JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait angkat bicara tentang isu perombakan kabinet atau reshuffle . Sinyal ini muncul setelah adanya pernyataan keras Presiden Prabowo terkait menteri yang tidak kerja akan disingkirkan.

"Tentunya para menteri harus siap, siapa pun yang di-reshuffle tentunya harus siap," kata pria yang akrab disapa Ara seusai menghadiri perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Menurutnya, Prabowo sebagai Presiden memiliki kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi terhadap para menterinya yang dianggap belum menunjukkan kinerja yang baik di pemerintahan.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merespons isu reshuffle di periode 100 hari Kabinet Merah Putih. Apalagi, beberapa kali Prabowo mengingatkan jajarannya berbenah untuk bekerja demi kepentingan rakyat.

"Bahasa Indonesia jelas kan?" kata Prabowo saat ditanya awak media seusai menghadiri acara Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Prabowo kembali menegaskan bahwa rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Sehingga, seluruh jajarannya diharapkan bisa bekerja dengan benar.

"Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu," tegasnya.



Prabowo sekali lagi menegaskan bahwa seluruh jajarannya harus bekerja demi kepentingan rakyat. "Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan," kata Prabowo.

JAKARTA - Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menuai kritikan. Kali ini, kritikan disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi.

Uchok menilai pemerintah pusing cari anggaran makan gizi gratis dengan membuka peluang serangga seperti belalang dan ulat sagu jadi menu program MBG. Karena, kata dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lagi kering.

Dia juga menduga tidak ada lagi negara lain atau lembaga keuangan yang mau memberikan pinjaman. ?Maka, rakyat disuruh makan serangga. Sebelum rakyat makan serangga, suruh para menteri atau pejabat negara yang makan duluan, ya makan serangga,? ujar Uchok kepada SindoNews, Minggu (26/1/2025).



?Selama ini mereka sudah merdeka, semua fasilitas dari duit pajak sudah mereka nikmati. Dengan menu para pejabat negara makan serangga tiap hari, berarti anggaran makan minum yang yang ada setiap lembaga negara bisa dihemat,? pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah). Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Penguatan Ekonomi Kerakyatan Nasional (Peknas) Ahmad Syarifudin mengungkapkan bahwa Peknas siap berkolaborasi untuk mengawal implementasi program-program pengentasan kemiskinan. Sinergi antara Badan Perencanaan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Badan Gizi Nasional, dan Peknas diyakininya bisa menekan angka kemiskinan .

?Kami memiliki data riil dari jaringan kami hingga tingkat ranting yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan program,? ungkapnya di sela Rakornas dan Bimtek Mitra Peknas se-Indonesia dan Dialog Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan yang digelar pada Minggu (8/12/2024) siang hingga Senin (9/12/2024) di Hotel Tavia, Jakarta Pusat.

Ahmad menekankan bahwa Peknas akan fokus pada pelatihan dan pemberdayaan masyarakat miskin, khususnya dalam memanfaatkan peluang yang dihasilkan oleh industrialisasi dan program gizi. ?Dengan sinergi yang kuat antara Peknas, BP Taskin, dan Badan Gizi Nasional, kami yakin angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan,? katanya.



Adapun kegiatan itu digelar DPP Peknas dan dihadiri ratusan peserta yang merupakan perwakilan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peknas se-Indonesia. Dalam sesi paparan, Badan Gizi Nasional diwakili oleh Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Nyoto Suwignyo memaparkan strategi unggulan mereka melalui Program Makan Siang Bergizi (PMSB).

Program ini dijelaskannya bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat miskin sekaligus memberdayakan pelaku usaha lokal. Menurut data Badan Gizi Nasional, penerima manfaat utama program ini adalah balita, ibu hamil, dan siswa sekolah. ?Peningkatan asupan gizi tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga partisipasi sekolah serta produktivitas ekonomi,? ujar Nyoto Suwignyo.

Selain itu, Program Makan Siang Bergizi menggunakan bahan pangan lokal untuk mendukung keberlanjutan ekonomi desa. Strategi ini termasuk dalam Sirkulasi Ekonomi Desa (CEV) yang melibatkan petani, pengolah makanan, dan UMKM. Pilot project di Warung Kiara, Sukabumi telah membuktikan bahwa program ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mengurangi angka anak putus sekolah di wilayah tersebut.

Dalam presentasi sebelumnya, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyoroti pentingnya integrasi antara program gizi dan industrialisasi untuk mengentaskan kemiskinan. Ia menjelaskan bahwa ekosistem berbasis sembilan sektor industri dapat menjadi fondasi utama pengentasan kemiskinan. ?Industrialisasi yang inklusif dapat menciptakan ekosistem baru, di mana masyarakat miskin diberdayakan melalui akses terhadap teknologi, pelatihan, dan pembiayaan inovatif,? ujarnya.

Budiman menuturkan bahwa koperasi modern dapat menjadi penghubung antara masyarakat miskin dengan pasar global. Ia mencontohkan pemanfaatan teknologi digital untuk pertanian pintar dan perikanan pintar, yang sudah diujicobakan di beberapa wilayah. Dia menilai, sinergi antara program seperti PMSB dan koperasi modern akan mempercepat pencapaian visi kemandirian ekonomi masyarakat miskin.

Adapun kegiatan selama dua hari ini ditutup dengan diskusi interaktif antara peserta dan pembicara. Semua pihak sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hasil diskusi ini bakal menjadi panduan untuk langkah-langkah konkret selanjutnya di tingkat nasional maupun daerah.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 per hari. Pengumuman ini langsung oleh Presiden Prabowo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Sebelumnya, Prabowo telah membahas program makan bergizi gratis ini dengan sejumlah pihak termasuk dengan para perwakilan buruh dan para menteri terkait. Dia menegaskan, jika program makan bergizi ini dalam rangka memperjuangkan perbaikan kesejahteraan buruh.

?Di hadapan pimpinan buruh perwakilan saya juga menyampaikan bahwa program-program kami termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak,? ujar Prabowo.



Dia menjelaskan bahwa indeks gizi minimum yang ditargetkan adalah Rp10.000 per hari per anak atau ibu hamil. Meski semula pemerintah berharap dapat mengalokasikan Rp15.000 per hari, kondisi anggaran saat ini memungkinkan angka Rp10.000 sebagai batas realistis yang tetap efektif.

?Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu 10.000 per hari, kita ingin 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,? ungkap Prabowo.

Prabowo juga menegaskan bahwa program ini akan disinergikan dengan bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan perlindungan sosial, guna memastikan dukungan yang maksimal bagi masyarakat, terutama kelompok buruh.

?Jadi kalau ini semua dengan bantuan bantuan Bansos dan perlindungan sosial lainnya termasuk PKH dan bantuan sosial pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat diantaranya kelompok buruh saya kira sudah sudah sangat maksimal pada saat ini. Tentunya kita ingin memperbaiki di saat-saat mendatang,? pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan anggaran untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp10.000 per hari. Pengumuman ini langsung oleh Presiden Prabowo di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Sebelumnya, Prabowo telah membahas program makan bergizi gratis ini dengan sejumlah pihak termasuk dengan para perwakilan buruh dan para menteri terkait. Dia menegaskan, jika program makan bergizi ini dalam rangka memperjuangkan perbaikan kesejahteraan buruh.

?Di hadapan pimpinan buruh perwakilan saya juga menyampaikan bahwa program-program kami termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak,? ujar Prabowo.



Dia menjelaskan bahwa indeks gizi minimum yang ditargetkan adalah Rp10.000 per hari per anak atau ibu hamil. Meski semula pemerintah berharap dapat mengalokasikan Rp15.000 per hari, kondisi anggaran saat ini memungkinkan angka Rp10.000 sebagai batas realistis yang tetap efektif.

?Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu 10.000 per hari, kita ingin 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi,? ungkap Prabowo.

Prabowo juga menegaskan bahwa program ini akan disinergikan dengan bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan perlindungan sosial, guna memastikan dukungan yang maksimal bagi masyarakat, terutama kelompok buruh.

?Jadi kalau ini semua dengan bantuan bantuan Bansos dan perlindungan sosial lainnya termasuk PKH dan bantuan sosial pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat diantaranya kelompok buruh saya kira sudah sudah sangat maksimal pada saat ini. Tentunya kita ingin memperbaiki di saat-saat mendatang,? pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sendiri merupakan pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ini adalah kali pertama bagi pria kelahiran Medan, 23 Desember 1969 tersebut menjabat sebagai menteri dalam pemerintahan. Tetapi, Maruarar diketahui sempat bakal menjadi menteri pada pemerintahan periode pertama Jokowi tahun 2014-2019.

Saat itu, Maruarar sempat santer digadang-gadang bakal menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Namun, hingga jajaran Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla diumumkan pada Minggu, 26 Oktober 2014, Maruarar tak tampak di Istana Kepresidenan.

Lantas, bagaimana rekam jejak Maruarar Sirait di perpolitikan Tanah Air?

Putra dari mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sabam Sirait ini diketahui awalnya adalah kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Dengan kendaraan PDI-P, Maruarar Sirait tiga kali terpilih menjadi wakil rakyat dan duduk di Senayan, yakni periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, pria yang karib disapa Ara ini ditempatkan di Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan.

Hengkang dari PDI-P

Namun, secara mengejutkan, pria yang sudah hampir 20 tahun berkiprah bersama PDI-P tersebut memutuskan hengkang dari partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Diberitakan Kompas.com, Maruarar berpamitan dari PDI-P usai mengunjungi kantor DPP partai banteng di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 15 Januari 2024, malam.

Saat berpamitan, mantan Ketua Taruna Merah Putih, organisasi sayap PDI-P itu, turut mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri hingga Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.

"Sesudah saya berdoa dan berdiskusi dengan orang terdekat, teman-teman terdekat, saya memutuskan untuk pamit dari PDI Perjuangan," kata Maruarar saat itu.

"Saya sudah ketemu dengan Bapak Utut Adianto Wakil Sekjen. Dan juga Bapak Rudianto Tjen. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega, Pak Hasto dan jajaran partai karena selama ini sudah mengizinkan saya berbakti melalui PDI Perjuangan,” ujarnya lagi.

Maruarar mengaku, dirinya meninggalkan PDI-P karena mengikuti langkah politik Presiden Jokowi. Tetapi, dia tidak memerinci apakah alasan itu terkait dengan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu, atau hal lain.

Hingga akhirnya, Maruarar Sirait menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waktum) Partai Gelora Fahri Hamzah mendapat kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sendiri nantinya bakal dipimpin oleh politikus Gerindra Maruarar Sirait.

Malang melintang dalam perpolitikan di tanah air, Fahri Hamzah awalnya bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pria kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), 10 November 1971 ini bahkan sempat menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS pada 2003-2005.

Membawa bendera PKS, Fahri Hamzah juga diketahui tiga kali terpilih menjadi anggota DPR RI, yakni periode 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.

Pemegang gelar Magister Ilmu Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) ini bakan pernah terpilih menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019.

Namun, Fahri Hamzah akhirnya dipecat oleh PKS karena terjadi gejolak dalam internal partai pada 2016.

Tidak terima, Fahri Hamzah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan menuntut PKS membayar ganti rugi materiil Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar.

Dalam putusannya, PN Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Fahri, tetapi PKS mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pada tingkat banding, PKS kembali kalah sehingga PKS mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 28 Juni 2018.

Kemudian, pada 30 Juli 2018, majelis hakim MA yang dipimpin Maria Anna Samiyati memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan PKS.

Dalam putusannya, majelis hakim kasasi memerintahkan agar PKS membatalkan pemecatan Fahri Hamzah dan membayar ganti rugi senilai Rp 30 miliar.

Diberitakan Kompas.com, Presiden PKS ketika itu, Sohibul Imam menyatakan bahwa PKS mengajukan PK terkait ganti rugi sebesar Rp 30 miliar tersebut.

Hasilnya, pada 25 November 2020, MA mengabulkan PK yang diajukan PKS sehingga menggugurkan kewajiban partai membayar ganti rugi Rp 30 miliar kepada Fahri Hamzah.

Kemudian, pada pada 28 Oktober 2019, Fahri Hamzah bersama eks Presiden PKS Anis Matta mendirikan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia.

Namun, perjuangan Anis Matta dan Fahri Hamzah membesarkan Partai Gelora tidak mudah. Sebab, Gelora belum mampu lolos ke Parlemen.

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, Partai Gelora hanya memeroleh 1.282.000 suara atau masih dibawah satu persen dari seluruh suara nasional.

Oleh karenanya, Partai Gelora tidak memenuhi parliamentary threshold atau ambang batas parlemen.

Harta kekayaan

Tiga kali menjadi anggota DPR, berapa harta kekayaan Fahri Hamzah?

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Fahri Hamzah memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 7.582.876.506 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal pelaporan 1 Agustus 2014.

Hanya saja, tidak diketahui detail berapa bidang tanah atau berapa unit kendaraan yang dimiliki Fahri Hamzah dalam LHKPN sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 tersebut.

Sebab, LHKPN milik Fahri Hamzah tersebut tidak bisa diunduh atau dilihat detailnya.

Jakarta -

Maruarar Sirait resmi ditunjuk sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia di Kabinet Prabowo-Gibran. Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini ditunjuk Presiden Prabowo Subianto masuk di kabinet Merah Putih tadi malam.

"Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman," ujar Prabowo dalam pengumuman Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Minggu malam (20/10/2024).

Dilansir situs resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pria yang akrab disapa Ara ini berasal dari keluarga politisi. Ayahnya Sabam Sirait, merupakan politikus senior dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Keseriusannya di dunia politik terlihat dari pendidikan yang dia ambil. Ara menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Parahyangan, Bandung, pada tahun 1990-an. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif bergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Selain itu, ia juga aktif sebagai anggota Resimen Mahasiswa (Menwa) Universitas Parahyangan,

Perjalanan politiknya dimulai dari bergabungnya dirinya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada tahun 1999. Menjabat sebagai Anggota DPR RI di Komisi XI bidang Keuangan, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan periode 2004-2009. Posisinya di Komisi XI bertahan hingga periode berikutnya yakni 2009-2014.

Lalu ia sempat menjadi Ketua Bidang Pemuda, Mahasiswa, dan Olahraga di DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada masa jabatan 2005-2010. Pada Pemilu 2019 dia kembali mencalonkan diri lagi sebagai anggota legislatif, tetapi tidak berhasil kembali ke Senayan.

Menutip dari detikSumut, nama Ara juga sempat terdengar saat dirinya menjadi salah satu orang dalam tim kampanye Joko Widodo pada Pilpres 2014 lalu.

Pria kelahiran Sumatera Utara, 23 Desember 1969 ini bukan hanya seorang politisi, dia juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Potenza Sinergi.

Pada Januari 2024 lalu, Ara mengumumkan dirinya telah berpisah dengan PDIP. Ia tidak mengungkapkan alasannya pamit dari partai yang telah bersamanya lebih dari 2 dekade. Ara kini bergabung dengan Partai Gerindra.

(aqi/zlf)

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) presiden terpilih Prabowo Subianto yakni Hashim S. Djojohadikusumo membenarkan Kementerian Perumahan bakal dipimpin oleh Maruarar Sirait.

Hashim menjelaskan, Maruarar yang merupakan Politikus Partai Gerindra bakal menahkodai Kementerian Perumahan bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sebagai wakil menteri perumahan.

“Benar, benar [Maruarar dan Fahri Hamzah pimpin Kementerian Perumahan],” jelasnya singkat saat ditemui di Kantor Kementerian LHK, Kamis (17/10/2024).

Hashim membocorkan pada tahun pertama anggaran Kementerian Perumahan yang bakal dikucurkan sebesar Rp51 triliun.

Sementara itu, saat dikonfirmasi apakah Hashim bakal turut serta masuk ke dalam Kementerian Perumahan, dirinya menepis hal tersebut.

“Enggak [saya tidak masuk Kementerian Perumahan], ya mendekati itu lah anggaran perumahan Rp51 triliun,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, nama Maruarar dan Fahri sendiri mencuat sebagai calon menteri di kabinet Prabowo. Pasalnya, kedua nama itu sudah dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di daerah Kertanegara, Jakarta Selatan pada Selasa (15/10/2024).

Sebelumnya, nama Fahri malah santer disebut bakal menjadi menteri perumahan. Hal itu setidaknya disampaikan oleh Hashim. Menurut Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, pernyataan Hashim tersebut dinilai menegaskan bahwa Fahri memang anggota Satgas Perumahan yang telah dibentuk saat Prabowo berkampanye.

“Pak Hashim ngomong bahwa tugasnya Fahri Hamzah itu akan sangat berat di perumahan, karena kan memang Pak Fahri Hamzah itu anggota Satgas Perumahan yang dibentuk dalam rangka janji kampanyenya Pak Prabowo,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Maruarar Sirait kemungkinan akan menjadi salah satu bakal calon menteri Prabowo Subianto pada masa pemerintahan mendatang.

Ia pun telah memenuhi panggilan Presiden terpilih itu di kediaman Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin (14/10/2024).

Disinggung terkait isu bahwa dirinya akan menjadi Menteri Perumahan di dalam Kabinet Prabowo, pria akrab disapa Ara itu masih enggan memberikan jawaban pasti.

"Nanti Pak Prabowo yang sampaikan lah ya," ucapnya dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV.

Lebih lanjut, ketika ditanya apakah ia bersama Prabowo membahas bidang perumahan, Ara juga tidak menjawabnya secara spesifik.

"Ya yang penting doakan kami sehat ya, tetap rendah hati, dan bisa bekerja sama dengan seluruh stakeholder, Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan Kementerian lainnya, teman-teman dari Polri, karena memang tugas kami semoga bisa membantu rakyat Indonesia," ujarnya.

Ia mendapat pesan dari Prabowo yaitu harus bekerja keras sekali dalam menjalankan tugasnya kelak.

"Spesifiknya berbicara tentang tugas tadi, tugas yang diberikan kepada kami, jadi tugas yang ya semoga itu bisa bermanfaat bagi banyak rakyat Indonesia," pungkas mantan Politikus PDI-P itu.