Menteri Perumahan dan Pemukiman Maruarar Sirait mendatangi rumah duka pengacara Hotma Sitompul di kawasan Jakarta Selatan. Dia mengenang sosok mendiang Hotma Sitompul sebagai 'pembela keadilan'.

Maruarar juga berpesan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan agar tetap tabah. Dia ingin keluarga Hotma agar lebih aktif meneruskan perjuangan Hotma sebagai sosok yang gemar membela keadilan tanpa pilih-pilih.

"Saya kenal beliau ini sebagai sosok yang sangat gemar berbagi dalam hal apapun itu baik bantuan sosial ataupun bantuan hukum kepada siapa saja, oleh karenanya saya harap itu diteruskan oleh para anak dan keluarga yang ditinggalkan," kata Ara, sapaan akrab Maruarar, saat di rumah duka, dikutip dari keterangan tertulisnya, Minggu (20/4/2025).

Sementara terkait dengan prosesi pemakaman, Ketua Umum HIPAKAD sekaligus Waketum Kadin Bidang Hukum Kepatuhan dan Etika Bisnis, Haryara Tambunan, menjelaskan bahwa proses pemakaman dilakukan secara kenegaraan di pemakaman San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (19/4)

Sebagai perwakilan keluarga, Haryara menyebut hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada mendiang Hotma Sitompul yang banyak berjasa dalam bidang hukum.

"Prosesi upacara kenegaraan ini sengaja dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud bentuk apresiasi kepada almarhum atas jasa-jasanya di bidang hukum," ucap Haryara.

Menteri Perumahan dan Pemukiman Maruarar Sirait mendatangi rumah duka pengacara Hotma Sitompul Foto: dok. istimewa

Haryara mengatakan prosesi pemakaman dilakukan secara kenegaraan dan dipimpin langsung oleh Letkol Armed Setiadi selaku Kepala Pemakaman Komando Garnisum Tetap 1 Jakarta.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengenalkan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto kepada pengusaha Rusia. Beberapa yang disebut oleh Airlangga adalah program makan bergizi gratis, swasembada pangan hingga swasembada energi.

Airlangga mengatakan, di tengah ketidakpastian global, sektor pangan menjadi sektor yang krusial. Dalam hal ini, kata dia, Indonesia siap berkolaborasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dengan Rusia.

"Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia memiliki berbagai program strategis. Makan bergizi gratis misalnya untuk semua pelajar Indonesia. Kedua ada ketahanan pangan dan ketahanan energi," ujarnya dalam The Russia-Indonesia Business Forum di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2025).

"Tiga program itu adalah prioritas Indonesia, dan di bawah ketidakpastian global menurut saya yang paling penting bagi orang-orang adalah ketercukupan pangan. Dalam hal itu Indonesia terbuka untuk kolaborasi dan kerja sama, serta membuat mega proyek ini bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi," tambah Airlangga.

Airlangga menambahkan, Indonesia juga membutuhkan investasi US$ 800 miliar atau Rp 13.360 triliun (kurs Rp 16.700) untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%. Dalam hal ini sektor yang bakal menjadi andalan adalah investasi di bidang hilirisasi yang juga terbuka untuk dikerjasamakan.

Hilirisasi tidak hanya menyasar sektor mineral penting seperti nikel atau bauksit, tapi juga menjamah sektor agrikultur seperti minyak kelapa sawit. Nantinya produk-produk mentah akan diolah di dalam negeri agar memberikan nilai tambah sebelum diekspor ke negara lain.

Airlangga juga memamerkan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan spesialisasi yang berbeda-beda. KEK diharapkan bisa mendukung iklim berusaha di Tanah Air.

"Sumatera ada kelapa sawit, beberapa area lain ada yang fokus ke minyak dan gas, kalau di Kalimantan tambang batu bara juga dengan perkebunan, lalu di Timur ada mineral processing, nikel, tembaga, emas, dan termasuk bauksit di Kalimantan Barat," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, James Riady menilai Indonesia dan Rusia memiliki hubungan bilateral yang cukup baik. Ia juga menyebut Indonesia menawarkan banyak peluang bagi Rusia, namun kurang dikerjasamakan secara optimal.

"Kita butuh banyak B2B engagement, dan kita belum cukup banyak membawa pebisnis Indonesia ke Rusia, begitu pula membawa pengusaha Rusia ke Indonesia. Kita akan melihat peluang ini serta memberikan dukungan, dan akan berpartisipasi lebih aktif untuk itu," tutup James.

Anies Baswedan berharap Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto bisa terlaksana dengan baik.

Namun, dia mengatakan bahwa pendidikan bukan soal makan. Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan agar pemerintah tak melewatkan aspek penting dalam pendidikan.

"Yang penting program ini terlaksana dengan tanpa ada masalah. Kita doakan lancar," kata Anies saat jadi pembicara pada Ramadan Public Lecture di Masjid Kampus UGM, Sleman, Senin (3/3).

"Cuma pendidikan bukan soal makan, betul tidak? Tapi kalau sudah direncanakan memberi makan, ya diberikan. Tapi, isi pendidikannya jangan kelewat," imbuh dia.

Mantan Menteri Pendidikan era Joko Widodo itu menekankan salah satu poin penting pendidikan adalah proses belajar mengajar di kelas. Anies pun mengatakan anggaran untuk pendidikan memang mahal, tapi penting.

Karena itu, Anies tak sepakat jika anggaran pendidikan ikut kena pangkas akibat efisiensi APBN yang dilakukan Prabowo.

"Pendidikan itu memerlukan biaya dan biaya pendidikan itu mahal. Tapi, ketertinggalan itu lebih mahal, jadi walaupun biaya pendidikan itu mahal, itu harus dipandang sebagai investasi, bukan sebagai biaya," ujar dia.

Anies yang merupakan kontestan calon presiden di Pilpres 2024 ini berharap pemerintah bisa melihat pendidikan sebagai investasi. Menurutnya, hasil investasi ini akan dirasakan negara juga.

"Menurut saya pandangan ini harus diadopsi sama-sama, sebangsa, bukan hanya pemerintah. Semuanya sama-sama melihat pendidikan sebagai investasi," kata Anies.

"Jadi, saya berharap sekali bahwa alokasi investasi pendidikan jangan dikurangi, karena itu berpengaruh pada masa depan," ucap dia.

Pembuatan polisi tidur di perumahan tidak bisa sembarangan. Untuk membuatnya, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari warga dan RT setempat.

Jangan sampai seperti kasus yang terjadi di Bogor. Di sana ada kasus seorang pria ditusuk diduga gara-gara bikin polisi tidur di perumahan tanpa izin RT setempat.

Pembuatan polisi tidur dilakukan tanpa izin bisa terkena hukuman, baik pidana maupun berupa denda. Hal ini diutarakan oleh Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang.

"(Warga bikin polisi tidur tanpa izin) bisa ada hukumannya. Di UU Nomor 22 tahun 2009 ada hukuman (denda) sampai Rp 24 juta bila tidak berizin dan sampai ada korban," ujarnya kepada detikProperti, Selasa (18/2/2025).

Penelusuran detikProperti, pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 28 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Hal itu meliputi alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang di dalamnya termasuk speed bump atau polisi tidur.

Pada pasal 274 ayat 1 dan 2 disebutkan sanksi bagi orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan yaitu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta.

"(Hukuman tersebut karena termasuk mengganggu fungsi jalan kalau bangun polisi tidur tanpa izin?) Betul," kata Deddy.

Sebelumnya diberitakan, viral di media sosial seorang warga jadi korban penusukan di salah satu perumahan di Desa Cikahuripan, Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Dinarasikan penusukan terjadi gara-gara pembuatan polisi tidur yang diduga tanpa izin RT setempat.

Dilansir detikNews, Sekertaris Desa Cikahuripan Encin mengatakan penusukan terjadi di dalam kawasan perumahan. Penusukan diduga akibat pembangunan polisi tidur tanpa izin RT.

"Bener terjadi di Desa Cikahuripan, tapi (pelaku) bukan Pak RT, bukan. (Pemicu penusukan) masalahnya itu tadi, miskomunikasi lah dengan warga. Gara-garanya itu tadi, ada yang bikin polisi tidur, tapi tidak ada konfirmasi ke Pak RT koordinasi lah," kata Encin dihubungi terpisah.

"(Kejadian penusukan) di dalam perumahan, jadi bukan di kampungnya, di perumahan. RT juga di perumahan. Itu kan di jalan perumahan, itu warga di situ (yang bangun polisi tidur)," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi dua program utama Presiden Prabowo Subianto yang dijalankan pada masa awal-awal jabatannya. Dua proyek ini diyakini Prabowo dapat memberikan keuntungan besar buat masyarakat.

Dua program ini diyakini Prabowo dapat membuat masyarakat lebih sehat dan produktif. Di sisi lain, masyarakat jadi bisa menghemat pengeluaran dengan berbagai program gratis ini.

Misalnya saja hemat pengeluaran untuk melakukan check up kesehatan. Masyarakat juga bisa hemat pengeluaran untuk memberikan ongkos anak-anaknya yang bersekolah.

"Untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif, serta menghemat banyak pengeluaran," jelas Prabowo dalam video paparannya di World Government Forum 2025 yang disiarkan virtual lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (14/2/2025).

Prabowo juga menegaskan Indonesia akan berupaya menjaga biaya hidup rakyat tetap stabil. Sebab, semua orang saat ini sedang berjibaku dengan inflasi dan kenaikan biaya hidup.

"Seperti banyak negara lainnya, kita bergulat dengan inflasi dan kenaikan biaya hidup, terutama setelah pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina dan Gaza," kata Prabowo.

Orang nomor satu di Indonesia itu bertekad untuk tetap menjaga biaya hidup tetap stabil dan terkendali agar masyarakat Indonesia tetap bisa menjalankan kehidupan dengan layak.

"Menjaga agar biaya hidup tetap terkendali tetap menjadi prioritas utama, karena hanya dengan memastikan bahwa setiap warga negara menikmati kualitas hidup yang layak, kita dapat mendapatkan dukungan rakyat yang lebih luas untuk visi besar kita," lanjut Prabowo.

Badan Gizi Nasional (BGN) mempunyai target 30 ribu satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) untuk mencapai 82,9 juta penerima makan bergizi gratis (MBG) tahun ini. Namun, anggaran untuk penyediaan lahan SPPG itu terkena pangkas.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan meminjam lahan milik instansi lain, seperti TNI, Polri, BUMN, hingga pemerintah daerah. Dipangkasnya anggaran untuk pengadaan lahan ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Kan banyak lahan TNI, lahan Polri, lahan Pemda, lahan BUMN," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menerangkan untuk memenuhi target nasional, BGN butuh 30 ribu SPPG. SPPG ini nantinya yang akan mengolah menu makan bergizi gratis (MBG).

Saat ini, pihaknya baru menyediakan 246 SPPG. Namun, Dadan enggan berkomentar lebih lanjut terkait besaran lahan yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut.

"Kita butuh 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi itu 82,9 orang. Yang sekarang kan baru ada 246. Nanti akan meningkat ke 700 ke 30 ribu," terang Dadan.

Sebelumnya, anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dipangkas sebesar Rp 200,2 miliar dari total anggaran semula Rp 71 triliun. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan menerangkan anggaran yang dipangkas itu untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). SPPG ini untuk menunjang pemenuhan menu MBG di setiap daerah.

"Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

Saksikan Live DetikPagi :

Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dipangkas sebesar Rp 200,2 miliar dari total anggaran semula Rp 71 triliun. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

"Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam (12/2/2025).

Dadan menerangkan anggaran yang dipangkas itu untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). SPPG ini untuk menunjang pemenuhan menu MBG di setiap daerah.

Dadan menjelaskan pemangkasan anggaran untuk pengadaan lahan itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dia bilang Prabowo meminta agar meminjam lahan kepada instansi lain.

"Begini, kan salah satu anggaran yang ada di BGN itu untuk pengadaan lahan. Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Jadi ada anggaran yang bisa diefisienkan terkait dengan pengadaan lahan," terang Dadan.

Dadan juga memastikan pemangkasan anggaran tidak berdampak pada keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan menekankan pihaknya bisa meminjam lahan kepada pemerintah daerah, TNI, hingga BUMN.

"Enggak ada (ke program MBG). Kalau seluruh kementerian untuk anggaran pegawai kan enggak ada yang kena pangkas program bahkan MBG juga tidak kena. Yang kena hanya pengadaan lahan yang memang bisa menggunakan lahan-lahan Pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN, bisa pinjam pakai," terang Dadan.

Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalami efisiensi mengikuti keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Kementerian PKP hanya memiliki anggaran Rp 1,6 triliun untuk tahun 2025 dari yang sebelumnya Rp 5,2 triliun.

Menanggapi hal ini, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pihaknya harus tetap kreatif mencari pendanaan agar program-program yang ada bisa berjalan dengan baik.

"Saya pikir sudah terbuka ya bahwa ada efisiensi (anggaran) dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 1,6 triliun, tentunya itu tetap membuat kita semangat dan membuat kita harus kreatif membuat program-program dalam rangka sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tahun ini 3 juta rumah, baik yang dibangun maupun yang renovasi," katanya ketika ditemui wartawan setelah rapat dengan Komisi V DPR RI, Kamis (6/2/2025).

Dirinya juga mengatakan, pihaknya akan mencari terobosan untuk pelaksanaan Program 3 Juta Rumah agar bisa tetap berlangsung.

"Jadi kami berusaha mencari program-program untuk mencapai itu dengan anggaran yang ada ya, dengan anggaran yang sudah diefisienkan dan terbatas," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Fahri Hamzah mengatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran APBN APBD 2025 ini merupakan strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mengajak birokrasi lebih berpikir kritis apakah program-program yang dilakukan sudah tepat sasaran atau belum.

"Jadi gini, jangan salah membaca langkah Pak Prabowo soal anggaran. Ini adalah strategi Pak Prabowo untuk mengajak birokrasi berpikir lebih kritis tentang semua penyelenggaraan negara yang kita laksanakan. Apakah itu kena sesuai sasaran kepada rakyat atau tidak? Jadi beliau ngajak berpikir dulu nih," ujarnya.

Pihak Kementerian PKP bersama beberapa kementerian lainnya sudah melakukan beberapa terobosan di sektor perumahan. Beberapa contohnya seperti penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mempercepat keluarnya PBG menjadi 10 hari, hingga rencana perubahan skema pendanaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 50% dari APBN dan 50% dari perbankan dari yang sebelumnya 75% APBN dan 25% dari perbankan.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalami efisiensi anggaran untuk tahun 2025 dari yang sebelumnya Rp 5.274.391.058.000 menjadi Rp Rp 1.613.296.058.000. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

"Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, APBN tahun 2025 pagu semula sebesar Rp 5.274.391.058.000 mengalami efisiensi sebesar Rp 3.661.095.000. Maka APBN tahun 2025 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman setelah mengalami efisiensi menjadi Rp 1.613.296.058.000," katanya dalam rapat kerja dengan pemerintah dan rapat dengar pendapat dengan Kepala BMKG dan BNPP/Basarnas, Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Video: Ara Lantik 113 Pejabat Eselon II-IV, Ingatkan Tanggung Jawab Dunia Akhirat

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Rektor Unhan Jonni Mahroza mengunjungi rumah apung dan panggung Muara Angke di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara kemarin. Rumah agung dan rumah panggung dinilai menjadi solusi persoalan hunian layak bagi warga yang sering terdampak banjir rob.

"Pembangunan rumah apung dan rumah panggung ini sangat tepat untuk pembangunan rumah masyarakat di kawasan pesisir. Tentu ini sangat mendukung Program 3 Juta yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

Hunian tersebut dibangun untuk nelayan oleh PT. PAL Indonesia dengan berkolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dan PT. Panca Karya Unggul Abadi. Pembangunan rumah panggung dan rumah apung merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bekerja sama dengan program bakti sosial Unhan.

Dalam kesempatan itu Ara juga mengucapkan terima kasih kepada Unhan dan developer yang memberikan CSR bantuan rumah tersebut.

"Karena gotong royong sangat dibutuhkan dalam melanjutkan perjuangan Pak Prabowo untuk pemenuhan rumah bagi rakyat," ujarnya.

Untuk diketahui, program ini dimulai dengan melakukan mitigasi permasalahan yang sering kali dihadapi masyarakat terdampak banjir rob di kawasan pesisir pantai Pluit Jakarta Utara. Ketinggian luapan air bisa mencapai satu meter yang berdampak pada aktivitas dan perekonomian warga.

Setidaknya ada 200 unit rumah yang terdiri dari 16 unit rumah apung dan 184 rumah panggung yang sudah dibangun di RT 06 dan RT 07 yang berada di wilayah RW 022 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Selain itu, Ara mengungkapkan pembangunan rumah rumah panggung di Muara Angke, Jakarta Utara akan dilanjutkan. Rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya akan dibangun berjumlah 30 unit terbagi di RT 6 sebanyak 14 unit dan RT 7 sebanyak 16 unit di Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Pembangunan lanjutan ini merupakan CSR dari PT Harum Energi.

"Saya senang rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya selama 75 hari sehingga para penerima bantuan tidak terlalu lama menunggu dan dalam proses verifikasinya harus tepat sasaran berdasarkan arahan Pak Prabowo," katanya.

Di sela kunjungannya, Ara sempat mengunjungi fasilitas pencetakan paving blok cangkang kerang hijau bantuan dari Menteri Pertahanan periode lalu yang sekarang menjadi Presiden RI, yakni Prabowo Subianto. Beliau menyarankan agar hasil dari cetakan paving blok ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan menambah kesejahteraan hidup.

Di samping itu, salah satu penghuni rumah panggung bernama Amin (59) mengaku merasa bersyukur atas bantuan yang sudah diberikan sehingga rumahnya tidak lagi kebanjiran air rob.

"Rumah saya sebelumnya tidak layak huni karena selalu terdampak banjir rob. Setelah dapat bantuan rumah panggung ini kan lebih tinggi ya jadi kami sekeluarga tidak perlu takut lagi kalau tiba-tiba banjir rob datang saat malam dan waktu tidur," ucapnya.

Amin menjelaskan rumahnya memiliki satu kamar tidur, ruang tamu, toilet dengan air bersih, satu kasur lantai dan dua kasur tingkat. Lalu ada meja makan, kursi, untuk kelistrikan menggunakan tenaga surya. Di kampung nelayan tersebut juga dibangun lapangan futsal apung untuk tempat bermain anak-anak.

"Saya juga berharap rumah panggung ini lebih banyak dibangun di sini. Semoga tetangga saya yang belum dapat rumah panggung ini bisa segera dapat supaya tidak kena banjir lagi," harapnya.

Sementara itu, Linda (36) yang juga penghuni rumah apung juga senang dengan pembangunan rumah dari pemerintah. Menurut Ibu yang memiliki tiga orang anak itu, kebanyakan warga khususnya yang perempuan di kampung nelayan bekerja sebagai pengupas kerang dan yang laki-laki sebagai nelayan.

"Saya sampai nangis bersyukur mendapatkan bantuan rumah ini karena sebelumnya saya mengontrak dengan membayar sewa tiap bulan. Harapan saya untuk para pemulung yang tinggal di daerah ini bisa dapat rumah apung juga," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Saat Menteri PKP Intip-intip Rumah Apung dan Panggung di Muara Angke

Video: Saat Menteri PKP Intip-intip Rumah Apung dan Panggung di Muara Angke

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan program Makan Bergizi sepenuhnya dilakukan secara gratis. Tak ada satupun kewajiban biaya tambahan yang dibebankan ke orang tua murid.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN RI Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan beberapa waktu ini muncul isu dugaan pungutan biaya ke orang tua murid pada program Makan Siang Bergizi di salah satu sekolah.

"Program Makan Bergizi yang diinisiasi pemerintah, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses, terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan," ungkap Iwan dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).

Iwan menambahkan, program Makan Bergizi selama ini dirancang dengan prinsip pemerataan dan aksesibilitas, sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani atau terkucilkan.

"Kami memahami kekhawatiran masyarakat, dan melalui klarifikasi ini, kami ingin memastikan bahwa program ini hadir untuk meringankan beban orang tua, bukan sebaliknya," tegas Iwan.

Program yang jadi prioritas oleh Presiden Prabowo Subianto itu menjadi salah satu upaya strategis pemerintah, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. BGN juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan, jika ditemukan oknum yang mencoba mengambil keuntungan dari program ini.

"Kita harus bersama-sama menjaga integritas program ini, demi anak-anak kita, demi Indonesia yang lebih baik," sebut Iwan.

Sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Sei Kambing Medan mengalami kenaikan harga jelang natal dan tahun baru 2025 (Nataru). Salah satunya yakni cabai rawit dari harga Rp 28 ribu/kg menjadi Rp 44 ribu/kg.

Berdasarkan pantauan detikSumut di Pasar Sei Kambing, Kamis (12/12/2024), selain cabai rawit, harga bawang merah dan bawang putih juga ikut naik. Sementara untuk cabai merah dan tomat mengalami penurunan.

Untuk cabai merah, kini dibanderol dengan harga RP 20 ribu/kg dari sebelumnya Rp 24 ribu/kg.

Salah seorang pedagang, Hermina mengatakan harga beberapa bahan pokok mengalami kenaikan jelang natal dan tahun baru 2025. Namun, ada juga yang mengalami penurunan.

"Harga cabai rawit sudah naik sejak beberapa bulan lalu, untuk cabai merah mengalami penurunan harga, harga tomat turun, untuk harga bawang merah dan bawang putih juga naik," kata Herimina kepada detikSumut, Kamis (12/12/2024).

Sementara pedagang lainnya bernama Anto juga mengatakan hal yang sama. Dia menyebut bahwa jelang Nataru beberapa bahan pokok mengalami kenaikan.

"Harga bawang merah naik hingga seharga Rp 32.000/kg, sama cabai rawit juga naik jadi Rp 44.000/kg," ujarnya.

Kemudian, harga daging ayam juga mengalami kenaikan beberapa minggu terakhir. Harga daging ayam sebelumnya Rp 34.000/kg naik menjadi Rp 36.000/kg.

Berikut daftar harga bahan pokok di Pasar Sei Kambing Medan:

• Beras premium: Rp 15.000/kg
• Gula kristal putih: Rp 18.000/kg
• Daging sapi: Rp 130.000/kg
• Daging ayam ras: Rp 36.000/kg
• Garam halus: 10.000/kg
• Garam kasar: Rp 10.00/kg
• Cabai merah: Rp 20.000/kg
• Cabai rawit: Rp 44.000/kg
• Cabai keriting: Rp 28.000/kg
• Tomat: Rp 12.000/kg
• Bawang merah: Rp 32.000/kg
• Bawang putih: Rp 44.000/kg

Video: Nataru 2025, Menhub Siapkan 3 Program Mudik Gratis

Video: Nataru 2025, Menhub Siapkan 3 Program Mudik Gratis