Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan dukungannya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai langkah konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat," imbuh Tito, dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/5/2025).

Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/5).

Dalam SE tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah (Pemda) kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan jangkauan BGN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai SPPG.

Hal ini, kata Tito, merupakan bagian dari upaya menyukseskan program yang digawangi oleh BGN tersebut. Tito menilai selain untuk pemenuhan gizi, program MBG juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.

Pertama, kata Tito, program ini akan menyerap tenaga kerja. Artinya, masyarakat di daerah dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan program MBG. Apalagi, diperkirakan setiap SPPG membutuhkan lebih kurang 50 orang relawan untuk menyediakan MBG tersebut.

Kedua, program ini juga akan mendorong terwujudnya ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. Pola ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk itu, Tito meminta agar hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemda dapat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan MBG. Apalagi, Pemda telah diminta agar segera merealisasikan belanja APBD untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memicu aktivitas ekonomi, termasuk MBG.

"Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat," tandas Tito.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana berterima kasih atas dukungan konkret Tito melalui SE terkait pinjam pakai lahan aset Pemda tersebut. Ia menegaskan Pemda sangat berperan dalam menyukseskan program MBG ini.

Menurutnya, setidaknya terdapat tiga peran penting yang dimainkan Pemda dalam mendukung program tersebut. Pertama, pengembangan infrastruktur SPPG yang menjadi dapur umum atau tempat aktivitas masak-memasak.

Kedua, membina potensi sumber daya lokal dalam penyediaan bahan baku bagi program MBG. Dadan menjelaskan secara umum setiap SPPG melayani sekitar tiga ribu penerima manfaat.

Dengan jumlah tersebut, setiap hari dibutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar, seperti beras, telur, daging ayam, sayur, susu, dan buah. Menurut Dadan hal ini merupakan potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan dengan hadirnya program MBG.

Ketiga, Pemda bersama BGN dapat menyalurkan program MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penyaluran ini dapat dilakukan dengan melibatkan kader Posyandu yang sudah ada.

Bahkan, BGN juga akan menyiapkan insentif bagi para kader dalam pendistribusian MBG kepada kelompok sasaran tersebut. Dadan menyebut BGN ingin memadukan satu dengan yang lainnya sehingga penyaluran ini bisa tepat sasaran dan tepat manfaat.

Sebagai informasi rapat itu turut dihadiri secara virtual oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara itu, Tito didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung.

Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

Lihat juga Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan komitmennya mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebagai bentuk dukungan konkret, Tito telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang dukungan pemerintah daerah (pemda) dalam penyediaan lahan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dalam SE tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta meminjamkan tanah milik pemda kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

Setiap kepala daerah diharapkan mengusulkan tiga titik lokasi lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi SPPG di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota.

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5/2025), Tito menegaskan, program tersebut harus didukung agar bisa segera direalisasikan.

“Artinya, program-program Kepala Badan Gizi Nasional harus dipercepat pelaksanaannya,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (10/5/2025).

Tito menjelaskan, selain untuk pemenuhan gizi masyarakat, program MBG juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja baru.

Setiap unit SPPG diperkirakan membutuhkan sekitar 50 orang relawan untuk penyelenggaraan kegiatan masak-memasak MBG.

“Ini bisa menyerap tenaga kerja lokal dan menggerakkan ekonomi,” kata Tito.

Lebih lanjut, program MBG dinilai mendukung pembentukan ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Mendagri meminta pemda mengalokasikan hasil efisiensi anggaran untuk mendukung program ini.

“Ini harus cepat direalisasikan agar terjadi peredaran uang di masyarakat,” ujarnya.

Peran strategis pemda

Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi dukungan Mendagri terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya melalui pinjam pakai lahan milik pemda.

Ia menegaskan bahwa pemda memiliki peran strategis dalam menyukseskan program tersebut.

Menurut Dadan, setidaknya terdapat tiga peran utama pemda. Pertama, pengembangan infrastruktur dapur umum atau SPPG.

Kedua, pembinaan potensi sumber daya lokal untuk penyediaan bahan baku, seperti beras, telur, daging, sayuran, susu, dan buah. Ketiga, penyaluran makanan bergizi kepada kelompok sasaran, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan melibatkan kader Posyandu.

“Dengan SPPG yang melayani sekitar 3.000 penerima manfaat, dibutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar setiap hari. Ini bisa menjadi potensi ekonomi lokal,” ujar Dadan.

Ia juga menyampaikan, BGN akan memberikan insentif bagi kader Posyandu yang membantu dalam distribusi MBG kepada kelompok sasaran.

“Kami ingin program ini tepat sasaran dan memberi manfaat nyata,” ucap Dadan.

Sebagai informasi, rapat virtual tersebut juga dihadiri Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara itu, Mendagri didampingi para pejabat tinggi madya Kemendagri.

Peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajarannya.

Dengan kolaborasi, kita bisa menerobos berbagai aturan yang menghambat, membuka ruang bagi inovasi baru, dan menjadikan pembangunan rumah sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi riil

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi pusat-daerah untuk menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagaimana diamanatkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA menekankan pentingnya kolaborasi untuk menyatukan dan menyinkronkan program pembangunan perumahan.

“Dengan kolaborasi, kita bisa menerobos berbagai aturan yang menghambat, membuka ruang bagi inovasi baru, dan menjadikan pembangunan rumah sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi riil,” kata Safrizal dalam Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta (29/4).

Dia mengatakan bahwa rumah layak huni tidak hanya berdampak pada perbaikan kualitas hidup, tetapi juga mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta menggerakkan sektor ekonomi seperti manufaktur, jasa keuangan, logistik, dan industri kreatif.

"Dengan rumah layak, insyaallah anak dapat pendidikan dan kesehatan layak, maka angka IPM ini akan terperbaiki. Dengan keluarga hebat, maka negara akan hebat secara berjenjang," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kepada gubernur dan bupati agar berkoordinasi terhadap pemanfaatan dana CSR dari sektor swasta untuk mendukung pembangunan perumahan.

Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil menyatakan dukungan penuh terhadap Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam mewujudkan target nasional ini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pernyataan itu disampaikan Ribka usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Rakortek tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kemendagri.

Ribka menyampaikan bahwa kementerian dan lembaga terkait bersinergi dalam mendukung berbagai program Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satunya adalah penyediaan tiga juta rumah per tahun bagi MBR.

“Posisi kami, termasuk Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, sangat mendukung pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah sesuai program Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita,” jelasnya melalui siaran pers, Selasa.

Ribka juga mengungkapkan bahwa Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan berbagai langkah konkret demi menyukseskan program tersebut.

Salah satunya adalah menyelenggarakan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda).

Sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kemendagri terus mendorong pemda agar turut aktif mendukung program tiga juta rumah.

Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sementara bupati dan wali kota bertugas sebagai pelaksana di lapangan.

“Hari ini kami mengoordinasikan para pimpinan daerah, terutama gubernur. Dalam kegiatan ini pun, kami turut menghadirkan kepala daerah,” ungkap Ribka.

Pembentukan Satgas Perumahan

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan rumah layak bagi masyarakat kecil.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pembentukan Satgas Perumahan dan pendirian Kementerian PKP.

Program tiga juta rumah ini akan dilaksanakan secara merata di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Fahri mengimbau pemda agar mendata kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing secara rinci dan akurat.

Ia menekankan bahwa data yang valid menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Mohon didata secara detail, berapa kebutuhan rumah? Berapa jumlah rumah tidak layak huni?,” imbuh Fahri.

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas kawasan permukiman, karena hal tersebut erat kaitannya dengan kualitas perumahan itu sendiri.

“Kalau kawasannya diperbaiki, biasanya perumahannya ikut membaik. Tapi kalau hanya rumah yang diperbaiki sementara lingkungannya buruk, rumahnya pun bisa ikut memburuk,” jelas Fahri.

Sebagai informasi, Rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Turut hadir pula kepala dinas serta pejabat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada pihak-pihak yang dinilai mendukung program tiga juta rumah.

Beberapa penerima penghargaan tersebut, antara lain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, menyatakan bahwa dari 93,1 juta keluarga di Indonesia 1 persen atau kurang lebih 1 juta keluarga di antaranya tergolong dalam kategori miskin ekstrem, di mana pengeluarannya kurang lebih Rp 400 ribu per bulan.

Pemerintah mau membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan penghidupan yang layak, salah satunya dari hunian yang layak. Lantas, dengan jumlah keluarga dengan kategori miskin ekstrem tersebut, bisakah dibantu melalui Program 3 Juta Rumah?

Menanggapi hal ini Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan Program 3 Juta Rumah bisa membantu kurang lebih 3 juta keluarga, maka untuk memenuhi 1 juta keluarga tergolong miskin ekstrem tentu memungkinkan.

"Dalam program kita setahun 3 juta keluarga dapat 3 juta rumah. Artinya 3 juta keluarga. Kalau cuma 1 juta yang ekstrem, itu juga sederhana sebenarnya," kata Fahri kepada awak media seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Untuk biaya pembangunannya, Fahri menekankan anggarannya cukup besar berada di pusat, tetapi anggaran tersebut baru bisa dimanfaatkan apabila terdapat program perumahan di desa.

"Kami di pusat itu bisa, uang ada, uang banyak dan target itu tidak terlalu sulit. Asalkan kemampuan kita menyerap anggaran yang begitu besar itu ada di sana. Diserap secara tepat, secara baik, didistribusikan secara baik, itu efeknya akan masif," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan jika APBN saat ini merupakan dana yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara, APBN untuk program-program yang dijalankan masa Presiden Prabowo akan ditetapkan dalam proposal APBN 2026 pada Agustus mendatang. Oleh karena itu, ia meminta kepada kepala daerah untuk segera membuat kebijakan untuk sektor perumahan beserta mekanismenya.

"Karena itu sebenarnya seluruh program Bapak Presiden itu baru akan masuk di APBN 2026. Karena itulah kemudian ini ada waktu bagi semua pihak ya terutama teman-teman di daerah untuk menyiapkan bagaimana menyerap anggaran yang begitu besar yang akan disiapkan oleh pemerintah nanti," terangnya.

Ada pun bentuk bantuan yang akan disiapkan oleh pemerintah di pedesaan berfokus pada renovasi rumah. Renovasi tersebut akan menggandeng 80.000 Koperasi Merah Putih dan BUMDes. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp 850 miliar yang dapat membantu renovasi 35-40 ribu unit rumah.

"Anggaran kita tahun APBN 2025 yang disahkan di zaman Pak Jokowi Renovasi saja itu cuma Rp 850 miliar. Nggak sampai 1 triliun," sebutnya.

Selain di pedesaan, pemerintah juga akan membangun rumah di perkotaan yang bentuknya bukan lagi rumah tapak melainkan rumah vertikal seperti apartemen atau rumah susun. Pemerintah akan memakai lahan-lahan milik negara, aset BUMN dan BUMD, serta pemerintah daerah (pemda). Untuk anggaran, pemkot bisa menarik dana dari investasi termasuk investasi luar negeri.

"Saya udah bilang tadi tantangan perkotaan adalah rumah susun karena tanah sudah gak ada. Di perkotaan karena rumah vertikal, ongkosnya mahal, tanah juga mahal. Itu silahkan semua terlibat termasuk investasi luar negeri gitu," ucapnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk menegaskan pihaknya mendukung penuh program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia pun mendorong pemerintah daerah agar ikut menyukseskan program tersebut.

Menurutnya, kementerian dan lembaga terkait saling bersinergi untuk mendukung berbagai program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyediaan tiga juta rumah bagi MBR.

"Sehingga posisi kami, Pak Menteri Dalam Negeri sangat-sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Hal itu disampaikan Ribka setelah menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Ia menuturkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah melakukan sejumlah upaya untuk menyukseskan program tersebut. Salah satunya melalui pelaksanaan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah (pemda).

Dia menjelaskan, sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan, Kemendagri mendorong Pemda agar turut mendukung program tersebut. Terlebih gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sedangkan bupati/wali kota bertindak sebagai pelaksana program.

"Sehingga memang posisi kami hari ini adalah bagaimana kita mengoordinasikan para pimpinan di daerah, dalam hal ini gubernur, termasuk acara pada hari ini kita menghadirkan (kepala daerah)," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menegaskan Presiden Prabowo berkomitmen untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kecil. Adapun sederet langkah yang telah dilakukan antara lain dengan membentuk Satgas Perumahan dan Kementerian PKP. Adapun program tiga juta rumah bagi masyarakat kecil akan tersebar di daerah perkotaan, perdesaan, dan wilayah pesisir.

Fahri mengimbau Pemda agar mendata kebutuhan rumah bagi masyarakat kecil di daerahnya masing-masing. Sebab, kata dia, keakuratan data berperan penting dalam menyukseskan penyediaan rumah tersebut.

"Mohon didata secara detail kebutuhan rumah ada berapa? Rumah tidak layak huni ada berapa?" ujarnya.

Selain persoalan rumah, pihaknya juga memperhatikan kualitas kawasan permukiman. Hal ini karena keduanya saling berkaitan untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

"Karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik. Tapi kalau rumahnya diperbaiki, kawasannya buruk, biasanya rumahnya memburuk," jelasnya.

Sebagai informasi, Rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Hadir pula kepala dinas serta pejabat maupun pihak terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai telah mendukung program tiga juta rumah, di antaranya Pemerintah Provinsi Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pernyataan itu disampaikan Ribka usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Rakortek tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kemendagri.

Ribka menyampaikan bahwa kementerian dan lembaga terkait bersinergi dalam mendukung berbagai program Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satunya adalah penyediaan tiga juta rumah per tahun bagi MBR.

“Posisi kami, termasuk Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, sangat mendukung pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah sesuai program Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita,” jelasnya melalui siaran pers, Selasa.

Ribka juga mengungkapkan bahwa Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan berbagai langkah konkret demi menyukseskan program tersebut.

Salah satunya adalah menyelenggarakan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda).

Sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kemendagri terus mendorong pemda agar turut aktif mendukung program tiga juta rumah.

Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sementara bupati dan wali kota bertugas sebagai pelaksana di lapangan.

“Hari ini kami mengoordinasikan para pimpinan daerah, terutama gubernur. Dalam kegiatan ini pun, kami turut menghadirkan kepala daerah,” ungkap Ribka.

Pembentukan Satgas Perumahan

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan rumah layak bagi masyarakat kecil.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pembentukan Satgas Perumahan dan pendirian Kementerian PKP.

Program tiga juta rumah ini akan dilaksanakan secara merata di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Fahri mengimbau pemda agar mendata kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing secara rinci dan akurat.

Ia menekankan bahwa data yang valid menjadi kunci keberhasilan program ini.

... ada PBG yang selesai dalam waktu 4 jam, bahkan ada yang 59 menit. Ini merupakan sejarah dalam pelayanan publik di Indonesia

Tangerang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan mengapresiasi terobosan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten, yang menerapkan layanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam 10 jam.

"Bahkan saat tadi saya tanyakan langsung kepada warga yang mengurusnya, ada PBG yang selesai dalam waktu 4 jam, bahkan ada yang 59 menit. Ini merupakan sejarah dalam pelayanan publik di Indonesia," kata Menteri Maruar Sirait saat meninjau PBG di Puspemkot Tangerang, Selasa.

Ia pun merasa bangga dengan terobosan yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terkait kecepatan layanan perizinan PBG, bahkan sudah menggratiskan sesuai dengan harapan Presiden Prabowo.

Pihaknya sebelumnya telah memangkas waktu birokrasi PBG dari 45 hari menjadi 10 hari. Tetapi Kota Tangerang bisa melakukan lebih cepat dari itu.

"Ini sesuai dengan keinginan Pak Prabowo yang berharap semua layanan dapat diakses mudah, bahkan tanpa dipungut biaya. Karena akan memberikan dampak kebahagian bagi rakyat," katanya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin menambahkan upaya ini dirancang sebagai bagian untuk mendukung program Presiden dan Mendagri dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin optimal dan pro rakyat.

“Sistem yang ditargetkan maksimal selesai 10 jam, realisasinya bisa selesai dalam waktu 4 jam, bahkan satu jam. Tadi sudah disaksikan langsung oleh masyarakat yang memang sedang melakukan proses perizinan. Semoga ke depannya inovasi ini bisa semakin optimal dan memudahkan seluruh masyarakat, khususnya di Kota Tangerang,” katanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja mengatakan PBG maksimal 10 jam selesai bisa diberikan untuk pemohon yang mengajukan PBG rumah tangga dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dan harus menggunakan gambar prototipe yang telah disediakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan​​​​​​​ (Disperkimtan).

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Ketua Umum Gelora, Fahri Hamzah, buka suara terkait daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Fahri merupakan satu dari sekian tokoh asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang kerap mengkampanyekan pemekaran PPS.

"Soal ini, semuanya on going ya" ucap Fahri kepada detikBali, di Kota Bima, NTB, Senin,(23/12/2024).

Fahri mendengar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan tetap melanjutkan pemekaran daerah. Kemungkinan Pulau Sumbawa merupakan salah satu yang akan terpisah dari Provinsi NTB.

"Studi terakhir dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kami doakan saja berjalan dengan cepat," ujar Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) ini.

Fahri mengajak seluruh lapisan masyarakat di Bima, umumnya di Pulau Sumbawa untuk mendiskusikan bersama terkait rencana dan desain daerah. "Pulau Sumbawa harus menyala, Bima harus menjadi mercusuar kemajuan Indonesia bagian timur," paparnya.

Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa sudah diwacanakan cukup lama. Hal itu menjadi komoditas politik, baik saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres).

Fahri Hamzah, saat itu menjabat Jubir Bicara Tim Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, mengatakan Provinsi Pulau Sumbawa akan diperjuangkan setelah Prabowo-Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

"Setelah capres-cawapres kita dilantik 20 Oktober 2024, PPS akan mulai dibahas hingga disahkan," ujar Fahri, saat menghadiri deklarasi dukungan relawan Gemoy Milenial Prabowo-Gibran (Gembira) di Kota Bima, Kamis, (8/2/2024).

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku jajarannya siap membangun perumahan yang diperuntukkan kepada pegawai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) jika dibutuhkan.

Hal ini disampaikan Ara, sapaan akrab Maruarar, sesaat sebelum menandatangani surat keputusan bersama (SKB) kebijakan penyediaan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (25/11/2024).

"Pada waktunya, Bapak Mendagri, Bapak Menteri PU, memerlukan dukungan dari kami, kami juga siap. Kalau pada waktunya kami juga dibutuhkan untuk membangun perumahan bagi pegawai dari Kementerian Dagri dan Kementerian PU yang belum punya rumah, kami juga siap," kata Maruarar di samping Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PU, Dody Hanggodo.

Pernyataan Ara itu langsung disambut tepuk tangan meriah oleh para peserta acara penandatanganan SKB yang didominasi para pegawai Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PKP dan Kementerian PU.

Ara mengaku menyampaikan hal ini karena mendapatkan informasi masih banyak pegawai dua kementerian itu tidak memiliki rumah.

"Karena kita juga mendapatkan informasi, begitu banyak ASN (aparatur sipil negara) kita, terutama jajaran bawah yang belum punya rumah. Kami betul-betul siap, karena ini adalah kerja sama tim yang lahir batin kita kompak," ungkap politikus Partai Gerindra ini.

Ara mengaku pekerjaan ini sama sekali tidak merepotkan. Malahan, ia bangga karena jajarannya di Kementerian PKP bisa bermanfaat bagi rakyat kecil.

"Saya betul-betul merasa bahagia, karena hidup kami, hidup saya, hidup Pak Tito, dan hidup Pak Dody bisa bermanfaat bagi rakyat kecil di seluruh Indonesia," tutur dia.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng melakukan uji coba makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sumberklampok dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMPN) Satu Atap 1 Gerokgak, Buleleng, Senin (25/11/2024). Makanan dimasak oleh Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sumberklampok mulai pukul 03.00 Wita.

Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, mengapresiasi pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di Buleleng dengan menggandeng TP PKK desa setempat. Menurutnya, makanan yang dimasak di desa akan lebih fresh dibandingkan dengan yang dipesan terpusat dari Singaraja.

"Ini terobosan, yang masak ini ibu-ibu PKK. Saya kaget jam 3 pagi sudah persiapan masak. Dengan yang menyiapkan makanan ibu-ibu PKK ini kan anak anaknya pasti akan diberikan yang terbaik, makanan pasti higienis dengan kasih sayang sehingga benar-benar makanan yang dipersiapkan punya nilai gizi dan ada berkah yang luar biasa," kata Mahendra saat meninjau.

Anggaran yang disediakan untuk satu porsi makanan sebesar Rp 17.500. Makanan yang disediakan meliputi nasi, lauk pauk, dan susu.

Uji coba ini akan terus dievaluasi. Mahendra mengatakan Pemprov Bali akan melakukan beberapa uji coba lagi dengan model dan skema yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk melihat skema mana yang terbaik dan lebih bagus digunakan.

"Kami akan coba beberapa model sehingga nanti pada saatnya kami akan tahu model apa yang terbaik. Ini satu model dimasak ibu-ibu PKK, saya pikir bagus sekali makanannya juga nggak kalah enak dan fresh karena dekat dia," katanya.

Mantan Staf Khusus Kementerian Dalam Negeri (Stafsus Kemendagri) itu mengungkapkan program makan bergizi gratis rencananya dilaksanakan pada 2025. Mahendra berharap bisa menemukan model terbaik sebelum penerapan program tersebut.

Video: Menu Makan Bergizi Gratis Bakal Disesuaikan Tiap Daerah

Video: Menu Makan Bergizi Gratis Bakal Disesuaikan Tiap Daerah

Pemerintah menghapus retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penandatanganan surat edaran (SE) terkait hal tersebut akan dilakukan hari ini.

Penandatanganan SE tersebut akan dilakukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum (PU), dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Penandatanganan akan dilakukan usai rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan secara rutin oleh Kemendagri setiap Senin.

Pantauan detikcom di lokasi Menteri PKP datang sekitar pukul 10.22 WIB dengan menggunakan pakaian dinas berwarna putih. Pria yang akrab disapa Ara ini kemudian memasuki aula untuk menandatangani SE tersebut.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian sudah ada di lokasi karena sebelumnya sedang melakukan rapat koordinasi mengenai inflasi.

"Ini sudah hadir Menteri Perumahan, Maruarar Sirait Kita masih nunggu Menteri PU Dody Hanggodo kira-kira 5-10 menit lagi hadir," kata Tito di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat (25/11/2024).

Tak lama setelah itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo datang menggunakan batik. Selanjutnya Tito mulai memaparkan hal-hal terkait penghapusan PBG dan BPHTB untuk MBR.

Sementara itu, Ara menambahkan bahwa hari ini pihaknya bersama dengan Kementerian PU dan Kemendagri akan menandatangani surat keputusan bersama (SKB) 3 menteri terkait pembebasan PBG dan BPHTB untuk MBR serta mempercepat pengeluaran PBG menjadi 10 hari.

"3 hal yang penting sekali dilakukan di pagi hari ini adalah bagaimana kita menetapkan SKB, pembebasan BPHTB yang kedua pembebasan retribusi PBG dan juga mempercepat persetujuan bangunan gedung untuk MBR," paparnya.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat menyampaikan informasi terkait penandatanganan SE tersebut. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini khusus untuk MBR dan Kementerian PKP sudah memiliki daftar pengembang untuk program tersebut.

"Hari Senin akan MOU, surat keputusan bersama tiga menteri di depan Zoom. Nanti kita rakor inflasi dulu pagi jam 10. Langsung itu acara tanda tangan tiga menteri, Mendagri, Menteri PU, dan Menteri Perumahan," kata Tito saat ditemui di Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

Tito juga mengimbau kepada pemerintah dan dinas daerah agar jangan ada permainan dalam program tersebut. Dia memperingatkan program tersebut tidak boleh diperuntukkan untuk kelas menengah. Apabila mendapati hal tersebut, pihaknya akan memberi sanksi berupa teguran.

"Ini dinolkan, nanti begitu ke pengembang, cawe, main konspirasi dengan Kepala Dinas Pemda-nya dinolkan aja pura-pura, tahu-tahu dijual kepada kelas menengah. Ya sanksinya nanti kita beri teguran atau yang lain-lain lapor polisi," imbuh Tito.

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR

Video: Pemerintah Berencana Gratiskan BPHTB Rumah bagi MBR