Beberapa waktu lalu Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut angka backlog perumahan mencapai 15 juta unit berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Hal itu tidak dibenarkan oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

"Oh nggak. Belum, nanti kita lihat datanya setelah Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 2025 ya," ujar Amalia kepada awak media di Kantor Kementerian Hukum, Kamis (24/4/2025).

Ia juga mengatakan dirinya akan menjelaskan terkait angka backlog perumahan dan populasi penduduk Indonesia. Hal itu disampaikan usai kegiatan pengumuman kriteria masyarakat berpenghasilan rendah bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Dalam kegiatan itu, ia menyatakan data backlog perumahan terbaru bakal dikeluarkan pada Juli 2025 mendatang.

"Nah tentunya nanti pada bulan Juli kami akan mengeluarkan hasil Susenas 2025. Nanti akan kita lihat tentunya progres perkembangannya terkait dengan backlog ini," katanya.

Amalia menjelaskan angka backlog 9,9 juta unit (yang diketahui masyarakat saat ini) menunjukkan jumlah orang yang belum memiliki rumah. Kebijakan menaikkan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa beli rumah subsidi dinilai bisa membantu menurunkan backlog perumahan.

"Ini adalah memberikan ruang yang lebih besar supaya masyarakat yang belum punya rumah tadi 9,9 juta (unit backlog perumahan) ini bisa mendapatkan akses kepada pemilikan rumah murah," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Fahri sempat mengungkap data backlog perumahan mencapai 15 juta unit berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jumlah backlog baru itu bukan 9,9 (juta) atau 12 (juta) yang disebutkan. Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean untuk pemilikan rumah baru. Backlog renovasi RTLH (rumah tidak layak huni) sama sekitar 26 juta," ujar Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Pesan itu dikatakan Fahri dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025.

Fahri mengatakan jumlah keluarga bertambah, sementara jumlah rumah tidak bertambah secara signifikan. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan pasar perumahan yang semakin besar.

Ia menyebutkan populasi Indonesia sekitar 289,5 juta jiwa. Jumlah keluarga yang semula sekitar 74-78 juta pada tahun 2023-2024, sekarang sebanyak 93,1 juta keluarga. Lalu, rata-rata anggota keluarga mengecil.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencapai 40.000 orang. Sebagian besar yang bekerja di SPPG merupakan perempuan.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan saat ini ada sekitar 1.081 SPPG untuk melayani program MBG. Dari total tersebut, sebanyak 40.000 orang telah bekerja di SPPG.

"Dan ini adalah peluang bagi ibu-ibu untuk ikut terlibat dalam program makan bergizi dan kami punya data bahwa yang terlibat sekarang di program makan bergizi itu sudah ada 40.000 orang yang bekerja dengan 1.081-an SPPG dan 55%-nya adalah ibu-ibu. Jadi yang bekerja di program makan bergizi sekarang itu 55% ibu-ibu," kata Dadan dalam acara Kongres Pejuang Perempuan di Golden Boutique Hotel Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025)

Menurut Dadan, program MBG membutuhkan perempuan karena dapat memperhatikan nilai gizinya sedari awal. Jika program ini dapat berjalan dengan target sasaran 82,9 juta penerima dengan 30.000 SPPG, dapat membuka peluang lapangan pekerjaan hingga 1,5 juta orang.

"Perempuan sudah memberikan kontribusi 55% lebih dari para laki-laki, karena yang masak, ahli gizi, kemudian pimpinan SPPG itu 55% perempuan. Bahkan kami merekrut sarjana penggerak perempuan Indonesia tahap 1 dan tahap 2, 65% itu perempuan," jelas Dadan.

Dadan menerangkan 65% petugas di BGN merupakan perempuan. Meski begitu, saat ini dia membuka lowongan pekerjaan untuk sarjana penggerak laki-laki agar seimbang.

"Makanya jangan heran kalau sekarang pergi ke mana-mana ada petugas Badan Gizi di daerah yang 65% itu perempuan. Nah, baru yang tahap ketiga karena tidak imbang antara perempuan dan laki-laki, akhirnya ada emansipasi laki-laki. Jadi ada pembatasan perempuan di dalam rekrutmen sarjana perempuan Indonesia tahap 3 karena perempuan sudah terlalu dominan," imbuh dia.

Sebelumnya, BGN menyampaikan ibu rumah tangga yang bekerja di SPPG mendapatkan penghasilan Rp 2 juta per bulan. Dadan menilai salah satu dampak dari MBG, yakni banyak ibu rumah tangga (IRT) yang semula tidak berpenghasilan, kini bisa mendapatkan penghasilan.

Dadan menyebut IRT yang berusia 40-45 tahun dapat bekerja di SPPG dengan penghasilan Rp 2 juta per bulan. SPPG merupakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah untuk menyediakan menu program MBG.

"Dampak MBG ini banyak ibu rumah tangga (40-45 tahun) yang sebelumnya tak berpenghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp 2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG, " kata Dadan dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/4/2025).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara berjanji segera menerbitkan aturan gaji masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak menerima rumah subsidi.

Awalnya, Ara berniat menerbitkan keputusan menteri (kepmen) terkait MBR pada 21 April 2025 alias hari ini. Waktu tersebut bertepatan dengan Hari Kartini, tetapi batal terlaksana.

"Mudah-mudahan ya minggu ini kita akan mengeluarkan aturan soal MBR di Kementerian Hukum dan juga dengan Badan Pusat Statistik (BPS)," janjinya usai Halalbihalal dengan DPP Real Estat Indonesia (REI) di Sheraton Grand Jakarta, Senin (21/4).

Ia menegaskan pemerintah akan menaikkan batas maksimal gaji masyarakat miskin. Ara menekankan tujuannya memperluas syarat penghasilan ini agar semakin banyak masyarakat yang bisa memiliki rumah.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu juga menyinggung soal inflasi yang terjadi beberapa tahun ini sebagai salah satu pertimbangan merelaksasi kelompok MBR. Begitu pula dengan masalah daya beli yang dialami warga Indonesia.

Sang menteri juga meminta bantuan untuk meluruskan kesalahpahaman di masyarakat. Ara menegaskan menaikkan syarat gaji yang dimaksud adalah batas maksimal pendapatan, bukan minimal.

"Contoh nih ya, kemarin kan (MBR yang berhak atas rumah subsidi) penghasilan Rp0 sampai Rp7 juta. Nanti Rp0 sampai misalnya Rp12 juta, Rp13 juta, atau Rp14 juta ya, begitu," tuturnya.

"Jadi, makin luas. Jangan salah ngerti, makanya dibantu yang kurang mengerti karena tidak mengerti substansi," pinta Ara.

Di lain sisi, Menteri Ara mengakui bahwa kuota rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sudah hampir habis. Ini karena Kementerian PKP telah membagi-bagikan alokasinya untuk sejumlah kategori, misalnya petani, buruh, nelayan, tenaga kesehatan, sampai wartawan.

Walau begitu, ia menegaskan Kementerian PKP mengantongi dukungan dari stakeholder terkait. Ara memberi sinyal akan ada tambahan kuota FLPP pada Juni 2025 mendatang, meski tak dirinci berapa.

"Mohon doanya ya (tambahan kuota FLPP), namanya juga usaha kan. Supaya waktunya kan jangan sampai terlambat. Tentu dengan pengalokasian ini (rumah subsidi dibagi per kategori) kan pertama kali terjadi. Dengan begini ada kepastian buat pengembang, konsumen, bank, kan jadi terarah," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana enggan ikut campur lebih dalam terkait konflik internal antara dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata dan Yayasan MBN.

“Fokus kami di BGN adalah menjaga agar program tetap berjalan karena ini menyangkut hak penerima manfaat,” tegasnya, kata Dadan kepada Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).

Sebelumnya dikabarkan bahwa dapur MBG Kalibata dimintai Rp 400 juta oleh Yayasan MBN. Permintaan uang ratusan juta ini dilakukan di tengah proses hukum atas dugaan penggelapan uang hampir Rp 1 miliar untuk pembayaran program MBG yang dilaporkan dapur MBG Kalibata terhadap Yayasan MBN.

Adapun sebagian dari tagihan Rp 400 juta tersebut dikatakan berasal dari pembelian ompreng (wadah makanan) yang dilakukan oleh kliennya secara mandiri.

Pemilik dapur MBG Kalibata Ira Mesra mengatakan, dirinya telah mengeluarkan dana pribadi sebesar Rp 200 juta untuk pengadaan ompreng dengan harga satuan Rp 12.000 tersebut.

Pihak Ira menilai tagihan yang diminta tersebut sangat janggal. Sebab operasional dapur selama program berlangsung ditanggung sepenuhnya oleh Ira.

Mulai dari bahan pangan, sewa tempat, listrik, kendaraan, peralatan dapur, hingga gaji juru masak, semuanya dari dana pribadi Ira tanpa ada subsidi atau pendanaan dari Yayasan MBN.

Dadan juga menyebut bahwa pihaknya tengah melakukan konsolidasi agar permasalahan antara mitra dan yayasan tidak berimbas pada operasional dapur atau distribusi makanan bergizi gratis yang telah berjalan di berbagai titik.

“Kami sedang konsolidasi agar konflik internal mitra tidak berdampak terhadap program,” tambah Dadan.

Saat ini, pemeriksaan dugaan penggelapan dana operasional senilai Rp 1 miliar yang dilaporkan Ira, masih terus berjalan.

Kuasa hukum mitra dapur Ibu Ira, Danna Harly mengungkapkan bukannya membayar ke kliennya, Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN malah menagih Rp400 juta kepada korban terkait dugaan penggelapan pembayaran dana senilai Rp975.375.000.

"Jadi kemarin ada komunikasi, saya dengan pihak yayasan, lucunya mereka malah menagih ibu Ira sebesar Rp400 juta," kata Danna kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (18/4).

Danna mengaku kebingungan karena pihak yayasan mengeluarkan tagihan senilai Rp100 juta kepada kliennya.

Menurut dia, adanya tagihan ompreng (tempat bekal) yang sudah dibayar kliennya Rp200 juta, tetapi malah dimasukkan ke dalam anggaran MBG.

"Kemudian juga ada tagihan ompreng. Jadi ibu Ira beli ompreng, kemarin (masing-masing Rp12.000, sudah dibayar Rp200 juta. Nah, itu ditagihkan ke dalam mekanisme di MBG ini. Jadi dua hal yang berbeda dicampur-adukan, jadi kacau semua ini," ucapnya.

Pihak kepolisian memeriksa mitra dapur dan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN sebagai saksi soal dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000 di Kalibata, Jakarta Selatan pada Jumat pukul 10.00 WIB.

Sempat terhenti karena mitra dapur kekurangan biaya sebab belum dibayar, dapur makanan bergizi gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, kembali mendistribusikan makanan ke sejumlah sekolah pada Kamis (17/4).

Sebelumnya, mitra dapur sempat berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025 karena belum dibayar pihak yayasan. Mereka pun melaporkan pihak yayasan itu ke kepolisian.

Adapun laporan polisi tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerjasama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Ira sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan.

Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi. Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke Kepolisian.

Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Daerah Khusus Jakarta baru saja menyambut pemimpin baru yakni Iwan Hermawan. Dalam sambutannya, Iwan menyampaikan harapannya ada kolaborasi antara pemerintah yakni Pemerintah Provinsi Jakarta dengan pengembang dalam menyediakan hunian yang terjangkau mengingat angka backlog di Jakarta masih cukup tinggi.

Pernyataan tersebut disampaikan kepada awak media, sesaat setelah terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD HIMPERRA Daerah Khusus Jakarta, dalam ajang Musyawarah Daerah atau Musda II DPD HIMPERRA Jakarta di Hotel RA Suites Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

"Di Jakarta ini memang tidak ada pilihan selain kita membangun ke atas (vertikal). Ada angka backlog kebutuhan hunian di Jakarta sampai 1,2 juta unit. Harapan kami sebagai pihak swasta bisa berkolaborasi dengan Pemprov Jakarta, memanfaatkan lahan-lahan idle untuk kebutuhan hunian vertikal. Kami siap bekerjasama membantu pemerintah mendukung Program 3 Juta Rumah, khususnya hunian vertikal, agar bisa terealisasi dengan baik dan tepat sasaran di Jakarta," kata Iwan dalam keterangannya, dikutip Jumat (18/4/2025).

Untuk dapat mempermudah pembangunannya, pengembang berharap ada regulasi yang dapat mendukung dan mempercepat. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang telah menaikkan batas penghasilan pasangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari yang tadinya Rp 7-8 juta, menjadi Rp 14 juta.

"Pemerintah pusat lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengeluarkan aturan perluasan pendapatan untuk pembelian hunian subsidi sampai dengan penghasilan maksimal Rp 14 juta. Itu angin segar dan peluang bagi warga DKI Jakarta bisa membeli hunian vertikal bersubsidi. Kami ingin rumah susun milik bersubsidi di Jakarta ada lagi," ujarnya.

Lebih lanjut, Iwan menyampaikan Himperra memiliki target besar yang optimis dapat mereka capai selama 2025 ini yakni membangun 5.000 rumah subsidi.

Target ini melampaui capaian Himperrra pada 2024 lalu yang berhasil membangun 3.100 rumah. Lokasinya kebanyakan berada di kawasan penyangga Jakarta seperti Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Serang bahkan sampai ke Karawang.

"Tiga bulan pertama sudah tercapai 10 persennya. Kami optimis tahun ini dari 180 perusahaan aktif anggota Himperra Jakarta, bisa memproduksi sebanyak 5.000 unit rumah subsidi. Keahliannya anggota kami memang membangun perumahan bersubsidi," ungkapnya.

Selain meningkatkan jumlah unit yang tersedia, Himperra juga melakukan inovasi dengan memberikan desain rumah yang kekinian dan dengan kualitas bangunan yang hampir setara dengan bangunan komersial.

"Infrastruktur pendukung kawasan juga sudah bagus. Jadi tinggal dan bisa memiliki rumah subsidi tetap akan merupakan kebutuhan dan kebanggaan bagi milenial ke depan," jelasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Pemerintah Siapkan 20 Ribu Rumah Subsidi untuk Buruh

Video: Pemerintah Siapkan 20 Ribu Rumah Subsidi untuk Buruh

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan ibu rumah tangga yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapatkan penghasilan sebesar Rp 2 juta per bulan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan menilai salah satu dampak dari MBG, yakni banyak ibu rumah tangga (IRT) yang semula tidak berpenghasilan, kini bisa menerimanya. Dadan menyebut IRT yang berusia sekitar 40-45 tahun ini dapat bekerja di SPPG dengan penghasilan Rp 2 juta per bulan. SPPG sendiri merupakan fasilitas yang dibangun oleh pemerintah untuk menyediakan menu program makan bergizi gratis (MBG).

"Dampak MBG ini banyak ibu rumah tangga (40-45 tahun) yang sebelumnya tak berpenghasilan kini bisa memperoleh gaji Rp 2 juta per bulan dengan bekerja di SPPG, " kata Dadan dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/4/2025).

Dadan menyebut program MBG merupakan program investasi sumber daya manusia terbesar pemerintah yang memerlukan dukungan tenaga kerja yang massif. Dengan target 30 ribu SPPG di seluruh Indonesia, Dadan menjelaskan MBG diperkirakan mampu menyerap atau menciptakan 1,5 juta lapangan pekerja langsung di sektor penyediaan makanan bergizi.

Hingga bulan April 2025 ini, sudah ada 1.072 1.072 kepala SPPG, 1072 ahli gizi, 1072 ahli akuntansi yang sudah bekerja.

"Setiap SPPG itu ada tiga pegawai badan fungsional yakni kepala satuan pelayanan (satpel) pemenuhan gizi, ahli gizi dan ahli akuntansi serta para relawan bertugas memasak, memotong, membersihkan dengan total yang bekerja langsung 50 orang, " terang Dadan.

Selain itu, keberadaan SPPG di seluruh Indonesia juga mampu menciptakan 15 wirausaha baru di sektor pangan. Mulai dari pemasok daging, telur, aneka buah-buahan, sayur, tepung, dan susu. Termasuk pengelola minyak jelantah dan limbah/sampah organik.

Simak juga Video: BGN Targetkan Bangun 1.542 SPPG, Daerah 3T Jadi Fokusnya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara meluruskan syarat gaji Rp14 juta untuk membeli rumah subsidi yang ramai dibahas masyarakat.

Ara menilai ada kesalahpahaman di masyarakat. Dia mengatakan syarat gaji Rp14 juta adalah batas maksimal pendapatan, bukan minimal.

"Batasan penghasilan saja. Jadi, yang kalian pahami itu, orang yang berpenghasilan Rp14 juta baru bisa beli rumah MBR, atau hingga Rp14 juta yang boleh? Berarti kebijakan saya prorakyat atau tidak?" kata Ara saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (16/4).

Dia mengatakan rumah subsidi hanya boleh dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Aturan perundangan selama ini membatasi kategori MBR dengan gaji maksimal Rp7 juta per bulan untuk lajang, serta Rp8 juta per bulan bagi yang sudah berkeluarga.

Ara menilai aturan itu kurang adil. Dia berkata batas tersebut harus dinaikkan karena terlalu rendah.

"Kalau Rp7 juta, punya istri satu, anak dua, mau berapa nih? Kita tingkatkan dong, supaya kesempatan dapat rumah MBR makin banyak," ujarnya.

Ara menjelaskan rencana menaikkan bats gaji MBR itu masih dalam kajian. Dia akan berdiskusi dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas malam ini untuk merevisi aturan.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengusulkan pelonggaran syarat membeli rumah subsidi. Dia ingin batas maksimal gaji pembeli rumah subsidi dinaikkan menjadi Rp14 juta per bulan.

Kebijakan itu menimbulkan polemik di media sosial. Sebagian warganet mengira hanya orang bergaji minimal Rp14 juta yang boleh membeli rumah bersubsidi.

Wartawan kini mendapat porsi untuk membeli rumah murah. Sebab, pemerintah sedang menyiapkan 1.000 rumah subsidi khusus untuk wartawan.

Tak sembarangan orang yang bisa menerima fasilitas ini. Hanya wartawan yang memenuhi persyaratan berhak mendapatkan rumah subsidi.

Lantas apa persyaratan wartawan untuk membeli rumah subsidi?

Persyaratan Wartawan yang Berhak Dapat Rumah Subsidi

1. Batas Penghasilan

Persyaratan wartawan yang berhak menerima rumah subsidi salah satunya dinilai dari penghasilan. Sebagaimana syarat penerima rumah subsidi adalah tergolong sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), maka maksimal penghasilannya sekitar Rp 7-8 juta per bulan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebutkan batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi bagi yang belum pada umumnya adalah Rp 7 juta per bulan bagi yang belum menikah. Kemudian, masyarakat yang sudah berkeluarga atau menikah sebesar Rp 8 juta per bulan.

Untuk diketahui, batas gaji penerima rumah subsidi di wilayah Papua mencapai Rp 10 juta per bulan.

Namun, ia membuat penyesuaian dengan menetapkan batas penghasilan untuk MBR di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Bagi yang masih lajang sebesar Rp 12 juta dan yang sudah menikah sebesar Rp 13 juta per bulan.

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

2. Daftar ke Kementerian Komunikasi dan Digital

Lalu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti menyebutkan wartawan yang ingin membeli rumah subsidi bisa mendaftarkan diri ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Wartawan tersebut nantinya akan diverifikasi dan dipastikan datanya oleh Dewan Pers dan BPS.

"Kami akan berkoordinasi dengan Ibu Menteri Komdigi untuk nanti kita rekonsiliasi data dan kemudian kami integrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan kami juga bekerja sama dengan BTN dan Tapera," ucapnya.

3. Media Terverifikasi di Dewan Pers

Anggota Dewan Pers Paulus Tri Agung Kristanto mengatakan Dewan Pers mempunyai persyaratan wartawan terverifikasi, yakni berasal dari media yang memberikan gaji minimal setara dengan upah minimum provinsi (UMP).

"Kalau media sudah terverifikasi, artinya dia menggaji setara UMP. Kalau UMP DKI kira-kira Rp 5-9 (juta), jadi semua sudah memenuhi syarat," ucapnya.

Menurutnya, banyak sekali wartawan yang belum mampu memiliki rumah sendiri. Untuk itu, program ini akan membantu wartawan melalui kredit pemilikan rumah (KPR) dengan uang muka 1 persen dan suku bunga fix 5 persen.

Sebelumnya diberitakan, MBR yang berprofesi sebagai wartawan bisa mendapatkan rumah murah. Ara sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ara mengatakan sudah ada kesepakatan untuk menyerahkan 100 unit rumah terlebih dahulu bulan depan.

"Acara kita hari ini singkat, padat, dan langsung to the point, tanpa banyak ceremonial. Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu, nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Pemerintah menaikkan syarat batas gaji penerima rumah subsidi menjadi Rp 13 juta untuk sejumlah lokasi. Langkah ini dilakukan lantaran standar kehidupan di setiap daerah berbeda-beda.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendapat kewenangan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menetapkan penyesuaian batas maksimal penghasilan MBR. Penyesuaian tersebut hanya berlaku untuk pembelian rumah subsidi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Angka tersebut merupakan hasil dari diskusi Ara bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widaysanti. Hal itu disampaikan dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain itu, Ara menyebutkan sebelumnya batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi bagi yang belum pada umumnya adalah Rp 7 juta per bulan bagi yang belum menikah. Kemudian, masyarakat yang sudah berkeluarga atau menikah sebesar Rp 8 juta.

Untuk diketahui, batas maksimal gaji penerima rumah subsidi di wilayah Papua mencapai Rp 10 juta.

"Keputusan yang luar biasa dari Rp 7 juta ke Rp 13 juta itu naiknya hampir 100 persen," imbuhnya.

Sementara itu, Amalia mengatakan masyarakat bisa digolongkan sebagai MBR menggunakan standar maksimal desil 8. Ia mengatakan standar hidup di setiap provinsi berbeda-beda, sehingga perlu ada penyesuaian pendapatan untuk berbagai wilayah. Penyesuaian ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat bisa mendapatkan rumah subsidi.

"Kami sudah membantu Kementerian Perumahan untuk menghitungkan kira-kira standar desil 8 di masing-masing provinsi kan berbeda. Jadi yang tadi Pak Menteri sampaikan sekitar Rp 13 juta itu kebijakannya Pak Menteri," katanya.

Di sisi lain, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan persyaratan penerima rumah subsidi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Penerima harus tergolong sebagai MBR dan pembelian rumah sebagai hunian pertama.

Heru mengatakan ada kekhawatiran banyak masyarakat di perkotaan yang sebenarnya mampu mencicil rumah, tetapi tidak bisa mengakses rumah tersebut karean tidak masuk kriteria MBR. Untuk itu, saat ini perlu ada penyesuaian agar masyarakat di kota besar dapat akses ke rumah terjangkau.

"Banyak segmen MBR, terutama yang berada di kawasan kota-kota besar, yang penghasilannya sudah di atas Rp 8 juta, tetapi mereka tidak mampu mengakses rumah murah. Kenapa? Karena harga tanahnya sudah tinggi," tutur Heru.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah menyediakan rumah rumah khusus untuk wartawan. Sebanyak 1.000 unit rumah subsidi akan mulai disalurkan bulan depan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Bank Tabungan Negara (BTN) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk menyiapkan 100 unit rumah untuk serah terima terlebih dahulu. Rumah tersebut akan diserahkan pada Selasa, 6 Mei 2025 pukul 16.00.

"Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu (Menteri Komdigi) nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Kementerian PKP dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Ara menyebut wartawan adalah profesi yang memperjuangkan demokrasi. Menurutnya, kerja sama ini penting untuk mendukung wartawan yang selalu menyuarakan kebenaran dan demokrasi.

"Walaupun kita negara ini memberikan perumahan subsidi, bukan gratis ya, rumah subsidi bayar ya, tapi dengan harga yang terjangkau, tapi silakan teman-teman wartawan tetap menyuarakan kebenaran dan menyuarakan demokrasi," ucapnya.

Adapun persyaratan wartawan yang berhak menerima rumah subsidi salah satunya dinilai dari penghasilan. Ara menetapkan batas penghasilan maksimal bagi yang masih lajang sebesar Rp 12 juta per bulan dan yang sudah menikah sebesar Rp 13 juta per bulan.

Batas hanya berlaku untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sementara itu, wilayah lain masih menggunakan batas penghasilan sebesar Rp 7 juta per bulan untuk yang masih lajang dan Rp 8 juta per bulan bagi yang telah menikah.

"Tadi kesepakatan kami di Jabodetabek itu Rp 13 juta yang nikah, yang belum nikah Rp 12 juta," ucapnya.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan syarat untuk mendapatkan rumah subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) antara lain penerima merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pembelian tersebut untuk rumah pertama.

Heru mengatakan saat ini yang berlaku adalah masyarakat yang mampu mencicil rumah subsidi ada pada desil 4-8. Namun, akan ada penyesuaian kembali untuk memastikan masyarakat di kota besar dapat akses ke rumah terjangkau.

"Banyak segmen MBR, terutama yang berada di kawasan kota-kota besar, yang penghasilannya sudah di atas Rp 8 juta, tetapi mereka tidak mampu mengakses rumah murah. Kenapa? Karena harga tanahnya sudah tinggi," ucap Heru.

Sebelumnya diberitakan detikFinance, pemerintah mengalokasikan rumah subsidi dari program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk masyarakat dari berbagai latar belakang pekerjaan. Salah satunya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan menyiapkan 1.000 rumah untuk wartawan.

"Nanti kita akan bikin pertemuan dengan wartawan. Saya alokasikan 1.000 rumah subsidi buat wartawan," ujar Ara usia menghadiri open house di rumah dinas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Senin (31/3/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada November 2025.

Hal itu disampaikan Kepala BGN Dadan Hindayana dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

“Dan sesuai dengan target Pak Presiden, mudah-mudahan tercapai, Pak. Doakan kerja kita tetap cepat, 32.000 [SPPG] melayani 82,9 juta [penerima manfaat MBG] itu pada November akhir,” kata Dadan.

Dadan menyebut target 82,9 juta penerima manfaat MBG itu nantinya akan menyedot anggaran hingga Rp25 triliun per bulan atau setara dengan Rp1 triliun per hari.

Bahkan, Dadan juga menyebut anggaran yang diserap BGN setara dengan anggaran di kementerian lain dengan estimasi satu tahun.

“Itu sudah akan menyerap anggaran Rp25 triliun per bulan atau Rp1 triliun per hari. Jadi anggaran Badan Gizi satu hari, Pak. Kementerian lain satu tahun,” ujarnya sambil tertawa.

Adapun, Dadan mengeklaim saat ini manfaat MBG telah mencapai tiga juta penerima dengan 1.009 SPPG pada Maret 2025 hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025.

Selanjutnya, pada April 2025, BGN menargetkan akan memiliki 1.533 SPPG dengan 4,59 juta penerima manfaat. Nantinya, penerima manfaat MBG akan terus bertambah secara bertahap, begitu pula dengan jumlah SPPG.

“Insya Allah nanti Agustus ini akan mencapai 7.000 SPPG dan saat itulah kita sudah akan menyerap anggaran kurang lebih Rp7 triliun per bulan. Sekarang ini kita baru menyerap Rp1,1 triliun, itu sudah lebih besar dibandingkan anggaran salah satu kementerian satu bulan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa program MBG merupakan langkah strategis Indonesia, sekaligus investasi besar terhadap sumber daya manusia (SDM) masa depan Tanah Air.

“Karena Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit sampai sekarang, 3 juta per tahun dan akan masih tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045,” pungkasnya.