Upaya mencari investasi dari luar negeri untuk Program 3 Juta Rumah, dikarenakan keterbatasan dana APBN dalam mencapai target pencapaian Program 3 Juta Rumah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan satu juta rumah dari Program 3 Juta Rumah didanai investasi luar negeri.

Terkait dengan target pembangunan 3 juta rumah ini, Ara berbagi tugas dengan Wakil Menteri (Wamen) PKP agar ada juga investasi dari luar negeri yang masuk dalam mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat.

"Kami menargetkan 3 juta rumah dimana 2 juta unit rumah menjadi tanggung jawab saya sebagai Menteri PKP. Sisanya satu juta merupakan investasi luar negeri yang menjadi tanggung jawab Wamen PKP untuk mencari investasi dari luar negeri," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, di Jakarta, Senin.

Terkait investasi luar negeri untuk perumahan, dirinya juga ikut membantu ke Doha, Qatar, untuk mendampingi Presiden RI saat mencari investasi perumahan.

Upaya mencari investasi dari luar negeri untuk Program 3 Juta Rumah, dikarenakan keterbatasan dana APBN dalam mencapai target pencapaian Program 3 Juta Rumah.

Modal awal dari APBN sendiri dialokasikan hanya untuk mendukung pencapaian target sebanyak 269.779 unit rumah, dengan 96.035 unit telah selesai terbangun, 39.948 unit dalam proses dan 133.796 unit pada tahap rencana.

Dengan demikian masih terdapat target 2,73 juta unit rumah yang membutuhkan dukungan dari upaya-upaya lainnya, agar Program 3 Juta Rumah dapat tercapai sepenuhnya.

Melalui semangat gotong royong, Kementerian PKP mengupayakan dukungan tersebut dari berbagai pihak seperti dukungan dari pengembang perumahan, corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta sampai dengan investasi dari luar negeri dalam rangka mencapai Program 3 Juta Rumah.

"Kami menjalankan apa yang menjadi visi-visi daripada Presiden RI Prabowo yang optimis. Beliau memerintahkan kami untuk bagaimana membangun dan merenovasi bersama dengan semua pemangku kepentingan, artinya, yang membangun dan merenovasi," kata Ara pula.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara menghadap Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pembangunan 3 juta rumah. Ara mengatakan sesuai arahan Prabowo Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mendukung program di sektor perumahan, termasuk Program 3 Juta Rumah.

"Tadi malam saya sudah berbicara dengan Presiden Prabowo dan mendapatkan arahan langsung bersama Pak Hasyim (Ketua Satuan Tugas Satgas Perumahan) bahwa Danantara men-support full untuk sektor perumahan," kata Ara dikutip detikProperti

Ada pun mengenai mengenai besar dana yang akan diberikan Danantara untuk sektor perumahan dan detail lainnya, Ara mengatakan semuanya akan dikaji dahulu.

"Kami akan menjajaki, kami juga akan mendalami satu-satu dengan perbankan, dengan bank BUMN, juga dengan bank swasta. Kami juga sudah mulai komunikasi terutama dengan BCA, sehingga nanti pada waktunya kami akan terbuka ke publik, bentuknya seperti apa, berapa angkanya, skemanya seperti apa. Tapi ini baru langkah awal," ujar Ara.

Pertemuan hari ini ia sebut sebagai langkah awal yang baik, agar sektor perumahan tidak hanya bergantung pada investasi dari luar negeri.

"Karena prinsip Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tapi kita juga punya danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional. Contohnya, bagaimana Emir Qatar juga siap untuk berinvestasi, join bersama kita, itu adalah contoh kepercayaan," ungkapnya.

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menyampaikan pertemuan hari ini membahas mengenai dukungan Danantara terhadap program perumahan dari segi likuiditas.

"Nah pertemuan tadi hanya menekankan, Pak Hasim menyampaikan pesan Pak Presiden, kita tidak boleh hanya bergantung dengan pihak luar negeri. Mereka para perbankan ini dan Danantara diminta untuk mencarikan alternatif likuiditas. Danantara kan memiliki cash, bagaimana bisa menyertakan dananya ke perbankan. Dari keuntungan itu, perbankan untuk membantu pemerintah likuiditasnya cicilannya sudah siap," jelas Bonny.

Video: Ara Minta Pengembang Tak Pakai Lahan Sawah untuk Perumahan

Video: Ara Minta Pengembang Tak Pakai Lahan Sawah untuk Perumahan

Perubahan iklim telah menjadi ancaman yang semakin nyata bagi kehidupan manusia di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Banjir, kekeringan, serta polusi udara yang mengkhawatirkan adalah contoh dampak yang semakin terasa di berbagai kota. Menghadapi tantangan besar ini, kita perlu beradaptasi dan mencari solusi yang tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Salah satu solusi yang semakin mendapat perhatian adalah Perumahan Rendah Emisi (PRE). Selain berperan dalam pengurangan emisi karbon, sektor ini menawarkan potensi besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi hijau, dan mendorong inovasi teknologi di Indonesia. Namun, meskipun prospeknya sangat menjanjikan, perjalanan untuk mewujudkan sektor ini sebagai mesin ekonomi masih dipenuhi dengan tantangan yang harus diatasi.

PRE tidak hanya berfungsi sebagai jawaban atas perubahan iklim. Lebih dari itu, PRE juga dapat menjadi mesin dan/atau pendorong pertumbuhan ekonomi dalam berbagai sektor. Tiga pilar utama yang dapat mengoptimalkan kontribusi sektor ini adalah menciptakan lapangan pekerjaan, menarik investasi hijau, dan mendorong inovasi teknologi.

Menciptakan Lapangan Pekerjaan

Pembangunan PRE membuka banyak peluang lapangan pekerjaan, baik di sektor konstruksi maupun di sektor pendukung. Diperlukan tenaga kerja terampil seperti ahli energi terbarukan, arsitek yang fokus pada desain ramah lingkungan, serta insinyur yang merancang dan memasang sistem efisiensi energi. Permintaan untuk bahan bangunan ramah lingkungan, seperti material daur ulang dan beton ramah lingkungan, juga akan menciptakan banyak lapangan kerja baru.

Selain itu, sektor terkait seperti transportasi berkelanjutan turut berkembang. Dengan semakin banyaknya permintaan terhadap kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya, peluang kerja di sektor ini akan meningkat signifikan. Teknologi pengelolaan air hujan dan limbah yang efisien juga menjadi kebutuhan dan memperluas pasar tenaga kerja teknologi ramah lingkungan.

Sebagai gambaran, dampak penciptaan lapangan pekerjaan dapat dilihat pada proyek Green Building di Singapura, yang telah berhasil menciptakan banyak sekali pekerjaan baru dalam bidang konstruksi, energi terbarukan, dan pengelolaan air. Proyek ini mengintegrasikan konsep ramah lingkungan pada bangunan komersial dan residensial dan berkontribusi signifikan pada pengurangan emisi, dan sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

Menarik Investasi Hijau

Selain membuka lapangan pekerjaan, pembangunan PRE berpotensi besar untuk menarik investasi domestik dan internasional. Seiring tren global yang semakin fokus pada keberlanjutan, banyak investor yang tertarik pada proyek yang mendukung pengurangan emisi karbon.

Indonesia, dengan sumber daya melimpah dan pasar besar, berpeluang menjadi magnet bagi investasi hijau. Laporan United Nations Environment Programme (UNEP) menjelaskan bahwa investasi hijau yang meningkat pesat di sektor perumahan dapat membantu Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca.

Di sisi lain, Indonesia juga berpeluang untuk menarik investasi internasional melalui kemudahan insentif fiskal dan kebijakan ramah investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Sementara, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah meluncurkan berbagai program untuk mempercepat pembangunan hunian ramah lingkungan yang berkelanjutan. Pengembangan kawasan perumahan dengan fasilitas energi terbarukan menarik minat investor hijau global.

Mendorong Inovasi Teknologi

Pembangunan PRE mendorong inovasi teknologi, baik di sektor konstruksi, energi, maupun transportasi. Misalnya, di sektor konstruksi, penggunaan bahan bangunan efisien seperti kaca cerdas, beton ramah lingkungan, dan material daur ulang semakin berkembang. Teknologi pemanas dan pendingin berbasis energi terbarukan, serta desain bangunan yang memanfaatkan pencahayaan alami, juga semakin diminati untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Selain itu, teknologi energi terbarukan seperti panel surya, pembangkit listrik tenaga angin, dan solusi penyimpanan energi berkembang pesat untuk mendukung pembangunan rumah ramah lingkungan. Integrasi sumber energi terbarukan di PRE juga berpotensi mempercepat transisi Indonesia menuju energi bersih.

Kita bisa berguru ke Jerman yang telah memberikan contoh konkret. Jerman berhasil mengembangkan sektor perumahan hijau dengan teknologi tinggi. Jerman mengintegrasikan teknologi energi terbarukan, yang membantu negara tersebut mengurangi emisi karbon secara signifikan. Inovasi ini tidak hanya mempercepat peralihan ke energi hijau tetapi juga menciptakan banyak sekali pekerjaan baru di sektor energi terbarukan.

Beberapa Kendala

Meskipun sektor PRE menawarkan berbagai manfaat, implementasinya di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kendala yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah biaya awal pembangunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perumahan konvensional. Penggunaan teknologi hijau, bahan bangunan ramah lingkungan, dan sistem energi terbarukan disinyalir membutuhkan investasi yang lebih besar di awal. Meski pada akhirnya lebih efisien dan berkelanjutan, banyak pengembang yang enggan mengambil risiko ini.

Menurut World Bank, biaya awal yang lebih tinggi menjadi salah satu faktor penghambat terbesar dalam pengembangan proyek perumahan hijau di negara berkembang. Oleh karena itu, insentif fiskal dan pembiayaan hijau menjadi sangat penting dalam upaya mempercepat implementasi PRE.

Selain itu, infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala besar. Banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki sistem pengelolaan air yang efisien, transportasi ramah lingkungan, atau integrasi energi terbarukan untuk mendukung PRE. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, pengembang dan konsumen tidak dapat merasakan manfaat penuh dari PRE.

Kendala lainnya adalah ketidakjelasan dalam kebijakan dan regulasi yang ada. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, pengembang sering menghadapi ketidakpastian dalam peraturan yang berlaku. Ketidakkonsistenan kebijakan dan ketidakjelasan implementasi seringkali membuat pengembang ragu untuk berinvestasi dalam proyek PRE.

Karena itu, sangat penting agar regulasi yang ada terus disempurnakan, dengan memberikan panduan yang jelas, guna mendukung terciptanya PRE yang berkelanjutan. Kejelasan ini akan membuka peluang lebih besar bagi pengembang untuk berinovasi dan berinvestasi dalam sektor yang ramah lingkungan.

Langkah Strategis

Untuk mengoptimalkan potensi PRE sebagai mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia, sejumlah langkah strategis perlu diambil. Salah satunya adalah dengan memberikan kebijakan fiskal yang mendukung, seperti insentif pajak atau subsidi bagi pengembang yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. Ini akan mengurangi beban biaya awal dan mendorong pengembang untuk memilih proyek perumahan hijau.

Pembangunan infrastruktur yang kompatibel dengan PRE juga sangat penting. Pemerintah harus bekerja sama dengan sektor swasta untuk memastikan ketersediaan infrastruktur seperti energi terbarukan, sistem pengelolaan air yang efisien, dan transportasi hijau. Kolaborasi publik-swasta ini akan memastikan terciptanya kawasan perumahan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan teknologi yang mengurangi jejak karbon.

Pembiayaan hijau juga perlu didorong lebih lanjut. Lembaga keuangan harus lebih aktif menyediakan produk pembiayaan hijau yang mudah diakses oleh pengembang dan konsumen. Produk seperti green bonds atau pinjaman dengan bunga rendah untuk proyek perumahan hijau dapat mempercepat pendanaan dan memungkinkan sektor ini berkembang lebih cepat.

PRE bukan hanya solusi terhadap perubahan iklim, tetapi juga potensi besar bagi ekonomi Indonesia. Dengan menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan mendorong inovasi teknologi, pembangunan PRE bisa menjadi penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan kebijakan yang tepat, sektor ini memiliki kemampuan untuk merangsang pertumbuhan sektor-sektor lainnya, menciptakan peluang baru, dan mendatangkan manfaat jangka panjang.

Ini adalah momentum yang tidak boleh disia-siakan. Dengan strategi yang tepat, Indonesia tidak hanya dapat meraih kemajuan besar dalam pembangunan berkelanjutan, tetapi juga mengukir nama sebagai pelopor dalam transisi hijau global. PRE adalah kunci untuk masa depan yang lebih bersih, efisien, dan sejahtera bagi seluruh bangsa. PRE bukan sekadar mimpi utopis, tapi kesempatan. Tinggal kita mau serius atau tidak. Bola ada di tangan para pengambil kebijakan. Jangan sampai momentum ini berlalu begitu saja.

Wilson ArafatGRC & ESG Specialist

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengakui belum berhasil meraih investasi yang konkret untuk Program 3 Juta Rumah.

Hal itu diungkapkan Ara, sapaan akrabnya, saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI pada Rabu (30/4/2025).

Mulanya Ara menyampaikan tentang upayanya untuk memenuhi target pembangunan 3 juta rumah dalam setahun di tengah pagu anggaran Kementerian PKP yang terbatas. Salah satunya dengan mencari pendanaan berupa investasi dari pihak-pihak swasta.

Bahkan, ia juga memberikan target investasi kepada Wakil Menteri (Wamen) serta Direktur Jenderal (Dirjen) di lingkungan Kementerian PKP.

"Saya buka saja di sini, target misalnya Pak Fitrah Dirjen Kawasan Permukiman, dia mesti cari investasi Rp 5 triliun, Dirjen Perumahan Perkotaan mesti cari investasi Rp 5 triliun," ujar Ara.

Menurut dia, target investasi yang diberikan kepada jajaranya itu penting agar Program 3 Juta Rumah bisa berjalan.

"Kalau belum ada yang berhasil Pak? Saya akui belum ada yang berhasil. Konkret, belum, kalau mau jujur saya apa adanya gitu," tandasnya.

Kendati demikian, kata Ara, Kementerian PKP masih terus menggali peluang. Seperti beberapa waktu lalu dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan ke Qatar.

"Kita pertemuan di luar jadwal dengan Presiden. Kita ketemu dengan Ooredoo, kita ketemu Standard Chartered, kita berusaha. Tapi maaf mungkin belum sesuai harapan," ucapnya.

Mengaku Siap di-Reshuffle

Lanjut Ara, meski banyak tantangan yang dihadapi, ia tetap optimistis dapat memenuhi target 3 juta rumah yang diberikan Prabowo.

Ia mengaku akan terus berusaha dengan kerja keras agar Program 3 Juta Rumah bisa berhasil.

"Kalau saya tidak berhasil ya risiko, mungkin saya di-reshuffle, harus siap. Tapi saya tidak mau di-reshuffle karena korupsi, karena tidak bekerja keras," tegasnya.

Ara menyebut reshuffle menjadi bagian dari risiko yang memang harus dihadapinya sebagai anak buah Presiden.

"Kalau pada waktunya memang saya tidak berhasil, tenang saja, saya siap kok, kita ngomong apa adanya," pungkas Menteri PKP itu.

jumlahnya yang sekarang enam pengembang dan kalau di triwulan pertama 2024 sudah di angka 10 pengembang perumahan

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, menyebut pengajuan izin pembangunan kawasan perumahan mengalami penurunan pada sepanjang triwulan pertama 2025, jika dibanding periode yang sama tahun 2024.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang Arif Tri Sastyawan di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, mengatakan pada triwulan pertama 2025 terdapat enam pengembang yang telah menyelesaikan set plan pembangunan.

"Investasi perumahan ini pada triwulan pertama 2025 ada penurunan kalau dibanding 2024, jumlahnya yang sekarang enam pengembang dan kalau di triwulan pertama 2024 sudah di angka 10 pengembang perumahan," kata Arif.

Ia menjelaskan faktor terbesar penyebab turunnya jumlah pengajuan izin pembangunan perumahan ini karena luas lahan di Kota Malang yang mulai menipis, sehingga mempengaruhi perkembangan nilai harga tanah.

"Pengalaman kami melihat di lapangan, menjual rumah dengan harga Rp500 juta ke atas sulit, kalau kami lihat itu sekitar Rp350 juta sampai di bawah Rp500 juta," ujarnya.

Kondisi itu pada akhirnya membuat para pengembang mencari solusi alternatif dengan beralih ke bidang penyediaan hunian vertikal dalam bentuk apartemen maupun beralih berinvestasi ke jenis properti komersial, seperti hotel.

"Beberapa hotel sudah mengajukan pengurusan izin, kalau apartemen ada satu tapi persyaratannya belum lengkap," ucap dia.

Melihat situasi yang ada, maka Disnaker-PMPTSP Kota Malang kini terus mengkaji dampak pembangunan bangunan vertikal terhadap lingkungan dan kondisi sosial masyarakat.

Sebab, kata dia, setiap pembangunan yang ada di suatu wilayah tidak boleh menyalahi tata ruang daerah.

"Hunian vertikal itu harus kami kaji dengan benar mengenai sampai lingkungannya dan sosial. Karena Kota Malang ini masih menjadi tempat favorit untuk tinggal, terutama bagi pensiunan," ujar Arif.

Pengkajian tata ruang dalam menghadapi tren pergeseran investasi melibatkan banyak organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perhubungan Kota Malang.

"Mau tidak mau harus seperti Surabaya konsepnya pembangunannya," tuturnya.

Selain itu, kata dia, tren investasi yang kini terus muncul adalah minat masyarakat untuk menjadikan hunian tapak sebagai rumah kos (rukos).

Hal itu dinilai fenomena yang wajar lantaran keberadaan sejumlah universitas di Kota Malang, sehingga menghadirkan ketertarikan bagi masyarakat pemilik aset rumah tapak membuka bisnis kos-kosan.

"Pangsa pasar untuk mahasiswa yang di kota malang ini diambil suatu langkah untuk berinvestasi," katanya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah telah menandatangani perjanjian nota kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) dengan Qatar pada Januari lalu. Satgas Perumahan menyampaikan ground breaking rencananya akan dilaksanakan setelah lebaran atau April 2025. Namun, hingga hari ini, belum ada kejelasan mengenai hal tersebut.

Menanggapi hal ini, anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menjelaskan MoU yang berlangsung pada Januari lalu belum menjadi kontrak kerjasama. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah tengah mengusahakan agar kontrak tersebut dapat terealisasi.

"Setelah MoU itu, kami beri waktu tiga bulan untuk menunjukkan keseriusannya. Satgas menilai saat ini adalah waktunya menunjukkan komitmen nyata. Maka kami kirimkan surat kepada pihak Qatar agar MoU itu segera ditingkatkan menjadi kontrak," kata Bonny seusai acara Halal Bihalal Keluarga Besar Real Estate Indonesia di Sheraton Grand Jakarta, Senin (21/4/2025).

Qatar juga harus memenuhi beberapa persyaratan kepada Indonesia sebagai bentuk keseriusan melakukan investasi. Pertama mereka harus memiliki kantor di Indonesia. Kedua, mereka perlu memberikan sejumlah anggaran sebagai bentuk komitmen awal. Terakhir adalah melibatkan pengembang lokal dalam pembangunan 1 juta rumah di Indonesia.

"Pertama, mereka harus punya perwakilan atau kantor di Indonesia. Nggak bisa lagi (pemerintah) bolak-balik ke Doha. Pak Wamen saja sudah bolak-balik ke sana. Kita butuh perwakilan tetap untuk efisiensi administrasi dan koordinasi. Kedua, karena likuiditas perbankan kita terbatas, idealnya mereka menempatkan sebagian dana di bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara) sebagai bentuk komitmen awal. Ketiga, mereka wajib melibatkan kontraktor lokal dalam proyek tersebut. Ini penting demi pemberdayaan industri konstruksi nasional," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Bonny sempat mengatakan pemerintah baru akan memberikan apa yang dibutuhkan Qatar untuk membangun rumah, contohnya seperti tanah yang bisa digunakan. Setelah rumah dibangun, nantinya bangunan akan dikelola oleh pemerintah.

"(Groundbreaking bulan Mei?) Kita kondisikan. Karena kan dari Januari ini, ya kan? Setelah sudah selesai, ya pemerintah mengelola. Mungkin pemerintah menunjuk Perumnas atau siapa (untuk mengelola)," katanya saat ditemui wartawan di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Ia mengatakan, saat ini tanah di kompleks perumahan DPR di Kalibata menjadi salah satu kandidat untuk pembangunan 1 juta rumah dari Qatar. Bonny menuturkan saat ini sedang dalam proses pelimpahan dari sekretariat DPR ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang selanjutnya akan diberikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"(Lokasi pembangunan) Kalibata sekarang yang bisa dikatakan 90 persen. Banyak lahan yang ada, tapi masih ditinggalin oleh masyarakat, kayak kemayoran," tuturnya.

Terpisah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan dirinya telah bertemu dengan beberapa investor, salah satunya Ooredoo Qatar pada saat kunjungan kerja ke Doha. Perusahaan ini sudah berinvestasi di Indonesia di bidang telekomunikasi yakni dengan PT Indosat Tbk.

"Kita kan sudah sampaikan data-data kita, kemarin saya bertemu dengan Ooredoo, grup besar yang sudah investasi di sini di bidang telekomunikasi. Kenapa saya pilih (Ooredoo) dari sekian banyak pilihan karena dia sudah pernah (investasi di Indonesia)," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut pihaknya telah melakukan penjajakan dan menyampaikan data-data terkait Program 3 Juta Rumah. Ia merasa Ooredoo cocok sebagai calon investor karena mereka sudah pernah berinvestasi di perusahaan di Indonesia, bahkan hingga saat ini.

"Saya mesti milih mana yang efektif. Bagi saya yang efektif yang sudah pernah ada di sini investasi dan sekarang masih investasi di sini. Kenapa? Jadi dia sudah mengerti kultur, struktur daripada bisnis di Indonesia. Nah, jadi kita bikin one-on-one meeting. Dari dia dua, dari saya tiga. Kita jelaskan satu setengah jam," jelas Ara.

Ada pun, mengenai kejelasan waktu groundbreaking, Ara tidak menjelaskan rinci. Ia hanya menyebutkan telah melakukan beberapa pertemuan dengan investor potensial di Qatar seperti Hilal Mohammed HK Al Khulaifi dan bertemu dengan CEO Standard Chartered di Qatar pada Minggu (13/4) lalu.

Qatar dikabarkan akan membantu realisasi Program 3 Juta Rumah dengan membangun 1 juta rumah. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo bulan lalu mengungkapkan pembangunannya akan dilaksanakan pada April 2025.

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya US$ 18-20 miliar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025) lalu.

Terpisah, menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan lokasi pertama pembangunan 1 juta rumah oleh Qatar akan berada di Kalibata, Jakarta Selatan dengan jumlah rumah yang dibangun rencananya 20.000 unit.

Lantas, apakah saat ini program tersebut telah berjalan sesuai target?

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) mengatakan dirinya telah bertemu dengan beberapa investor, salah satunya Ooredoo Qatar. Perusahaan ini sudah berinvestasi di Indonesia di bidang telekomunikasi yakni dengan PT Indosat Tbk.

"Kita kan sudah sampaikan data-data kita, kemarin saya bertemu dengan Ooredoo, grup besar yang sudah investasi di sini di bidang telekomunikasi. Kenapa saya pilih (Ooredoo) dari sekian banyak pilihan karena dia sudah pernah (investasi di Indonesia)," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut pihaknya telah melakukan penjajakan dan menyampaikan data-data terkait Program 3 Juta Rumah. Ia merasa Ooredoo cocok sebagai calon investor karena mereka sudah pernah berinvestasi di perusahaan di Indonesia, bahkan hingga saat ini.

"Saya mesti milih mana yang efektif. Bagi saya yang efektif yang sudah pernah ada di sini investasi dan sekarang masih investasi di sini. Kenapa? Jadi dia sudah mengerti kultur, struktur daripada bisnis di Indonesia. Nah, jadi kita bikin one-on-one meeting. Dari dia dua, dari saya tiga. Kita jelaskan satu setengah jam," jelas Ara.

Ada pun, mengenai kejelasan waktu groundbreaking, Ara tidak menjelaskan rinci. Ia hanya menyebutkan telah melakukan beberapa pertemuan dengan investor potensial di Qatar.

Melihat catatan detikcom, Ara beserta tim sempat mengadakan one-on-one meeting bersama Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar pada Minggu (13/4) lalu. Ara menawarkan sejumlah lahan yang berada di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh investor asal Qatar tersebut.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

Selain itu, Ara meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk mempresentasikan tentang tawaran kerja sama investasi. Kerja sama tersebut melalui dukungan demand and supply perumahan.

"Skema kerja sama melalui public private partnership (PPP) dalam pembangunan perumahan sangat penting dan dukungan dari Qatar sangat dibutuhkan," katanya.

Ia juga sempat menyebutkan akan bertemu dengan CEO Standard Chartered, investor asal Qatar sesampainya di Doha pada saat itu. Pihaknya akan membahas mengenai Program 3 Juta Rumah.

"Rencananya pada pukul 16.00 waktu setempat kami akan bertemu CEO Standard Chartered guna berdiskusi tentang program perumahan di Indonesia," katanya seperti yang dikutip detikcom dari keterangan tertulis, Minggu (13/4/2025).

Selain menemui investor, Ara menyampaikan dalam kunjungan itu ia turut membahas mengenai perumahan untuk tenaga migran dengan kedutaan besar di sana.

"Mensosialisasikan perumahan bagi tenaga migran karena kita alokasikan buat tenaga migran 20 ribu (rumah)," ujarnya.

Kemudian, Ara akan mengirimkan pihaknya ke Hong Kong dan Malaysia untuk melakukan sosialisasi terkait hal ini agar tenaga kerja migran bisa memiliki rumah.

"Saya ada minta, nanti staff saya datang ke Hong Kong, ke Malaysia untuk mensosialisasikan itu. Supaya apa? Nanti tenaga migran kita seperti guru, petani, menggunakan uangnya itu diedukasi buat investasi, jangan untuk hal yang konsumtif," ungkapnya.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenalkan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto kepada pengusaha Rusia. Beberapa yang disebut oleh Airlangga adalah program makan bergizi gratis, swasembada pangan hingga swasembada energi.

Airlangga mengatakan, di tengah ketidakpastian global, sektor pangan menjadi sektor yang krusial. Dalam hal ini, kata dia, Indonesia siap berkolaborasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dengan Rusia.

"Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia memiliki berbagai program strategis. Makan bergizi gratis misalnya untuk semua pelajar Indonesia. Kedua ada ketahanan pangan dan ketahanan energi," ujarnya dalam The Russia-Indonesia Business Forum di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025).

"Tiga program itu adalah prioritas Indonesia, dan di bawah ketidakpastian global menurut saya yang paling penting bagi orang-orang adalah ketercukupan pangan. Dalam hal itu Indonesia terbuka untuk kolaborasi dan kerja sama, serta membuat mega proyek ini bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi," tambah Airlangga.

Airlangga menambahkan, Indonesia juga membutuhkan investasi US$ 800 miliar atau Rp 13.360 triliun (kurs Rp 16.700) untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Dalam hal ini sektor yang bakal menjadi andalan adalah investasi di bidang hilirisasi yang juga terbuka untuk dikerjasamakan.

Hilirisasi tidak hanya menyasar sektor mineral penting seperti nikel atau bauksit, tapi juga menjamah sektor agrikultur seperti minyak kelapa sawit. Nantinya produk-produk mentah akan diolah di dalam negeri agar memberikan nilai tambah sebelum diekspor ke negara lain.

Airlangga juga memamerkan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan spesialisasi yang berbeda-beda. KEK diharapkan bisa mendukung iklim berusaha di Tanah Air.

"Sumatera ada kelapa sawit, beberapa area lain ada yang fokus ke minyak dan gas, kalau di Kalimantan tambang batu bara juga dengan perkebunan, lalu di Timur ada mineral processing, nikel, tembaga, emas, dan termasuk bauksit di Kalimantan Barat," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, James Riady menilai Indonesia dan Rusia memiliki hubungan bilateral yang cukup baik. Ia juga menyebut Indonesia menawarkan banyak peluang bagi Rusia, namun kurang dikerjasamakan secara optimal.

"Kita butuh banyak B2B engagement, dan kita belum cukup banyak membawa pebisnis Indonesia ke Rusia, begitu pula membawa pengusaha Rusia ke Indonesia. Kita akan melihat peluang ini serta memberikan dukungan, dan akan berpartisipasi lebih aktif untuk itu," tutup James.

Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia - Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan, CEO Forum Indonesia - Qatar mendorong investasi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Ara, dengan adanya CEO Forum ini diharapkan mampu mendorong masuknya investasi dari Qatar terkait program perumahan di Indonesia sekaligus mendorong Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia - Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ara menyampaikan bahwa kegiatan CEO Forum Indonesia- Qatar tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie.

Menteri PKP menghadiri CEO Forum Indonesia - Qatar bersama dengan Ketua Satgas Perumahan Hasyim Djojohadikusumo, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, dan beberapa pengusaha lainnya.

"Kami siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penyediaan Rumah bagi masyarakat Indonesia dengan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dan insentif utamanya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," kata Ara.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pembangunan 1 juta unit rumah dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani untuk pembangunan 1 juta unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Adanya investasi dari Qatar ini bukti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dari negara lain yang sangat tinggi. Terimakasih juga atas dukungan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo, yang juga berperan dalam hal ini," kata Ara.

Dia mengungkapkan, pembangunan satu juta rumah bersama investor Qatar ini ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

Untuk investor yang saat ini lebih diprioritaskan untuk pembangunan perumahan di perkotaan.

"Kami juga telah menyiapkan lahan yang baik untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat," kata Ara.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah tengah menggaet investor di Qatar untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam acara CEO Forum Indonesia-Qatar pada Minggu (13/4).

CEO Forum ini diharapkan dapat mendorong masuknya investasi dari Qatar terkait program perumahan di Indonesia sekaligus mendorong Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

"Beberapa hal potensi yang dibahas dalam CEO Forum Indonesia-Qatar ini tentunya adalah investasi di sektor perumahan," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

Pada kesempatan itu, Ara menyampaikan bahwa kegiatan CEO Forum Indonesia-Qatar tersebut diinisiasi oleh Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie. Ia menghadiri kegiatan tersebut bersama Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Bakrie, Patrick Waluyo dan beberapa pengusaha lainnya.

"Kami siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia dengan Program 3 Juta Rumah. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan dan insentif utamanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," katanya.

Sebagai informasi, Ara telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pembangunan 1 juta unit rumah untuk MBR dengan investor dari Qatar Qilaa International Group Sheikh Abdul Aziz Al Thani. Penandatanganan MoU dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (8/1) lalu dan disaksikan langsung oleh Prabowo.

Acara itu turut dihadiri Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, Wamenlu Anis Matta, Hashim, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Rosan Roeslani.

"Adanya investasi dari Qatar ini bukti kepercayaan terhadap Presiden Prabowo dari negara lain yang sangat tinggi. Terima kasih juga atas dukungan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang dipimpin Hashim Djojohadikusumo yang juga berperan dalam hal ini," katanya.

Menteri PKP mengungkapkan, pembangunan satu juta rumah bersama investor Qatar ini ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Investasi ini lebih diprioritaskan untuk pembangunan perumahan di perkotaan.

"Kami juga telah menyiapkan lahan yang baik untuk lokasi pembangunan rumah bagi masyarakat," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan AlQilaa International Group di Doha, Qatar kemarin. Kerja sama antara BTN dan perusahaan investasi asal Qatar itu terkait implementasi program perumahan nasional melalui pembangunan satu juta unit rumah.

Turut hadir dalam acara tersebut kil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah. Dia mengatakan, penandatanganan perjanjian kerja sama dengan AlQilaa International Group merupakan kelanjutan dari perjanjian kerja sama pembangunan program perumahan nasional yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Perwakilan Kerajaan Qatar sekaligus Chairman AlQilaa International Group, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani pada awal Januari 2025 lalu.

"Kami berharap setelah kesepakatan ini, prosesnya dapat berlanjut menuju perencanaan dan perancangan proyek, serta proses konstruksi. BTN akan menjadi bank yang mendukung inisiatif ini dengan menyalurkan pembiayaan kepemilikan hunian kepada masyarakat Indonesia. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang hadir pada hari ini dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Qatar," tutur Fahri dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (9/4/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Chairman AlQilaa International Group, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani mengapresiasi dukungan pemerintah Indonesia terhadap kontribusi Qatar dalam mendukung pembangunan perumahan di Indonesia. "Kami berharap kemitraan ini dapat melangkah menuju hubungan yang erat antara kedua negara untuk mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia," kata Sheikh Abdulaziz.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan bahwa BTN sangat serius untuk menyukseskan program perumahan nasional pemerintah, salah satunya melalui kemitraan bersama AlQilaa International Group. "Kami menjalin kemitraan strategis dengan Investor asal Qatar AlQilaa International Group yang dalam tahap awal akan membangun 100.000 unit hunian" jelas Nixon.

Menurut Nixon, untuk tahap awal pembangunan 100.000 unit ini akan dilakukan dalam bentuk hunian vertikal seperti apartemen ataupun rumah susun bersubsidi di daerah perkotaan seperti Jakarta. Adapun nilai investasi yang digelontorkan AlQilaa Group untuk pembangunan tersebut adalah sekitar US$ 20.000 untuk satu unit hunian atau total sekitar US$ 2 miliar atau setara Rp 33,6 triliun untuk 100.000 unit hunian.

Dalam kerja sama tersebut, BTN bertindak sebagai penyalur pembiayaan untuk kepemilikan hunian yang akan dibangun AlQilaa Group. Pembiayaan tersebut akan tersedia dalam opsi akad konvensional maupun syariah untuk calon debitur Warga Negara Indonesia yang memenuhi kriteria yang disepakati BTN dan AlQilaa Group serta menaati peraturan dan perundangan yang berlaku.

"BTN mendukung visi besar Program Tiga Juta Rumah bagi rakyat Indonesia melalui kolaborasi internasional. Kami meyakini bahwa pembangunan 100.000 unit rumah pada fase pertama menjadi langkah kongkret menuju pemenuhan kebutuhan papan yang layak dan terjangkau," katanya.

Nixon menegaskan, kerja sama dengan AlQilaa Group ini akan membuat kinerja keuangan perseroan khususnya pembiayaan KPR bersubsidi akan semakin positif. Selain itu, Nixon meyakini bahwa proyek bersama investor Qatar ini akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan sektor konstruksi dan perbankan, serta memperkuat hubungan ekonomi Indonesia-Qatar.

Lebih lanjut, Nixon mengatakan dukungan investor asing sangat penting untuk memperkuat pendanaan bagi program Tiga Juta Rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo, sehingga dapat mengurangi kekurangan (backlog) perumahan nasional. "Proyek ini akan berkontribusi besar terhadap target pembangunan nasional serta percepatan pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi," tutur Nixon.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan banyak mendapat keluhan masyarakar terkait perumahan. Dia mengimbau masyarakat untuk tak ragu mengadu ke Kementerian PKP jika memiliki keluhan.

Hal itu disampaikan Ara usai hadir acara open house di rumah dinas Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Ara mulanya ditantai soal keluhan tarif air di rusun mahal.

"Tolong ngadu ke 911 daripada perumahan, PKP. Kita memang membuka layanan pengaduan," kata Ara kepada wartawan di lokasi, Selasa (1/4/2025).

Ara mengakui keluhan terkait persoalan perumahan masih terus ada. Pihaknya juga mendapat aduan yang dilayangkah oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

"Kami dapat dari badan konsumen negara, dapat dari YLKI, itu pengaduan perumahan itu sangat tinggi," ungkap Ara.

"Nah makanya kami buat itu (layanan aduan). Karena presiden mengarahkan, meminta kita harus mendengar keluhan rakyat," ucapnya.

Karena itu, Ara mengatakan, pekerjaan Kementerian PKP bukan hanya sebatas membangun rumah. Namun juga menjamin kualitas rumah.

"Bagaimana pengembang kalau janjinya tidak ada banjir, ya jangan banjir dong. Kalau janjinya airnya bersih, jangan kuning dong, jadi seperti itu," jelas dia.

"Di Indonesia begitu banyak masalah, Pesiden Prabowo juga minta kita membuat kebijakan yang pro rakyat," tegas Ara.

Pada kesempatan itu, Ara juga menyampaikan saat ini pemerintah tengah menyiapkan program rumah subsidi yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan (nakes), guru, serta nelayan.

Rumah subsidi bagi nakes akan disiapkan sebanyak 30 ribu rumah, kemudian untuk guru sebanyak 20 ribu rumah, dan untuk nelayan sebanyak 20 ribu rumah. Selain itu dirinya juga sudah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

"Kita sudah mengalokasikan buat petani 20 ribu, nelayan 20 ribu, buruh 20 ribu, tenaga migran 20 ribu, kemudian nakes itu 30 ribu, nakes itu terdiri dari perawat. Kemudian ada bidan dan tenaga kesehatan masyarakat, kemudian TNI-AD kurang lebih sekitar 5 ribu, kepolisian 14.500, dari kuota 220 ribu," urainya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya