Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai di Kecamatan Tembuku, Bangli, Bali, Senin (19/5/2025). Peluncuran unggulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) itu dipusatkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tembuku.

Sebanyak 1.302 anak-anak di Kecamatan Tembuku menjadi penerima Program MBG pada tahap awal. Ribuan pelajar itu terdiri dari siswa pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan SMP.

Siswa tampak antusias mendapatkan Program MBG. "Menu makannya lumayan enak. Jadi bisa lebih hemat bekal," celetuk salah satu siswa dalam siaran pers Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli yang diterima detikBali.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangli, I Ketut Suastika, sangat mendukung pelaksanaan Program MBG. MGB merupakan Program Strategis Nasional (PSN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Program MBG ini dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi generasi muda yang berimbas pada terciptanya generasi muda yang berkualitas," ungkap Suastika.

Suastika mengajak seluruh pihak untuk bekerja sama sehingga pelaksanaan Program MBG dari hulu ke hilir sesuai harapan. Program MBG di kecamatan lain di Bangli masih menunggu kesiapan masing-masing dapur umum dan arahan pusat.

"Kami harapkan program MBG ini bisa segera terlaksana di seluruh Bangli," harap suastika.

Menu Program MBG di Kecamatan Tembuku, Bangli, disiapkan oleh dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Penida. SPPG Penida memastikan proses produksi menu Program MBG sudah sesuai standar operasional prosedur (SOP). Sehingga, menu yang distribusikan, baik dari kandungan gizi kesehatan, sudah terjamin.

"Untuk menu MBG kami melibatkan ahli gizi dan relawan yang berkompeten di bidangnya. Sehingga, takaran dan gizi yang terkandung di dalamnya betul-betul diawasi oleh pihak yang berkompeten," jelas Humas Dapur umum SPPG Penida, I Dewa Ketut Adnyana.

Adnyana mengharapkan kerja sama seluruh pihak agar Program MBG di Bangli secara keseluruhan bisa berjalan lancar.

"Melalui pelaksanaan MBG ini, kami semua tentu berharap program nasional untuk menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berkualitas bisa segera terwujud untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045," harap Adnyana.

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi bergulir secara simbolis di SD Negeri 1 Dencarik, Kecamatan Banjar, Buleleng, Bali, Senin (19/5/2025). Program ini dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) Buleleng Banjar Dencarik dan dijadwalkan berlangsung hingga 30 Mei 2025.

Pada tahap pertama ini, sebanyak 1.844 siswa di Kecamatan Banjar menjadi penerima manfaat. Program ini diterapkan di 15 sekolah yang terdiri atas 5 taman kanak-kanak (TK), 6 sekolah dasar (SD), dan 1 sekolah menengah atas (SMA).

Kepala SPPG Kecamatan Banjar, Rusdianto, mengatakan bahwa penyediaan makanan dilakukan sesuai standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

"Menu yang disiapkan sudah diperhitungkan oleh ahli gizi, mulai dari karbohidrat, protein hingga serat. Kami juga menyediakan menu khusus bagi siswa yang tidak menyukai nasi, misalnya diganti dengan kentang," jelas Rusdianto, Senin.

Ia menjelaskan proses memasak dilakukan sejak dini hari. Bahan makanan yang tahan lama dimasak mulai pukul 01.00 Wita, sementara sayuran dimasak pukul 05.00 Wita agar tetap segar saat dikonsumsi.

Dapur pusat berada di Desa Dencarik dengan jangkauan distribusi maksimal 3 kilometer (km) atau sekitar 30 menit pengantaran ke sekolah. Sebanyak 37 relawan dari masyarakat lokal dilibatkan sebagai tenaga masak. Jumlah ini akan ditambah seiring bertambahnya penerima program.

Pagu anggaran disesuaikan dengan jenjang pendidikan, yaitu Rp 8.000 per porsi untuk jenjang PAUD hingga kelas 3 SD dan Rp 10.000 untuk kelas 4 SD hingga SMA. Meski harga bahan pokok mengalami fluktuatif, tim SPPG tetap menyusun menu bergizi berbahan lokal yang terjangkau.

Sementara itu, Asisten III Setda Buleleng Gede Sugiartha Widiada menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program tahap awal ini. Pemerintah daerah, kata dia, siap mendukung kelancaran program, termasuk penyediaan aset lahan untuk pembangunan dapur tambahan jika diperlukan.

"Kami siap memfasilitasi dan mendukung penuh, baik dari sisi penyediaan lahan maupun koordinasi lintas OPD untuk menjamin kelancaran program," ujar Gede Sugiartha.

Program ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, jajaran Forkopimda, serta perwakilan dari berbagai OPD terkait di lingkungan Pemkab Buleleng. Mereka meninjau langsung proses penyiapan makanan dan fasilitas dapur yang digunakan.

Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak di Buleleng. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk penyempurnaan program, termasuk kemungkinan penambahan jumlah sekolah penerima manfaat di masa mendatang.

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Video: Mendikdasmen Bakal Terapkan Senam Otak Bagi Siswa Setelah Santap MBG

Rumah tak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah akan direhabilitasi. Rata-rata masing-masing Kabupaten/Kota diberikan bantuan rehab RTLH sejumlah 322 unit.

Dilansir dari detikJateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menganggarkan bantuan rehab RTLH pada 2025. Ia bakal menggenjot bantuan rehab RTLH untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

"Hampir semua rata. Kita sama rata. Bagito, bagi roto (dibagi merata)," kata Luthfi saat meninjau salah satu RTLH yang akan mendapat bantuan rehab di Dukuh Karangnongko, Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/5/2025).

Ahmad Luthfi datang bersama Bupati Boyolali Agus Irawan saat meninjau langsung kondisi rumah milik bapak Wagiman (70) yang akan mendapat bantuan RTLH itu.

"Kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, (tahun) 2024 itu kita bangun RTLH 1,2 juta rumah. 2025 ini masih kurang hampir 1 juta lebih," ucapnya.

Selain itu, ia menyatakan Jawa Tengah juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk RTLH sebanyak 500 ribu unit. Bantuan ini akan diberikan untuk wilayah Banyumas.

"Artinya RTLH ini akan kita genjot, sehingga biar habis semuanya. Minimal membantu masyarakat kita yang miskin ekstrem. Ketentuannya adalah pertama mereka harus punya rumah sendiri, (pekarangan rumah) tidak bersengketa, hak milik," ucapnya.

Luthfi menjelaskan akan ada proses verifikasi yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Prakim) Jateng dan kabupaten/kota terhadap masyarakat yang menginginkan bantuan. Setelah dinyatakan memenuhi kriteria, barulah dilakukan rehab.

"Minggu depan sudah mulai dan ini nanti akan kita gandeng juga TNI, Polri ya, terutama Babinsa Bhabinkamtibmas untuk turut serta membangun RTLH di tempat kita. Targetnya dua minggu selesai," imbuhnya.

Luthfi menyebut bantuan rehab RTLH dari Pemprov Jateng ini sebesar Rp 20 juta per rumah. Luthfi menyebut bantuan ini diberikan untuk renovasi rumah yang sudah ada, bukan membangun dari nol.

Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan Pemkab Boyolali juga menganggarkan bantuan RTLH sebanyak 1.000 unit tahun ini. Rinciannya 800 unit di anggaran murni dan 200 unit di anggaran perubahan nanti dengan nominal bantuan Rp 15 juta per rumah.

"Untuk (bantuan RTLH) dari provinsi (tahun 2025) kita dapat 322 unit. Yang dari Kabupaten juga ada. Sudah kita persiapkan semuanya, ada 800 unit dan 200 (unit) di (anggaran) perubahan," tutur Agus.

Artikel ini sudah tayang di detikJateng.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Bos BTN Beberkan Kontribusi KPR ke PDB RI Paling Rendah di ASEAN

Video: Bos BTN Beberkan Kontribusi KPR ke PDB RI Paling Rendah di ASEAN

Ledakan dari pemusnahan amunisi yang tidak layak pakai menewaskan 13 orang dari TNI AD dan warga sipil di Garut. Lokasi peledakan sangat jauh dari permukiman warga setempat.

detikJabar mendatangi lokasi tempat kejadian perkara (TKP) di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Selasa (13/5/2025) pukul 07.54 WIB. Jika diakses dari kawasan pusat Kota Garut, lokasinya berjarak sekitar 100 km.

Namun, waktu tempuhnya bisa mencapai 4-5 jam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor, karena jalurnya yang berkelok.

Dari tempat detikJabar mengabarkan, lokasi peledakan berjarak sekitar 500 meter masuk ke jalan setapak. Di tepi jalan raya, sudah ada peringatan zona berbahaya yang dipasang TNI.

"Dilarang masuk, daerah penghancuran munisi afkir. Gupusmu III," tulis dalam papan berwarna merah, yang disertai ikon tengkorak tersebut.

Papan pengumuman ini juga ditemukan pada radius beberapa kilometer sebelum TKP, dari arah Garut di Jalan Raya Lintas Selatan.

Lokasi pemusnahan ini berada di tepi pantai. Lokasinya bisa dicapai setelah melewati kawasan perkebunan yang luas.

Asep, salah seorang warga setempat, mengatakan pemusnahan amunisi tidak layak pakai tersebut bukan sekali ini saja dilaksanakan. Lokasinya cukup jauh dari permukiman warga.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga "TNI AD: Lokasi Pemusnahan Amunisi di Garut Jauh dari Permukiman Warga" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ledakan dari pemusnahan amunisi yang tidak layak pakai menewaskan 13 orang dari TNI AD dan warga sipil di Garut. Lokasi peledakan diketahui sangat jauh dari permukiman warga setempat.

Selasa, (13/5/2025) pukul 07.54 WIB, detikJabar mendatangi lokasi tempat kejadian perkara (TKP), yang berlokasi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut.

Jika diakses dari kawasan pusat kota Garut, lokasinya berjarak sekitar 100 meter. Namun, waktu tempuhnya bisa mencapai 4-5 jam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor, karena jalurnya yang berkelok.

Dari tempat detikJabar mengabarkan, lokasi peledakan berjarak sekitar 500 meter masuk ke jalan setapak. Dari tepi jalan raya, sudah ada peringatan zona berbahaya yang dipasang TNI.

"Dilarang masuk, daerah penghancuran munisi afkir. Gupusmu III," tulis dalam papan berwarna merah, yang disertai ikon tengkorak tersebut.

Papan pengumuman ini, juga ditemukan pada radius beberapa kilometer sebelum TKP, dari arah Garut di Jalan Raya Lintas Selatan.

Jika diamati dengan seksama, lokasi pemusnahan ini berada di tepi pantai. Untuk bisa masuk ke dalam lokasi, harus melalui kawasan perkebunan yang luas.

Asep, salah seorang warga setempat mengatakan, pemusnahan amunisi tidak layak pakai tersebut bukan sekali ini saja dilaksanakan. Lokasinya sendiri, cukup jauh dari permukiman warga.

"Yang terdekat (permukiman warga) sekitar 1 kilometer. Tapi, ada aktivitas masyarakat di sana sehari-hari yang berkebun," ungkap Mang Asep.

Di lokasi sendiri, terpantau banyak personel TNI AD yang berjaga. Persis di tempat peledakan, informasinya sedang dilaksanakan sterilisasi dan penyisiran oleh pihak TNI, untuk kepentingan penyelidikan dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sebelumnya diberitakan, ledakan amunisi tidak layak pakai terjadi di Garut, pada Senin, (12/5/2025) pagi kemarin, sekitar jam 09.30 WIB.

Ledakan ini menewaskan 13 orang, terdiri dari 9 warga sipil dan 4 personel TNI AD, dari satuan Gudang Pusat Munisi (Gupusmu) III Pusat Peralatan TNI AD.

TNI Angkatan Darat (AD) tengah menyelidiki penyebab ledakan saat pemusnahan amunisi di Kecamatan Cibalong, Garut. TNI AD memastikan, lokasi pemusnahan amunisi tersebut jauh dari permukiman warga.

"Lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi afkir dan lokasinya jauh dari permukiman warga," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana dalam keterangannya, Senin (12/5/2025).

Wahyu mengatakan, tim TNI AD tengah mencari tahu penyebab amunisi tersebut meledak. TNI juga ingin mengetahui kenapa ada warga sipil di lokasi peledakan.

"Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI AD. Termasuk terkait dengan korban sipil," tambah Wahyu.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meresmikan kawasan Lembur Katumbiri yang berada di Jalan Siliwangi, RT 03 RW 12 Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Pemukiman dengan rumah berwarna-warni ini berdiri di lereng Sungai Cikapundung.

Di balik keindahan permukiman yang berwarna-warni, Aktivis Lingkungan Sungai Cikapundung Aqil Syahbana meminta kepada Pemkot Bandung tak hanya membenahi permukiman warga, melainkan juga harus membenahi aliran Sungai Cikapundung.

"Karena dengan reaktivasi kampung Pelangi rebranding jadi Lembur Katumbiri di satu sisi jadi daya tarik yang terkini, ditambah dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi warga sekitar terutama warga Tjibarani dan Lembur Katumbiri itu," kata Mang Aqil sapaan karib Aqil Syahbana kepada detikJabar, Kamis (8/5/2025).

Ketika berbicara ekonomi yang mengorbankan lingkungan, Mang Aqil menyebut, itu kurang etis dan jika diibaratkan masih jauh panggang dari api ketika lingkungan itu harus dicapai, sementara sisi lain dengan mengaktivasi Lembur Katumbiri yang didandani dengan beragam warna cat, ada yang luput dari perhatian pemerintah Kota Bandung, secara tidak langsung abai terhadap Sungai Cikapundung.

"Kenapa? Seolah-olah melegitimasi warga bantaran untuk buang air ke sungai, karena mayoritas warga di sepanjang bantaran baik Kampung Pelangi atau kampung Tjibarani masih banyak buang air sembarangan, meskipun tidak jongkok langsung di pinggir sungai atau di atas batu seperti zaman dulu, ini pembiaran ketika pemerintah mendahulukan kosmetik, sisi estetika, sementara sisi etik masih kurang," ungkapnya.

Penanganan dan memulaikan sungai dari pemerintah masih kurang. Menurutnya, infrastruktur itu harus didahulukan di samping daya tarik dan di satu sisi lain menurutnya wisata kampung kota cenderung menjadi ajang bagi pengunjung baik kelas menengah dan atas untuk mempertontonkan kekumuhan, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah kota karena abai dengan perencanaaan dan tata ruang, karena menrutu regulasi bantaran harus terbebas dari pembangunan.

"Bagimana juga mitigasi bencana, amit-amit misalnya terjadiu bencana karena gempa atai kebakaran sejauh mana ketahanan masyarakat di Lembur Katumbiri dan itu harus dipikirkan pemerintah wisata yang mempertontonkan permukiman yang padat dan tidak sesuai etika lingkungan akan menambah beban yang panjang dan PR yang berat di masa mendatang," jelasnya.

"Kami melihat mempertontonkan kemiskinan meskipun didandani, melanggar hak asasi manusia," tambahnya.

Harus Dibangun Septic Tank Komunal

Pihaknya berharap dalam program pembangunan baik jangka pendek dan panjang harus berkesinambungan dengan pemerintah sebelumnya dan pemerintah yang akan datang.

"Kami berharap pemerintah tidak hanya sekedar mendahulukan hal estetis tapi harus mengedepankan hal yang lebih subtansial dan krusial. Fasilitas yang mendukung agar sungai ini dimuliakan antara lain pembangunan septic tank komunal," ujarnya.

Anak-anak melihat dari jendela rumahnya yang telah diwarnai usai peresmian Lembur Katumbiri di Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025). Pemerintah Kota Bandung meresmikan Kawasan yang dulu bernama Kampung Pelangi 200 menjadi Lembur Katumbiri dengan memberi warna sebanyak 347 rumah sebagai kawasan wisata yang rapi, inklusif, dan bernilai edukatif berbasis kearifan lokal dan kemasyarakatan. ANTARA FOTO/Novrian Arbi ANTARA FOTO/Novrian Arbi/YU Foto: ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI

Tak hanya warga Lembur Katumbiri dan Tjibarani, seluruh permukiman yang ada di sepanjang aliran Sungai Cikapundung harus disedikan septic tank komunal.

"Tidak bisa dibenarkan mengokupansi bantaran sungai, apalagi dengan kontur yang sangat curam, ketika sudah terlanjur padat seperti ini pembangunan septic tank akan sangat menyulitkan. daripada meluas setiap bantaran ikut-ikutan untuk membangun rumah semacam di Kampung Pelangi, sebelum jauh lebih panjang dan berat lagi harapan pemerintah harus memonitor bagaimana masyarakat berkontribusi terhadap kerusakan Sungai Cikapundung," jelasnya.

Sumber Air Tercemar

Mang Aqil juga menuturkan jika sumber air yang ada di aliran Sungai Cikapundung kondisinya mengkhawatrirkan dan sudah tercemar.

"Dan juga sumber mata air di kawasan bantaran Sungai Cikapundung di segmen tengah di wilayah perkotaan sudah banyak yang tercemar oleh limbah sungai itu sendiri, seperti terjadi di kawasan sekitar aliran Cikapundung Kolot, sekitar Kiaracondong dan Gumuruh, warga masyarakat di sana mengeluhkan air sumurnya itu sudah berwarna dan juga sudah tidak berkualitas, artinya sudah berpolutan, itu terjadi sejak lama dan meluas," terangnya.

"Pemerintah harus menertibkan ketika sudah mengokupansi bantaran sungai, kemudian diperhatikan juga bahwa ada faktor resiko yang berat ketika masyarakat harus menghuni di lereng yang curam, itu langkah yang harus dipikirkan dulu oleh pemerintah, langkah itu dulu perlu diprioritaskan, karena dari regulasi sudah lengkap tinggal tindaklanjut saja," tambahnya.

Wisata Bisa Datangkan Sampah Baru

Menurutnya, pariwisata juga menyumbang kontribusi cukup besar untuk kerusakan lingkungan, apalagi over tourism, ketika viral, pengunjung datang karena viral kemudian datang sementara pengunjung tidak paham prinsip di mana bumi dipijak langit dijunjung.

"Mereka datang bisa jadi meninggalkan sampah, jadi yang terdampak warga sekitar yang dipaksa atau terpaksa dititipkan sampah yang dibawa mereka, sementara persoalan sampah di tempat tersebut kewalahan dan belum terselesaikan," paparnya.

Hadirnya pariwisata ada dampak menggeser sampah di pusat kota masuk ke kampung dan itu jadi tugas yang tidak kalah pelik ketika persoalan sampah di Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap dan Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong penanganan sampahnya masih belum optimal.

"Kami menyarankan Pemerintah Kota dan SKPD nya, terutama DLH dan Dinas Pariwsiata agar pengunjung yang mengunjungi kawasan ini itu diimbau dan diwajibkan untuk membawa keluar sampahnya masing-masing," pungkasnya.

Sejumlah siswa di Bandung dan Tasikmalaya, Jawa Barat mengalami keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara.

Kejadian itu terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Kamis (1/5). Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebut pihaknya telah menyelidiki penyebab insiden tersebut.

"Menyikapi munculnya kasus serupa di beberapa wilayah, kami menegaskan komitmen BGN untuk mengusut secara tuntas penyebabnya dan melakukan evaluasi menyeluruh guna mencegah terulangnya kejadian serupa," ujar Dadan dalam keterangan resmi, dilansir detikFinance, Sabtu (3/5/2025).

BGN meminta untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi, diperlukan kolaborasi lintas pihak termasuk dari satuan pendidikan, ahli gizi, penyedia bahan pangan, serta institusi pengawasan mutu.

Kepala SPPG Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Michael Julius Tobing, mengatakan, prosedur penanganan bahan pangan untuk persediaan MBG hari itu telah dilakukan dengan teliti.

"Setiap komponen menu seperti tahu, ayam, beras, sayur, dan kentang diperiksa kualitasnya secara menyeluruh sebelum diolah," ujarnya.

Menurutnya, hasil uji awal tim ahli gizi SPPG menunjukkan makanan dalam kondisi baik sebelum dikirim ke sekolah-sekolah. Ia juga memastikan seluruh proses pengolahan maupun distribusi, sesuai dengan standar operasional.

Karena itu, diperlukan investigasi lebih dalam tetap untuk memastikan penyebab insiden yang menyebabkan siswa-siswa keracunan tersebut. Selain di Tasikmalaya, insiden serupa juga dilaporkan terjadi di wilayah SPPG Bandung, tepatnya di Kecamatan Coblong.

Menyikapi dua kejadian itu, BGN juga telah menerjunkan tim investigasi gabungan. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan dan bahan mentah yang digunakan. Diperkirakan hasil investigasi akan keluar 10 hari ke depan.

Untuk para siswa yang terdampak juga dipastikan telah ditangani secara medis.

"Kami memahami kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Untuk itu, kami mengimbau seluruh pihak agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi investigasi. BGN akan terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab," tutur Dadan.

Video: Seusai Temui BGN, Dapur MBG di Kalibata Bakal Kembali Beroperasi Besok

Video: Seusai Temui BGN, Dapur MBG di Kalibata Bakal Kembali Beroperasi Besok

Pria tanpa identitas ditemukan tewas di Jalan Perumahan Grand Lovina, Banjar Dinas Celuk Buluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, Bali, Sabtu (3/5/2025). Terdapat darah yang keluar dari hidung dan mulut pria tersebut.

"Keluar darah pada saluran hidung, mulut," kata Kasi Humas Polres Buleleng AKP Gede Darma Diatmika, dikonfirmasi Sabtu malam.

Darma mengatakan mayat tersebut ditemukan tergeletak di jalanan sekitar pukul 01.00 Wita oleh warga setempat. Saksi yang saat itu sedang tertidur dibangunkan oleh istrinya karena mendengar suara gonggongan anjing.

Saksi kemudian keluar rumah dan melihat ada seseorang yang tergeletak di jalanan dengan posisi menghadap ke utara dan kepala mengarah barat. Saksi lantas memberitahu warga yang melintas di jalan tersebut serta kepala dusun (kadus) setempat.

"Selanjutnya saksi lain menghubungi Babinsa Desa Kalibukbuk serta menghubungi kepolisian," jelasnya.

Berdasarkan hasil identifikasi, diketahui ciri-ciri mayat tersebut yakni memakai baju kaus berwarna biru dongker bertuliskan 'Kind of That Est MMXX', pendek warna abu-abu, serta celana dalam warna biru. Selain itu mulut dan hidung mengalami pendarahan. Namun tidak ditemukan identitas pada pria tersebut.

"Dari hasil pemeriksaan tim medis RSUD Buleleng (di TKP) denyut nadi korban sudah tidak teraba dan reaksi pupil mata tidak ada menguatkan tanda-tanda kematian awal," katanya.

Selanjutnya, mayat tersebut dievakuasi ke RSUD Buleleng dengan menggunakan ambulans. Polisi melakukan penyelidikan terkait kasus ini.

Video: Kronologi Pembunuhan Pria Dalam Karung di Tangerang

Video: Kronologi Pembunuhan Pria Dalam Karung di Tangerang

Puluhan Pelajar di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya mengalami alami gejala keracunan usai menyantap makanan program makan bergizi gratis (MBG). Buntut dari kejadian itu, pemerintah mengusulkan MBG disetop sementara.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya jumlah siswa yang keracunan mencapai 25 orang. Sembilan orang masih dirawat di layanan medis, sisanya dibawa pulang. Mereka mulai dilarikan menuju Puskesmas Rajapolah sejak Kamis (1/5/2025) sampai Jumat pagi (2/5/2025).

"Data yang masuk pada kami ada 25 orang, terbaru pagi ini masuk satu lagi. Ada 9 orang masih di Puskesmas," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Heru Suharto kepada detikJabar di Kantor Bupati Tasikmalaya.

Heru menambahkan sample makanan sudah diamankan untuk uji laboratorium. "Sudah ada yang dibawa untuk uji Lab. Tapi detailnya belum masuk laporanya," kata Heru Suharto.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Dadan Wardana menyebut sudah menurunkan tim. Pihak sekolah harus berkordinasi dengan Kepolisian dan Puskesmas dengan mengutamakan penanganan pelajar yang sakit agar pulih.

"Ya ada 400 siswa infonya, tapi kami turunkan tim segera agar bagaimana kondisi anak bisa segera ditangani. Utamakan kesehatan anak, anak yang sakit segera ditangani biar pulih," kata Dadan Wardana.

Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Jani Maulana masih mendalami penyebab siswa keracunan. Mereka memang sempat akui konsumsi makanan yang dibagikan Rabu siang.

Pihak Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Rajapolah dihentikan sementara.

"Penanganan ini dilakukan, memang diduga akibat makanan yang disajikan hari rabu tapi jelasnya harus nunggu uji lab. Sementara ini diusulkan penghentian dulu program MBG di wilayah Rajapolah, pihak sekolah sudah melakukan tahapanya sudah sesuai SOP," kata Jani Maulana.

Sebelumnya siswa TK, SD dan SMP di Kecamatan Rajapolah mengeluh sakit mual. Nyeri perut, diare dan pusing. Belum diketahui pasti penyebab pasti gejala keracunan itu, tapi semua yang dirawat memiliki kesamaan, yakni menyantap jatah makan siang bergizi (MBG) di sekolahnya pada Rabu (30/4/2025).

Video: 24 Siswa di Rajapolah Tasik Diduga Keracunan Usai Santap MBG

Video: 24 Siswa di Rajapolah Tasik Diduga Keracunan Usai Santap MBG

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengevakuasi buaya berukuran 4 meter yang masuh permukiman warga. Petugas kesulitan saat melakukan penangkapan karena buaya itu melakukan perlawanan.

Peristiwa itu terjadi di Kampung Kokoa, Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Senin (28/4) sekitar pukul 06.00 Wita. Buaya itu awalnya masuk ke kolong rumah warga hingga kabur ke areal persawahan.

"Awalnya di rumah warga, di kolong rumah tapi karena kaget dia lari ke sawah. Buaya tersebut ditangkap di sawah," ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Damkar Pangkep, Hizbul Wathan kepada wartawan, Senin (28/4/2025).

Damkar Pangkep yang mendapat laporan kemudian mengerahkan 9 petugas ke lokasi. Buaya itu memberontak ketika petugas melakukan penangkapan bermodalkan seutas tali.

"Ada 9 orang yang menangkap buaya. Kita pakai alat seadanya, pakai tali," ujarnya.

Selama 30 menit, buaya itu akhirnya dikendalikan. Beruntung tidak ada petugas Damkar Pangkep yang terkena serangan buaya agresif tersebut.

"Cukup agresif, buayanya melawan," kata Hizbul.

Aksi Damkar Pangkep mengevakuasi buaya turut menjadi tontonan warga. Sejumlah warga nekat mendekati buaya tersebut.

"Banyak sekali warga. Kendalanya di situ ada juga yang nekat mau dekati buaya," ujarnya.

Hizbul mengatakan Damkar Pangkep rencananya akan menyerahkan buaya tersebut ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulsel. Pihaknya sementara berkoordinasi terkait hal ini.

"Akan diserahkan ke BKSDA. Ini sementara kita tunggu," imbuh Hizbul.

Video: Kebakaran Rumah di Pangkep Sulsel Diduga gegara Korsleting Listrik

Video: Kebakaran Rumah di Pangkep Sulsel Diduga gegara Korsleting Listrik

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Republik Indonesia, Heri Jerman menemukan sejumlah kejanggalan saat sidak ke sejumlah rumah yang direnovasi dengan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Sumenep. Kejanggalan itu ditemukan di 3 rumah.

Pantauan detikjatim, total ada 3 rumah yang didatangi pada Senin (28/4/2025). Ketiganya berada di Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep.

Di lokasi pertama, Heri langsung berdialog dengan pemilik rumah. Kejanggalan terlihat dari belum selesainya pembangunan padahal berdasarkan data Kementerian PKP progress pembangunan renovasi rumah itu sudah selesai.

"Bahwa sudah dibangun, tetapi dilaporkan sudah selesai. Ini ada fotonya dalam sistem sudah dilaporkan 100%," kata Heri sembari menunjukkan data dari telepon genggamnya, Senin (28/4/2025).

"Tetapi ini bukan rumah ini, beda. Rumah yang lain," kata Heri.

Saat disinggung siapa yang memverifikasi hal ini, Heri mengungkapkan ada dugaan sejumlah oknum yang terlibat.

"Tadi yang terlibat komponennya ada banyak, ada korlap, tenaga ahli, tenaga lapangan, dan PPK. Itu lebih banyak di adminstratif," ujar Heri

Sementara di rumah kedua, penyimpangan langsung terlihat dari penampilan rumah yang dihuni pemilik rumah. Terlihat rumah penerima bantuan berukuran cukup besar bahkan memiliki 2 tingkat. Sementara dana bantuan BSPS digunakan untuk membangun toko yang terletak persis di samping rumah.

Rumah hasil renovasi dengan program BSPS yang didatangi Irjen Kementerian PKP di Sumenep. (Foto: Istimewa)

"Ini di rumah pak M, anda tadi sudah mengetahui di depan sudah punya rumah sebelah cukup besar. Kemudian beliau sebagai ketua RT. Kemudian beliau dipanggil oleh aparat desa. Apakah Anda mau? Nah beliau mengatakan ya mau-mau saja," jelas Heri.

Dari jawaban pemilik rumah, Heri juga mendapat kepastian bahwa dana BSPS digunakan untuk membangun warung.

"Nah ternyata rumah ini dijadikan warung, bukan tempat tinggal," ujarnya.

Hal senada ditemukan Heri saat meninjau rumah ketiga. Posisi rumah ini berada di tengah ladang sawah warga. Bahkan ada papan yang menandakan bahwa bangunan itu dibangun dari dana BSPS.

Namun, Tim Irjen PKP mencurigai bangunan itu tidak difungsikan sebagai rumah tinggal tetapi hanya untuk penyimpanan padi. Hal ini terlihat dari kondisi ruangan yang hanya terdiri dari 1 ruangan tanpa dilengkapi kamar mandi maupun dapur.

Rumah hasil renovasi dengan program BSPS yang didatangi Irjen Kementerian PKP di Sumenep. (Foto: Istimewa)

Tidak terlihat ada perabotan dasar seperti lemari atau pun alas tidur seperti rumah pada umumnya. Diduga bangunan itu menjadi gudang padi atau tembakau.

"Ini lahan rumah yang dibangun atas nama BSPS, yang katanya untuk rumah tinggal. Padahal bapak itu sudah punya tanah (rumah) bersama anak-anak. Dengan alasan tidak punya tempat tinggal. Dibangun di sini, memang tanahnya di sini, tetapi ini masalahnya di sini apakah itu tempat tinggal? Tidak ada kamar mandi, tidak ada tempat tidur. Saya menduga ini untuk gudang, silakan teman-teman media apakah ini sudah tepat sasaran?" Kata Heri.

Berbagai temuan penyimpangan itulah yang kemudian menjadi bahan pelaporan Heri Jerman ke Kejari Sumenep. Heri melaporkan adanya dugaan korupsi dalam pelaksanaan BSPS.

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah

Video Direktur Jak TV Bantah Dititip Berita di Kasus Korupsi Timah