...Sesuai arahan Presiden, dapur harus dikelola masyarakat agar berdaya dan berkelanjutan

Jayapura (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo membuka ruang partisipasi masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

Pendamping Mitra Sukses MBG Bagus Septiyan di Sentani, Rabu, mengatakan dirinya telah meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Robhing di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.

"Kami datang untuk menilai dapur dalam kondisi baik dan siap mendukung pelaksanaan program MBG. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, terutama di sekitar Danau Sentani," katanya.

Menurut Bagus, pentingnya kebersihan, kelengkapan fasilitas, serta sistem pengelolaan limbah dapur sebagai bagian dari kesiapan program, keterlibatan warga juga menjadi tulang punggung keberhasilan MBG.

"Sesuai arahan Presiden, dapur harus dikelola masyarakat agar berdaya dan berkelanjutan, siapapun yang memiliki semangat membangun dapur gizi secara mandiri akan mendapatkan dukungan pemerintah," ujarnya.

Ketua Yayasan Teker Harapan Papua Hesti Imelda Kere menjelaskan, dirinya mempelopori pembangunan dapur gizi mandiri pertama di Papua, sebagai respon terhadap peluang strategis dari program MBG.

"Program ini sangat baik, bukan hanya meningkatkan gizi, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi lokal, seperti pertanian dan peternakan," katanya.

Dia menambahkan sebagai bagian dari persiapan maka pihaknya telah mengunjungi dapur mitra BHN di Jakarta untuk memastikan kesesuaian standar.

"Kami pelajari langsung bagaimana standar BHN, dari sanitasi hingga sistem distribusi, ini peluang besar bagi mama-mama Papua untuk terlibat langsung," ujarnya.

Pewarta: Agustina Estevani Janggo
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah akan menyiapkan rumah layak huni yang terjangkau untuk para guru di Indonesia. Hingga akhir tahun 2025, akan ada 20.000 unit dengan total pembiayaan Rp 3,4 triliun yang disiapkan untuk para guru.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, program ini bisa dinikmati oleh para guru yang memenuhi syarat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berikut ini persyaratannya.

- Guru berstatus Pegawai Negeri Sipil
- Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- Guru Honorer
- Guru Swasta
- Belum memiliki rumah
- Belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah
- Memiliki masa kerja minimal dua tahun
- Penghasilan tidak lebih dari Rp 7 juta (belum menikah) atau Rp 8 juta (sudah menikah).

Nixon menambahkan, implementasi awal program tersebut ditandai dengan akad KPR secara serentak sebanyak 300 debitur yang tersebar di 8 lokasi. Salah satu lokasi akad KPR berada di Peson Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.

"Implementasi awal program ditandai dengan akad kredit atau KPR secara serentak hari ini sebesar 300 debitur baik secara onsite maupun maupun online yang tersebar di 8 wilayah, Bogor, Banda Aceh, Medan, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan sampai ke Jayapura," tuturnya dalam acara serah terima kunci rumah untuk guru di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/3/2025).

Di sisi lain, Nixon mengatakan pihaknya telah merealisasikan 114.000 unit rumah subsidi dan 30.000 unit rumah non-subsidi sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan gender, 33% adalah perempuan serta 76,7% yang melakukan akad di BTN adalah generasi milenial dan generasi z.

Spesifikasi Rumah

Pesona Kahuripan 10 menjadi salah satu perumahan yang menjadi tempat akad KPR serentak untuk rumah guru. Di sana ada sekitar 59 debitur yang membeli rumah di sana.

Kamar tidur di salah satu rumah contoh. Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom

Untuk rumah yang didapatkan memiliki ukuran 30/60 yang berisi satu ruang tamu, dua kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Untuk bangunannya, bagian dinding sudah double dinding

Di dekat perumahan tersebut sudah ada berbagai fasilitas umum, seperti sekolah maupun rumah sakit. Untuk kendaraan, tak jauh dari sana ada terminal serta pintu tol Cimanggis-Nagrak.

Video Teaser: Krisis Rumah Layak Huni di Jakarta

Video Teaser: Krisis Rumah Layak Huni di Jakarta

JAYAPURA, KOMPAS.com - Wahana Visi Indonesia (WVI) resmi meluncurkan Program Anak Kuat, Sehat dan Bahagia (Aksi) pada Kamis (30/1/2025).

Program ini akan dilaksanakan di sepuluh sekolah dasar (SD) yang terletak di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.

Program AKSI bertujuan meningkatkan gizi anak dan mendukung inisiatif pemerintah, yaitu Makan Gratis Bergizi (MBG), di setiap sekolah.

WVI Cluster Manager Papua, Pince Keliat, menjelaskan bahwa fokus utama dari program ini adalah anak-anak di 10 SD yang telah ditentukan.

“Kami mendukung MBG, guna mewujudkan anak-anak Papua sehat, kuat, dan bagaimana MBG ini bisa terpakai dengan fisik yang kuat dan otak anak yang pintar,” ungkap Pince kepada Kompas.com.

Ia menambahkan bahwa kegiatan Aksi diharapkan dapat membantu mencegah stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak.

Pince optimistis program ini akan berdampak positif bagi kualitas anak-anak di Kabupaten Jayapura, serta meningkatkan literasi yang menyenangkan di lingkungan sekolah.

“Kami harapkan program Aksi ini bisa menjangkau semua anak-anak di Kabupaten Jayapura,” tambahnya.

Senada dengan Pince, WVI Project Leader AKSI, Saskia Rosita Indasari, menyatakan bahwa program ini akan meningkatkan aktivitas fisik dan gizi seimbang bagi anak-anak di Kabupaten Jayapura.

“Program Aksi ini untuk meningkatkan aktivitas fisik dan juga gizi seimbang bagi anak-anak sekolah di Kabupaten Jayapura,” ujarnya.

Saskia juga menekankan bahwa program ini merupakan langkah awal yang penting. Jika berhasil, diharapkan dapat diperluas ke anak-anak Papua di distrik dan daerah lainnya.

“Nanti kami akan lakukan pelatihan terhadap guru tentang penguatan literasi dan gizi serta fisik untuk anak-anak. Selain itu, kami juga akan memberikan pendampingan, bantuan aktivitas fisik, dan tambahan asupan bergizi untuk anak-anak,” terangnya.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Keuangan Setda Kabupaten Jayapura, Delila Giay, menyambut baik peluncuran program Aksi ini.

Ia berharap program ini dapat diikuti dewan guru dan anak-anak di 10 sekolah yang terpilih.

“Kami harapkan program ini bisa diikuti oleh dewan guru dan anak-anak di sepuluh sekolah yang dipilih ini, sebab program Aksi ini sangat baik untuk meningkatkan fisik dan gizi anak-anak kami di Kabupaten Jayapura,” katanya.

Delila juga meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura memberikan dukungan penuh terhadap program Aksi yang diselenggarakan WVI.

“Kepada dinas pendidikan, mari kita mendukung program ini, karena kegiatan ini berdampak terhadap anak-anak kami yang ada di Kabupaten Jayapura,” ucapnya.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua, menyiapkan anggaran sekitar Rp 1 miliar untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilaksanakan di Kabupaten Jayapura, Papua.

Hal ini diungkapkan Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Semuel Siriwa, saat ditemui Kompas.com di sela-sela kegiatan penanaman 1 juta hektar jagung di Kampung Aib, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, Selasa (21/1/2025).

“Kemarin kita sudah bahas, minimal Rp 1 miliar kami siapkan,” katanya.

Menurut Semuel, saat ini pihaknya di Kabupaten Jayapura menunggu hasil kesepakatan anggaran dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Provinsi Papua.

“Saat ini kita menunggu berapa yang ditanggung pusat, berapa yang ditanggung provinsi, dan berapa yang ditanggung kita di kabupaten,” ucapnya.

Semuel menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Jayapura pada prinsipnya menunggu kesepakatan mengenai program MBG di Provinsi Papua.

Kata Semuel, provinsi lain seperti Papua Selatan dan Papua Tengah, MBG sudah dijalankan.

“Kalau sekolah bisa disiapkan, seperti tiba-tiba waktu ditunjuk sebagai pilot project, kami bisa laksanakan, meskipun dua hari baru ditunjuk,” ungkapnya.

Untuk harga per porsi, Semuel menyebut sekitar Rp 25.000.

“Kalau kita di Jayapura per orang untuk MBG sekitar 25.000 sampai 30.000,” ujarnya.

Dia menyatakan, saat ini pihaknya menunggu keputusan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional dan Pemerintah Provinsi Papua, sebelum melaksanakan program MBG.

“Kita saat ini menunggu dari pemerintah pusat,” kata Semuel.

Perlu diketahui bahwa program MBG yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo. Sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Papua belum semua menjalankannya.

Membayangkan sebuah negara di mana semua anak bisa menikmati makanan bergizi tanpa bingung soal biaya. Itulah janji manis dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Biarpun terdengar mulia, apa kita siap menghadapi tantangan yang ada? Program ini tujuannya untuk memastikan setiap warga, bahkan yang rentan, mendapat asupan gizi cukup—bukan cuma sekadar mengenyangkan perut, tetapi juga membangun generasi yang sehat dan cerdas.

Sasaran program ini mencakup empat kelompok: peserta didik dari PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dengan cakupan seluas ini, pemerintah harapannya bisa mengatasi varian masalah gizi yang membayangi Indonesia, termasuk stunting yang menempatkan Indonesia di posisi ke-115 dari 151 negara di dunia.

Angka 82,9 juta jiwa pada 2029 bukan tanpa data; itu merupakan harapan jutaan keluarga Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Walau, jalannya tak semudah itu. Program ini dimulai dengan 600.000 penerima pada Januari 2025 dan berkembang secara bertahap. Meski begitu, angka awal ini jauh dari target 3 juta anak dalam tiga bulan pertama yang dicanangkan Badan Gizi Nasional. Hal ini mengundang tanya: apa program ini terlalu ambisius atau justru kurang persiapan?

Rp 71 triliun—angka yang tampak fantastis untuk program pangan. Tapi, apakah itu cukup? Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyebut bahwa anggaran ini hanya mencukupi hingga Juni 2025. Untuk menutupi kebutuhan sampai akhir tahun, kita butuh tambahan Rp 140 triliun.

Anggaran yang besar ini punya untung dan rugi. Kejelasannya membuktikan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah gizi, walau mendorong kekhawatiran tentang beban fiskal negara. Sebaliknya, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa program ini tidak akan meningkatkan defisit APBN yang sudah ditetapkan 2,53% pada 2025.

Bekerja Keras

Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025. Ribuan anak sekolah, ibu hamil, dan balita akhirnya bisa menikmati makanan bergizi tanpa biaya. Peluncuran ini tak cuma acara seremoni. Dari balik layarnya, ribuan orang bekerja keras menyiapkan 190 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh negeri. Setiap SPPG berkolaborasi dengan ahli gizi untuk memastikan makanan yang disajikan tidak sekadar mengenyangkan, namun juga memenuhi standar gizi.

Walau begitu, sejauh mana kita bisa yakin bahwa semua ini bisa berjalan mulus? Program MBG tak main-main dalam hal lingkupnya. Pada tahap awal, program ini sudah menjangkau 26 dari 38 provinsi di Indonesia. Dari Aceh hingga Papua Selatan, dari kota besar hingga pelosok desa, program ini berusaha menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah titik SPPG terbanyak, mencapai 57 titik yang tersebar di 53 kecamatan.

Ini menunjukkan besarnya skala dan kompleksitas logistik yang dihadapi dalam implementasi program ini. Keberhasilan program sebesar ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak. TNI Angkatan Udara, misalnya, tak hanya memberikan bantuan logistik, tetapi juga melibatkan masyarakat setempat dalam operasional dapur. UMKM juga berperan dalam program ini. Komite Inovasi Nasional (KIN) mendorong terlibatnya UMKM dalam rantai pasok MBG, memberi peluang bagi pengusaha lokal untuk berkontribusi dan mengembangkan usaha.

Pada hari pertama peluncuran, program ini berhasil menjangkau 400 hingga 600 ribu penerima manfaat, dengan harapan jumlah ini terus meningkat hingga 3 juta penerima antara Januari hingga April 2025. Di balik angka-angka tersebut, masalah tetap ada—kualitas tetap menjadi prioritas. Kita perlu memastikan bahwa program ini tidak cuma mengejar kuantitas, tapi juga menjaga standar kualitas gizi yang disajikan.

Mengurangi Biaya

Sebelumnya, Istana Negara menyampaikan informasi yang mengejutkan. Presiden Prabowo mengumumkan bahwa program MBG akan mengurangi biaya dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi. Masyarakat menanggapi keputusan ini dengan berbagai cara. Banyak orang yang mempertanyakan, meski beberapa orang memakluminya.

"Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000. Kita hitung jumlah makanan yang cukup, berkualitas, dan bergizi untuk wilayah tersebut," ujar Prabowo pada Desember 2024. Meski begitu, banyak pihak meragukan kecukupan anggaran tersebut untuk menyediakan makanan bergizi yang memadai. Dengan anggaran Rp 10.000, pemerintah menghadapi problem untuk menyediakan makanan yang bergizi dan tidak sekadar mengenyangkan.

Fokus semestinya pada pangan hewani seperti susu, telur, ikan, daging, dan ayam, khususnya untuk ibu hamil dan balita. Faktanya, di beberapa daerah, Rp 10.000 hanya cukup untuk membeli nasi dan lauk sederhana seperti telur atau tempe, tanpa protein hewani yang memadai. Hal ini mengundang kebingungan akan kecukupan gizi, lebih-lebih bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.

Kebutuhan Gizi Seimbang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2019, Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk orang dewasa rata-rata 2.100 kalori per hari. Rinciannya meliputi 56-62 gram protein, 325-394 gram karbohidrat, dan 44-78 gram lemak. Tergantung pada usia dan jenis kelamin, kebutuhan anak-anak dan remaja berbeda.

Melihat standar AKG, ahli gizi punya pandangan kritis tentang menu dengan anggaran Rp 10.000. Ali Khomsan, ahli gizi dari IPB University, menegaskan bahwa sulit untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang, terlebih bagi anak-anak dan ibu hamil. Seharusnya pada pangan hewani seperti susu, telur, ikan, daging, dan ayam, kata Khomsan. Namun, dengan Rp 10.000, sulit untuk menyajikan lauk-lauk tersebut dalam satu porsi.

Anggaran Rp 10.000 jelas tidak cukup untuk memberantas stunting, karena kandungan gizi yang dihasilkan kurang memadai. Hal ini juga membikin penyedia makanan tertekan. Menariknya, meski dengan anggaran yang sama, variasi menu di berbagai daerah beragam. Di Tangerang, Rp 10.000 hanya bisa membeli nasi dengan lauk telur atau usus ayam, tempe, dan sayur. Sementara di Semarang, Medan, dan Gorontalo, menunya lebih beragam dengan adanya ikan dan udang.

Namun, di Jayapura, Papua, Rp 10.000 hanya cukup untuk nasi, sayur, tempe, dan tahu atau kerupuk. Sri Iriyanti, Ketua Jurusan Gizi Poltekes Jayapura, menilai bahwa di Jayapura, makanan gizi seimbang minimal membutuhkan Rp 20.000 per porsi.

Variasi menu ini juga terlihat dalam implementasi program MBG di berbagai daerah. Di Jakarta Timur, menu yang disajikan adalah ayam teriyaki, tumis buncis, nasi putih, dan buah pisang. Sementara di Palembang, menu yang disediakan terdiri dari tahu, tempe, sempolan isi ayam, sayuran, dan buah pisang. Meski beragam, taksirannya tetap sama: apakah variasi menu ini sudah memenuhi standar gizi yang dibutuhkan?

Lembaga IDEAS pada 2024 melakukan simulasi yang menampakkan bahwa biaya rata-rata untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam satu porsi makanan seimbang berkisar antara Rp 20.000 hingga Rp 30.000. Angka ini jauh di atas anggaran yang ditetapkan pemerintah.

Merealisasikan Janji Kampanye

Program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah jadi sorotan publik sejak masa kampanye. Janji ini akhirnya terwujud, hanya 79 hari setelah dilantik. Implementasi program ini memastikan tekad pemerintah untuk segera merealisasikan janji kampanye.

Secara politik, program MBG telah berhasil meningkatkan trust publik pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada Oktober 2024 menampilkan bahwa 77,6% masyarakat mendukung program ini. Bahkan, 65,5% responden percaya bahwa program tersebut akan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan 66,1% yakin program itu bisa membantu mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia.

Dari segi sosial, program ini tak cuma berdampak pada penerima manfaat langsung, tapi juga pada rantai pasok pangan dan ekonomi lokal. Keterlibatan petani, UMKM, dan berbagai pihak dalam penyediaan bahan pangan telah menciptakan efek domino positif terhadap perekonomian.

Program MBG mendapat dukungan luas, sebaliknya juga menghadapi beragam kritik. Beberapa siswa mengeluh kualitas makanan yang kadang tidak sesuai standar gizi, transparansi penggunaan dana yang masih dipertanyakan, serta waktu pengantaran yang sering mepet dengan jam pulang sekolah. Selain itu, menu yang kurang bervariasi membuat sejumlah siswa tidak terlalu menyukainya. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan agar program ini bisa lebih baik memenuhi kebutuhan siswa.

Di samping itu dukungan pada program MBG sangat penting. Pemerintah bekerja cepat untuk mewujudkan janji kampanye. Program tersebut diawasi ketat oleh berbagai pihak, termasuk ahli gizi dan BPOM, demi memastikan kualitas dan keamanan makanan yang disajikan. Namun begitu, jika program ini tidak dijalankan dengan konsisten, bisa berdampak pada menurunnya dukungan elektoral bagi Presiden Prabowo.

Program MBG merupakan contoh kebijakan populis yang berdampak luas, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi dan politik. Keberhasilannya bergantung pada konsistensi implementasi dan kemampuan pemerintah menghadapi problem di lapangan. Seyogianya lewat pendekatan yang tepat, program ini bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Heru Wahyudidosen Program Studi Administrasi Negara Universitas Pamulang

Jayapura (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Papua menyebut uji coba Makan Bergizi Gratis di daerah itu akan melibatkan sebanyak 17.500 siswa.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura Abdul Majid di Jayapura, Selasa, mengatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di ibu kota Provinsi Papua ini masih menunggu kesiapan tim dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kemungkinan program nasional ini akan dilakukan pada akhir Februari atau awal Maret 2025," katanya.

Menurut Majid, 17.500 siswa yang dilibatkan dalam uji coba Makan Bergizi Gratis tersebut tersebar di lima distrik, di mana masing-masing distrik mengakomodasi sebanyak 3.500 siswa.

"Saat ini kami sementara melakukan pendataan, kemudian dilaporkan kepada tim dari BGN untuk dilakukan verifikasi langsung ke sekolah," ujarnya.

Dia menjelaskan pembiayaan tahap pertama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kota Jayapura akan ditanggung oleh BGN.

"Intinya kami berkomitmen mendukung penuh pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat ini," katanya lagi.

Dia menambahkan, pihaknya berharap dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat berkontribusi dalam menyukseskan program makan bergizi gratis di Kota Jayapura.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Papua salah satu provinsi di Indonesia yang mampu menarik perhatian calon pemilik rumah.

Hal ini karena Kota Jayapura menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga kurang dari Rp 219 juta.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah tersebut melalui situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Jayapura:

1. Mawar Saron: Tipe Ms36

   Perumahan pertama terletak di Muara Tami, Kota Jayapura. Dikembangkan oleh PT Efata Sinar Cemerlang dengan banderol Rp 212 juta.

   Masing-masing rumah dibangun seluas 36/90 meter persegi. Hingga kini, telah terjual 7 unit, dan sisanya hanya 2 rumah.

2. Appernas Bhayangkara Residence: Tipe 36 2019

   Perumahan ini dikembangkan oleh PT Rizkia Anugrah Jaya dan terletak di Muara Tami, Kota Jayapura, dengan harga Rp 212 juta.

   Masing-masing unit dibangun seluas 36/108 meter persegi. Sampai saat ini baru terjual 3 unit, dan sisanya masih 203 rumah lagi.

3. Appernas Bhayangkara Residence 2: Tipe 36 2021

   Berlokasi di Muara Tami, Kota Jayapura, perumahan ini dikembangkan oleh PT Rizkia Anugrah Jaya dengan harga Rp 219 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/108 meter persegi. Dari total 123, masih tersisa 58 rumah lagi.

4. Appernas Bhayangkara Residence 3: Tipe 36

   Terletak di Muara Tami, Kota Jayapura, perumahan ini dikembangkan PT Sarana Setia Sejahtera dengan harga Rp 219 juta.

   Masing-masing unit dibuat seluas 36/103 meter persegi. Dari total 137 unit, telah terjual 117 rumah, dan hanya menyisakan 20 unit lagi.

5. Anugerah Regency Holtekamp: Tipe 36

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Anugerah Binasukses Sejahtera yang berlokasi di Muara Tami, Kota Jayapura.

   Terdapat total 739 rumah dengan banderol Rp 219 juta untuk ukuran 36/90 meter persegi. Sisa rumah yang tersedia untuk dijual saat ini adalah 237 unit.

SENTANI, investor.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua menganggarkan dana untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 30.000 per porsi per hari. Anggaran ini dipatok sebagai ajang uji coba untuk nantinya diterapkan penuh pada tahun 2025.

Penjabat (Pj) Bupati Jayapura Semuel Siriwa menyampaikan, pihaknya mendukung penuh Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, salah satu program unggulan yakni Makan Bergizi Gratis sangatlah baik.

“Kami juga sedang melakukan uji coba makan bergizi gratis kepada 1.186 siswa SD dengan menganggarkan dana Rp 30.000 per anak,” kata Siriwa di Sentani, Minggu, (8/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Dia mengatakan, uji coba kali ini dilakukan di SD Dobonsolo Sentani dan SD Inpres Kemiri. Siriwa berharap uji coba di dua SD ini berjalan lancar sehingga dapat diterapkan di sekolah-sekolah lain di Jayapura pada 2025 mendatang.

Siriwa mengatakan, uji coba program Makan Bergizi Gratis dijalankan Pemkab Jayapura selama dua bulan yakni pada November dan Desember 2024, sesuai arahan pemerintah pusat. Setelah uji coba, pihaknya akan melakukan evaluasi sebagai dasar dalam kebijakan pemerintahan baru di Kabupaten Jayapura pada 2025.

Menurut dia, program Makan Bergizi Gratis juga harus mengakomodasi makanan lokal, sehingga nilai kearifan itu juga ikut terjaga. “Menu makanan bergizi gratis yang diberikan sesuai standar harga Rp 30.000, yakni nasi, sup jagung, ayam, ikan, telur rebus, dan umbi-umbian,” ujarnya.

Anggaran Rp 30.000 per porsi per hari untuk para siswa di Kabupaten Jayapura itu tentu lebih besar dibandingkan anggaran yang dijanjikan Presiden Prabowo, baru-baru ini. Presiden menyatakan bahwa anggaran Makan Bergizi Gratis yaitu Rp 10.000 per porsi per hari.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

“Kami TNI Angkatan Udara pasti akan mengikuti kebijakan Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengenai program makan bergizi gratis,”

Sentani (ANTARA) - Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Silas Papare Jayapura uji coba makan bergizi gratis kepada 40 siswa SD Angkasa.

Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Danlanud) Silas Papare Jayapura Marsma TNI Mokh Mukhson bersama Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura Delila Giay memberikan secara simbolis makanan bergizi gratis kepada 534 siswa TK-SD Angkasa pada Kamis.

Danlanud Silas Papare Jayapura Marsma TNI Mokh Mukhson di Sentani, Kamis mengatakan kegiatan ini hanya uji coba yang dilakukan dalam menindaklanjuti perintah KASAU Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra kepada setiap Lanud di seluruh Indonesia.

“Kami TNI Angkatan Udara pasti akan mengikuti kebijakan Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengenai program makan bergizi gratis,” katanya.

Menurutnya, pada uji coba ini pihaknya menyiapkan makan bergizi gratis sebanyak 550 porsi.

“Dari 550 porsi, 156 porsi untuk siswa TK dan 376 porsi untuk siswa SD serta sisanya dibagikan kepada guru-guru di TK dan SD Angkasa,” ujarnya.

Dia mengharapkan program makan bergizi gratis yang merupakan program nasional Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura bisa memberikan dukungan terhadap TK-SD Angkasa.

“Kami sangat berharap dalam penerapannya nanti Pemkab Jayapura bisa memasukkan sekolah ini dalam program makan bergizi gratis di tahun depan,” ujarnya.

Sementara itu Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura Delila Giay menyambut baik uji coba makan bergizi gratis yang dilakukan oleh Lanud Silas Papare Jayapura.

“Makan bergizi gratis sebenarnya Kabupaten Jayapura sudah memulainya melalui pemberian makanan tambahan di posyandu setiap bulannya,” ujarnya.

Dimana, kata Delila, nilai gizi, porsi makanan telah diperhitungkan dengan baik kepada balita dalam masa kembangnya.

“Kami sangat berharap melalui makan bergizi gratis atau makanan tambahan anak-anak di kampung-kampung bisa tumbuh menjadi sehat dan terhindari dari stunting atau pertumbuhan lambat,” katanya.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024