JAKARTA, KOMPAS.com - Merespons sorotan ICW (Indonesia Corruption Watch), Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) Dadan Hindayana mengatakan sudah ada kantin sekolah yang dilibatkan dalam penyaluran MBG (Makanan Bergizi Gratis).

“BGN sudah membuat percontohan di Sekolah Bosowa Bina Insani Bogor dengan memanfaatkan Kantin Sekolah,” kata Dadan kepada Kompas.com, Rabu (30/4/2025).

ICW menyebut bahwa pelaksanaan MBG belum mempertimbangkan dampak MBG terhadap terpuruknya pendapatan kantin sekolah.

Dadan mengatakan bahwa program MBG pada dasarnya dikembangkan untuk merangkul semua pihak.

Ke depannya, BGN berencana untuk mengajak kantin-kantin sekolah berkolaborasi menyukseskan program andalan Presiden Prabowo Subianto ini.

“Program ini dikembangkan untuk merangkul semua pihak,” jelasnya. “Kita akan kembangkan lebih lanjut untuk kantin-kantin sekolah lainnya,” lanjut Dadan.

Sebelumnya, Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, mengatakan bahwa pelaksanaan MBG berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan kantin sekolah.

Melalui wawancara dengan para penjaga kantin di sejumlah wilayah, diketahui bahwa kehadiran MBG telah menggeser peran kantin tanpa ada upaya pelibatan sebelumnya.

“Implementasi MBG ini tidak secara detail melihat bagaimana ekosistem sekolah yang sudah ada sebelum ada MBG, itu tidak diperhatikan. Harusnya kan ada kerja sama paling tidak atau merangkul kantin-kantin yang memang sudah bersama di situ, di sekolah tersebut," kata Eva dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025) kemarin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berencana melibatkan lebih banyak kantin sekolah dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kita akan kembangkan lebih lanjut untuk kantin-kantin sekolah lainnya,” kata Dadan kepada Kompas.com, Rabu (30/4/2025).

Menurut Dadan, program MBG pada dasarnya memang dikembangkan untuk merangkul semua pihak, termasuk kantin sekolah.

Ia pun mengeklaim bahwa BGN sudah membuat percontohan dalam menggandeng kantin sekolah, seperti di Sekolah Bosowa Bina Insani Bogor.

“BGN sudah membuat percontohan di Sekolah Bosowa Bina Insani Bogor dengan memanfaatkan Kantin Sekolah,” ujar Dadan.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut bahwa pelaksanaan program MBG belum mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem sekolah, yakni terpuruknya pendapatan kantin sekolah.

Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, mengatakan bahwa pelaksanaan MBG berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan kantin sekolah.

Melalui wawancara dengan para penjaga kantin di sejumlah wilayah, diketahui bahwa kehadiran MBG telah menggeser peran kantin tanpa ada upaya pelibatan sebelumnya.

“Implementasi MBG ini tidak secara detail melihat bagaimana ekosistem sekolah yang sudah ada sebelum ada MBG, itu tidak diperhatikan. Harusnya kan ada kerja sama paling tidak atau merangkul kantin-kantin yang memang sudah bersama di situ, di sekolah tersebut," kata Eva dalam diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan ada kemungkinan program Makan Bergizi Gratis melibatkan kantin sekolah. Hal itu bertujuan agar semakin banyak anak yang bisa menerima manfaat dari program tersebut.

"Itu bagus sekali masukkan dari Ibu Gubernur dan Bupati untuk mempercepat itu diharapkan bisa hybrid," kata Zulhas dalam keterangan tertulis, Selasa (15/4/2025).

Hal ini disampaikannya usai rapat dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (14/4).

Ketua Umum PAN ini mengatakan konsep hybrid nantinya bakal melibatkan kantin sekolah untuk program tersebut. Hal itu diharapkan mampu mempercepat cakupan dari program MBG.

"Jadi yang dapur dibangun selesai oke, yang belum ada dapurnya bisa hybrid. Artinya yang sekolah punya kantin, yang sekolah yang ngadain yang beri makan," tutur Zulhas.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir dalam pertemuan tersebut menyambut baik keterlibatan kantin sekolah dalam program tersebut. Menurutnya, kantin sekolah bisa menjadi dapur sehat.

"Terkait dengan MBG, kita sebetulnya punya ruang untuk melakukan percepatan secara lebih masif karena anggarannya juga ada. Jadi kalau ada hybrid, pada dasarnya sekolah-sekolah di Indonesia, di Jawa Timur juga, sangat banyak yang memiliki kantin. Nah kalau kemudian divisitasi kantin-kantin ini nambahin apa supaya masuk kategori dapurnya sehat," tutup Khofifah.

Simak juga Video: Respons Pemerintah soal Omzet Pedagang Kantin Menurun Imbas MBG

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersiap melakukan uji coba kantin sehat di tiga sekolah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami baru akan melakukan pemetaan kira-kira sekolah mana yang akan kita piloting (uji coba). Sementara ini baru terpetakan tiga yang akan jadi piloting yakni SMA Negeri M.H Thamrin, SMK 63 dan SMK 57," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko dalam rapat kerja bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta di kawasan Jakarta Pusat, Senin.

Kantin sehat menjadi wujud program yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta melalui renovasi kantin. Ini menjadi pengalihan dari program sarapan gratis yang digagas Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

Program ini diambil setelah Gubernur Jakarta Pramono Anung berdiskusi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajaran di Balai Kota Jakarta, pada Rabu (12/3).

Melalui program kantin sehat, kata Sarjoko, Pemprov DKI ingin memberdayakan komunitas sekolah agar bisa menyiapkan makanan sehat dan bergizi bagi para siswa serta warga sekolah lainnya. Nantinya, pakar gizi dilibatkan dalam hal ini.

"Kami akan melakukan perbaikan kantinnya. Kami juga akan melakukan pembinaan terhadap kantin-kantin sekolah agar bisa menyiapkan makanan yang sehat," kata dia.

Adapun saat ini, Pemprov DKI masih berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta terkait anggaran yang dibutuhkan.

"Kami masih perlu banyak koordinasi dengan Bappeda untuk penyiapan anggaran dan sebagainya, karena ini kan program baru. Nanti kami cek dengan Bappeda kira-kira kemampuan yang dialokasikan untuk itu berapa," kata Sarjoko.

Secara umum, kantin sehat akan memiliki tiga misi besar, yakni mendorong penggunaan bahan baku lokal, termasuk hasil dari kebun sekolah atau kebun komunitas, untuk mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan, serta dapat menumbuhkembangkan ilmu pertanian, gizi, dan kesehatan di masyarakat, serta inovasi.

Kemudian, kantin sehat sebagai "learning centre" bagi berbagai entitas sekolah, termasuk wali murid serta pengusaha kantin dan makanan (UMKM), yang dilengkapi pendampingan ahli gizi serta "chef" (juru maasak), terkait penyediaan makanan sehat yang memenuhi standar gizi, penyajian makanan, hingga pengolahan limbah dan food waste.

Selain itu, transformasi desain kantin sekolah, dengan menggandeng arsitek, akan menciptakan ruang baru yang menarik. Kantin sehat bukan sekadar tempat makan, tetapi wadah interaksi sosial yang nyaman, positif, estetik, serta ramah lingkungan.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, diminta tidak hanya merevitalisasi kantin sekolah, tetapi juga membangun dapur makan bergizi gratis (MBG) dengan standar hotel.

Usulan ini didorong oleh Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta yang menilai bahwa membangun dapur MBG lebih efektif karena dapat mengontrol kualitas gizi makanan yang disajikan di sekolah.

"Kami usulkan itu, karena ini lebih baik daripada hanya memperbaiki kantin yang belum mampu mengontrol kualitas gizi makanan yang dijual,” ujar Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Jakarta Yudha Permana dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

Menurut Yudha, konsep dapur di sekolah ini telah diterapkan di berbagai negara maju seperti Jepang.

Dengan program tersebut, para pedagang kantin yang selama ini berjualan di sekolah dapat diberdayakan. sebagai tenaga kerja di dapur MBG.

Adapun program perbaikian kantin sekolah ini dinilai dapat menjadi bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemprov Jakarta dapat membangun infrastruktur dapur, sementara pemerintah pusat melalui BGN menyediakan tenaga koki hingga bahan makanan.

"Hematnya adalah kalau dibangun di sekolah, pertama tidak ada biaya sewa dan kedua investasi untuk membangun dapur di sekolah ini berkelanjutan sehingga ekosistemnya jadi programnya sukses,” kata Yudha.

Sebelumnya diberitakan, rencana Pramono dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno untuk menghadirkan program Sarapan Gratis bagi siswa sekolah terhalang restu pemerintah pusat.

Program yang digagas Pramono-Rano pada awal masa kampanye mereka pada Oktober 2024 itu kini resmi diganti dengan proyek renovasi kantin sekolah.

Pembatalan progam tersebut disampaikan langsung oleh Pramono dalam acara pembubaran tim sukses mereka di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

“Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono.

Pramono menuturkan, program Sarapan Gratis untuk siswa di sekolah diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.

Pemerintah pusat meminta agar gagasan itu diselaraskan dengan program makan bergizi gratis yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat," ujar Pramono.

Larangan ini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.

Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.

“Jadi, pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.

Pramono mengaku sebagai pimpinan kepala daerah, ia tidak bisa menolak arahan pusat. Untuk itu, ia bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.

Saat ini, ada 730 ribu orang di 34 provinsi yang telah menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Badan Gizi Nasional (BGN), cakupan penerimanya saat ini masih 0,8% dari target nasional yang mencapai 82,9 juta penerima tahun ini.

Soal program prioritas Prabowo-Gibran ini, Guru Besar Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga (Unair) Prof Dr Antun Mardiyanta Drs MA menilai keragaman kondisi geografis, sosial, serta ekonomi di Indonesia merupakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan MBG.

Menurutnya strategi implementasi MBG tidak bisa seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. Sebab, kondisi wilayah Indonesia sangat beragam.

Maka dari itu, strategi implementasi MBG menurut Prof Antun sebaiknya adaptif terhadap kondisi lokal yang berbeda-beda. Meski begitu, standar gizi dan teknis lainnya tetap harus dipastikan terjaga sekaligus terkontrol dengan baik.

"Setelah desain implementasi kebijakan dirancang seksama, dengan memperhatikan keragaman kondisi, secara periodik disempurnakan secara inkremental setelah ada evaluasi," jelas Prof Antun, dikutip dari laman Unair pada Selasa (4/2/2025).

Solusi buat Kantin Sekolah yang Terdampak

Guru besar yang pernah menempuh kuliah di UGM, UI, hingga UB itu menyebut tingkat partisipasi siswa mengalami peningkatan secara signifikan, tetapi di sisi lain kebijakan tersebut juga berdampak pada kantin-kantin sekolah. Ada banyak kantin sekolah yang merasa rugi dikarenakan program ini.

Prof Antun memiliki saran mengatasi hal ini. Ia mengatakan salah satu cara mengatasinya adalah mengikutsertakan dan memberdayakan pengelola kantin sebagai mitra penyedia program.

Ia mengatakan transparansi dan akuntabilitas rekrutmen mitra akan jadi pembelajaran yang sehat untuk semua. Pengawasan implementasi MBG juga harus berbasis risiko agar dapat menjamin semua hasil yang diharapkan sekaligus mencegah berbagai risiko, misalnya keracunan.

"Pemerintah bisa mendayagunakan seluruh aparat pengawasan yg relevan untuk menjamin program strategis ini efektif. Partisipasi masyarakat dan media juga sangat penting," sebut Prof Antun.

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Video: Hitung-hitungan Gizi Busui, Bumil dan Balita di Menu MBG

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, ingin lebih banyak mitra yang terlibat dalam program makan bergizi gratis. Ke depan, kantin sekolah juga akan dilibatkan.

Hal itu dikemukakan Dadan saat ditanya adanya keluhan kantin sekolah yang omzetnya menurun karena program ini. Dadan menyatakan, ke depan akan menggandeng banyak mitra termasuk kantin sekolah.

"Ya, nanti akan masuk seperti itu (gandeng kantin sekolah). Begini, untuk tahap awal ini karena pola pendanaan kita dan kita harus tahu bahwa tanggal 6 (Januari 2024) ini program sudah launching, sementara kami baru bisa blokir APBN tanggal 6. Jadi tahap awal ini adalah kami menggandeng siapa saja yang bisa memberikan kontribusi lebih awal," ujarnya di sela-sela meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di dapur SPPG Dukuh Kelipan, Desa Gagaksipat, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Rabu (15/1/2025).

Saat ini pihaknya sedang berusaha agar dana dari APBN untuk program ini bisa cair lebih awal. Sehingga nantinya mitra BGN tidak harus menalangi lebih dulu.

"Sehingga nanti UMKM, pengusaha kantin, pengusaha warung tegal dan sebagainya bisa ikut terlibat dalam program ini. Kedepannya ya. Mohon sabar karena ini baru 0,7 persen dari keseluruhan program," kata Dadan.

Pihaknya bersyukur pada tahap awal program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini karena dukungan dari semua pihak yang sangat peduli dengan program ini dan membantu Badan Gizi Nasional dalam menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

"Karena terus terang yang mereka terlibat diawal ini adalah mereka yang merah putih di dada. Karena kalau hitung untung rugi berat ya di awal ini," ucapnya.

Diungkapkan Dadan, program makan bergizi gratis ini mulai jalan tanggal 6 Januari 2025. Sementara pihaknya baru bisa membuka blokir APBN di tanggal 6 Januari tersebut. Sehingga para mitra ini sudah melaksanakan program tersebut, namun uang dari negara baru bisa dibuka blokirnya.

"Oleh sebab itu kami sekarang sedang berusaha agar APBN itu bisa masuk ke rekening kami lebih awal. Sehingga para bapak-bapak, para mitra -mitra yang selama ini menghandel program bergizi ini bisa kami tuntaskan dengan baik," jelas Dadan.

"Ke depan kami ingin lebih banyak mitra dan lebih banyak pihak UMKM, katering, warung tegal dan lain-lain bisa ikut terlibat di dalam program ini, karena uangnya bisa masuk duluan. Tidak harus di talangin dulu," imbuh dia.

Untuk kerja sama dengan kantin sekolah tersebut, menurut Dadan, mekanismenya sama dengan yang lainnya. Dijelaskan dia, bagi yang berminat menjadi mitra bisa membuka website remi BGN, yaitu bgn.go.id lalu klik option mitra.

"Atau langsung juga ketik di google mitra.bgn.go.id untuk menjadi mitra badan gizi nasional. Nanti isi semua kolom yang ada di situ, dan kami akan verifikasi secara terpusat," paparnya.

Dadan menyatakan, nantinya semua sekolah di Indonesia akan mendapatkan program ini. Target utamanya menyasar ke 82,9 juta penerima manfaat. Namun, hal itu dilaksanakan secara bertahap.

"Tentu saja (menyasar ke semua sekolah), karena ini target utamanya kan ke 82,9 juta penerima manfaat. Tapi untuk 2025 ini, karena budget kami baru Rp 71 T, jadi untuk Januari sampai April itu kami akan melayani 3 juta penerima manfaat terlebih dahulu melalui 937 SPPG," terang dia.

Kemudian di bulan April sampai Agustus, akan ditambah lagi menjadi 6 juta penerima manfaat yang akan dilayani 2.000 SPPG. Lalu Dari akhir Agustus hingga Desember, akan menjadi 5.000 SPPG untuk melayani minimal 15 juta sampai 17,5 juta penerima manfaat.

"Dan Alhamdulillah sekarang sudah ada 220 SPPG di seluruh Indonesia mencakup 31 provinsi. Akan bertahap bertambah dari waktu ke waktu," tegasnya.

SPPG yang melayani program bergizi gratis sekarang ini adalah mitra BGN, baik itu instansi pemerintah, kementerian lain maupun pihak ketiga. Sedangkan BGN sendiri baru akan membangun 1.542 yang baru akan selesai Agustus mendatang.

Menurut Dadan, saat ini sudah banyak yang berminat menjadi mitra BGN. Di database BGN, sudah lebih dari 13 ribu. Secara pelan-pelan diseleksi dan sudah 1.000-an yang diseleksi.

Video: Komisi IX DPR Akan Ajukan UU Badan Gizi Nasional

Video: Komisi IX DPR Akan Ajukan UU Badan Gizi Nasional

Pemerintah Provinsi Jakarta merespons soal omzet kantin sekolah menurun setelah kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan akan melakukan evaluasi terkait persoalan tersebut.

Untuk diketahui program MBG telah dimulai sejak 6 Januari 2025. Program itu dimulai bertahap di 26 provinsi.

"Ini kan sementara MBG masih sedang evaluasi ya, dan masih fokus untuk membangun MBG seperti yang direncanakan. Sementara terkait dengan kantin sekolah yang mungkin mengeluh karena mengalami penurunan pembelian, itu pastinya akan kami evaluasi," kata Teguh, dikutip dari Antara, Selasa (14/1/2025).

Evaluasi itu akan melibatkan juga Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggungjawab program MBG. Tak hanya soal kantin, penyelenggaraan MBG juga akan masuk pembahasan.

Sebagai informasi, pemerintah telah memulai program makan bergizi gratis pada, Senin (6/1/2025). Saat dimulai, terdapat 190 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah yang ditugaskan untuk membuat makan bergizi gratis.

Dari 190 SPPG tersebut ada sekitar 570 ribuan pelajar yang menerima makan bergizi gratis. Di mana pada awal Maret 2025 ditargetkan ada sebanyak 937 SPPG yang beroperasi. Pemerintah menargetkan 3 jutaan orang penerima manfaat atas program tersebut.

Dapur-dapur yang disiapkan untuk MBG ada di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Gorontalo.

Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan mulai Selasa (6/1/12025) memberikan dampak signifikan pada pedagang kantin, terutama di SMP Negeri 2 Kepanjen, Kabupaten Malang.

Pedagang mengeluhkan penurunan omzet hingga 75 persen.

Hari kedua penerapan MBG di SMP Negeri 2 Kepanjen, tepatnya pada Selasa (7/1/2024) kondisi kantin tampak sepi menjelang jam istirahat sekitar pukul 11.00 WIB.

Dari enam lapak yang biasa berjualan, empat di antaranya sudah pulang. Hanya tersisa pedagang bakso dan nasi, salah satunya Ria Mulyani, yang masih bertahan.

Ria mengungkapkan, penjualannya menurun drastis sejak penerapan MBG.

"Sebelumnya, saya bisa menjual 50 hingga 70 porsi bakso dan pangsit, tapi kemarin hanya laku 25 porsi. Hari ini baru 15 porsi," keluh Ria.

Ria kemudian menanyakan kepada siswa mengapa mereka tidak membeli di kantin. Salah seorang siswa menjawab, "Ngapain bayar kalau ada yang gratisan?" ungkap Ria, menirukan perkataan siswa.

Sebagai akibat sepinya pembeli, Ria pun terpaksa mengurangi jumlah porsi yang ia jual. Jika sebelumnya ia membawa 5 kilogram mie pangsit, kini hanya 3 kilogram yang dibawa.

Sebelum program MBG diterapkan, sekolah sempat mengumpulkan seluruh pedagang kantin dan memberitahukan bahwa program ini dapat mempengaruhi pendapatan mereka.

Ria, bersama pedagang lainnya, mempertanyakan kebijakan yang akan diambil oleh pihak sekolah terkait sepinya pembeli.

"Saya tanya kebijakan sekolah gimana kalau seandainya kita sepi. Mereka juga belum bisa jawab. Padahal kami bayar sewa sebesar Rp 3 juta per tahun," ujar Ria, yang turut menyampaikan keluhan pedagang lain yang menjual makanan berat, seperti nasi dan ayam geprek.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan, Purwantiningsih, menyatakan bahwa pihak sekolah tidak membiarkan para pedagang yang terdampak.

Namun, ia menjelaskan bahwa saat ini pihak sekolah masih menunggu hasil evaluasi terkait pelaksanaan program MBG.

"Kami masih menunggu hasil evaluasi karena petunjuk teknis baru saja diterima kemarin. Setelah evaluasi, barulah kebijakan baru bisa diambil," katanya.

Purwantiningsih menyadari bahwa program MBG berdampak pada penurunan omzet pedagang kantin. Namun, ia belum bisa memastikan apakah kebijakan yang diambil.

Kondisi di SDN Lowokwaru 3 Malang

Di SDN Lowokwaru 3 Malang, situasi serupa juga terjadi. Pada Selasa (7/1/2025), kantin terlihat sepi setelah jam istirahat pertama.

Kurnia, seorang pedagang kantin yang sudah lebih dari 10 tahun berjualan, mengungkapkan bahwa omzetnya menurun hingga 50 persen sejak adanya program Makan Bergizi Gratis.

"Nasi biasanya habis, sekarang sering sisa. Gorengan juga sering sisa," keluh Kurnia, yang menjual tahu, ayam, tempe, serta makanan berat lainnya.

Karena tidak semua bahan habis terjual, Kurnia pun mulai mengurangi pasokan bahan untuk menghindari kerugian lebih besar.

Meskipun menyadari manfaat program ini untuk siswa, Kurnia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan nasib pedagang kantin.

"Mungkin bisa dipertimbangkan agar ibu-ibu yang jualan di kantin juga diberdayakan, misalnya saya yang menyiapkan sayuran, yang lain menyiapkan nasi atau telur," usulnya.

Penjual lain, Jujuk Nuryani, juga mengaku mengalami penurunan omzet. Ia biasanya membawa 10 roti untuk dijual, namun kini hanya membawa 5 roti saja.

Meskipun mengalami penurunan pendapatan, Jujuk tetap tenang dan meyakini bahwa rezeki sudah ada yang mengatur. "Rezeki tidak ke mana, sudah ada yang mengatur," ujarnya.

Kepala SDN Lowokwaru 3 Malang, Anis Yuniati, menjelaskan bahwa pihak sekolah telah memberitahukan kepada para pedagang bahwa Program Makan Bergizi Gratis adalah inisiatif dari pemerintah pusat.

"Kami sudah sampaikan bahwa ini adalah program dari pemerintah pusat. Kami juga paham bahwa penjual di kantin terdampak," ungkap Anis.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri diimplementasikan untuk sebanyak 789 siswa di SMP Negeri 2 Kepanjen. Menu yang disediakan antara lain nasi, sayur capcay, telur dadar, tempe goreng, dan buah salak.

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Jerit Pedagang di Kantin Sekolah, Bayar Sewa Mahal Dagangan Sepi Imbas Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, investor.id – Pengamat Pendidikan, Darmaningtyas, menyarankan implementasi pengelolaan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) diserahkan langsung kepada kantin-kantin sekolah, bukan melalui tender. Langkah tersebut diyakini akan lebih baik karena sekaligus pemberdayaan usaha kantin sekolah.

Selain itu, Darma juga khawatir jika melalui tender, porsi makanan yang diterima para pelajar sebagai target program MBG hanya sebatas ‘nasi kucing’. Apalagi mengingat anggaran MBG yang disiapkan hanya sebesar Rp 10.000 per porsi.

“Apabila itu sistemnya ditenderkan, saya kira itu nanti dapatnya nasi kucing. Karena itu saya kira implementasinya lebih baik tidak ditenderkan, tapi berdayakan yang buka kantin di sekolah-sekolah,” ungkap dia saat dihubungi, pada Selasa (17/12/2024).

Darma melihat sisi positif pengelolaan anggaran MBG kepada kantin sekolah akan berpengaruh pada kontrol kualitas makanan. Sebab dia kantin-kantin tersebut berada di bawah bimbingan sekolah langsung yang paham betul akan kebutuhan para pelajar.

“Jadi lebih baik pengelolaan anggaran untuk makan gratis bergizi itu diserahkan kepada para pengelola kantin di sekolah-sekolah. Kenapa di sekolah-sekolah tidak lewat tender? Itu jauh lebih efektif kontrolnya terhadap kualitas. Karena di bawah bimbingan sekolah langsung,” lanjut dia.

Adapun jika implementasi pengelolaan anggaran itu lewat tender, Darma menilai akan ada niat pihak terkait yang mencari keuntungan besar. Sebaliknya, kantin sekolah dipercaya hanya memetik untung kecil, sehingga menu yang diberikan juga lebih optimal.

“Tetapi kalau lewat tender, tender itu kan pasti scope-nya banyak dan pasti itu nanti akan mencari keuntungan yang besar. Tapi kalau di petugas kantin di sekolah-sekolah itu, saya kira mungkin dia cukup memotong, sebagai keuntungannya mungkin cukup Rp 500-Rp 1.000 per paket. Sehingga yang jatuh ke mulut masih bisa lumayan lah dibandingkan di tendernya,” pungkas Darma.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BOGOR, KOMPAS.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi (Uki) mengungkapkan pedagang di kantin sekolah sempat resisten terhadap program makan bergizi gratis.

Uki menuturkan, para pedagang khawatir penjualan mereka menurun karena kebutuhan makan murid-murid sekolah sudah terpenuhi lewat program makan gratis dari pemerintah.

"Yang pernah dihadapi ketika uji coba ini adalah resistensi dari pedagang kantin, ini menarik. Dan pada saat kami meninjau di sekolah tersebut, alhamdulillah-nya telah terjadi kesepakatan, semacam adaptasi kurang lebih seperti itu. Jadi pedagang kantin merasa awalnya ya awalnya merasa bahwa dagangan mereka menurun," ujar Uki di Tanah Sareal, Bogor, Senin (9/12/2024).

Uki menjelaskan, pihak sekolah dan pedagang pun berunding dan menemukan titik temu, yakni para pedagang disankan untuk mejual jajanan saja, bukan makanan berat.

"Pedagang kantin pada akhirnya bersedia untuk menyesuaikan jenis dagangan yang tadinya mereka berdagang makanan-makanan yang tergolong 'makanan pokok', makanan besar. Akhirnya mereka bergeser menjadi makanan jajanan, kurang lebih seperti itu," kata Uki.

Selain itu, pihak sekolah juga akan mengatur ulang jam istirahat murid-muridnya sehingga mereka dapat membeli jajanan yang dijajakan pedagang kantin.

"Sementara sekolah menyesuaikan jam istirahatnya supaya anak-anak setelah makan masih bisa jajan di kantin. Sehingga program ini uji cobanya dapat berjalan dan pedagang kantin juga tidak dirugikan," ujar Uki.

Ia mengeklaim, omset para pedagang kantin kini sudah meningkat lagi setalah ada solusi tersebut.

Selain itu, Uki juga mengungkapkan bahwa tantangan lain dari program makan bergizi gratis adalah mengatasi trauma pada anak.

Ia menyebutkan, ada seorang murid di Sukabumi yang tidak mau makan nasi, bahkan kabur saat melihat nasi.

"Ternyata ada juga yang punya trauma nasi, ini saya temukan sewaktu kami meninjau uji coba di Sukabumi. Jadi ada satu orang anak bukan hanya enggak mau makan nasi, tapi kalau melihat ada nasi di dekatnya dia lari," kata Uki.

BOGOR, KOMPAS.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi (Uki) mengungkapkan pedagang di kantin sekolah sempat resisten terhadap program makan bergizi gratis.

Uki menuturkan, para pedagang khawatir penjualan mereka menurun karena kebutuhan makan murid-murid sekolah sudah terpenuhi lewat program makan gratis dari pemerintah.

"Yang pernah dihadapi ketika uji coba ini adalah resistensi dari pedagang kantin, ini menarik. Dan pada saat kami meninjau di sekolah tersebut, alhamdulillah-nya telah terjadi kesepakatan, semacam adaptasi kurang lebih seperti itu. Jadi pedagang kantin merasa awalnya ya awalnya merasa bahwa dagangan mereka menurun," ujar Uki di Tanah Sareal, Bogor, Senin (9/12/2024).

Uki menjelaskan, pihak sekolah dan pedagang pun berunding dan menemukan titik temu, yakni para pedagang disaarankan untuk menjual jajanan saja, bukan makanan berat.

"Pedagang kantin pada akhirnya bersedia untuk menyesuaikan jenis dagangan yang tadinya mereka berdagang makanan-makanan yang tergolong 'makanan pokok', makanan besar. Akhirnya mereka bergeser menjadi makanan jajanan, kurang lebih seperti itu," kata Uki.

Selain itu, pihak sekolah juga akan mengatur ulang jam istirahat murid-muridnya sehingga mereka dapat membeli jajanan yang dijajakan pedagang kantin.

"Sementara sekolah menyesuaikan jam istirahatnya supaya anak-anak setelah makan masih bisa jajan di kantin. Sehingga program ini uji cobanya dapat berjalan dan pedagang kantin juga tidak dirugikan," ujar Uki.

Ia mengeklaim, omset para pedagang kantin kini sudah meningkat lagi setalah ada solusi tersebut.

Selain itu, Uki juga mengungkapkan bahwa tantangan lain dari program makan bergizi gratis adalah mengatasi trauma pada anak.

Ia menyebutkan, ada seorang murid di Sukabumi yang tidak mau makan nasi, bahkan kabur saat melihat nasi.

"Ternyata ada juga yang punya trauma nasi, ini saya temukan sewaktu kami meninjau uji coba di Sukabumi. Jadi ada satu orang anak bukan hanya enggak mau makan nasi, tapi kalau melihat ada nasi di dekatnya dia lari," kata Uki.