluasi. Itu karena pembiasaan saja, masaknya terlalu lambat, kurang cepat," jelasnya.

Ia menegaskan kejadian serupa tidak akan terulang karena perbaikan sudah dilakukan di lapangan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menargetkan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) akan mencapai lebih dari 3 juta orang dalam dua minggu ke depan.

Hingga saat ini, kata dia, sudah ada 726 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani lebih dari 2,5 juta penerima manfaat, dengan persiapan verifikasi tambahan 300 SPPG untuk memperluas cakupan layanan.

"Jadi sekarang sudah ada 726 SPPG yang melayani lebih dari 2 juta, 2,50 juta tadi datanya. Dan kami sedang mempersiapkan memverifikasi sejumlah 300 (SPPG). Sehingga dua minggu lagi mungkin kita sudah akan melayani lebih dari 3 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia," ujar Dadan di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Dadan menjelaskan untuk mencukupi kebutuhan 3 juta penerima manfaat, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1 triliun per bulan.

Jika program ini terus berkembang, pada 2025 jumlah penerima diperkirakan akan meningkat drastis hingga 82,9 juta orang. Ini berarti kebutuhan anggaran pun melonjak signifikan.

"Untuk 3 juta itu kami menganggarkan kurang lebih Rp1 triliun per bulan. Kalau nanti ada percepatan dan tahun 2025 melayani 82,9 juta (penerima), maka kebutuhan kami Rp25 triliun per bulan. Tapi nanti itu mulai di bulan September, Oktober, November, Desember. Karena kami sudah memiliki anggaran Rp71 triliun di 2025. Tambahannya nanti akan Rp25 triliun per bulan," jelasnya.

Secara umum, Dadan menilai program MBG berjalan lancar. Ia menyebut SPPG yang telah beroperasi lebih dari empat minggu mulai menunjukkan efektivitas dalam pelaksanaan program.

Oleh karena itu, ia mendorong seluruh SPPG untuk lebih transparan dengan mengunggah aktivitas harian mereka di media sosial sebagai bentuk pengawasan bersama.

"Alhamdulillah, secara umum berjalan lancar. Mereka yang sudah melakukan lebih dari empat minggu sudah terbiasa melakukan dan hampir tidak ada masalah lagi," ujar Dadan.

"Dan kami selanjutnya sekarang meminta kepada seluruh SPPG membuat sosial media Instagram, Facebook agar semua yang dimasak di hari itu di-upload ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," imbuhnya.

Menanggapi potensi dampak dari kenaikan harga bahan pokok terhadap program MBG, Dadan mengakui hal tersebut dapat meningkatkan biaya operasional.

Oleh karena itu, ia menyebut pemerintah akan menjaga rantai pasok agar program tetap berjalan sesuai rencana.

"Harga? Ya, tentu saja, karena nanti pasti makin besar biaya yang dibutuhkan. Oleh sebab itu rantai pasok harus dijamin," tegasnya.

Guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan bahan makanan, pemerintah telah melakukan perencanaan yang matang. Hingga Agustus 2025, target penerima MBG ditetapkan sebanyak 6 juta orang, sebelum akhirnya melonjak drastis menjelang akhir tahun.

"Apalagi di Desember kebutuhannya akan besar. Seperti saya contohkan tadi, kalau 82,9 juta sudah tercapai di November, maka sudah akan dibutuhkan 82 juta butir telur atau 5 juta ton. Dari mana tuh pasokannya? Selama ini kelebihan, tapi nanti ketika kebutuhan ini ada, pasti sudah akan dibutuhkan rantai pasok khusus," paparnya.

Dadan juga memastikan distribusi makanan tetap dilakukan setiap hari bagi anak sekolah. Sementara untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, makanan dikirim ke rumah masing-masing setiap dua hari sekali.

"Enggak, setiap hari, selama anak sekolah, setiap hari dikasih. Nah, untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita, dilakukan setiap dua hari ke rumah masing-masing," katanya.

Ia menjelaskan mekanisme distribusi makanan untuk ibu hamil dan balita dilakukan secara bertahap. Setiap pengiriman dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan harian penerima manfaat.

"Kalau posyandu mungkin sebulan sekali, tapi kami harus men-deliver makanan itu dua hari sekali. Hari Senin men-deliver sambil membawa untuk hari Selasa, hari Rabu kita deliver lagi ke rumahnya untuk membawa makanan untuk hari Kamis, nanti hari Jumat balik lagi untuk makanan sekaligus untuk hari Sabtu," jelasnya.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG ke depannya akan memiliki tugas baru. Ini karena Badan Gizi Nasional (BGN) meminta setiap SPPG membuat akun media sosial untuk mengunggah menu makan bergizi gratis setiap harinya.

"Kami selanjutnya meminta kepada seluruh SPPG membuat media sosial, Instagram, Facebook. Agar semua yang dimasak di hari itu di-upload ke media sosial sebagai bagian dari pengawasan bersama," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Dadan menambahkan, meskipun nantinya yang tersebar ke masyarakat adalah hanya dalam bentuk foto di media sosial, dirinya memastikan bahwa rasa, aroma, dan keamanan makanan tetap menjadi prioritas utama.

"Biasanya akan ada laporan dari lokasi (MBG) masing-masing. Perlu diketahui bahwa dari pengalaman kami yang sudah hampir 14 bulan, itu setiap bulan bahan kami dicek. Baik bahan baku dan makanan yang disajikan," kata Dadan.

Di bulan puasa seperti saat ini, Dadan menambahkan bahwa SPPG akan mengganti menu-menu makanan yang bisa tahan lama.

"Misalnya susu, telur, buah, kurma, kemudian kue kering. Kami hari ini mencoba sayur-sayuran yang bisa tahan 12 jam. Nantinya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah, tergantung dengan bahan baku yang ada," tambahnya.

"Dibagikan pada saat pulang sekolah kemudian dibawa pulang. Dimakan pada saat buka (puasa), kantongnya besoknya dibawa lagi untuk ditukar dengan kantong yang (ada) isi, sehingga tidak menimbulkan sampah," lanjut dia.

BGN memiliki target bahwa di tahun ini sasaran penerima MBG akan menyentuh angka 82,9 juta. Diperkirakan, target ini bisa tercapai di bulan November mendatang.

Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

Dadan Hindayana Dosen IPB jadi Kepala Badan Gizi Nasional

Ahmad Dhani memastikan Dewa 19 tampil gratis dalam peluncuran logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang digelar di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum pada Jumat (21/2).

Pentolan Dewa 19 itu mengonfirmasi penampilan tersebut gratis. Ia menegaskan tidak dibayar pihak kementerian usai ramai disorot netizen di media sosial.

"Halo teman-teman semua, khususnya teman-teman wartawan. Besok (21/2) Dewa 19 manggung di Kementerian Perumahan dan Permukiman," ungkap Ahmad Dhani via Instagram, Kamis (20/2).

"Menterinya sahabat saya, Maruarar Sirait. Dewa 19 ini semua kami mainnya gratis tidak dibayar karena persahabatan kita. Oke?" lanjut Dhani.

CNNindonesia.com telah meminta izin kepada Ahmad Dhani untuk mengutip unggahan tersebut.

Jawaban Ahmad Dhani itu melanjutkan komentar Menteri PKP Maruarar Sirait mengenai agenda mengundang Dewa 19 untuk Launching Logo Kementerian PKP.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menjelaskan band rock itu tampil gratis alias tidak dibayar dalam agenda kantornya. Ia juga memastikan peralatan sound system dan produksi panggung disediakan secara mandiri oleh pihak Dewa 19.

"Tidak ada (pakai anggaran) APBN. Tanya sama Dhani-nya saja. Dhani-nya tidak mau dibayar. Dia nggak dibayar. Tanya sama Dhani aja biar Dhani yang jelasin," katanya, seperti diberitakan detikcom pada Kamis (20/2).

"Dhani berapa kali nyanyi di tempat-tempat gitu, dia tidak dibayar, termasuk besok, tidak dibayar. Sampai sound system-nya itu adalah dari Dhani. Nggak tahu kenapa dia mau begitu," ucapnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengundang band Dewa 19 dalam peluncuran logo kementerian. Hal itu dilakukan di tengah efisiensi anggaran.

Agenda itu diketahui dari salinan surat yang diterima CNNIndonesia.com. Dalam surat bertanggal 18 Januari 2025 itu, peluncuran logo akan digelar pada Jumat (21/2) pukul 19.00 WIB di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebelumnya dipastikan terimbas efisiensi anggaran. Awalnya, mereka mendapatkan Rp5,27 triliun untuk 2025. Saat ini, kementerian tersebut hanya memiliki anggaran Rp3,46 triliun.

Sementara itu, Ahmad Dhani sebelumnya juga sempat membeberkan tarif manggung Dewa 19 setiap kali tampil. Ia mengungkapkan tarif penampilan Dewa 19 tanpa vokalis dipatok Rp250 juta.

Tambahan bayaran itu bergantung dengan harga masing-masing vokalis, seperti Ello, Virzha, Once, hingga Ari Lasso.

"Tanpa penyanyi itu Rp250 (juta)," ujar Ahmad Dhani.

"Dari empat vokalis itu, organizer bilang, honor paling mahal ya Once. Tapi ya enggak masalah, kan mereka deal sendiri dengan vokalisnya," jelas Dhani.

[Gambas:Instagram]

Menteri BUMN Erick Thohir bicara mengenai Program Makan Bergizi Gratis di Papua. Melalui Instagramnya, Erick Thohir mengatakan, program tersebut merupakan program yang sangat berarti.

Dalam video yang dibagikannya, beberapa anak bahkan memilih makanan yang diberikan, dibagikan untuk keluarga di rumah.

"Bagi saudara-saudara kita di Papua, Program Makan Bergizi Gratis sangat berarti. Anak-anak bahkan memilih berbagi dengan keluarga di rumah saat mendapat makanan," tulis Erick seperti dikutip Minggu (26/1/2025).

Erick mengatakan, Program Makan Bergizi Gratis untuk seluruh anak Indonesia. Adanya program tersebut diharapkan dapat mengejar target Indonesia Emas 2045.

"Program Makan Bergizi Gratis dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ini untuk seluruh anak-anak di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bapak Presiden ingin seluruh anak Indonesia tumbuh sehat, kuat dan mampu menjadi generasi terbaik saat Indonesia Emas 2045," kata Erick.

Erick menambahkan, perusahaan pelat merah siap mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

"BUMN memastikan akan mendukung Program Makan Bergizi Gratis melalui Pertamina Group (PGN), PLN, Freeport, BRI, Bank Mandiri, BNI, Telkomsel, Pupuk Indonesia dan BKI (ID Survey)," ungkap Erick.

[Gambas:Instagram]

Presiden Prabowo Subianto meminta maaf kepada para orang tua murid karena program makan bergizi gratis (MBG) belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

"Makan bergizi baru mulai. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta Maaf kepada semua orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima," kata Prabowo sebagaimana dikutip dari unggahan Instagram Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (@smindrawati), Rabu (22/1/2025).

Meski begitu, Prabowo memastikan program makan bergizi ini akan tersedia untuk seluruh anak Indonesia pada akhir 2025 mendatang. Ia mengaku akan melakukan berbagai upaya agar hal tersebut dapat terwujud.

"Tapi saya yakini bahwa akhir 2025 semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini, secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin," jelasnya.

"Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat. Supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau merasakan saya minta maaf. Tapi InsyaAllah akhir 2025," sambung Prabowo.

Dalam hal ini Prabowo mengatakan pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk keperluan program makan bergizi gratis ini di seluruh wilayah Indonesia. Hanya tinggal menyelesaikan fasilitas fisik.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan, dan yang sudah tidak perlu makan ya nggak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu," tutur mantan Menteri Pertahanan itu.

[Gambas:Instagram]

Awal pekan ini adalah adalah kick off program makan bergizi gratis (MBG) pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di sejumlah wilayah Indonesia, Senin (6/1).

Lewat unggahan di akun media sosial Instagram-nya@gibran_rakabuming, Wapres Gibran  berjanji akan terus memperluas jangkauan program makan bergizi gratis.

"Program MBG adalah program strategis pemerintah dan akan terus ditingkatkan jangkauannya untuk membangun generasi emas kita," tulis Gibran dalam unggahannya.

Gibran menjelaskan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo-Gibran itu dilaksanakan secara serentak di 26 provinsi.

Pada unggahan video instagram itu, Gibran juga menyertakan kumpulan rekaman video saat dia memantau uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah.

Dia pun menyertakan musik latar film animasi manga asal Jepang, Ninja Cilik Hattori, yang sudah dialihbahasakan ke Bahasa Indonesia.

[Gambas:Instagram]

Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.

Secara bertahap ke depannya, program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini, MBG diselenggarakan di 190 titik di 26 provinsi.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi menjelaskan berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), terdapat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang akan beroperasi.

Sebanyak 190 SPPG itu tersebar di 26 provinsi, yaitu Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

Kemudian, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Hasan menjelaskan program MBG ditargetkan menyentuh 3 juta penerima manfaat mulai Januari hingga Maret 2025.

Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat yang terdiri dari balita hingga pelajar SMA itu akan terus meningkat hingga mencapai 15 juta pada akhir 2025.

Selain itu, Hasan pun memastikan Prabowo-Gibran akan sidak program makan bergizi gratis. Namun untuk kapan dan di mana, dia belum menjelaskan.

Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) berlangsung mulai hari ini. Program ini digelar di seluruh Indonesia.

"Tanggal 6 Januari 2025 adalah tonggak yang bersejarah bagi bangsa kita. Kira-kira setelah 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, kita akan memulai sebuah program yang sangat besar yaitu pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah secara bertahap," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam keterangan video seperti dilihat, Senin (6/1/2025).

"Tidak hanya anak-anak sekolah yang akan menerima manfaat ini, tetapi juga ibu-ibu hamil dan anak-anak balita akan jadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap bahwa program makan bergizi gratis akan melibatkan para UMKM. Dadan menyebut bahwa antusias warga cukup tinggi untuk menjadi mitra program ini.

"Antusias. Semua pihak punya hak yang sama," kata Dadan kepada wartawan, Kamis (2/1)

Simak informasi tentang cara mendaftar mitra program Makan Bergizi Gratis.

Cara Daftar Mitra Makan Bergizi Gratis

Dikutip dari laman Instagram Badan Gizi Nasional (@badangizinasional.ri), berikut langkah-langkah mendaftar sebagai mitra BGN untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

• Buka situs mitra.bgn.go.id
• Lalu, buat akun baru dengan mengisi data diri dan kontak
• Lengkapi formulir pendaftaran sesuai bidang kerja sama yang diinginkan
• Setelah itu, unggah dokumen pendukung, seperti profil usaha/organisasi, proposal kerja sama, dan lain-lain)
• Kemudian, klik tombol "Kirim" untuk menyelesaikan pendaftaran
• Setelah pendaftaran berhasil, Anda akan menerima pemberitahuan melalui email yang didaftarkan
• Pendaftaran ini tidak dipungut biaya
• Jika lolos pendaftaran, Anda sudah berhasil menjadi mitra resmi Badan Gizi Nasional (BGN).

Setelah menjadi mitra resmi, Anda dapat mengajukan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk mendukung distribusi program Makan Bergizi Gratis. Ini caranya.

• Login ke akun mitra Anda di laman mitra.bgn.go.id
• Pilih meu "Pengajuan Titik"
• Klik tombol "Buat" untuk menambahkan titik lokasi bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
• Tandai lokasi bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada peta, lalu klik "Simpan dan Lanjutkan"
• Berikutnya, lengkapi data terkait informasi lokasi bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
• Checklist kesiapan titik bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sesuai ketentuan
• Lalu, unggah dokumen yang diminta
• Klik tombol "Ajukan" untuk mengirimkan pengajuan
• Setelah itu, tim Badan Gizi Nasional akan segera memverifikasi dan menghubungi pendaftar jika proses sudah selesai.

Makan bergizi gratis di SDN 2 Nagrikaler, Purwakarta. (Foto: Dian Firmansyah/detikJabar)

Sasaran Makan Bergizi Gratis

Menurut situs Indonesiabaik oleh Kominfo dan Perpres 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, berikut target utama penerima program Makan Bergizi Gratis.

1. Peserta Didik atau Pelajar dari PAUD hingga SMA, Negeri dan Swasta
2. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren
3. Balita atau anak usia di bawah lima tahun
4. Ibu hamil
5. Ibu menyusui.