Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyebut, Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih nantinya akan menjadi pemasok dalam program Makan bergizi Gratis (MBG). Pemerintah sendiri menargetkan pembentukan sebanyak 80.000 kopdes.

Pembangunan 80.000 kopdes ini selaras dengan penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini telah diteken Prabowo sejak 27 Maret lalu.

Dalam Inpres tersebut, disebutkan lewat poin ketujuh angka 15 tentang penugasan untuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dijelaskan, Kepala BGN melaksanakan program pemenuhan gizi masyarakat dan makan bergizi gratis melalui Kopdes Merah Putih.

"Kalau di Inpres itu, pemasok MBG adalah Kopdes Merah Putih," kata Budi ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

Budi mengatakan, proses administrasi untuk pembentukan kelembagaan badan Kopdes Merah Putih terus digeber. Kementerian Koperasi juga tengah dalam proses melakukan simulasi serta penyusunan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk realisasi kopdes.

Di samping itu, saat ini total sudah ada sekitar 32 ribu desa yang sudah memiliki koperasi dan ada sekitar 52 ribu desa yang tidak punya koperasi. Kajian tengah dilakukan untuk kemungkinan transformasi dari koperasi yang sudah ada.

Budi mengatakan, ditargetkan segala proses administrasi dan pembentukan kelembagaan kopdes akan rampung akhir Juni 2025, sehingga pembangunannya di tiap-tiap daerah juga bisa segera dimulai. Diperkirakan modal yang dibutuhkan sekitar Rp 5 miliar per kopdes.

"Pembentukan itu kan artinya kelembagaannya. Belum bangunannya, belum fisiknya. Jadi target dari tim ini adalah dalam waktu yang singkat, segera kita melakukan konsolidasi. Nanti 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah bisa terwujud," ujar Budi.

"Ibaratnya aktanya dia gimana mau dibangun, gimana mau ada pinjaman kalau secara legal belum ada. Jadi targetnya akhir Juni, secepatnya seluruh 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia," sambungnya.

Budi Arie Dorong Tahu dan Tempe Bisa Jadi Bahan Utama Dalam Program Makan Bergizi Gratis

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan tempe dan tahu dapat menjadi bahan utama dalam program Makan Bergizi Gratsi (MBG) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya tempe dan tahu menjadi super food yang memiliki kandungan gizi yang lengkap sehingga BGN menetapkan standar kelayakan komoditas ini sebagai sumber bahan baku MBG.

"Tempe (dan tahu) pasti direkomendasikan oleh BGN karena memenuhi kandungan gizi, jadi saya harap Rumah Tempe Indonesia ini bisa dikelola dengan baik dan profesional sehingga kita bisa replikasi model usaha ini ke tempat lain," ucap Menkop Budi Arie saat melakukan kunjungan ke Rumah Tempe Indonesia (RTI) di Cilendek Barat, Bogor, Rabu (15/1/2025).

Dalam kunjungan ke RTI tersebut, Budi Arie mengapresiasi upaya dari Rumah Tempe Indonesia dan Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) yang sudah melakukan diversifikasi produk tempe menjadi beberapa produk unggulan lain seperti kripik tempe, cookies tempe, nugget dan lain sebagainya.

Hal ini menandakan bahwa komoditas tempe dan tahu tidak hanya bisa diandalkan untuk pemenuhan gizi pada program MBG namun juga memiliki potensi ekonomi untuk dipasarkan hingga ke manca negara.

"Perputaran bisnis di Indonesia bisa sampai Rp75 triliun dan bisa menghidupkan hingga 600 ribu pengrajin, ini adalah potensi ekonomi yang sangat luar biasa untuk terus dikembangkan," kata Menkop Budi Arie.

Adapun Budi Arie menyampaikan Kementerian Koperasi (Kemenkop) siap memfasilitasi Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) untuk dapat menjadi supplier kebutuhan tempe dan tahu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai leader program MBG agar ada perjanjian kerja sama antara BGN dengan Gakoptindo dapat segera dilakukan.

"Gakoptindo berkomitmen untuk menyuplai semua kebutuhan tahu dan tempe dalam program MBG ini, jadi kita akan mencoba membantu untuk segera ada MoU, nanti kita ajak Gakoptindo ketemu dengan Pak Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)," katanya.

Ditemui ditempat yang sama, Ketua Umum Gakoptindo Aip Syaifuddin mengatakan bahwa pihaknya telah mengadakan 3 pertemuan dengan BGN. Saat ini pihaknya tinggal menunggu keputusan dari BGN.

"Kita sudah sudah tiga kali bicara dan BGN, terakhir kali ketemu itu Desember 2024," katanya.

Ia berharap keputusan terkait dengan pihaknya menjadi pemasok dari produk tempe dan tahu dapat segera diputuskan.

"Kita harap tempe dan tahu bisa menjadi pilihan utama pada program MBG karena kandungan gizi di dalamnya yang luar biasa. Kita ingin pengrajin tempe bisa mendukung dalam program ini yang paling dekat adalah untuk memenuhi kebutuhan dari SPPG," katanya.

Simak Video 'Menerka Masa Depan Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koperasi (Menkop), Budi Arie Setiadi, memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan multiplier effect bagi masyarakat Indonesia. Pada titik ini, multiplier effect dari program MBG diyakini mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,8%.

Diketahui, Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memulai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pemasok program prioritas MBG di 190 lokasi di seluruh Indonesia, Senin (6/1/2025).

"Pasti dong (sumbang pertumbuhan ekonomi 0,8%). Ini akan memberikan multiplier efek bagi masyarakat," kata Budi Arie usai meninjau operasional SPPG Khusus Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2024).

Budi Arie mengatakan, MBG menggerakkan seluruh strata ekonomi Indonesia, khususnya pada sektor UMKM. Menurutnya, program ini memacu semangat para petani untuk berproduksi lantaran offtaker atau pembeli hasil panen.

"Petani akan bersemangat untuk menanam karena ada offtaker-nya kan. Badan Gizi Nasional, petani wortel, petani kentang, petani sayur-sayur, dan sebagainya," jelasnya.

Budi Arie mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga meminta operasional MBG menggunakan produk lokal untuk memaksimalkan multiplier efek. Untuk bahan baku SPPG Lanud Halim Perdana Kusuma, lanjut Budi Arie, dipercaya berasal dari petani dan peternak lokal.

Ia menambahkan, Kemenkop juga akan melakukan pemantauan potensi nilai ekonomi sekaligus evaluasi gelaran MBG. "Menurut diskusi yang sudah dilakukan itu bisa mengungkit, program MBG ini bisa mengungkit 0,89% pertumbuhan ekonomi nasional. Bayangin coba, di 2025. Daya ungkitnya signifikan," tutupnya.

Diketahui, MBG sendiri menjadi program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Adapun program ini didanai sebesar Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri KoperasiBudi Arie Setiadi mengatakan, 1.923 koperasi siap mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis.

“Data yang kami miliki sudah ada 1.923 koperasi yang siap untuk mendukung program makan bergizi gratis,” kata Budi Arie usai melantik pejabat eselon I dan II di kantor Kemenkop, Jumat (3/1/2025) petang.

Budi Arie mengatakan, 1.923 koperasi tersebar di 29 provinsi. Ketua Umum Pro Jokowi itu juga sudah melapor ke Presiden Prabowo.

KOMPAS.COM/RASYID RIDHO Badan Gizi Nasional (BGN) RI menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis sepenuhnya tanpa pungutan biaya tambahan.

“Koperasi itu ada koperasi telur, koperasi ayam, daging, susu. Kami sudah mapping, dan saya sudah sampaikan ke Pak Presiden,” ucap Budi Arie.

Budi Arie menyebutkan, koperasi-koperasi itu sudah bisa terlibat dalam makan bergizi gratis yang akan mulai pada Senin (6/1/2025).

“Bisa, kami udah register ke Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Budi Arie.

Program makan bergizi gratis (MBG) direncanakan dimulai oleh pemerintah pusat pada 6 Januari 2025.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kesiapan anggaran untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp 71 triliun yanh akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional.

Kementerian Koperasi mengaku siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pagu anggaran sebesar 20% atau Rp 14% di programMBG ini memang disiapkan untuk penyediaan susu.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan koperasi susu kini sedang menyiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan MBG ini.

"Koperasi sudah siap memasok 1,3 juta liter per hari untuk makan bergizi gratis," kata Budi Arie kepada wartawan di Taman Rekreasi Wiladatika, Depok, Jawa Barat (22/12/2024).

Kendati begitu, Budi Arie tak menampik besarnya kebutuhan susu yang diperlukan untuk memenuhi MBG. Karenanya, ia akan mendorong koperasi susu untuk meningkatkan produksi.

"Kebutuhan tentu jauh lebih besar, karena itu kita harus tingkatkan produksi," tutupnya.

Mengutip data menurut data AIPS, secara industri, angka rata-rata kebutuhan susu sapi untuk dalam negeri yakni sebanyak 80% impor, dan 20% dari industri susu sapi dari dalam negeri. Angka ini untuk kebutuhan domestik dalam negeri, belum termasuk dengan kebutuhan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah.

Sementara itu, diketahui Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan produksi Susu Nasional untuk sebagai landasan dalam memastikan penyerapan susu segar dari peternak, dan menekan impor bahan baku susu.

Direktur Eksekutif AIPS (Asosiasi Industri Pengolahan Susu), Sonny Effendy mengatakan, pemerintah nantinya juga memberikan fasilitas berupa kredit dengan bunga yang murah, hingga perbaikan infrastruktur dalam mendorong industri susu sapi dalam negeri. Selain itu juga mengimpor sapi perah dan memasok kepada para peternak, sehingga pasokan susu bertambah.

"Jadi, selain Pemerintah datangkan sapi perah, juga memberikan fasilitas kredit bunga murah. Kemudian perbaikan infrastruktur, dan penyediaan lahan. Lahan-lahan yang idle itu 'kan sudah dipertahankan, seluruh Indonesia. Jadi, sudah tahu nanti kalau menambah sapi akan di mana, yang memungkinkan untuk menanam rumput, jagung dan sebagainya. Pemerintah udah memikirkan lebih komprehensif," papar Sonny saat kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

Kementerian Koperasi mengaku siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pagu anggaran sebesar 20% atau Rp 14% di programMBG ini memang disiapkan untuk penyediaan susu.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengungkapkan koperasi susu kini sedang menyiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan MBG ini.

"Koperasi sudah siap memasok 1,3 juta liter per hari untuk makan bergizi gratis," kata Budi Arie kepada wartawan di Taman Rekreasi Wiladatika, Depok, Jawa Barat (22/12/2024).

Kendati begitu, Budi Arie tak menampik besarnya kebutuhan susu yang diperlukan untuk memenuhi MBG. Karenanya, ia akan mendorong koperasi susu untuk meningkatkan produksi.

"Kebutuhan tentu jauh lebih besar, karena itu kita harus tingkatkan produksi," tutupnya.

Mengutip data menurut data AIPS, secara industri, angka rata-rata kebutuhan susu sapi untuk dalam negeri yakni sebanyak 80% impor, dan 20% dari industri susu sapi dari dalam negeri. Angka ini untuk kebutuhan domestik dalam negeri, belum termasuk dengan kebutuhan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah.

Sementara itu, diketahui Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan produksi Susu Nasional untuk sebagai landasan dalam memastikan penyerapan susu segar dari peternak, dan menekan impor bahan baku susu.

Direktur Eksekutif AIPS (Asosiasi Industri Pengolahan Susu), Sonny Effendy mengatakan, pemerintah nantinya juga memberikan fasilitas berupa kredit dengan bunga yang murah, hingga perbaikan infrastruktur dalam mendorong industri susu sapi dalam negeri. Selain itu juga mengimpor sapi perah dan memasok kepada para peternak, sehingga pasokan susu bertambah.

"Jadi, selain Pemerintah datangkan sapi perah, juga memberikan fasilitas kredit bunga murah. Kemudian perbaikan infrastruktur, dan penyediaan lahan. Lahan-lahan yang idle itu 'kan sudah dipertahankan, seluruh Indonesia. Jadi, sudah tahu nanti kalau menambah sapi akan di mana, yang memungkinkan untuk menanam rumput, jagung dan sebagainya. Pemerintah udah memikirkan lebih komprehensif," papar Sonny saat kepada detikcom, Sabtu (21/12/2024).

JAKARTA,investor.id - Kementerian Koperasi  telah melakukan pilot project terkait penguatan peran koperasi dalam program makan bergizi gratis (MBG). Saat ini ada tiga koperasi yang telah dipersiapkan yaitu Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, Koperasi Konsumen Serikat Bisnis Pesantren Lampung SKD (Koperasi Sekunder), dan Koperasi Peternakan dan Pemerahan Air Susu Sapi Rakyat Sae Pujon di Malang, Jawa Timur.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memastikan, dalam program MBG, koperasi juga menjadi satuan pelayanan dengan menyediakan Koperasi Penyedia Dapur dan Manajemen SDM. Koperasi juga memiliki peran pengadaan bahan pangan yang meliputi koperasi jasa, koperasi pemasaran, koperasi pesantren induk koperasi dan lainnya.

“Koperasi juga hadir sebagai penyediaan bahan pangan, meliputi Koperasi Produsen (petani, peternak, dan nelayan) dan Koperasi Pasar bersama Koperasi Unit Desa (KUD), BUMDes, UMKM dan lainnya,” kata Budi dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (4/12/2024).

Selanjutnya, dalam mendukung swasembada pangan, Kemenkop terus mengembangkan minyak makan merah untuk rakyat). “Diharapkan kehadiran minyak makan merah ini bisa digunakan untuk menyukseskan MBG,” ucapnya.

Budi menuturkan pihaknya siap mendukung sejumlah program pemerintah mulai dari penguatan kelembagaan koperasi, swasembada pangan, hilirisasi hingga program MBG. Peran Kemenkop ini mendukung Asta Cita 2 terkait swasembada pangan, serta prioritas Asta Cita 3 terkait pengembangan industri agro-maritim berbasis koperasi dan industrialisasi melalui koperasi. Kemenkop memiliki proyek prioritas terdiri dari pengembangan koperasi sektor produksi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan bisnis koperasi, penguatan sistem pengawasan dan penjaminan simpanan koperasi dan fasilitas kerja sama antar lembaga ekonomi di desa.

Selain itu, Menkop Budi juga menyampaikan terkait progres penghapusan Kredit Usaha Tani (KUT). Ia mengatakan, belum selesainya KUT menghambat KUD mengakses pembiayaan perbankan di SLIK OJK. Padahal KUD vital untuk program swasembada pangan. Saat ini, jumlah KUD sebanyak 13.400 unit koperasi dan 826 LSM dengan besaran rata-rata diterima debitur sebesar Rp 800 ribu hingga Rp10 juta. Menteri Koperasi mengusulkan, agar KUD Penyalur KUT untuk dikeluarkan dari daftar hitam SLIK OJK, dan mampu melakukan revitalisasi KUD sesuai Asta Cita 2 dan 3.

“Penghapusan KUT ini, diharapkan agar koperasi dan petani dapat keluar dari daftar hitam perbankan, sehingga bisa mengikuti program ketahanan pangan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, akan segera menindaklanjuti kerja sama antar Kementerian/Lembaga di bawah Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, serta masukan dalam pengembangan program terkait pemberdayaan maupun peningkatan kapasitas.

“Seperti kesepakatan kementerian di bawah Kemenko ini untuk menyempurnakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang masih sulit diakses koperasi maupun pekerja migran. Kalaupun ada skema pembiayaan baru tentu dengan persetujuan Presiden,” kata Muhaimin.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru dilaksanakan 2025, ternyata Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan adanya oknum yang sudah mencari peluang jadi broker. Begini kata staf khusus BGN.

Prof. Dr. Ir. Ikeu Tanziha, MS selaku Staf Khusus Badan Gizi Nasional membagikan kabar terbaru persiapan MBG kepada detikfood (6/11/2024) dalam rangkaian Jelajah Gizi 2024. Pihaknya mengatakan sudah melakukan kerja sama dengan Komando Distrik Militer (Kodim) yang ada di tingkat kabupaten untuk menyediakan makanan bagi siswa sekolah.

Di Pulau Jawa saat ini sudah ada 50 titik pelayanan, sedangkan di luar Pulau Jawa sekitar 32 titik pelayanan. Di tiap titik pelayanan targetnya dapat melayani 2.500-3.000 siswa.

Meski MBG belum berjalan, ternyata sudah ada oknum-oknum yang ingin menyalahgunakannya. Disebut Prof. Ikeu ia mendapat laporan kalau ada oknum yang menawarkan masyarakat untuk mengambil peluang jadi pengelola dapur MBG.

Program Makan Bergizi Gratis masih terus diujicoba sebelum dilaksanakan Januari 2025. Foto: Andhika Prasetia

"Ada beberapa yang saya dengar ya. Jadi oknum ini menawarkan mau nggak bikin dapur? 'Nanti boleh sama saya ke BGN, tapi kamu bayar dulu'. Nah, ada yang begitu dijadikan proyek lagi," kata Prof. Ikeu.

Karenanya sampai sekarang BGN masih menjaga data sebaran titik unit pelayanan MBG agar tidak disalahgunakan. "Jadi ada yang seperti broker gitu lah ya, padahal BGN tidak butuh broker," ujar Prof. Ikeu.

Artinya mereka yang berminat bisa mengajukan sendiri jika ingin jadi dapur pengelola MBG. Nantinya BGN akan memeriksa apakah lokasi dapur itu sama dengan titik yang ada di BGN.

"Jadi BGN itu kan sudah melihat secara geospasial ya. Jadi dapur itu tuh ada di titik-titik yang sudah ditentukan Jadi gak sembarangan, oh saya mau bikin dapur di sini gak bisa. Ada perhitungannya. Karena ada perhitungan harus melayani 3.000 anak gitu kan," jelas Prof. Ikeu.

Susu belum tentu dimasukkan dalam program MBG. Foto: Hilalia Kani Juliana

Program MBG juga sempat disebut-sebut bakal menyertakan susu. Menurut Prof. Ikeu, susu belum pasti ada di menu MBG karena konsepnya masih terus dikaji agar susu terjamin pasokannya tanpa perlu impor dan nantinya bakal membebani negara.

Pengkajian ini menurut Prof. Ikeu harus melibatkan lintas sektoral, seperti misalnya ke Dirjen Peternakan, Bappenas, Kementerian Koperasi, dan lembaga-lembaga lain yang terkait.

Nantinya kalaupun tidak ada susu dalam MBG, angka kecukupan gizi dalam MBG tetap dijamin. "Maju mundur itu sebenarnya apakah mau dikasih susu atau tidak. Tapi kalau makanan harus memenuhi yang tadi, 20-30%. Jadi kalau misalnya tidak ada susu berarti proteinnya dialihkan ke yang lain," tutup Prof. Ikeu.