Kebutuhan hunian di Kabupaten Majalengka terus meningkat. Data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka mencatat, ada sekitar 60 ribu kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah.

"Data backlog kita saat ini sekitar 60 ribuan. Artinya, itu jumlah warga yang belum punya rumah. Masih banyak rumah yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga, bahkan sampai tiga keluarga," kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Majalengka, Sidharta saat dihubungi detikJabar, Jumat (16/5/2025).

Untuk menjawab tantangan ini, Pemkab Majalengka mendorong pengembangan perumahan dengan memberikan berbagai insentif bagi investor maupun pengembang. Beberapa di antaranya berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta kemudahan perizinan bangunan (PBG), khusus untuk pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Tujuannya agar pengembang tertarik membangun rumah layak bagi warga yang belum memiliki hunian, terutama kalangan MBR," ujar Sidharta.

Saat ini, lanjut Sidharta, sudah tercatat 96 pengembang yang membuka atau tengah membangun proyek perumahan di Majalengka. Adapun fokus pengembangan saat ini ada di wilayah utara Majalengka.

"Wilayah yang paling berkembang antara lain Kecamatan Kasokandel, Kertajati, Ligung, hingga tengah kota di antaranya Cigasong dan Sukahaji," ucapnya.

Masuk Program Nasional 3 Juta Rumah

Di sisi lain, Majalengka juga masuk dalam program nasional 3 juta rumah yang diluncurkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dalam rapat bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, Majalengka menjadi salah satu dari tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat yang diundang untuk percepatan program tersebut.

"Dari 10 ribu unit yang dialokasikan untuk Jawa Barat, jika dibagi rata ke 27 kabupaten/kota, kita bisa dapat jatah sekitar 500-600 unit rumah. Namun sejauh ini teknisnya belum kami ketahui, masih perlu dibahas lagi," ungkap Sidharta.

Skema rumah subsidi ini menyasar warga non-penerima gaji tetap. Harga rumah yang akan dibangun itu diperkirakan sekitar Rp112 juta hingga Rp115 juta per unit, dengan cicilan ringan sekitar Rp1 jutaan per bulan dan tenor 20 tahun dengan bunga cicilan ditetapkan 5% flat.

"Jadi ada subsidinya betul, si harga rumahnya itu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat karena bersubsidi, ukuran spesifikasi segala macam sudah ditentukan, nanti pengembang itu membangun rumah dengan spesifikasi seperti itu," jelasnya.

Cegah Lonjakan Harga Tanah, Pemkab Terapkan Strategi Zonasi

Pemkab Majalengka juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah lonjakan harga tanah di tengah perkembangan wilayah. Strateginya meliputi penetapan zonasi proaktif, pengembangan kawasan industri baru di luar pusat kota (desentralisasi), serta penerapan zona campuran (mixed-use zoning).

"Kalau yang menjadi praktek pekerjaan, karena kami kan ada bidang pertanahan ya. Khusus untuk yang kami lakukan untuk pengadaan tanah, untuk kepentingan pemerintah kalau aturan yang sudah mengaturkan kita dengan penaksir harga KJPP KJSV gitu dengan appraisal ada perhitungannya, jadi ya tidak bisa harganya meroket gitu, harga pasar dengan harga kelayakan yang dihitung oleh appraisal tadi," ucapnya.

"Kalau secara keseluruhan kalau dalam artian untuk keperluan investasi, ya tidak ada campur tangan pemerintah. Yang pertama barangkali mungkin si lokasi tanahnya itu kan diikat dulu, dipagari dulu dengan deleanisasi kawasan. Kayak ini kan, kawasan peruntukan industri misalkan kayak di Kertajati kan ada KIEM ya, di situ kan sudah dipatok begitu itu untuk kawasan industri gitu, saya kira kalau untuk pelepasan tanahnya kan standarnya sudah jelas semua di situ jadi tidak ada yang bisa mainin harga. Karena kan sudah satu kawasan jadi itu tadi kawasan tadi sehingga harganya tidak lari-lari begitu," sambungnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Andi Tonro, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Warga pemilik rumah histeris menyaksikan rumahnya dilahap api.

Pantauan detikSulsel, Jumat (16/5/2025) di lokasi pukul 16.39 Wita, api masih terlihat berkobar. Sejumlah petugas pemadam kebakaran bersama warga berjibaku memadamkan api.

Tampak sejumlah warga juga mengevakuasi barang-barang milik mereka yang berada tak jauh dari lokasi kebakaran. Warga khawatir api merembet ke rumahnya.

Sementara itu, penghuni rumah yang terbakar tampak menangis histeris. Beberapa rumah terlihat hangus rata dengan tanah, sementara sebagian lainnya masih utuh.

Di sisi lain, petugas pemadam kebakaran harus menyambung selang karena mobil pemadam tidak bisa masuk ke area kebakaran. Kondisi medan yang sempit dan padat permukiman membuat akses kendaraan terhambat.

Diberitakan sebelumnya, kebakaran terjadi di Jalan Andi Tonro VI Lorong 3, Kelurahan Pa'baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Makassar, sekitar pukul 15.30 Wita. Saat ini, petugas masih berada di lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman.

"65 Andi Tonro," kata Kepala Dinas Damkarmat Makassar Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (16/5).

Video: Mobil Damkar Polman Dilempari Batu saat Tiba di Lokasi Kebakaran Rumah

Video: Mobil Damkar Polman Dilempari Batu saat Tiba di Lokasi Kebakaran Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan ada dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat, tetapi tidak tepat sasaran.

Melihat temuan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan akan menyusun aturan BSPS dan membangun sistem pengawasan. Ia juga akan mendiskusikan solusinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat soal sanksi penerima tidak tepat sasaran tersebut.

"Sanksinya apakah uangnya dikembalikan? Apakah seperti apa ya? Kita akan pikirkan ya. Kita akan rapat hari Senin ke DPR, salah satunya akan ditanyakan ya. Kita berdiskusi dengan DPR, secara aturan bagaimana. Kalau sudah ada yang salah kepada orang kaya diberikan, padahal harusnya itu haknya orang miskin," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

"Kalau saya pribadi, uangnya harus dikembalikan dan diberikan kepada rakyat. Tapi bagaimana mekanisme hukumnya?" tuturnya.

Kemudian, ia mengaku sudah menelepon Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin tentang temuannya tersebut. Ara meminta persoalan ini diatensi agar ada penegakan hukum dan keadilan. Menurutnya, Jaksa Agung sepenuhnya mendukung untuk hal tersebut.

Di samping itu, Ara mengatakan ada indikasi keterlibatan jajaran Kementerian PKP dalam persoalan ini. Lalu, ia menyampaikan permohonan maaf ke publik dan berjanji akan menindak tegas.

Di sisi lain, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Heri Jerman menjelaskan Kabupaten Sumenep mendapatkan anggaran Rp 109,80 miliar buat BSPS. Bantuan tersebut diberikan untuk 5.490 rumah untuk tahun anggaran 2024.

Heri melakukan sampling terhadap 13 kecamatan yang terdiri dari 2.830 penerima bantuan dan 20 toko. Ia pun menemukan 18 penyimpangan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Dirjen Perumahan pada 2022.

"Potensi kerugian sesuai dengan nilai proyek Rp 109 (miliar) tapi itu kan harus diaudit oleh BPKP," tuturnya.

Heri mengungkap berdasarkan pemeriksaan dokumen, pihaknya menemukan beberapa nota yang isinya sama tetapi dibedakan nama penerimanya.

"Ini ratusan nota yang kita dapatkan ini semua isinya sama padahal satu rumah pasti berbeda kebutuhannya. 'Saya akan membangun, saya akan memperbaiki rumah saya'. Pasti tidak sama dengan rumah satu dan yang lain," ucapnya.

Selain itu, beberapa penerima bantuan juga tidak tepat sasaran. Masyarakat yang tergolong sebagai orang mampu malah menerima bantuan. Ada penerima yang kondisi rumahnya bagus, sehingga dana bantuan dibuat membangun belakang rumah dan warung.

Sebelumnya diberitakan, Heri Jerman mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait BSPS.

Dilansir dari detikJatim, Heri Jerman tiba di Kejaksaan Tinggi Sumenep pada pukul 09.40 pagi. Ia didampingi sejumlah stafnya akan menemui kepala kejaksaan negeri Sumenep, Sigit Waseso.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Setiap kepala keluarga dapat bantuan sekitar Rp 20 juta dalam bentuk material bangunan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PKP Heri Jerman mengungkap modus dalam temuan tersebut.

Heri mengungkap ada sejumlah modus yang ditemukan. Pihaknya sudah melakukan sampling terhadap 2.830 penerima bantuan.

"Contohnya suami istri dapat BSPS, Seharusnya satu KK ya satu. Nah, ini contoh ya kemudian contoh berikutnya belum dibayarkan upah kerja," kata Heri di kantor PKP, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Selain itu, ada pula penggunaan nota yang isinya sama. Padahal, kata dia, pembangunan setiap rumah pasti punya kebutuhan yang berbeda.

"Berdasarkan pemeriksaan dokumennya ternyata ada beberapa nota ya, ini ratusan nota yang kita dapatkan Ini semua isinya sama, padahal satu rumah pasti berbeda, kebutuhannya," ucapnya.

Selain itu, ada temuan rumah yang layak tapi mendapat BSPS. Ada pula rumah yang kondisinya tidak sesuai dengan verifikasi awal.

"Kemudian ada bangunan yang tidak sesuai dengan verifikasi awal. Nah kalau verifikasi awal ini kan pasti bentuknya sudah seperti ini. Ini ada di dalam data ya. Semua penerima bantuan dari awal sampai akhir. Ada dokumennya," tuturnya.

"Terus kemudian penerima bantuan tidak mengetahui adanya ongkos tukang, Ini saya temukan sendiri saya tanya, berapa ongkos tukangnya? Dia tidak tahu. Dia hanya menerima ada beberapa bagian yang diganti," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi berdiskusi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara terkait temuan tersebut. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya kawan saya Pak Said Abdullah," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5).

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan selama bertugas jadi menteri telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari irjen," kata dia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Heri Jerman mengungkap modus dalam dugaan penyimpangan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep. Ia menyebutkan ada 18 penyimpangan.

Pihaknya sudah melakukan sampling terhadap 13 kecamatan terhadap 2.830 penerima bantuan dan juga 20 toko. Heri memaparkan beberapa modus yang ditemukan.

"Ternyata banyak sekali temuan-temuan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur oleh Dirjen Perumahan. Contohnya suami istri dapat BSPS, seharusnya satu KK ya satu," ucap Heri di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Heri mengatakan berdasarkan pemeriksaan dokumen, pihaknya menemukan beberapa nota yang isinya sama. Nota tersebut hanya dibedakan pada nama penerimanya.

"Ini ratusan nota yang kita dapatkan ini semua isinya sama padahal satu rumah pasti berbeda kebutuhannya. 'Saya akan membangun, saya akan memperbaiki rumah saya'. Pasti tidak sama dengan rumah satu dan yang lain," ucapnya.

Ia menyebutkan ada beberapa penerima bantuan tidak tepat sasaran. Masyarakat yang tergolong sebagai orang mampu malah menerima bantuan. Ada penerima bantuan yang fasad rumahnya bagus dan kamarnya mewah.

Dana tersebut justru dibuat untuk membangun belakang rumah atau warung di sebelah rumah. Bantuan dana sebesar Rp 20 juta yang seharusnya untuk masyarakat tidak mampu, ternyata diterima oleh orang yang mampu.

Beberapa rumah yang seharusnya dibangun kolom, realisasinya tidak ada kolomnya. Hal ini mengindikasi adanya pengurangan dalam pembangunan. Dalam pendataan verifikasi awal, ada juga foto rumah yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Ada bangunan yang tidak sesuai dengan verifikasi awal. Nah kalau verifikasi awal ini kan pasti bentuknya sudah seperti ini. Ini ada di dalam data ya. Semua penerima bantuan dari awal sampai akhir. Ada dokumennya tapi ternyata setelah kita cek lapangan berbeda, tidak sesuai," jelasnya.

Selain itu, berdasarkan pantauan ke beberapa toko, ditemukan kepala desa membayar dana bantuan ke toko. Heri menyebut hal ini tidak sesuai dengan mekanisme.

"Tidak boleh ada keterlibatan kepala desa. Kenapa? Karena itu uang ada di rekening penerima bantuan. Penerima bantuan ialah yang membayar ke toko. Tapi kenapa kepala desa bisa ikut campur tangan, membayar ke toko," ucapnya.

"Nah indikasinya ya saya sudah dapatkan. Saya sendiri menemukan, itu ada nota-nota slip penarikan Itu yang ditandakan ini terlebih dahulu jadi dimintakan kepada penerima bantuan. Tolong tanda tangan dulu ini mungkin dicairkan oleh mereka," sambungnya.

Selain itu, ia menyoroti penerima tidak mengetahui upah pekerja dan bahkan ada upah yang tidak dibayarkan. Kemudian penerima bantuan mengaku perbaikan rumah diborong oleh seseorang.

"Ada beberapa rumah diborong oleh satu orang dan dia awalnya tidak tahu kenapa kok ada yang borong," imbuhnya.

Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyebut anggaran bantuan untuk Kabupaten Sumenep sebesar Rp 109,8 miliar sangat besar untuk satu kabupaten, bahkan paling besar di Indonesia. Ia menyebutkan kejaksaan negara sepenuhnya mendukung terkait kasus ini.

"Tadi saya sudah bertelepon dengan Pak Jaksa Agung minta ini di-atensi supaya ini penegakan hukum ditegakkan, kebenaran, keadilan, sesuai arahan Presiden Prabowo. Kepada siapapun, termasuk aparat dan jajaran saya. Saya sudah perintahkan kepada Irjen, jangan ragu-ragu," ujarnya.

Ara mengatakan bakal menyusun aturan untuk BSPS dan membangun sistem pengawasan. Adapun sanksi bagi penerima bantuan yang tidak sesuai akan didiskusikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Kita harus bangun sistem termasuk sistem pengawasan bagaimana kepala-kepala daerah juga bagaimana terlibat dalam pengawasan di daerah. itu poin yang saya dapat bagus karena kami akan juga berbicara dengan teman-teman mitra kerja kami di Komisi V untuk membuat mekanisme prosedur tentu yang lebih benar, lebih adil lebih transparan dan bisa juga diakses publik supaya jadinya lebih baik ke depannya," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Heri melaporkan dugaan korupsi dana BSPS untuk tahun anggaran 2024. Heri memaparkan sebanyak 18 temuan penyimpangan.

"Bersama tim 3 kali ke Sumenep mencari data dan fakta untuk mendapatkan kebenaran informasi. Komitmen kementerian mengungkap korupsi sangat tinggi," kata Heri saat konferensi pers usai pelaporan ke Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

Menurut data Kementerian PKP, anggaran program BSPS di seluruh Indonesia mencapai 445,81 miliar untuk 22.258 penerima. Sumenep menjadi salah satu penerima terbesar dengan anggaran Rp 109,80 miliar untuk 5.490 unit rumah.

Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara berdiskusi dengan Ketua DPP PDIP Said Abdullah dan Bupati Sumenep Achmad Fauzi terkait temuan dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menteri Ara juga menelepon Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terkait temuannya tersebut.

"Dan tadi saya sudah bertelepon dengan Bapak Jaksa Agung ya, bersama Pak Said untuk minta ini menjadi atensi. Karena jumlahnya besar berapa sih totalnya? Rp 109 miliar," kata Ara di kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

Ara meminta siapa pun yang terlibat, termasuk jajarannya, ditindak jika terbukti melakukan penyalahgunaan bantuan perumahan.

"Minta ini diatensi. Diatensi supaya ini penegakan hukum ditegakkan. Kebenaran, keadilan, sesuai arahan Presiden Prabowo," sebutnya.

Dalam diskusi tersebut, Said dan Achmad telah sepakat atas data yang disampaikan Kementerian PKP. Diskusi dilakukan untuk mencari masukan dalam membuat sistem lebih baik lagi.

"Kita masih pastikan lebih baik, lebih transparan, lebih adil, lebih benar. Masa udah kejadian begini kita gak perbaiki sistemnya yang ada," tuturnya.

"Karena beliau sangat memahamilah situasi di Sumenep. Nah jadi kita sama-sama punya semangat, spirit untuk penegakan hukum dan keadilan. Kita yang ada di sini termasuk Bapak Bupati dan Pak Said," tambah dia.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Diketahui bahwa anggaran BSPS pada 2024 untuk Kabupaten Sumenep mencapai Rp 109 Miliar. Namun saat ditanya secara rinci terkait kasus yang akan dilaporkan, Ia masih belum bisa memberikan rinciannya karena akan melaporkan terlebih dahulu.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya dikutip dari detikJatim, Senin (28/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan mengatakan pihaknya sedang mengkaji skema pembayaran untuk asuransi Makan Bergizi Gratis (MBG). Kajian itu mencakup asuransi kecelakaan kerja, hingga jika ada dampak bagi penerima manfaat seperti keracunan.

"Itu masih dalam diskusi kita. Supaya tidak merusak juga biaya pangan kan. Dan kita harus lihat biaya bahan pangannya tidak boleh berkurang dari Rp 10.000. Nah ini operasionalnya juga kita harus hitung dengan cermat," kata Tigor di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

Tigor merinci, saat ini sedang dikaji apakah karyawan yang mengerjakan MBG sudah terlindungi asuransi kecelakaan kerja atau belum. Selain itu, sedang merumuskan juga biaya asuransi tersebut apakah akan menggunakan biaya operasional atau tidak.

"Nah jadi kita sekarang mengkaji jika dia terhubung dengan potensi kebakaran atau potensi kecelakaan di dalam pekerjaan. Nah ini kita cover sebagai asuransi yang bisa mengatasi kerugian yang muncul," ucap dia.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan (Adrial A/detikcom)

"Yang kita minta supaya setiap satuan pelayanan itu menyisihkan dana operasionalnya. Nah kemudian kalau yang untuk karyawan, tentu karyawan yang bekerja dengan BGN itu sudah di-cover oleh BPJS," tambahnya.

Terkait bila ada kasus pada penerima manfaat, seperti keracunan di Cianjur, Jawa Barat, pihaknya akan memberikan bantuan. Namun, pihak BGN tetap akan menelusuri lebih lanjut apa penyebabnya.

"Kalau pun terjadi begitu, BGN tetap membantu untuk membiayai pengobatannya. Jadi saat ini memang kita sedang memikirkan kalau dia terhadap penerima manfaat, tentu asuransinya harus kita buat sebagai bagian dari biaya operasional. Itu yang sekarang kita pikirkan," ungkapnya.

Namun lebih rinci biaya asuransinya, Tigor mengatakan perlu pembahasan lebih lanjut bersama pihak penyedia asuransi. Dirinya menyebut sudah ada beberapa penyedia asuransi yang menawarkan jasanya.

"Memang ada beberapa perusahaan asuransi sudah datang ke kita. Jadi saat ini dalam proses kita me-review proposal-proposal dari perusahaan asuransi mana yang paling tepat kita rasa dan tentu tidak boleh mengurangi biaya bahan baku untuk makanan," ucapnya.

Tonton juga "Kepala BGN Perketat Kriteria Pemilihan Mitra Program Makan Gratis" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), kerap menjadi langganan banjir saat hujan deras. Warga membeli pompa secara mandiri untuk mengurangi debit banjir di kompleks mereka.

"Kebetulan kita punya pompa. Kita pompa, buang. Pompanya ada di ujung sana, jadi airnya dibuang ke Kali Grogol," tutur Ketua RT 002 RW 005 Kompleks Sinabung, Widianingtias (43), saat ditemui, Jumat (9/5/2025).

Pompa tersebut akan dinyalakan untuk menguras banjir yang menggenangi Kompleks Sinabung. Pompa akan difungsikan ketika air banjir mulai naik dan tinggi muka air (TMA) Kali Grogol sudah mulai surut.

"Biasanya kan langsung disedot, dibuang gitu. Tapi kan tetap, maksudnya air masih mengalir masuk ke kompleks, tapi ada pembuangannya juga. Kali juga kan meluap ya, jadi debit air banjirnya nggak terlalu banyak," jelas Widia.

Widia mengatakan perumahan yang juga ditinggali musisi Katon Bagaskara itu hampir selalu kebanjiran setiap kali hujan deras. Dia mengatakan banjir surut dalam waktu sekitar dua jam.

"Setiap hujan ya banjir. Kalau rumah saya, setiap hujan pasti banjir karena posisinya persis di samping kali. Setiap hujan pasti kena banjir," lanjutnya.

"(Genangan) Nggak sampai enam jam, paling satu jam atau dua jam sudah surut," tambah Widia.

Katon Harap Solusi Pemprov

Penyanyi Katon Bagaskara menjadi salah satu korban banjir di perumahan di Kebayoran Baru. Katon sempat membagikan video kondisi banjir di rumahnya melalui unggahan Instagram pada Rabu (7/5).

Katon memperlihatkan bagian dalam rumahnya yang dimasuki air. Lantai kamarnya tergenang banjir karena rembesan dari bagian bawah lantai. Jalanan depan dan halaman rumah Katon juga terendam banjir.

Katon meminta bantuan dan solusi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno. Katon memberikan masukkan agar Pemda DKI Jakarta menyiapkan pompa air seperti yang disediakan di Pluit.

"Mestinya Pemda DKI bisa siapin pompa-pompa air yang besar untuk sedot air di Kompleks Sinabung dan dibuang ke Kali Terusan Jelawe yang merupakan Kali lanjutan sesudah Kali Grogol," kata Katon, dilansir detikHot, Kamis (8/5).

Katon mengatakan kondisi cuaca yang sedang tak menentu dan hujan besar yang bisa datang kapan saja membuatnya waswas. Ia khawatir banjir akan kembali terjadi.

"Kalau hujan deras banget dan lama, pasti deg-degan karena takut air merembes lagi dari bawah lantai. Belum lagi air bisa masuk melampaui tanggul pintu kalau hujan nggak berhenti," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiyaan perumahan (FLPP) akan ditambah menjadi 350.000 unit rumah. Hal ini disebut-sebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Penambahan kuota tersebut, kata Ara, sudah sempat diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Untuk saat ini, kuota FLPP ada 220.000 unit.

"Dari tadinya 220.000 ya, mungkin sepanjang sejarah Indonesia NKRI, ini paling besar ya, zaman Pak Prabowo, pertama ini 350.000 ya yang sudah siap," kata Ara kepada wartawan di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan ada kemungkinan akan ada penambahan lagi jika dari total kuota FLPP 350.000 itu sudah habis.

"Saat ini yang sudah diumumkan oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan) sampai dengan 350.000. Dan Kemenkeu pasti akan melihat juga dari data-data realisasi yang kita kelola. Jadi bertumbuh, nanti kalau misalkan sampai triwulan ke-3 misalkan sudah bisa terserap habis, kemudian akan ada top-up lagi," tuturnya.

Sebagai informasi, Ara memang sempat menyatakan kuota rumah subsidi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan bertambah beberapa waktu lalu.

"Sebentar lagi diumumkan lah. Sabar ya 220 ribu ini akan bertambah untuk pertama kali pemerintahan Presiden Prabowo (Subianto) ini akan menyiapkan paling banyak sepanjang sejarah Indonesia merdeka," ujar Ara usai menghadiri acara Mayday 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).

Ara menjelaskan tambahan kuota tersebut merupakan hasil kerja sama dengan berbagai pihak. Adapun pembiayaan kuota FLPP saat ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Tahun ini 220 ribu udah ada uangnya. Dari mana? Dari APBN. Berkat kerja sama moneter BI (Bank Indonesia), dan juga pemerintah Presiden Prabowo, juga DPR dibantu Pak Dasco (Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad), Pak Said, Komisi X juga, Komisi XI juga Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun)," imbuhnya.

Pada Desember 2024 lalu, kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditetapkan sebanyak 220.000 unit untuk tahun 2025. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk disalurkan 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.

"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Video: Menteri Ara Targetkan Serah Terima Kunci 300 Rumah Subsidi Nakes Bulan April

Video: Menteri Ara Targetkan Serah Terima Kunci 300 Rumah Subsidi Nakes Bulan April

Dua wilayah rukun tetangga (RT) di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara (Jakut), terendam banjir selama 2 bulan terakhir. Warga menduga banjir imbas puing proyek pembangunan tol yang menyumbat drainase warga.

"Ada dua RT, yakni RT 01 dan RT 02, yang terdampak banjir," kata salah satu warga RT 01, Yeti S, dilansir Antara, Selasa (6/5/2025).

Dua RT tersebut berlokasi di RW 11, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan. Banjir terjadi dengan ketinggian bervariasi.

Warga menduga banjir akibat pengerjaan proyek pembangunan tol Harbour Road II di Jalan RE Martadinata yang membuat saluran air mampet. Diduga banjir disebabkan puing-puing proyek pembangunan tol menumpuk di selokan, sehingga membuat saluran pembuangan warga menjadi tersumbat.

"Saluran air tersumbat dan membuat banjir," kata dia.

Peristiwa banjir itu telah dialami warga selama dua bulan. Warga mengaku sudah melakukan protes ke pengelola tol, tapi tak direspons.

"Tidak ada tanggapan, cuma janji-janji saja," ujar Yeti.

Warga lainnya, Miftah, mengaku banjir di kediamannya sering terjadi sejak setahun lalu atau saat dimulainya proyek pembangunan jalan tol. Dia mengatakan Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakut sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi banjir itu, salah satunya dengan menyedot air.

"Sudah satu tahun, kita menyedot, airnya ada lagi," kata Miftah.

Warga meminta pihak pengelola jalan tol merespons keluhan mereka karena, bila tidak ditanggapi dengan baik, akan menimbulkan kemarahan warga.

Sejumlah warga sempat melakukan unjuk rasa dengan menutup Jalan RE Martadinata pada Senin (5/5) sehingga membuat kemacetan di ruas jalan yang menghubungkan kawasan Ancol dengan Pluit Jakarta Utara.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Rusia terus melancarkan serangan drone ke Ukraina. Serangan drone Rusia pada Rabu (30/4) malam waktu setempat menewaskan sedikitnya dua orang dan melukai lima orang lainnya di daerah permukiman di Odesa.

"Dua orang tewas akibat serangan itu, dan lima lainnya terluka," tulis Gubernur Odesa Oleg Kiper di Telegram, dilansir kantor berita AFP, Kamis (1/5/2025).

Ia mengatakan serangan Rusia itu juga merusak gedung-gedung tinggi, rumah-rumah, supermarket, dan sekolah.

"Kebakaran terjadi di beberapa tempat, yang sedang dipadamkan oleh tim penyelamat kami," tambah Kiper.

Ledakan juga terdengar di kota Sumy dan peringatan serangan udara dikeluarkan di beberapa tempat termasuk Sumy, Kyiv, Kharkiv, Chernihiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, dan Zaporizhzhia.

"Layanan darurat dan utilitas bekerja di lapangan untuk menanggulangi konsekuensi dari serangan tersebut dan menyediakan bantuan medis yang diperlukan bagi para korban," kata Wali Kota Odesa Gennadiy Trukhanov di Telegram.

Serangan itu terjadi saat Amerika Serikat dan Ukraina pada hari Rabu menandatangani kesepakatan mineral, yang oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump disebut sebagai bentuk baru komitmen AS terhadap Kyiv setelah berakhirnya bantuan militer.

Setelah awalnya ragu-ragu, Ukraina telah menerima kesepakatan mineral tersebut sebagai cara untuk mengamankan investasi jangka panjang oleh Washington, saat Trump mencoba untuk secara drastis mengurangi komitmen keamanan AS di seluruh dunia.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Seekor ular jenis Black Boiga dievekuasi tim Damkar Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), saat masuk permukiman warga. Ular berbisa tersebut memiliki panjang 1,5 meter.

Ular itu awalnya muncul di Kompleks Perumnas, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Parepare pada Minggu (27/4) sekitar pukul 21.00 Wita. Damkar Parepare yang melakukan evakuasi menyebut ular itu memang termasuk kategori ular berbahaya.

"Tim damkar mengevakuasi ular hitam berbisa dekat permukiman warga. Panjangnya sekitar 1,5 meter," ungkap Komandan Peleton Rescue Damkar Parepare, Pato kepada detikSulsel, Senin (28/4/2025).

"Kan itu ular hitam. Dia jenis Black Boiga Sulawesi. Berbisa itu. Membahayakan karena sudah ganti kulit. Warga sudah resah dengan adanya ular itu," katanya.

Ular itu tidak hanya berkeliaran di pohon tapi sempat memasuki rumah warga. Warga pernah menemukan kulit ular di dalam rumahnya.

"Sebelum dia naik di pohon itu sebenarnya sudah masuk di rumahnya warga. Bahkan ada ditemukan kulit itu ada di dalam rumahnya warga. Dia ganti kulit di dalam rumah," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Parepare, Fransiscus mengungkapkan penyebab kemunculan ular tersebut. Menurutnya, ular itu masuk ke permumikan diduga karena habitatnya terganggu.

"Biasanya kalau ular muncul di permukiman warga akibat habitat sudah terganggu. Mungkin karena sumber makanannya juga sudah berkurang pada habitatnya," ujar Fransiscus kepada detikSulsel, Selasa (29/4/2025).

Fransiscus mengungkapkan tim damkar selama ini total telah mengevakuasi 3 ular Black Boiga di Kecamatan Bacukiki. Dia menyebut permukiman di Kecamatan Bacukiki memang dekat dari kawasan hutan.

"Sudah 3 ular Black Boiga itu di wilayah Bacukiki. Biasanya (dari) daerah hutan," kata dia.

Dia pun mengimbau warga untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah untuk mencegah munculnya ular. Fransiscus juga meminta warga menghindari tumpukan barang dan menutup lubang di tanah.

"Tutup lubang pembuangan air, lubang tanah, dan jaga jarak antara rumah dengan sawah. Kebun dan pepohonan itu biasanya dekat dari habitat ular," jelasnya.

Video Momen Evakuasi Wanita di Parepare Alami Obesitas 300 Kg

Video Momen Evakuasi Wanita di Parepare Alami Obesitas 300 Kg