Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, tidak dibayar hampir Rp 1 miliar oleh Yayasan MBG berinisial MBN. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan hal itu sebagai masalah internal mitra dan tidak ada kaitan dengan BGN.

"Jadi gini, sebetulnya apa yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalibata itu murni masalah internal mitra," kata Dadan kepada wartawan di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

Dadan mengatakan BGN juga baru mengetahui yayasan dan mitra tersebut partner program MBG. BGN hanya mengetahui pihak yayasan sebagai satu-satunya kesatuan mitra BGN.

"Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu antara yayasan dengan pemilik fasilitas, dua pihak yang berbeda dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus. Kami tahunya kan itu satu kesatuan mitra dan itulah yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional," jelasnya.

"Jadi apa pun yang terjadi di Kalibata, itu murni urusan internal. Tidak ada hubungannya dengan Badan Gizi," tegasnya.

Dadan menuturkan hasil mediasi antara mitra dan yayasan yang dilakukan hari ini karena adanya kesalahpahaman. Dia meminta mitra tersebut tidak membawa-bawa BGN dalam permasalahan ini.

"Dan kami tadi mediasi di dalam, kemudian kami dengarkan masalah di antara mereka. Itu hanya masalah salah paham di antara mereka saja dan saya sudah minta kepada yang melakukan konpers untuk mengklarifikasi," tuturnya.

"Bahwa itu masalah internal di antara mereka dan mohon tidak dibawa-bawa masalah Badan Gizi Nasional. Karena urusan Badan Gizi Nasional sudah selesai dan kami tadi sudah minta agar besok SPPG Kalibata sudah operasional kembali," tutupnya.

Mitra MBG Tak Dibayar Hampir Rp 1 M

Sebelumnya diberitakan, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, Rabu (16/4).

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte angkat bicara terkait dengan adanya pungutan liar dalam program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah Ciledug, Tangerang yang beredar di media sosial.

Philips menegaskan bahwa program MBG ini hanya dikelola oleh Badan Gizi Nasional secara ketat dan tidak ada pungutan untuk program MBG.

"Kita punya prosedur dan sistem sendiri dalam kaitan dengan informasi-informasi yang dulu pernah muncul ada janji-janji dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Itu masyarakat diharapkan juga muncul awareness-nya. Bahwa program ini hanya dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Informasi terkait dengan dapur, gizi, dan lain-lain ada di Badan Gizi Nasional," katanya usai meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Adapun terkait dengan bukti-bukti tangkapan layar terkait adanya pungutan liar tersebut, Philips tidak menanggapi lebih lanjut. Ia hanya menegaskan saat ini pemerintah fokus membenahi pelaksanaan program yang telah berlangsung selama ini.

Pasalnya, pelaksanaan program ini membutuhkan energi dan perhatian yang besar. Hal ini guna mencapai apa yang telah direncanakan.

Ia pun meminta masyarakat untuk lebih waspada terhadap informasi yang beredar terkait dengan oknum yang mencari keuntungan dalam program makan bergizi gratis ini.

"Karena menjalankan program yang sudah fix aja itu sudah sangat membutuhkan energi dan perhatian. Sehingga hal-hal yang terkait dengan media sosial, mudah-mudahan masyarakat menjadi semakin dewasa juga untuk melihat berita dan informasi," katanya.

Adapun sebelumnya, salah satu akun di media sosial X yang mengunggah adanya pungutan uang sebesar Rp 10 ribu kepada orang tua siswa untuk membeli tempat makan serta sendok dan garpu. Dalam unggahan tersebut mencantum bukti tangkapan layar chat pungutan uang kepada orang tua siswa.

Pengusaha mengusulkan ikan menjadi menu pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan,Yugi Prayanto.

Yugi memahami bahwa tidak semua daerah kaya akan hasil ikan, namun kebutuhan bisa didapat dari daerah yang surplus produksi ikannya. Sementara daerah pegunungan jika tidak memungkinkan dipasok dengan ikan, maka tetap sumber protein pada program dari ayam dan daging sapi.

"Teman-teman pelaku usaha di daerah akan kita libatkan, nah itu kita sosialisasikan supaya itu diberikan kepada masyarakat," kata Yugi dalam keterangannya dikutip Jumat, (20/12/2024).

Dia menilai, dari sisi pelaku usaha, program swasembada pangan, hilirisasi pangan, dan program MBG tentu akan membawa peluang-peluang usaha. Setelah berdialog dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pihaknya akan meneruskan diskusi ini dengan Asosiasi (Anggota Luar Biasa/ALB) Kadin terkait dan juga Kadin Provinsi.

"Kadin Daerah (Provinsi) itu kan PR-nya (Pekerjaan Rumahnya), kelebihan, kekurangannya macam-macam kan, atau handicap-nya macam-macam, sesuai dengan kompetensi daerah dan mana potensi daerah itu yang bisa di-expose, nah kita (Kadin Indonesia) mendukung dari segi kebijakannya. Nah mungkin kita fasilitasi juga dengan akses pemodalan," ungkap Yugi.

Menurutnya, Kadin memiliki peran, selain mendorong investasi di sektor kelautan dan perikanan, juga dalam penguatan ekosistem logistik dan infrastruktur, penguatan inovasi dan teknologi, serta peningkatan ekspor produk perikanan, hingga pemberdayaan UMKM.

Yugi menambahkan, Kadin telah mencatat beberapa langkah strategis mengenai keterkaitan Kadin dalam mewujudkan swasembada pangan melalui optimalisasi di sektor kelautan dan perikanan.

"Sebagai jembatan antara pemerintah, investor, dan pelaku usaha, Kadin mendorong investasi untuk di perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, serta infrastruktur pendukung. Kami juga memiliki perhatian serius terhadap akses konektivitas antar-daerah untuk mendukung distribusi pangan hasil laut," papar Yugi.

Tak hanya itu, menurutnya penerapan teknologi seperti sistem pengawasan kapal berbasis IT, digitalisasi rantai pasok, sistem manajemen stok perikanan berbasis data, dan teknologi budidaya berkelanjutan juga harus terus dikembangkan untuk menciptakan efisiensi.

"Bersama pemerintah, Kadin akan memfasilitasi promosi produk perikanan di dalam negeri dan memasyarakatkan gemar makan ikan sebagai pangan bergizi tinggi, di samping juga promosi ke pasar internasional untuk meningkatkan komoditas-komoditas ekspor unggulan," ungkapnya.

Selain itu, Yugi mengatakan program pelatihan dan pendampingan usaha kecil sangat penting juga dilakukan agar pelaku UMKM mampu meningkatkan produktivitas dan lebih berdaya saing, baik di pasar domestik maupun global.

"Yang penting filosofinya pak Presiden (Prabowo) itu ya tidak hanya omong-omong aja dan diskusi di meja seminar, tapi action-nya di lapangan yang akan kita eksekusi dalam waktu dekat," tegas Yugi.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan Indonesia mencapai 2.56% per tahun, 21,84 juta ton di tahun 2020 menjadi 23,54 juta ton di tahun 2023.

Angka pertumbuhan rata-rata produksi perikanan tangkap mencapai 5,41% per tahun, angka pertumbuhan rata-rata produksi ikan budi daya mencapai 2,40% per tahun, sementara angka pertumbuhan rata-rata produksi rumput laut mencapai 0,55% per tahun.

Kekuatan sumber daya air di Indonesia terdiri dari luas laut yang mencapai 3,26 Juta km2, memiliki 17.508 Pulau, luas tambak 785 ribu Hektar, serta luas area budidaya air tawar mencapai 2,8 Juta Hektar.

Selain potensi yang begitu besar, terdapat beberapa tantangan di sektor kelautan dan perikanan yang dihadapi yang harus segera diantisipasi dan dicarikan solusinya.

"Di antaranya mengenai isu pencemaran lingkungan, penangkapan hasil laut berlebihan (overfishing), perijinan kapal tangkap, kesiapan pakan untuk pembudidayaan, perubahan iklim, subsidi bahan bakar nelayan, hingga penangkapan ikan illegal," pungkasnya.

Simak Video: Diusulkan Jadi Menu Makan Bergizi, Bagaimana Gizi Ikan Kaleng?

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menggelar rapat tingkat menteri. Cak Imin mengungkap seluruh kementerian di bawah Kemenko PM sepakat mengadakan standardisasi pelatihan bagi masyarakat.

"Dalam konteks pemberdayaan masyarakat ini, kita juga sinergi program. Pelatihan yang berbagai tempat ini, kita standardisasi mutu dan kualitas pelatihan, baik itu kewirausahaannya, pelatihan digitalisasi pengelolaan keuangannya, pelatihan yang menyangkut kemampuan pemasaran yang bisa menyiapkan untuk produk-produk secara bagus," kata Cak Imin dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Kemudian, Cak Imin menyebutkan peningkatan kualitas dan mutu pelatihan diberbagai sektor ini juga memiliki kaitan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis.

Ketum PKB itu berharap masyarakat dapat ikut terlibat dan menerima dampak dari program tersebut. Sebab, menurut dia, program makan bergizi gratis punya dampak yang cukup luas.

"Nah, yang terakhir, kami juga akan terus bersinergi untuk bersama-sama agar seluruh pelaksanaan makan bergizi gratis, MBG, ini betul-betul punya dampak ekonomi bagi masyarakat desa, bagi UMKM, bagi koperasi, bagi pelaku ekonomi di sekitar sekolah," sebut Cak Imin.

"Sehingga tidak terjadi apa yang disebut sebagai program ini hanya memberi makan bergizi, tapi justru makan bergizi tersedia dan berdampak ekonomi pada masyarakat," imbuhnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan (PKP) Maruarar Sirait (Ara) merencanakan relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong tol dan jembatan. Ia mengusulkan agar masyarakat tersebut direlokasi ke Rusun Pasar Rumput.

"Saya berharap semua orang yang ada atau hidup di kolong jembatan di Jakarta dapat di relokasi ke rumah susun dengan konsep membangun tanpa menggusur. Seperti memanfaatkan Rusun Pasar Rumput itu bagus sekali yang sekaligus dapat dilaksanakan setelah Pilkada, rencana hari Senin tanggal 1 Desember 2024," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (19/11/2024).

Ara menjelaskan setelah para penghuninya direlokasi, kolong jembatan atau kolong jalan tol dapat dihias dengan mural dan tanaman hias. Dengan begitu, akan memberikan kesan indah dan membuat orang enggan membuatnya kumuh kembali.

"Dalam rangka CSR pihak swasta justru sangat senang untuk ikut terlibat dan bersinergi dalam kaitan bantuan pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki atau tinggal di hunian," katanya.

Ia memastikan sudah ada enam perusahaan besar yang ikut bersinergi. Ara terus mengajak berbagai pihak untuk ikut terlibat menyediakan hunian untuk masyarakat.

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menyambut baik rencana Ara merelokasi penghuni kolong jembatan ke rusun. Menurutnya, rencana tersebut akan membuat kolong Jalan Tol Pasar Ikan, Kunir dan Lodan bebas penghuni.

"Rusun selama 6 bulan free walaupun secara Perda ada biaya 550.000 per bulan tapi ditanggung dari CSR BUMD. Ada juga yang mau kontrak pribadi selama 2 bulan ditanggung, bulan pertama dari Pemda DKI dan bulan kedua oleh Kemensos yang keduanya di backup dengan pemberian sembako selama satu bulan," jelasnya.

Sebagai informasi, hal tersebut diungkapkan dalam rapat di Jakarta pada Senin (18/11) malam. Rapat tersebut juga turut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini