Pengaduan korban Meikarta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertambah. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menyebutkan laporan yang diterima sudah mencapai 500 pelapor.

"(berapa pelaporan ke PKP?) Udah 500. (untuk Meikarta atau semua?) Meikarta sendiri," ucap Fitrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2025).

Ia mengatakan sebanyak 11 konsumen sudah menerima ganti rugi. Angka tersebut dari 116 laporan yang sudah terverifikasi oleh Kementerian PKP.

"Totalnya 116 itu sekitar Rp 26-an M," katanya.

Pertemuan selanjutnya dengan Bos Lippo Group, induk perusahaan PT Mahkota Sentosa Utama (pengembang Meikarta) James Riady akan dilangsungkan pada 23 Juli 2025 mendatang. Tanggal tersebut sesuai dengan tenggat waktu pencairan refund konsumen PKP yang sudah disetujui sebelumnya.

Di samping itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Ara) mengatakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

"10 tahun terakhir ini, berdasarkan laporan dari dua institusi itu, yang satu negara yang satu masyarakat, paling banyak konsumen Pak dan yang paling banyak soal Meikarta," ujar Ara dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI.

Ia mengatakan pihaknya sudah mulai menyelesaikan masalah dari skala yang besar, yakni persoalan Meikarta. Banyak konsumen telah melunasi unit pada 2018. Sekarang pembayaran ganti rugi kepada konsumen telah mulai dilakukan.

"Kami bertemu dengan ratusan orang yang sangat sedih dan pahit hidupnya karena sudah bayar lunas tetapi tidak dapat rumahnya. Itu paling besar adalah soal Meikarta," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara menargetkan pencairan ganti rugi konsumen Meikarta selesai pada 23 Juli mendatang.

"Boleh nggak saya minta waktunya 3 bulan? Cukup 3 bulan?" tutur Ara di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Lalu, Fitrah Nur melaporkan ada 102 dari total 118 konsumen Meikarta yang sudah tervalidasi melalui layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP). Total kerugian yang tercatat mencapai Rp 26,8 miliar.

Dari 118 konsumen yang mengadu, ada 88 konsumen yang menuntut pengembalian dana, dua konsumen meminta serah terima unit, empat konsumen masih mempertimbangkan pengembalian uang atau serah terima unit, satu konsumen mengadu soal IPL, dan 23 konsumen lainnya masih dalam tahap konfirmasi karena tidak mencantumkan keinginannya dalam pengaduan.

Nantinya sebanyak 16 konsumen yang belum tervalidasi akan diverifikasi hingga 2 Juni 2025. Permintaan pengembalian dana atau refund nantinya akan dilakukan secara bertahap. Selain pengembalian dana, ada juga opsi serah terima unit.

"Total dari 118, ada Rp 26,8 M. Yang baru menyerahkan mereka punya data, baru 102. Baru 102 yang menyerahkan data," ujar Fitrah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait alias Ara mengultimatum, pengembang harus menyelesaikan masalah konsumen apartemen Meikarta dalam waktu tiga bulan. Dia memasang waktu masalah itu harus selesai paling lambat pada 23 Juli 2025.

"Bapak James Riady dan John Riady boleh sekali ini ikut saya, kalian bayarkan. Boleh tidak saya minta waktunya tiga bulan," ujar Ara dalam mediasi pengaduan konsumen melalui BENAR-PKP dengan Meikarta di Jakarta, Rabu (23/4/2025) malam WIB.

Dengan demikian, sambung dia, pengembang harus menyelesaikan masalah yang dialami konsumen Meikarta paling lambat pada 23 Juli 2025. "Mungkin saya rasa ini pencapaian yang luar biasa," kata Ara.

Dalam mediasi pengaduan konsumen melalui BENAR-PKP dengan Meikarta, Ara mempertemukan konsumen dengan bos Lippo Group, yaitu James dan John Riady. BENAR atau "Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Perlindungan Konsumen Perumahan" merupakan layanan pengaduan masalah perumahan yang digagas Kementerian PKP dan telah diluncurkan pada Rabu (26/3/2025).

Ara meminta agar permasalahan itu diselesaikan dengan baik dan secepatnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar konsumen segera mendapatkan unit Meikarta secepatnya. Proses penyelesaian pendataan masyarakat konsumen Meikarta untuk mengetahui jumlah dana masyarakat konsumen yang perlu mendapat ganti rugi dari Lippo.

Dalam kesempatan sama, James Riady menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP dan jajaran kementeriannya yang telah mengambil inisiatif mempertemukannya dengan konsumen. "Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arahan Pak Menteri PKP, ikut saja arahan Pak Menteri PKP, masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri PKP tidak selesai," kata James.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang Meikarta untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam waktu tiga bulan. Permasalahan tersebut terkait dengan konsumen yang tak kunjung dapat unit Meikarta padahal sudah membelinya.

Dalam pertemuan yang dilakukan oleh Kementerian PKP dengan pihak konsumen dan pengembang Meikarta, Ara meminta pihak Meikarta memberikan hak-hak konsumen dalam tenggat waktu tiga bulan. Ia menargetkan polemik ini akan selesai pada 23 Juli mendatang.

"Boleh nggak saya minta waktunya 3 bulan? Cukup 3 bulan?" tutur Ara di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Tak lama kemudian, bos Lippo Group, induk perusahaan PT Mahkota Sentosa Utama (pengembang Meikarta), James Riady mengusulkan agar penyelesaian pemberian hak-hak konsumen Meikarta dilakukan lebih cepat. Hal ini agar permasalahan yang ada tidak berlarut-larut.

"Saya usul jangan berlarut sampai Juni-Juli, malem panjang mimpinya juga panjang," tuturnya.

Sementara itu, dari laporan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, saat ini ada 102 dari total 118 konsumen Meikarta yang sudah tervalidasi melalui laporan layanan BENAR-PKP. Dari 102 konsumen tersebut, total kerugian yang tercatat mencari Rp 26,8 miliar.

Fitrah menjelaskan, dari 118 konsumen yang mengadu, ada 88 konsumen yang menuntut pengembalian dana, dua konsumen meminta serah terima unit, empat konsumen masih mempertimbangkan pengembalian uang atau serah terima unit, satu konsumen mengadu soal IPL, dan 23 konsumen lainnya masih dalam tahap konfirmasi karena tidak mencantumkan keinginannya dalam pengaduan.

Nantinya sebanyak 16 konsumen yang belum tervalidasi akan diverifikasi hingga 2 Juni 2025. Permintaan pengembalian dana atau refund nantinya akan dilakukan secara bertahap. Selain pengembalian dana, ada juga opsi serah terima unit.

"Total dari 118, ada Rp 26,8 M. Yang baru menyerahkan mereka punya data, baru 102. Baru 102 yang menyerahkan data," ujar Fitrah.

Sebelumnya diberitakan, Bos Lippo Group James Riady dan John Riady datang ke kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kedatangan mereka berdua untuk menyelesaikan polemik Meikarta.

Terkait permasalahan yang terjadi saat ini, yaitu konsumen Meikarta yang belum mendapatkan unit bertahun-tahun padahal sudah membelinya, James mengatakan pihak Meikarta akan mengikuti arahan Menteri PKP Maruarar Sirait.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arah Pak Menteri, masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri itu tidak selesai. Jadi mungkin seperti itu Pak Menteri," tuturnya di Kantor Kementerian PKP.

"Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak, Ibu dan juga Pak Menteri dan jajarannya yang telah mengambil inisiatif untuk ini jadi kita pasti, dan Meikarta sudah mengerjakan yang besar, yaitu lahan siap, infrastruktur juga, pasti yang seperti ini pasti diselesaikan. Saya yakin," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) meminta manajemen Lippo Group untuk segera menyelesaikan tuntutan ganti rugi yang diadukan konsumen Meikarta dalam kurun 3 bulan ke depan atau selambat-lambatnya Juli 2025.

Ara menjelaskan, aduan tersebut ditampung lewat layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Dalam laporan yang disampaikan, hingga saat ini Kementerian PKP telah menampung sebanyak 102 aduan dengan nilai kerugian mencapai Rp26,85 miliar. Sejalan dengan hal itu, Ara meminta agar manajemen Lippo Group dapat menindaklanjuti aduan 102 konsumen Meikarta paling lambat Juli 2025.

“Boleh gak saya minta waktunya 3 bulan cukup? Berarti 23 Juli 2025,” tanya Ara kepada CEO Lippo Group James Riady di Kantor Kementerian PKP di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Menanggapi hal itu, CEO Lippo Group, James Riady memastikan penyelesaian ganti rugi sebesar Rp26,85 miliar dapat rampung sebelum Juli. Pasalnya, tambah James, pada dasarnya PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) memiliki likuiditas yang cukup untuk merampungkan proyek Meikarta.

“Saya usul jangan berlarut sampai Juni-Juli, ya jadi tolong kalau bisa jangan berlarut. Lebih cepat lebih baik, jadi kuncinya adalah dokumen [konsumen] lengkap,” ujarnya.

Pada saat yang sama, James juga melayangkan rasa keberatan usai Menteri PKP menyebut bakal turun gunung membayarkan cicilan para konsumen menggunakan uang pribadinya. James berpandangan, upaya itu hanya akan menimbulkan spekulasi bahwa proyek Meikarta kekurangan likuiditas.

“Saya izin kalau Bapak sampai keluarkan uang, itu kan berarti [seolah-olah] Meikarta-nya kasihan, seperti yang tidak bisa survive,” ucap James.

Pada saat yang sama, James juga meyakinkan Menteri PKP terkait dengan kesanggupan Lippo Karawaci merampungkan proyek tersebut.

Pasalnya, dia mengaku hingga saat ini pembangunan terus berlanjut. Bahkan, Lippo Group memastikan telah menyalurkan 16.000 unit apartemen kepada konsumen.

“Saya juga tanya apakah mereka [LPKR] memiliki keuangan untuk menyelesaikan semua, karena mereka tidak ada satu sen pun utang. Jadi, mungkin ini juga memberikan satu background, saya juga sudah tanya kepada LPKR sampai sekarang yang sudah dibangun sudah diserahkan yang terkait dengan Meikarta hampir 16.000-an [unit],” pungkasnya.

Bos Lippo Group James Riady pastikan akan menyelesaikan permasalahan antara konsumen dengan pengembang Meikarta. Banyak konsumen yang sudah membayar cicilan bahkan beli lunas apartemen Meikarta namun tak kunjung mendapatkan unit.

James mengatakan, pihak Meikarta memiliki tekad untuk menyelesaikan pembangunan Meikarta. Namun, beberapa tahun belakangan ini terjadi beberapa kesulitan-kesulitan yang terkait dengan pembangunan 'kota baru', salah satunya infrastruktur.

"Namun kalau membangun kota baru biasanya itu pertama seribu unit itu yang paling penting menjadikan satu komunitas yang ini kalau sudah belasan ribu semestinya jadi, semestinya jadi," kata James di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Hingga saat ini, kata James, Meikarta telah membangun sekitar 16.000 unit apartemen dan akan menyelesaikan unit-unit yang belum selesai.

"Nah saya juga tanya apakah mereka memiliki kemampuan keuangan untuk menyelesaikan semua karena mereka tidak ada satu sen mereka utang jadi mungkin ini juga memberikan satu backdrop saya juga tanya sampai sekarang yang sudah dibangun sudah diserahkan yang terkait dengan Meikarta hampir 16 ribuan. Tahun ini akan terus dilakukan serah terima," paparnya.

Terkait permasalahan konsumen Meikarta yang belum mendapatkan unit bertahun-tahun padahal sudah membelinya, James mengatakan pihak Meikarta akan mengikuti arahan Menteri PKP Maruarar Sirait.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arah Pak Menteri, masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri itu tidak selesai. Jadi mungkin seperti itu Pak Menteri," tuturnya.

"Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak, Ibu dan juga Pak Menteri dan jajarannya yang telah mengambil inisiatif untuk ini jadi kita pasti, dan Meikarta sudah mengerjakan yang besar, yaitu lahan siap, infrastruktur juga, pasti yang seperti ini pasti diselesaikan. Saya yakin," tutupnya.

Sebagai informasi, dari laporan yang diterima oleh detikcom, pengembang Meikarta yaitu PT Mahkota Sentosa Utama, per 26 Maret 2025 sudah ada 11.224 unit apartemen di Meikarta yang sudah dibangun dan diserahkan ke konsumen. Saat ini juga sedang berjalan proses penyerahan berkelanjutan April sampai dengan Desember 2025 sebanyak 4.904 unit.

Dengan demikian, akan selesai penyerahan 16.128 unit hunian per akhir 2025. Sesuai jadwal penyerahan, sisa 12.7% atau 1.647 unit dan 722 unit sudah terjadwal penyerahan di tahun 2026 dan 2027.

Sebelumnya diberitakan, Bos Lippo Group James Riady dan John Riady datang ke kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kedatangan mereka berdua untuk menyelesaikan polemik Meikarta.

Keduanya datang sekitar pukul 16.10 WIB di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat. James hadir dengan setelan jas lengkap sementara John menggunakan batik cokelat.

Bos Lippo Group James Riady dan John Riady datang ke kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kedatangan mereka berdua untuk menyelesaikan polemik Meikarta.

Keduanya datang sekitar pukul 16.10 WIB di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat. James hadir dengan setelan jas lengkap sementara John menggunakan batik cokelat.

Saat memasuki kantor Kementerian PKP, James disambut oleh Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) dan sempat diajak berkeliling melihat-lihat kantornya. Mereka kemudian duduk bersama untuk diskusi kecil.

"Saya orangnya terbuka, saya nggak suka muter-muter, karena saya yakin ini (masalah Meikarta) bisa selesai kalau semua punya niat baik," kata Ara saat diskusi kecil di kantornya, Rabu (23/4/2025).

Bos Lippo James Riady Tiba di Kantor PKP, Bahas Polemik Meikarta Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom

Di dalam kantor Kementerian PKP sudah hadir puluhan konsumen Meikarta yang mengalami kerugian. Ara pun kemudian mengajak James menuju tempat pertemuan bersama konsumen Meikarta. Ara dan James sempat bersalaman dengan konsumen korban Meikarta. Kemudian mereka berdoa sebelum memulai pertemuan.

Sebagai informasi, Ara sempat menyampaikan pihaknya telah mengatur jadwal pertemuan baru yakni pada Rabu (23/4/2025) depan di Ruang Kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta Pusat.

"Saya hari Rabu undang James Riady sama anaknya John Riady untuk membahas Meikarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Di depan awak media, Ara menandatangani surat untuk kedua orang penting Lippo Group tersebut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memanggil bos Lippo Group James Riady buntut berlarut-larutnya kasus Meikarta.

Ia meminta James segera menuntaskan kasus perumahan Meikarta.

James terlihat di Kantor PKP sekitar 16.00 WIB. Ara langsung mengajak James naik ke lantai 23, lokasi pertemuan Lippo Group dengan konsumen Meikarta.

Ara tidak langsung membahas kasus Meikarta. Dia justru bercerita ke James tentang bantuan sejumlah konglomerat untuk program pemerintahan.

Lalu Ara mempertemukan James Riady dengan beberapa petinggi Harian Kompas. Ara mengatakan banyak aduan konsumen yang membeli unit apartemen Meikarta karena iklan di Harian Kompas.

Petinggi Harian Kompas sempat tak terima dengan tudingan berpihak ke Meikarta. Dengan perlahan, mereka menjelaskan keberpihakan Harian Kompas tetap untuk rakyat.

"Baik, Pak, saya tidak mau bertele-tele, langsung kita mulai saja," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (23/4).

Dia menyudahi pertemuan kecil dengan Meikarta dan Harian Kompas. Setelah berdoa bersama, mereka masuk ruang rapat menteri yang sudah dipenuhi wartawan dan konsumen Meikarta.

James Riady terlihat didampingi anaknya yang juga petinggi Lippo Group, John Riady. Mereka didampingi beberapa petinggi Meikarta.

Saat masuk ruangan, Ara meminta James menyapa para konsumen Meikarta.

"Salaman dulu dengan Pak James," kata Ara menyapa para konsumen. James pun masuk ruangan sambil menyalami para konsumen.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa pengembang harus menyelesaikan masalah konsumen apartemen Meikarta dalam waktu tiga bulan, yakni paling lambat pada 23 Juli 2025.

"Bapak James Riady dan John Riady boleh sekali ini ikut saya, kalian bayarkan. Boleh tidak saya minta waktunya tiga bulan," ujar Ara dalam mediasi pengaduan konsumen melalui BENAR-PKP dengan Meikarta di Jakarta, Rabu.

Dengan demikian pengembang harus menyelesaikan masalah yang dialami konsumen Meikarta paling lambat pada 23 Juli 2025.

"Mungkin saya rasa ini pencapaian yang luar biasa," kata Ara.

Menteri PKP Maruarar Sirait menggelar mediasi pengaduan konsumen melalui BENAR-PKP dengan Meikarta.

BENAR atau "Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Perlindungan Konsumen Perumahan" merupakan layanan pengaduan masalah perumahan yangdigagas Kementerian PKP dan telah diluncurkan pada Rabu (26/3/2025).

Pertemuan itu dihadiri pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady dengan para konsumen apartemen Meikarta.

Ara meminta agar James Riady dan John Riady untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan baik dan secepatnya sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar masalah Meikarta bisa selesai dengan baik.

Kementerian PKP menargetkan penyelesaian masalah Meikarta bisa selesai dalam waktu tiga bulan, yakni 23 Juli 2025.

Proses penyelesaian pendataan masyarakat konsumen Meikarta ditargetkan selesai pada 2 Mei 2025 sehingga diketahui tentang jumlah dana masyarakat konsumen Meikarta yang perlu mendapat ganti rugi dari Lippo.

Dalam kesempatan sama, James Riady menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP dan jajaran kementeriannya yang telah mengambil inisiatif.

"Saya yakin semestinya Meikarta ikut saja arahan Pak Menteri PKP, ikut saja arahan Pak Menteri PKP, masa sudah ketemu semua ini sama Pak Menteri PKP tidak selesai," kata James.

Sementara itu, konsumen Meikarta bernama Su Fen dari Tangerang menyambut baik mediasi yang digelar oleh Menteri PKP tersebut.

Dirinya berharap agar tuntutannya meminta refund secara penuh dipenuhi oleh pengembang Meikarta.

"Puji Tuhan baik untuk semuanya, semoga saja benar-benar terealisasi. Saya minta refund full," kata Su Fen.

Berdasarkan data layanan pengaduan BENAR-PKP sejak diluncurkan pada 26 Maret 2025 sampai 23 April 2025 tercatat yang ada sekitar 118 masyarakat yang mengadukan masalah Meikarta dan ingin mendapatkan penyelesaian masalah yang dihadapi.

Dari 118 tersebut ada 102 masyarakat yang telah melengkapi berkas dan dokumen yang dibutuhkan dan sisanya 16 orang belum melengkapi.

Berdasarkan data sementara yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP sebagai operator layanan pengaduan BENAR-PKP tercatat jumlah total dana 102 konsumen berjumlah Rp26,85 miliar.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan melakukan pertemuan dengan CEO Lippo Group, James Riady besok Rabu (23/4). Pertemuan tersebut guna membahas permasalahan Meikarta.

Ara, sapaan akrabnya, meyakini polemik Meikarta bisa segera terselesaikan. Dirinya juga menyebut James sebagai kawan lamanya.

"Pak James kawan lama saya, yakin bereslah Meikarta," kata Maruarar kepada wartawan Selasa (22/4/2025).

Ara mengaku sudah komunikasi dengan James Riady secara intens. Jalan keluar polemik Meikarta sudah mulai ditemukan.

"Saya sudah beberapa kali komunikasi dengan Pak James, saya kan sahabat lama, kawan lama, jadi kita yakin dengan doa menyelesaikan masalah ini kita optimis besok ada titik temu," tegasnya.

"Saya terus teleponan, WA, setidaknya tiga kali jadi masalah ini akan selesai dan ada jalan keluar yang baik," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kementerian PKP telah menerbitkan surat resmi kepada bos Lippo Group, James Riady dan John Riady. Surat ini berkaitan dengan aduan konsumen Meikarta yang belum mendapatkan hak mereka.

Surat untuk orang nomor satu di Lippo Group ini sudah disampaikan oleh Ara sejak tiga minggu yang lalu, tetapi keduanya belum kunjung bertatap muka karena waktu yang belum cocok.

Ara menyampaikan pihaknya telah mengatur jadwal pertemuan baru yakni pada Rabu (23/4/2025) depan di Ruang Kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta Pusat.

"Saya hari Rabu undang James Riady sama anaknya John Riady untuk membahas Meikarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Di depan awak media, Ara menandatangani surat untuk kedua orang penting Lippo Group tersebut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan konsumen Meikarta yang merasa dirugikan karena sudah membeli unit namun tak kunjung mendapatkannya. Pertemuan itu dilakukan di kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut, pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan dirinya telah melaporkan persoalan Meikarta kepada Presiden Prabowo Subianto saat mendampinginya ke Doha, Qatar. Ia menyampaikan, Prabowo memintanya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Dan Pak Presiden sudah minta dibereskan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Karena Presiden kita, Prabowo, adalah Presiden yang sangat menjunjung hak-hak rakyat dan kebenaran dan keadilan," katanya dalam pertemuan tersebut.

Ara mengatakan akan turut mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan konsumen Meikarta. Ia juga mengungkapkan pihak Meikarta juga bersedia untuk mencari solusi.

"Dan dari omongan saya dan Pak James, Pak James bersedia untuk mencari solusi yang terbaik," tuturnya.

Lebih lanjut, Ara akan mengundang bos Lippo Group, James Riady, ke kantornya untuk duduk bersama konsumen Meikarta yang mengalami kerugian atas pembelian unit. Pertemuan itu rencananya akan dilakukan pada Rabu, (23/4/2025) mendatang.

"Saya undang Pak James, dan saya sudah bicara Pak James hari Rabu luas saya akan undang beliau ke sini," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian PKP telah menerbitkan surat resmi kepada bos Lippo Group, James Riady dan John Riady. Surat ini berkaitan dengan aduan konsumen Meikarta yang belum mendapatkan hak mereka.

Surat untuk orang nomor satu di Lippo Group ini sudah disampaikan oleh Ara sejak tiga minggu yang lalu, tetapi keduanya belum kunjung bertatap muka karena waktu yang belum cocok.

Ara menyampaikan pihaknya telah mengatur jadwal pertemuan baru yakni pada Rabu (23/4/2025) depan di Ruang Kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta Pusat.

"Saya hari Rabu undang James Riady sama anaknya John Riady untuk membahas Meikarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Di depan awak media, Ara menandatangani surat untuk kedua orang penting Lippo Group tersebut.

Video: Menteri PKP Izin ke Bos Lippo Group Tiru Desain Rumah Contoh untuk MBR

Video: Menteri PKP Izin ke Bos Lippo Group Tiru Desain Rumah Contoh untuk MBR

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan langsung Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara untuk membereskan kasus proyek kompleks apartemen Meikarta.

Ini diungkap Ara saat menerima puluhan pembeli apartemen yang merasa ditipu PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang di bawah naungan Lippo Group. Sang menteri mengaku sudah melaporkan kasus ini kepada Presiden Prabowo dalam lawatannya ke Qatar beberapa waktu lalu.

"Saksinya ada Pak Ketua Satgas (Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo), namanya Pak Hashim. Pak Presiden (Prabowo) sudah minta (kasus Meikarta) dibereskan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan," ungkapnya di Kantor Menteri PKP, Jakarta Pusat, Senin (21/4).

"Karena presiden kita adalah presiden yang sangat menjunjung hak-hak rakyat, kebenaran, dan keadilan, tetapi kita mencari solusi yang terbaik," tegas Ara.

Maruarar Sirait mengklaim Kementerian PKP sudah menjalin komunikasi dengan CEO Lippo Group James Riady. Ia menyebut bos dari grup pengembang Meikarta itu sudah bersedia duduk bersama mencari solusi terbaik.

Ara menegaskan bakal memanggil James Riady dan jajaran petinggi Lippo Group ke kantornya pada Rabu (23/4) mendatang. Oleh karena itu, anak buah Prabowo tersebut meminta para korban mengonsolidasikan data yang ada agar pertemuan nanti berlangsung efektif.

Ia mengaku pihaknya juga melibatkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sampai Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dalam kasus ini. Ia ingin penanganannya bisa sekaligus dan berjalan efektif.

Di lain sisi, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pihaknya sudah menerima aduan resmi terkait kasus perumahan, termasuk Meikarta melalui layanan BENAR-PKP. Ini bisa diakses melalui WhatsApp di nomor 0812-88888-911.

"Kita validasi ada 35 konsumen (Meikarta) yang datang. Kita sudah validasi, hasilnya itu ada sekitar Rp6,8 miliar yang harus dikembalikan," beber Fitrah selepas acara.

"Jadi, target saya adalah maksimal empat bulan itu sudah selesai, tapi itu maksimal. Kalau bisa satu bulan selesai, kenapa tidak?" tegas anak buah Ara itu.

Fitrah menegaskan Kementerian PKP masih terus membuka layanan pengaduan terkait kasus Meikarta. Dengan kata lain, ada peluang tambahan kasus, jika ada aduan baru yang masuk ke layanan BENAR-PKP.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah menerbitkan surat pemanggilan resmi kepada bos Lippo Group, James Riady dan John Riady. Pemanggilan ini berkaitan dengan aduan konsumen Meikarta yang belum mendapatkan hak mereka.

Pemanggilan orang nomor satu di Lippo Group ini sudah disampaikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) sejak tiga minggu yang lalu, tetapi keduanya belum kunjung bertatap muka karena waktu yang belum cocok.

Ara menyampaikan pihaknya telah mengatur jadwal pertemuan baru yakni pada Rabu (23/4/2025) depan di Ruang Kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta Pusat.

"Saya hari Rabu undang James Riady sama anaknya John Riady untuk membahas Meikarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Di depan awak media, Ara menandatangani surat pemanggilan kedua orang penting Lippo Group tersebut.

"Menindaklanjuti undangan sebelumnya dalam peluncuran Kanal Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Perlindungan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) dan pertemuan Konsolidasi Penanganan Aduan Konsumen Perumahan Meikarta beberapa waktu lalu oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka dengan ini kami kembali mengundang Bapak James Riady dan Bapak John Riady sebagai Pimpinan PT LIPPO dalam rangka pembahasan tindak lanjut pengaduan konsumen perumahan Meikarta," tulis surat seperti yang dilihat detikcom.

Sebelumnya, John Riady diminta bertemu dengan Ara pada Rabu (16/4/2025) lalu. Namun, pertemuan tersebut ditunda dan digeser ke minggu depan seperti yang tertera dalam surat pemanggilan resmi.

Kementerian PKP sudah bertemu dengan 23 konsumen Meikarta yang masih menuntut haknya pada pekan lalu. Pada kesempatan tersebut, perwakilan Meikarta juga hadir.

Dalam pertemuan tersebut, data para konsumen dikumpulkan dan akan diverifikasi oleh pihak Meikarta. Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari, menuturkan pengembalian uang akan dilakukan sesuai dengan yang dibayarkan oleh konsumen Meikarta.

"Iya full refund, sesuai dengan apa yang mereka bayarkan ya yang dikembalikan yang itu," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kementerian PKP, Kamis (10/4/2025) lalu.

Dikonfirmasi secara terpisah, administrator dari PT Mahkota Sentosa Utama atau pengembang Meikarta, Handri, mengaku belum tahu pasti mengenai hal itu. Sebab hal tersebut di luar kuasanya.

"Kalau kami di sini ranahnya untuk pengumpulan data jadi belum sampai ke situ," ujarnya kepada wartawan.

Handri mengatakan, saat ini pihaknya hanya mengumpulkan data konsumen Meikarta untuk diverifikasi lebih lanjut. Dokumen yang dikumpulkan berupa bukti pembelian unit dan nantinya akan diverifikasi di kantor Meikarta.

"Yang pasti hari ini kita bawa (dokumennya) ke kantor untuk verifikasi lebih lanjut terkait status unit dari masing-masing costumer," tuturnya.

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M

Video: Kementerian PKP Tindak Lanjut Kasus Meikarta, Konsumen Ngaku Rugi Rp 4,5 M