Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan akan mengirimkan surat kedua kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kali ini, mereka meminta BPK melakukan audit terhadap rumah susun (rusun) dan rumah khusus.

"Kita juga nanti meminta ke rumah susun dan rumah khusus semua diaudit supaya jelas. Paling lama Senin atau Selasa (suratnya dikirim)," kata Ara kepada detikcom , Jumat (14/2/2025).

Bertujuan untuk mempermudah Kementerian PKP melakukan tata kelola rumah susun (rusun) dan rumah khusus di depannya. Ia menemukan ada beberapa rusun yang kosong meski sudah lama berdiri.

"Supaya bahan koreksi buat kita. Kan belum sampai 4 bulan ini (kabinet terbentuk) supaya ke depannya kami juga bisa belajar," ungkapnya .

Ara mengatakan untuk audit ini akan menyasar ke rusun dan rumah khusus di seluruh Indonesia. Untuk rusun sendiri, Ara menyebutkan minimal ada 3 rusun yang akan diaudit. Adapun lokasinya akan ditentukan oleh BPK.

"Semua (diaudit). Saya juga mendapat informasi ada beberapa rumah susun yang tidak terpakai. Makanya saya mohon untuk dilakukan audit, supaya diukur. Supaya Kementerian yang baru ini bisa belajar dari pengalaman yang ada dan transparan," ucap Ara.

Ia menjelaskan untuk menjalankan visi kementeriannya yang transparan dan anti korupsi, mereka melibatkan inspektur dari luar kementerian yakni dari Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ), dan KPK .

"Kita punya inspektor itu dari Jaksa Agung, Kejaksaan, 2 dari BPKP , satu dari KPK . Dan kita tidak punya inspektor dari dalam, semua dari luar Kementerian. Tujuannya profesional aja, objektif, bukan teman sejawat, biar bisa tegas," ujarnya.

Sementara itu, sebelumnya Kementerian PKP juga sudah mengirimkan surat kepada BPK. Mereka meminta untuk melakukan audit terhadap pengembang perumahan subsidi yang bertanggung jawab.

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyampaikan surat laporan ini sebagai tindak lanjut terhadap temuan beberapa perumahan MBR yang kondisinya tidak layak huni. Ia menuturkan pengembang nakal yang tersebar di seluruh Indonesia. Di wilayah Jabodetabek sendiri, mereka telah menemukan 14 pengembang.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa memperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya , siapa yang bertanggung jawab apa," kata Heri di Kementerian ATR / BPN , Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Pihaknya menyayangkan adanya subsidi rumah-rumah yang dibuat tidak sesuai dengan standar. Mengingat subsidi yang dibantu oleh negara melalui skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP ).

"Kalau kita biarkan akan terus berlangsung seperti ini. Itu yang dirugikan selain masyarakat yang menghuni di dalam rumah yang bersubsidi itu. Tapi negara juga dirugikan," ujarnya.

(aqi/zlf)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Prabowo disambut antusias anak-anak SDN Kedung Jaya 1 Bogor.

Berdasarkan keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden, Senin (10/2/2025), kedatangan Prabowo di sekolah tersebut disambut antusias oleh ratusan siswa yang melambaikan tangan dan menyapa dengan senyum hangat. Prabowo pun membalas sapaan serta uluran tangan para siswa yang tampak antusias untuk bersalaman dengannya.

Prabowo kemudian menuju selasar sekolah untuk melihat langsung makanan bergizi yang disiapkan dan memastikan setiap anak mendapatkan asupan terbaik. Mantan Danjen Kopassus itu kemudian memasuki beberapa ruang kelas untuk menyaksikan proses distribusi makanan kepada para siswa.

Tidak hanya meninjau program makan bergizi gratis, Prabowo turut melihat langsung proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Ia juga berinteraksi dengan para siswa, mengajak mereka berbicara, bertanya jawab, bahkan memberikan motivasi tentang pentingnya belajar.

Selain itu, Prabowo terlihat duduk di kursi guru melihat proses belajar siswa. Tak hanya berinteraksi dengan siswa, Prabowo juga terlihat membaca buku yang berada di ruang kelas.

Di luar kelas dan lingkungan sekolah, Prabowo menyapa warga yang hadir di sekitar sekolah. Ditemani Seskab Mayor Teddy Indra Wiaya dan Paspampres, Prabowo telihat pula dekat dengan para bayi yang digendong orang tuanya.

Prabowo sebelumnya pernah tiba-tiba mengecek langsung jalannya program makan bergizi gratis di Jakarta Timur sampai-sampai membuat siswa semringah

Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya membenarkan Prabowo tiba-tiba melakukan sidak di sejumlah sekolah, pada Senin (3/2) pagi. Prabowo meninjau program tersebut di sekolah dasar (SD) dan taman kanak-kanak (TK) di wilayah Jakarta Timur.

"Iya betul, tadi pagi-pagi Pak Presiden mendadak ingin mengecek langsung pelaksanaan makan bergizi gratis ke sekolah," kata Mayor Teddy.

(rfs/maa)

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait angkat bicara tentang isu perombakan kabinet atau reshuffle . Sinyal ini muncul setelah adanya pernyataan keras Presiden Prabowo terkait menteri yang tidak kerja akan disingkirkan.

"Tentunya para menteri harus siap, siapa pun yang di-reshuffle tentunya harus siap," kata pria yang akrab disapa Ara seusai menghadiri perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Menurutnya, Prabowo sebagai Presiden memiliki kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi terhadap para menterinya yang dianggap belum menunjukkan kinerja yang baik di pemerintahan.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merespons isu reshuffle di periode 100 hari Kabinet Merah Putih. Apalagi, beberapa kali Prabowo mengingatkan jajarannya berbenah untuk bekerja demi kepentingan rakyat.

"Bahasa Indonesia jelas kan?" kata Prabowo saat ditanya awak media seusai menghadiri acara Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Prabowo kembali menegaskan bahwa rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Sehingga, seluruh jajarannya diharapkan bisa bekerja dengan benar.

"Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu," tegasnya.



Prabowo sekali lagi menegaskan bahwa seluruh jajarannya harus bekerja demi kepentingan rakyat. "Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," kata Prabowo.

JAKARTA, iNewsAmbon.id – Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa 87,1 persen masyarakat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara nasional sejak 6 Januari 2025.

“Pertama, kami tanyakan apakah masyarakat mengetahui program MBG yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025. Hasilnya, 91,3 persen responden menyatakan tahu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 64,6 persen mengaku sangat puas atau puas dengan program ini,” ungkap Burhanuddin Muhtadi, Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, dalam rilis survei bertajuk “Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih” yang disampaikan secara virtual, Senin (27/1/2025).

Selain itu, sebanyak 78,4 persen responden optimis program MBG dapat membantu mengatasi masalah stunting. Tidak hanya itu, 74,2 persen masyarakat menilai program ini bermanfaat dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil di masyarakat.

“Kritik dari masyarakat terkait kecukupan nilai gizi dan transparansi dalam pelaksanaan program tetap ada. Namun, mayoritas tetap merasa puas dengan pelaksanaannya, yakni 64,6 persen,” tambah Burhanuddin.

Program Makan Bergizi Gratis dinilai sangat relevan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Indikator Politik Indonesia mencatat, hampir separuh responden (47,4 persen) berpendapat bahwa program ini sebaiknya diberikan kepada seluruh anak di Indonesia.

“Ini menunjukkan bahwa isu pemenuhan kebutuhan dasar seperti gizi sangat penting bagi warga dan mendapat perhatian luas,” tutup Burhanuddin.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

Jakarta -

Pemerintah mulai memetakan sumber-sumber dana yang berpotensi untuk menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu butuh tambahan Rp 100 triliun untuk perluasan penerima manfaatnya.

Prabowo ingin agar semua anak di Indonesia atau sekitar 82,9 juta anak penerima makan siang siang gratis. Sementara, hingga akhir 2025 telah ditetapkan anggaran Rp 71 triliun di mana anggaran itu hanya cukup untuk 15-17,5 juta penerima saja. Lantas dari mana saja potensi anggaran tambahan Makan Bergizi Gratis?

Efisiensi Anggaran

Potensi tambahan yang pertama akan didapatkan dari hasil penghematan dan efisiensi anggaran. Seperti diketahui, di awal tahun ini Prabowo sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Isinya, adalah rencana menghemat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2025 hingga mencapai Rp 306 triliun. Penghematan dilakukan dengan meninjau ulang masing-masing anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sendiri yang mengatakan efisiensi anggaran dilakukan pada penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga hingga daerah untuk mendukung prioritas nasional. Salah satu prioritas yang dimaksud adalah untuk mendukung terlaksananya Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Prioritas perhatian program kerja dan anggaran K/L untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan dan menghemat devisa, serta mendukung terlaksananya Makan Siang Bergizi," katanya dalam unggahan di Instagram resmi @smindrawati, dikutip Jumat (24/1) kemarin.

Dalam Inpres 1 tahun 2025, Prabowo meminta kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja Rp 306,69 triliun.

Identifikasi rencana efisiensi sekurang-kurangnya bisa terdiri dari 6 pos belanja operasional dan non operasional yakni belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Sementara itu, para kepala daerah diminta untuk menyesuaikan APBD 2025. Ini sebagai imbas dari dana TKD sebesar Rp 50,59 triliun yang dipangkas.

Arahannya, efisiensi untuk pemerintah daerah dilakukan dengan cara membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada PP mengenai standar harga satuan regional.

Kemudian, kepala daerah juga diminta membatasi perjalanan dinas 50%. Lalu kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, hingga seminar juga diminta dibatasi.

Lebih lanjut, kepala daerah diminta memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

Prabowo juga meminta kepala daerah untuk selektif memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang barang maupun jasa kepada kementerian/lembaga. Terakhir, diminta melakukan penyesuaian belanja APBD 2025 yang bersumber dari Transfer Ke Daerah APBN.

Kerahkan APBD

Selain melakukan efisiensi dan penghematan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis, Prabowo juga meminta pemerintah daerah ikut aktif mendukung program ini.

Total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun untuk tahun ini dalam rangka membantu Makan Bergizi Gratis. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan dirinya telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (Sekda) melalui saluran telekonferensi membahas dukungan daerah terhadap program MBG.

Tito mengatakan, eksekusi baru akan dimulai usai September setelah para kepala daerah baru dilantik, akan ada pergeseran anggaran dan perubahan APBD, disertai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Diperkirakan ada sekitar 2.000 SPPG.

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujar Tito di tempat yang sama.

Menurutnya, ke depan tinggal bagaimana peran pemerintah daerah membangun SPPG tersebut dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan dan ternak untuk pemenuhan suplai program. Selain itu, juga dibuka opsi agar pemerintah daerah langsung menyalurkan anggaran ke sekolah, sehingga sekolah yang mengelola.

BUMN Ikut Keroyokan

BUMN pun diminta ikut berkolaborasi mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah, sehingga cakupan penerima manfaat semakin banyak.

Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf mengatakan Kementerian BUMN akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk BUMN yang terlibat, disesuaikan dengan tugas, peran, dan penentuan wilayah masing-masing. Meski tak ada nominal komitmen dana yang disebutkan, namun apa yang dilakukan BUMN tetap akan membantu mempercepat program Makan Bergizi Gratis.

"Kementerian BUMN bersama direksi dan komisaris sejumlah BUMN, sepakat akan membantu Program MBG, khususnya di daerah-daerah," kata Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1).

Saat ini Kementerian BUMN masih dalam tahap pemetaan bentuk PMO guna menentukan bantuan yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk mendukung Program MBG. Beberapa yang bisa dilakukan antara lain membantu pasokan gas untuk memasak, kepastian suplai listrik, ataupun pembentukan ekosistem digital untuk mempermudah program ini.

Kementerian BUMN juga mendata aset berupa bangunan dan tanah yang memungkinkan diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan MBG.

"Misalnya Pertamina nanti mencoba fokus membantu ketersediaan pasokan gas untuk memasak, atau PLN memastikan keamanan suplai listrik di lokasi dapur. Telkom terkait dengan ekositem digital. Yang pasti semua berkolaborasi sesuai bidangnya," ujar Amin.

(acd/acd)

JAKARTA - Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai kritikan. Kali ini, kritikan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi.

Uchok menilai pemerintah pusing cari anggaran makan gizi gratis dengan membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program MBG. Karena, kata dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lagi kering.

Dia juga menduga tidak ada lagi negara lain atau lembaga keuangan yang mau memberikan pinjaman. ?Maka, rakyat disuruh makan serangga. Sebelum rakyat makan serangga, suruh para menteri atau pejabat negara yang makan duluan, ya makan serangga,? ujar Uchok kepada SindoNews, Minggu (26/1/2025).



?Selama ini mereka sudah merdeka, semua fasilitas dari duit pajak sudah mereka nikmati. Dengan menu para pejabat negara makan serangga tiap hari, berarti anggaran makan minum yang yang ada setiap lembaga negara bisa dihemat,? pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan upaya penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 306,69 triliun dilakukan salah satunya demi keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penghematan itu sendiri merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.

Dilansir detikFinance, Prabowo meminta seluruh kementerian/lembaga melakukan review atas anggaran belanja sebesar Rp 256,1 triliun. Dana Transfer ke Daerah (TKD) juga ditinjau ulang sebesar Rp 50,59 triliun. Instruksi tersebut tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diteken Prabowo pada Rabu (22/1).

Dalam unggahan terbaru di akun media sosial resminya, Sri Mulyani menyampaikan pentingnya efisiensi belanja dan fokus penggunaan anggaran K/L serta daerah untuk mendukung program prioritas nasional. Salah satunya Makan Bergizi Gratis.

"Prioritas perhatian program kerja dan anggaran K/L untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, menghasilkan dan menghemat devisa, serta mendukung terlaksananya Makan Siang Bergizi," tulis Sri Mulyani dikutip Jumat (24/1/2025).

Menurut Sri Mulyani, program MBG penting untuk membangun generasi masa depan Indonesia yang sehat dan cerdas. Selain MBG, program prioritas lainnya yang didorong adalah swasembada pangan dan energi.

"Pentingnya efisiensi belanja dan fokus penggunaan anggaran K/L dan daerah untuk mendukung prioritas nasional. Dukungan investasi hilirisasi untuk memperkuat perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui APBN dan BUMN," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Gizi Nasional memperhitungkan kebutuhan anggaran tambahan untuk program MBG sebesar Rp 100 triliun. Jumlah anggaran ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan MBG bagi semua anak di Indonesia.

Karena itu, Sri Mulyani mengidentifikasi anggaran dalam postur APBN yang dapat digunakan sebagai tambahan dana untuk program MBG. Identifikasi rencana efisiensi dilakukan sekurang-kurangnya dari 6 pos belanja operasional dan non operasional.

Keenam pos itu yakni belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan alat dan mesin. Dalam hal ini, belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos) dikecualikan dan tidak akan dipangkas.

"Ya itu dalam keseluruhan postur APBN akan dipertimbangkan seluruh yang prioritas-prioritas yang pak presiden tetapkan dan akan dicapai dan bagian mana yang untuk akomodasi kebutuhan tambahan itu kita sedang identifikasi dan supaya bisa sesuai dengan prioritas beliau dan kurangi inefisiensi. Keseluruhan postur (APBN) akan kita lihat ya," ujar Sri Mulyani, Rabu (22/1/2025).

(des/des)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto hari ini melakukan rapat terbatas untuk membahas perkembangan terkini program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sederet pejabat Kabinet Merah Putih tiba di Istana siang ini.

Hadir paling awal, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat sejak pukul 14.00 WIB. Dia mengatakan dirinya hadir untuk melaporkan perkembangan terkini program MBG.

"Ya kami dipanggil untuk membicarakan masalah program Makan Bergizi Gratis," sebut Dadan ditemui saat tiba di Istana, Jumat (17/1/2025).

Dadan juga mengaku akan memberikan laporan soal insiden keracunan makanan di Sukoharjo, Jawa Tengah. "Akan kami laporkan," katanya.

Menyusul Dadan, sekitar pukul 14.30 WIB menteri lain datang merapat. Antara lain, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang hadir bersamaan dengan Menteri UMKM Maman Abdurahman. Kemudian dilanjutkan dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti.

"Kita bahas soal Makan Bergizi, kita laporkan persiapannya koperasi dan UMKM, Kementerian Desa. Evaluasi menyeluruh nanti," sebut Budi Arie.

(hal/ara)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto beserta Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka. Ia mengatakan pemerintah telah membangun sekitar 40 ribu unit rumah sejak 20 Oktober 2024.

Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara, termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang.

Fokus utama pembahasan dalam rapat ini adalah percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan pro rakyat di sektor perumahan dan permukiman.

"Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, kemudian akan diproses lebih lanjut bagaimana kita akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025).

Selain itu, Ara menyampaikan pemerintah akan membuat skema pembiayaan, terutama untuk MBR yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan. Hal ini agar MBR memiliki kesempatan untuk mendapatkan rumah.

Ia pun menambahkan bahwa Prabowo memberikan perhatian khusus pada skema pembiayaan bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal yang umumnya tidak memiliki penghasilan tetap. Skema tersebut dibuat pemerintah agar mereka bisa tetap memiliki rumah.

"Seperti bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, dan sebagainya itu tidak punya gaji, tapi punya kegiatan usaha, kita membuat skema, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, melihat kepada tempat jualannya, dan sebagainya," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara memaparkan sejumlah kebijakan pro rakyat yang akan diimplementasikan oleh pemerintah dalam 90 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo. Kebijakan tersebut mencakup penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen, pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan perizinan PBG.

Pengurusan PBG yang sebelumnya memerlukan waktu hingga 45 hari, kini dipangkas menjadi 10 hari. Bahkan, menurutnya proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 4 jam di Tangerang.

Lebih lanjut, Ara menyampaikan soal kebijakan penghapusan PPN selama 6 bulan di tahun 2025 untuk rumah di bawah Rp 2 miliar.

"Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar menjadi gratis buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR. Jadi seperti arahan beliau, kebijakan harus pro rakyat dan kami jalankan," imbuhnya.

Ia juga menyampaikan bahwa kepercayaan investor asing terhadap Indonesia semakin meningkat. Hal tersebut menurutnya seiring dengan langkah diplomasi Prabowo ke berbagai negara.

"Kita mesti menyiapkan tim yang kuat sehingga nanti begitu investor datang sudah bisa legalnya begini, lokasinya di sini, dan sebagainya, posisinya seperti apa, hak kewajibannya seperti apa, dengan tentu prinsip saling menghormati dan kita mengutamakan kepentingan nasional kita dan juga bagaimana punya dampak kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Kita harus siap bagaimana nanti begitu ada investasi di bidang perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengarahkan para menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa cepat membentuk tim dalam menangani minat investasi di Indonesia dari investor-investor luar negeri di bidang perumahan.

Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait yang menyebutkan bahwa pembentukan tim itu merujuk pada tingginya minat investor asing berinvestasi yang ditunjukkan, setelah Presiden Prabowo melakukan lawatan luar negeri dalam beberapa kali seperti ke China, kawasan Timur Tengah, hingga Amerika Serikat.

"Kita harus siap bagaimana nanti begitu ada investasi di bidang perumahan. Timnya ada Ibu Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri ATR, kemudian nanti ada Menteri BUMN, kemudian Menteri Hukum, ada juga dari perbankan, kemudian juga dari BPKP, ini supaya semuanya berjalan dengan legal," kata Maruarar, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Maruarar menyebutkan tim tersebut perlu disiapkan, agar ketika ada investor yang sudah benar-benar siap melakukan investasi di bidang perumahan maka nantinya baik dari sisi penyiapan lahan hingga sisi yang berdampak kepada ekonomi bisa langsung dijelaskan tanpa memakan waktu.

Ia lebih lanjut mengatakan tim tersebut juga dibutuhkan untuk memastikan penyiapan ketentuan hak dan kewajiban antara Indonesia dan para investor, sehingga nantinya kemitraan yang terjalin mengutamakan prinsip saling menghormati.

Selain itu, tentunya tim tersebut akan memastikan bahwa kepentingan nasional Indonesia tetap harus dijaga meski ada investasi dari pihak asing masuk ke Indonesia.

"Kita mengutamakan kepentingan nasional kita, dan juga bagaimana punya dampak kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di Indonesia. Jadi kami juga dapat arahan beliau (Presiden Prabowo) untuk menyiapkan tim yang solid," kata Maruarar.

Bidang perumahan dalam kepemimpinan Prabowo Subianto menjadi salah satu bidang yang masuk dalam daftar 17 program prioritas untuk dikembangkan.

Kepala Negara menargetkan bahwa setiap tahunnya pemerintah akan membangun tiga juta rumah per tahun untuk masyarakat sehingga memiliki hunian yang layak.

Presiden Prabowo Subianto saat debat capres pamungkas Pemilu Presiden 2024 pada awal Februari tahun ini berjanji akan membangun 3 juta rumah per tahun.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Ada beberapa kebijakan di Pemerintahan Presiden Prabowo yang prorakyat, yang sudah kami lakukan berkat dukungan, kerja sama dari Kabinet Merah Putih secara tim.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan Kabinet Merah Putih (KMP) yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghasilkan empat kebijakan di bidang perumahan dalam waktu singkat kurang dari 100 hari kerja setelah kabinet bekerja.

"Ada beberapa kebijakan di Pemerintahan Presiden Prabowo yang prorakyat, yang sudah kami lakukan berkat dukungan, kerja sama dari Kabinet Merah Putih secara tim. Karena kami diminta kerja sama dengan tim. Ada Bappenas, Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri ATR, dan sebagainya semua mendukung," kata Maruarar, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Maruarar menyebutkan kebijakan pertama yang telah ditetapkan ialah terkait dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menjadi 0 persen dari sebelumnya harus dibayarkan masyarakat senilai 5 persen.

Kebijakan itu ditetapkan lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk mendukung percepatan pembangunan tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tidak hanya itu, SKB tersebut juga mengatur terkait penghapusan retribusi untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang juga dikenal masyarakat sebagai pengganti dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Maruarar menyebutkan dalam waktu kurang dari 100 hari, KMP juga telah membuat kebijakan lain yaitu untuk percepatan pengurusan PBG.

"Kemudian kami juga sesuai arahan Bapak Presiden, sudah membuat kebijakan yang mempercepat urusan rakyat. Yaitu dulu itu namanya IMB, sekarang PBG. Tadinya 45 hari, kita sudah buat SKB itu menjadi 10 hari," katanya pula.

Terkait percepatan waktu untuk mengurus PBG, Maruarar menambahkan bahwa kini sudah ada kota yang bahkan bisa mempercepatnya menjadi lebih cepat lagi dalam kurun waktu empat jam.

Capaian ini, menurut Maruarar, turut masuk dalam kebijakan yang berhasil dicetak di bidang perumahan dalam waktu singkat sejak KMP dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Rencana minggu depan bersama Pak Mendagri, juga saya undang Bapak Kepala Bappenas, itu (PBG) sudah bisa diurus menjadi empat jam, Tapi ini baru terjadi di satu kota, Kota Tangerang dan berharap nanti yang lain mengikuti," kata Maruarar.

Kebijakan terakhir yang sudah dicapai oleh KMP dalam bidang perumahan ialah terkait dengan perpanjangan kebijakan PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah) untuk rumah di bawah Rp2 miliar.

PPN DTP untuk rumah di bawah Rp2 miliar masih akan berjalan selama enam bulan ke depan, dan menurut Maruarar hal itu akan sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pewarta: Livia Kristianti dan Mentari Dwi Gayati
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kepala Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) dilakukan secara nasional besok diharapkan menjadi tonggak sejarah. Hasan mengatakan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih akan hadir melakukan peninjauan secara langsung.

"Untuk mendukung kerja keras dari BGN yang telah menyiapkan program ini dengan sebaik-baiknya, besok hari sebagai penanda awal dari dijalankannya program makan bergizi gratis beberapa orang anggota kabinet juga akan hadir di beberapa titik, terutama di kawasan Jabodetabek, Karawang dan Bandung," kata Hasan dalam pernyataan pers melalui rekaman video, Minggu (5/1/2025).

Hasan berharap program ini dapat berjalan lancar pada Senin (6/1). Dia mengatakan program makan bergizi gratis penting bagi anak-anak Indonesia.

"Jadi teman-teman mungkin bisa mengikuti perjalanan mereka besok. Kami mengharapkan doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar program dari Presiden Prabowo ini bisa sukses, bisa berjalan dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan yang paling penting memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia untuk menyongsong masa depan kita semua," tutur dia.

Hasan Nasbi mengatakan program makan bergizi skala nasional esok hari adalah tonggak bersejarah. Dia menekankan pesan Presiden Prabowo Subianto terkait program ini.

"Ini adalah tonggak bersejarah dan sejarah pertama kalinya makan bergizi gratis yang dilakukan dengan skala yang amat besar dan dalam level nasional. Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa ini bukan hanya sekedar program tapi adalah investasi untuk masa depan Indonesia, untuk Indonesia Emas tahun 2045," ucapnya.

(lir/rfs)